Ichal : Konferensi Ke 27 HMI Cabang Palopo Menentukan Arah Lembaga

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palopo selenggarakan Konferensi ke 27 di Gedung Veteran Kota Palopo, Sabtu 29/11/2014. Konferensi merupakan forum tahunan di tingkatan cabang yang digelar tiap akhir masa pengurus cabang.

Ketua Umum HMI Cabang Palopo, Fahrur Rizal yang akrab disapa Ichal, berharap kegiatan tahunan ini suskses dan berjalan lancar dengan dukungan semua kader. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini dirangkaikan dengan kegiatan prakonferensi berupa kajian rutin dan bedah konstitusi di setiap komisariat.

“Kita berharap dukungan semua kader. Ini (konferensi) adalah momentum semua kader mengevaluasi dan melakukan perbaikan kelembagaan”, kata Ichal kepada hminews.com, Sabtu 29/11/2014.

Ia menjelaskan, jika di tingkatan Pengurus Besar/PB HMI adalah kongres, maka forum konferensi merupakan struktur kekuasaan tertinggi di tingkatan cabang, yang akan menentukan garis besar haluan kerja pengurus cabang, dan menetapkan siapa ketua umum HMI satu tahun ke depan.

“Semoga ke depan HMI lebih baik lagi. Dengan menghasilkan gagasan yang baru forum ini akan menentukan arah lembaga satu tahun ke depan”, lanjut Fahrur Rizal.

Sekretaris Umum HMI Cabang Palopo, Akbar El-Ba’qir menambahkan bahwa, Kota Palopo merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Sulawesi Selatan dan Indonesia timur menjadi tantangan tersendiri bagi kepemimpinan HMI Cabang Palopo. Setiap tahun ribuan pelajar dan mahasiswa datang menuntut ilmu di kota Palopo, baik pelajar yang berasal dari sekitaran luwu raya, sulawesi selatan, sulawesi tenggara hingga nusa tenggara barat. Oleh karena itu, perkaderan dan kontribusi yang lebih besar di masa mendatang akan menentukan posisi HMI di mata masyarakat.

“Setiap tahun ribuan pelajar dan mahasiswa datang menuntut ilmu di kota ini. Ini tantangan terbesar perkaderan HMI di masa mendatang. Harapan kita semua akan muncul perkaderan yang baik ke depan dimulai dari serangkaian kegiatan konferensi ini”, ujar Sekum HMI Cabang Palopo, Akbar El-Ba’qir, yang juga Aktivis Mahasiswa dari kampus IAIN Palopo ini.

Harapan yang sama juga datang dari senior HMI Palopo yang berasal dari NTB, Saparuddin Al-Ayyubi saat dihubungi hminews.com secara terpisah via telpon. “Selaku senior dan mantan ketua umum HMI MPO Cabang Palopo, mewakili kanda dan yunda menyampaikan dukungan dan semoga kegiatannya lancar. Selamat dan Sukses Konferensi ke 27 HMI Cabang Palopo. Maju HMI!!”.

(Fs)

Menata Pendapatan Menyelesaikan Kemiskinan

dcMomentum Presiden kedua yang terpilih secara langsung ini harus digunakan betul-betul sebagai momentum kebangkitan bangsa (sebagai mana janji kampanye) untuk tidak mengulang kegagalan-kegagalan Indonesia di masa lalu dalam mensejahterakan rakyat. Jika desentralisasi dan demokratisasi adalah amanah konstitusi dan veto reformasi, maka otonomi dan demokrasi daerah adalah sebuah keharusan yang memberikan kesejahteraan rakyat.

Saat ini banyak cerita buruk di sekitar soal otonomi daerah seperti persentase belanja publik sangat rendah, Pilkada yang mahal, korupsi yang marak di daerah, inkosistensi pembangunan horisontal dan vertikal serta praktek pemekaran daerah yang terkadang dilaksanakan secara serampangan. Karena itu diperlukan perbaikan dengan memperkuat akses atau kontrol pusat dan gubernur atas nama pusat terhadap daerah. Gagasan perlunya reformasi keuangan daerah secara mendasar dalam menajemen pemerintahan sangat penting dan mendesak. Hal itu diperlukan mengingat banyaknya kewenangan yang tumpah tindih antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Di antaranya dalam sektor ketenagakerjaan, pertambangan, pendidikan, perikanan, kelautan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pariwisata, kebudayaan dan perdagangan.

