HMI MPO Mataram Tolak UU Pilkada

unnamedHMINEWS.Com – Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat terus mengalir dalam aksi-aksi Menolak UU Pilkada, tidak terkecuali dari gerakan mahasiswa di Indonesia Timur. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Mataram melakukan aksi Tolak UU Pilkada di Mataram, Rabu (8/10/2014).

HMI MPO Mataram menilai UU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI beberapa hari yang lalu akan merampas hak dasar warga negara. “Mereka (DPR) telah meninggalkan rakyat yang memilihnya, dan telah merampas hak kami sebagai warga negara”, terang Riyan Wijaya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram.

Puluhan mahasiswa yang ikut dalam aksi kali ini sangat menyayangkan sikap para wakil rakyat yang telah mencederai demokrasi. Mereka mengimbau DPR untuk bisa merasakan derita rakyat dan mendengar suara rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai keinginan mereka. Karena jika hak dasar masyarakat tidak dikembalikan, Indonesia hanya akan kembali ke masa rezim Orde Baru

“Kita hanya akan kembali ke masa rezim orde baru dimana nasib rakyat hanya ditentukan oleh segelintir orang saja, kemana reformasi yang digagas dari gedung dewan yang terhormat tahun 98?” ujar Riyan Wijaya.

Menurut Riyan, drama politik anggota DPR yang notabene juga anggota partai, semua itu demi memuaskan hasrat berpolitik dan sentimen kekubuan yang akan menciptakan instabilitas bernegara secara kultural dan struktural.

Aksi Tolak UU Pilkada yang dilakukan HMI Cabang Mataram ini adalah serangkaian aksi maraton dari Cabang-cabang HMI seluruh Indonesia, yang puncaknya hari Kamis di Ibukota Jakarta. Aksi penolakan ini juga diinisiasi oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) yang diketuai Puji Hartoyo.

Komisi PAO PB HMI, Abu Bakar menyatakan bahwa kehadiran UU Pilkada merupakan ancaman bagi demokrasi, dan Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi.

DPR dinilai mengkhianati agenda reformasi, oleh sebab itu mahasiwa harus kembali turun menggalang kekuatan dengan gerakan rakyat. “Kami mengimbau (instruksikan) kepada seluruh rekan-rekan HMI cabang se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap UU Pilkada,” tegas Abu Bakar.

Mereka juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggalang kekuatan secara nasional untuk mengembalikan hak-hak mereka.