Perkuat Internal Control dengan E-Procurement dan E-Audit

bahrullah aHMINEWS.Com – Dewasa ini, proses pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD kerap mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Proses ini dianggap sangat rawan terjadinya korupsi yaitu melalui modus kolusi, rekayasa, mark-up, dan sejenisnya yang berujung pada kerugian negara. Karena itulah, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi perlu diterapkan melalui berbagai macam strategi, misalnya E-Procurement dan E-Audit.

Karena itu pula, pengendalian internal (internal control) di setiap instansi pengelola keuangan negara sangat dibutuhkan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengamanan aktiva.

Hal tersebut disampaikan Anggota BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M. dalam kegiatan Kongres IV Asosiasi Auditor Internal (AAI) dan Pengukuhan Gelar PIA 2014 dengan tema “E-Procurement Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Pengendalian Internal” yang berlangsung pada hari ini (29/10) di The Singhasari Resort, Batu, Malang, Jawa Timur.

“E-Procurement adalah sistem yang terintegrasi antara database sistem komunikasi seluruh/sebagian proses pembelian barang/jasa. Dengan E-Procurement, seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa dapat terpantau sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) yang kerap disorot dalam pengadaan barang/jasa,” kata Bahrullah Akbar.

Proses pengadaan yang dimaksud meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, pemesanan juga termasuk mekanisme yang meregistrasi penerimaan, pembayaran dan sebagai pendukung evaluasi pasca pengadaan.

Bahrullah Akbar berharap E-Procurement ini dapat disinergikan dengan E-Audit yang dikembangkan oleh BPK.  E-Audit adalah bentuk pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik pihak yang diperiksa oleh BPK (auditee) seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

Dengan adanya sinergi data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari auditee.Dengan demikian, pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negaradapatdilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan efektif.