Menata Retribusi

Ada empat masalah mendasar yang perlu dipecahkan. Pertama, relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis yang hanya mencapai 4,5% per tahun. Kedua, masih tingginya angka pengangguran, sekitar 9-10 % dari jumlah angkatan kerja. Ketiga, tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia yang angkanya mencapai 16- 7 % dari jumlah penduduk. Dan yang keempat adalah rendahnya daya saing industri Indonesia serta terjadinya gejala deindustrialisasi di berbagai daerah yang sungguh mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata belum on the right track karena hanya dinikmati oleh 40% golongan menengah dan 20% golongan terkaya, sementara pangsa 40% golongan termiskin makin merosot sejak 2005.

Pemerintah, melalui Presiden RI periode 2014-2019 ini hendaknya fokus pada beberapa langkah perbaikan. Pertama, setiap daerah harus dipaksa untuk mengadopsi prinsip penyederhanaan perijinan usaha. Harus ada simplifikasi prosedur perijinan: satu atap, satu pintu dan satu meja. Kedua, pengurangan pungutan/pajak, baik pajak jinak maupun liar yang dipungut oleh Pemda maupun Pusat. Pungutan atau retribusi dengan alasan memperbesar PAD sungguh kurang tepat bila hendak meningkatkan investasi. Ketiga, harus ada transparansi biaya perizinan.

Apabila reformasi keuangan juga dijalankan secara konsisten, maka secara perlahan tapi pasti kita akan memasuki era baru yang lebih baik. Masa depan Indonesia itu terletak di daerah bukan di Jakarta. Itulah yang harus diprioritaskan.

Kemiskinan dan pengangguran adalah permasalahan yang banyak dihadapi oleh berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia dengan tingkat populasi yang berbeda-beda. Bahkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh hilangnya 51 juta jenis lapangan pekerjaan sebagai dampak dari resesi dunia. Resesi dunia yang akan terjadi mengakibatkan peningkatan pengangguran dari Tahun 2008 yang sebesar 6 persen menjadi 6,5 persen atau bertambah lagi jika dibandingkan dengan Tahun 2007 yang hanya 5,7 persen dari penduduk dunia. Dibandingkan dengan negara-negara maju, jumlah angka kemiskinan dan pengangguran di negara-negara berkembang relatif lebih besar, walau krisis ekonomi dan keuangan saat ini akan menambah jumlah populasinya.

Jika membesarkan atau membangun sebuah keluarga diumpamakan dengan perjalanan via pesawat terbang, maka sebelum take off, pilot harus mempunyai flight plan. Ia tahu kemana tujuan perjalanannya dan melakukan penerbangan sesuai tujuan tersebut. Namun selama penerbangan, segala hal bisa terjadi. Mungkin akan ada badai, turbulence, angin kencang, human error, dan sebagainya yang menyebabkan pesawat sering berada di luar jalur penerbangannya dan menyimpang dari flight plan. Meskipun demikian, pesawat akan tetap sampai pada tujuannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Selama penerbangan, pilot terus mendapat feedback dari instrumen pesawat, menara kendali, dari pesawat lain, atau bahkan dari bintang-bintang. Berdasarkan feedback tersebut, pilot dan kru membuat penyesuaian agar setiap kali mereka bisa kembali pada flight plan.

Harapan terbentang bukan pada penyimpangan yang terjadi dengan pesawat tersebut, melainkan pada visi, rencana, dan kemampuan untuk kembali ke jalur yang benar.pemrataan pmbangunan

Menata Relasi

Pertumbuhan ekonomi yang selalu menjadi katalisator keberhasilan pemerintah Indonesia secara makro ternyata tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka pengangguran, misalnya, belum berhasil ditekan secara berarti oleh adanya prestasi pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan. Jumlah penduduk Indonesia yang menganggur masih sangat besar, berdasar data BPS berjumlah 11 juta orang pada tahun 2006 atau sekitar 10,4 % dari jumlah seluruh angkatan kerja adalah pengangguran. Sedangkan angka kemiskinan penduduk pada bulan Maret 2006 dengan indikator kemiskinan yang tidak pernah diubah oleh BPS adalah 17,75 persen atau sebanyak 39,05 juta jiwa (Maret 2008 34,96 juta jiwa). Namun, apabila yang dipakai standar institusi internasional lain seperti, Bank Dunia yang menetapkan USD 2 dolar per hari, maka jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan akan menjadi tiga kali lipat, atau mencapai 50%.

