Sudirman Said Janjikan Transparansi dan Akuntabilitas ESDM

Sudirman SaidHMINEWS.Com – Ditunjuknya Sudirman Said sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi mengejutkan beberapa pihak. Nama Sudirman sebelumnya tidak muncul dalam bursa Menteri ESDM di kabinet.

“Ini keputusan Presiden Jokowi, saya siap menjalani amanat ini. Saya menyadari sepenuhnya ini bukan tugas ringan. Kita harus bersiap menghadapi krisis energi,” ungkap Sudirman pasca pengumuman menteri di Istana Merdeka.

Rekam jejak Sudirman terbukti bersih dengan lolos verifikasi KPK yang diajukan oleh Jokowi untuk mengecek kualitas menterinya. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi hminews, Ahad (26/10/2014) malam.

Sudirman sebelumnya dikenal sebagai pegiat anti korupsi sejak dekade 90-an. Ia mengawali langkah gerakan anti korupsi dengan turut mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dua produk utama MTI yang dikenal sampai saat ini adalah menguji 70 Keppres bermasalah di era Soeharto yang membuat penguasa orde baru tersebut dipanggil oleh Jaksa Agung. Yang juga tak kalah penting, MTI menelurkan cikal bakal lembaga anti korupsi pertama di Indonesia yakni KPK.

Embrio KPK tersebut adalah berdirinya Badan Independen Anti Korupsi (BIAK) melalui TAP MPR yang menegaskan untuk dibuatnya lembaga anti korupsi yang kemudian menjadi KPK. Sudirman Said juga beberapa kali membantu KPK sebagai tim seleksi independen Ketua KPK pada saat Taufiequrachman Ruki memimpin lembaga anti rasuah ini.

Ia menginginkan tak hanya ESDM yang bebas korupsi, tetapai seluruh republik ini. “Saya ingin semua pihak dapat bekerja bersama-sama untuk menciptakan kepercayaan publik pada kementerian ESDM,” ujarnya.

Jokowi menilai bahwa Sudirman Said mampu mengemban tugas di bidang kementerian ESDM khususnya di bidang pengawasan. “Kita sering kedodoran di bidang pengawasan,” ujar Jokowi.

Atas penunjukan dirinya itu, Sudirman berterima kasih kepada Jokowi dan berjanji akan membangun kepercayaan publik dengan pengelolaan yang profesional, akuntabel dan transparan, sebagai kunci pembangunan kementerian di era modern.