Jumlah pekerja/karyawan tetap di Indonesia berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2008 adalah sejumlah 28,18 juta jiwa adalah suara yang sangat signifikan diperebutkan oleh kontestan Pemilu 2009. Jika ditambah dengan para pekerja/karyawan yang tidak tetap yang berjumlah 21,77 juta jiwa, maka signifikansi akan mempengaruhi stabilitas pembangunan kita. Belum lagi jika ditambah dengan jumlah penduduk yang berusaha sendiri, biasanya mereka juga merupakan keluarga kelompok pekerja yang harus mencari tambahan nafkah. Jumlahnya adalah 20,92 juta jiwa, yang jika dijumlahkan semua (pekerja formal dan informal), maka akan mencapai 70,87 juta jiwa atau sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah pekerja yang sangat besar ini adalah potensi yang besar untuk mendorong tercapainya visi, misi dan program bangsa jika dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun sebaliknya, potensi ini juga akan mempengaruhi kelancaran jalannya pencapaian sasaran pembangunan pemerintahan yang baru, jika Presiden terpilih mengabaikan kekuatan political bargaining (posisi tawar politik) pekerja yang sangat kuat. Angka pekerja potensial ini akan ikut serta mensuksekan kinerja Presiden terpilih apabila reformasi kebijakan perusahaan di tingkat hubungan industrial dapat segera dibenahi secara cepat dan tepat. Apabila hal ini tidak dibenahi maka kemungkinan hari-hari kerja produktif akan diisi oleh tuntutan para pekerja, dan itu akan mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial serta keberlanjutan pembangunan. Tentu saja situasi akan semakin sulit, jika potensi gangguan ini ditambah dengan angka pengangguran sejumlah 9 juta jiwa dan kemiskinan yang saat ini berada di wilayah perdesaan atau bekerja di sektor pertanian sejumlah 41,33 juta jiwa. Total angka potensi yang signifikan akan mempengaruhi kelancaran proses pencapaian kinerja Presiden terpilih akan menjadi 121,2 juta orang.

Dengan mendasari data kelompok pekerja yang berada dalam kemiskinan itu, maka pemerintahan mendatang harus mampu mengubah pola kerjasama pengusaha dan pekerja terutama untuk kebijakan pengupahan. Jika dilihat kondisi pekerja saat ini bahwa kecenderungan pemihakan pemerintah terhadap pengusaha masih sangat kuat, yang ditunjukkan oleh ketidakadilan (unfairness) dan ketidakmerataan (unequality) dalam hak-hak dasar, terutama rasio pengupahan yang sangat timpang, yaitu terbesar 1:250. Di satu sisi, pihak-pihak yang mempertentangkan pekerja dan pengusaha selama ini distigmatisasi sebagai komunisme, tetapi di sisi yang lain organisasi kapitalisme yang dibangun dengan melakukan pemisahan kepemilikan (ownership segregation) dibiarkan bertindak semena-mena terhadap pencapaian laba. Gambaran inilah kemudian yang memberikan penekanan terhadap tidak bekerjanya administratur dan aparatur yang berperan secara optimal dalam struktur politik hubungan industrial.

Oleh karena itu, dalam 5 tahun pemerintahan ke depan, para pemerintah harus menegaskan posisi kebijakan politiknya dalam mengatasi hubungan industrial dalam perusahaan dengan model kapitalistik dan menyelesaikan permasalahan pokok dan penting yang menyangkut politik hubungan industrial ini. Hal ini bertujuan, agar sasaran pencapaian makro ekonomi sejalan dengan kesejahteraan dan harmonisasi di tingkat mikro. Permasalahan itu adalah yang menyangkut sistem kapitalisme dan struktur hubungan pekerja-manajemen (buruh-majikan) yang harus diselesaikan sebagai bagian menyeluruh dari penyelesaian kondisi stabilitas ekonomi dan sosial. Hubungan industrial harus dikembalikan dalam kerangka Hubungan Industrial Pancasila, sesuai perintah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yaitu: “usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”.

Organisasi perusahaan harus melaksanakan perintah konstitusi negara dan tidak mengandung pengertian hanya mengutamakan tujuan mensejahterakan para pemilik modal yang selama ini berjalan. Kesejahteraan yang diperoleh dari pembangian keuntungan atau laba perusahaan selama ini seolah2 memisahkan hak pekerja dalam porsi yang juga selayaknya diterimakan kepada mereka. Dengan demikian secara nasional, pekerja dan pengusaha akan bersama-sama memperjuangkan pencapaian visi dan misi bangsa dan mensukseskan program-program pembangunan Presiden terpilih. Tentu yang utama adalah bagaimana kesejahteraan pekerja yang selalu dalam posisi tawar yang lemah ini dapat ditingkatkan..

Defiyan Cori
Pengamat Ekonomi-Politik, dan Deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Peringati Hari Menanam Pohon, HMI Asahan Tanam 2.000 Bibit

HMINEWS.Com – Memperingati hari Menanam Pohon Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Asahan menanam 2.000 pohon di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Asahan.

Penanaman pohon di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penebangan liar. Sebagaimana diketahui desa ini memiliki potensi alam yang sangat indah.

“Pemerintah derah harus lebih memperhatikan Desa Tangga yang oleh Badan Pertanahan Nasional desa ini dinyatakan sebagai ‘Hutan Register,” kata Ketua HMI MPO Cabang Asahan, Nur Iman di sela kegiatan penanaman pohon ini, Jumat (28/11/2014).

Kepala Desa Tangga, Muslim Siahaan merespon positif kegiatan yang dilakukan HMI MPO Cabang Asahan ini. Sejumlah pejatab juga hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan, Camat Aek Songsongan, Danramil Bandar Pulau, serta Muspika lainnya.

Polisi Makin Represif Hadapi Mahasiswa, Satu Orang Tewas Di Makassar

HMINEWS.Com – Protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ricuh. Para pengunjukrasa bentrok dengan polisi, dan seorang pemuda tewas tertabrak mobil water canon, Kamis (27/11/2014).

Korban tewas adalah Muhammad Arif (20), seorang pemuda yang setiap harinya bekerja sebagai ‘Pak Ogah’ di depan Kampus Bosowa 45 Makassar.

Awalnya bentrokan antara mahasiswa UMI dengan polisi terjadi di depan kantor Gubernur Sulsel, kemudian bergeser hingga ke depan kampus UMI, Jl Urip Sumohardjo, Makassar. Polisi memburu mahasiswa yang berdemo hingga ke dalam kampus, dan banyak mahasiswa yang tak terlibat karena sedang mengikuti perkuliahan akhirnya jadi korban.

Masalahnya adalah mahasiswa yang tak berbuat apa2 malah jadi korban, MIRIS!!,” kicau seorang mahasiswi UMI, Andi Arinil Inayah @andrinil

Berdasar pantauan, polisi masuk dan warga, yang diduga ‘massa bayaran’, masuk menyerbu ke dalam kampus UMI, merusak fasilitas kampus; memecahkan kaca-kaca, membakar pos Satpam kampus dan sejumlah sepeda motor milik mahasiswa.

PB HMI MPO Dukung Ketegasan Pemerintah Berantas Illegal Fishing

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI -MPO) mendukung ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap nelayan asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.

“Illegal fishing sangat merugikan bangsa, sebagaimana ditaksir, untuk laut Maluku saja kita kecolongan Rp 30 miliar tiap bulannya. Sedangkan secara nasional, Presiden Joko Widodo memperkirakan per tahun kita rugi Rp 300 triliun,” kata Sekjen PB HMI MPO, Abdul Malik Raharusun, Kamis (27/11/2014).

Untuk itu, lanjut Malik, PB HMI MPO menyerukan kepada Pemerintahan Jokowi-JK agar berani membuat regulasi perizinan penangkapan ikan yang tegas bagi nelayan asing, tidak hanya untuk nelayan Taiwan, tetapi untuk nelayan manapun: Amerika, Jepang, Australia dan lainnya.

“Sikap tegas juga harus diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. PB HMI MPO mencatat mafia illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh nelayan asing, tetapi sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ikan besar yang beroperasi di Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Malik, yang memang paham seluk beluk kelautan wilayah Indonesia timur itu, praktek mafia perikanan antara lain dengan menjual atau menyewakan izin operasi perikanan kepada pihak asing. Setelah membeli izin operasional, perusahaan-perusahaan tersebut akan memanfaatkan sejumlah subsidi dalam negeri, termasuk melakukan praktek illegal oil dengan menjual BBM kepada perusahaan ikan asing.

Poin terakhir, PB HMI MPO menyerukan bahwa Kementerian Perikanan wajib mendukung nelayan tradisional untuk menjadi nelayan profesional yang dapat menggarap potensi laut Indonesia.

“Sudah waktunya bangsa ini mengoptimalkan seluruh potensi pesisir untuk mendayagunakan potensi laut Nusantara,” pungkasnya.

Kisah Klasik Pasar Bebas dan BBM Bersubsidi

Kisah Klasik

Aria Bima SaktiSebuah persoalan klasik, dan selalu menarik perhatian publik di Indonesia adalah kebijakan pemerintah menaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi, dari kelompok elit dan akademisi dengan pertimbangan-pertimbangan akademisnya, hingga aktivis, mahasiswa, buruh, dan rakyat kecil dengan demonstrasinya serta keluhan-keluhan beban perekonomian hidup mereka.

Pemerintahan Jokowi-Jk yang baru-baru ini menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium yang tadinya Rp 6.500 menjadi Rp. 8.500, serta jenis Solar yang sebelumnya Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500 mendapat respon yang beragam. Ada yang pro dan kontra. Fenomena subsidi ini menggambarkan kepada kita bahwa seakan-akan kenaikan harga BBM ini menjadi bagian penting bagi perjalanan kisah hidup rakyat di Indonesia yang harus diceritakan pada anak cucunya kelak. Seperti kutipan syair lagu Iwan Fals,BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi, sebuah keniscayaan hari ini, dan sungguh memprihatinkan untuk memahaminya.

Namun demikian, kesejahteraan di negeri ini memang belum merata. Roda perekonomian sebagian rakyat Indonesia masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Bagaimana tidak, karena hampir seluruh komoditas pangan atau Sembako (sembilan bahan pokok) yang menjadi kebutuhan dasar (primer) rakyat akan terkena imbas kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu harganya akan naik dikarenakan biaya distribusi dan pengolahan yang mahal, dan hal ini seperti menjadi “multi layer effect.”

Pasar Bebas dan Amanat UUD

Pemerintah menyampaikan bahwa subsidi yang dikeluarkan untuk menekan harga BBM sangat memberatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehingga potensial akan terjadi defisit APBN. Di sisi lain pemerintah juga beralasan karena harga minyak dunia yang semakin mahal, beberapa bulan terahir ini hampir menyentuh harga US$ 100 per barel, mendekati harga US$ 105 yang menjadi ambang batas untuk menaikan harga BBM, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penghematan dengan mengalokasikan dana subsidi ke sektor lain; program pemerintah baru seperti penguatan maritim dan infrastruktur. Dengan demikian rakyat mau tidak mau harus membeli BBM dengan harga yang semakin mahal. Alasan pemerintahan baru yang semacam itu juga disampaikan sama oleh pemerintahan SBY-Boediono sebelumnya di kala ingin menaikkan harga BBM pada tahun 2012 lalu.

Pengambilan kebijakan ini mengacu pada pasar bebas, dikarenakan harga BBM di Indonesia saat ini menyesuaikan pada mekanisme persaingan usaha, dan harga minyak Internasional atau pasar global. Lalu di mana letak kemandirian energi yang diamanatkan konstitusi kita pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?

Kesejahteraan sosial itu sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan, dengan menempatkan Pasal 33 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat 4 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Lalu dengan mengikuti harga minyak dunia di pasar internasional pemerintah tidak memiliki konsistensi atas UUD dan kemandirian dalam menentukan sikap atas harga BBM yang menyangkut perekonomian rakyat. Pemerintahan Jokowi-JK seperti “terjerumus pada lubang yang sama” dengan pemerintahan sebelumnya.

Namun yang lebih parah dan sangat mengherankan adalah alasan pemerintah yang menaikan harga BBM yang sebelumnya itu atas lonjakan kenaikan harga minyak dunia menembus harga US$ 100 per barel, sedangkan pada kenyataanya pada saat kenaikan harga di umumkan di Istana Negara oleh Presiden beserta jajarannya, harga minyak dunia sedang mengalami penurunan pada kisaran US$ 80 per barel, dikuatkan oleh pendapat Ichsanudin noorsy (Selasa, 18 November) menjelaskan bahwa dengan penurunan selisih US$ 1 saja pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp 2 Triliun, sehingga jika selisih penurunan harga adalah US$ 20 maka pemerintah menghemat sekitar Rp 40 Triliun. Lalu apa dasar pemerintah menaikan harga BBM saat tidak mengalami kerugian? Lantas dikemanakan alasan lonjakan minyak dunia dan pemberatan APBN tersebut?

Upaya Hukum Menekan Pasar Bebas

Didasari permasalahan tersebut sebenarnya MK RI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) telah mengantisipasi bahaya liberalisasi MIGAS (Minyak Bumi dan Gas) yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut, dengan putusan MK RI pada tahun 2004 atas “Judicial Review” Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dengan No. Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang minyak dan gas bumi. Dalam putusan MK RI tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa “harga minyak dan gas bumi yang diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 karena mendorong diberlakukanya liberalisasi pengelolaan minyak dan gas bumi.”

Hukum dalam hal ini juga telah mengatur pada Pasal 7 UU APBN 2014 bahwa pemerintah hanya dapat menaikan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR RI bila harga minyak dunia naik hingga 15% di atas asumsi yang ditetapkan yaitu sebesar US$ 105 per barel, namun lagi-lagi pemerintah menerobos begitu saja aturan yang telah ada, juga menerobos lagi Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 bahwa perubahan dan pelaksanaan UU APBN harus dengan persetujuan DPR.

Apa daya upaya-upaya hukum dalam menekan liberalisasi BBM tersebut akan berbuah pahit saat “Will of Politics” tidak sejalan dengan “Will of Law.” Di mana pemerintah selaku penyelenggara negara tidak meletakkan kepentinganya pada kepentingan rakyat selaku pemegang kedaulatan, dan dengan kuasanya melangkahi aturan tersebut.

R. Aria Bima Sakti, SH., MH
Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO

Protes Kenaikan BBM, Mahasiswa Sulteng Desak Nasionalisasi Aset

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Palu bersama sejumlah organisasi ekstra kampus lain tergabung dalam ‘Gerakan Mahasiswa Sulteng’ berunjukrasa memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Aksi penolakan tersebut mereka lancarkan di DPRD Sulawesi Tengah, Senin (24/11/2014). Massa berarak membawa spanduk penolakan terhadap naiknya harga BBM yang terlanjur diumumkan Presiden Joko Widodo.

Pengurus HMI MPO Palu menyatakan, penolakan ini merupakan kerjasama mahasiswa dan rakyat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak  pro-rakyat.

“Naiknya harga BBM berdampak pada naiknya sejumlah kebutuhan barang dan jasa. Tentu ini dibutuhkan kesiapan mental rakyat untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran atas pembiayaan kebutuhan yang dikonsumsi pasca kenaikan,” kata Sekretaris Umum HMI MPO Palu, Jumardi Pribadi.

Tidak hanya itu, kelompok buruh yang juga bergabung dalam aksi unjukrasa ini, dan jumlah mereka memang paling mendominasi, menyampaikan tuntutan agar upah buruh dinaikkan. Hal ini agar dengan adanya kenaikan harga BBM itu ekonomi mereka tidak semakin tercekik.

Tuntutan yang lainnya adalah agar pemerintah menasionalisasi aset bangsa, yaitu kekayaan bumi dan air Indonesia yang selama ini dikuasai swasta asing dan tidak memberi dampak sedikitpun terhadap kemakmuran rakyat.

Tolak Kedatangan Jokowi, Mahasiswa Dipukuli Sebelum Sempat Orasi

HMINEWS.Com – Baru hendak menggelar unjukrasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak kedatangan Presiden Jokowi ke Riau, mahasiswa Riau mendapat perlakuan represif aparat keamanan. Polisi membubarkan paksa mahasiswa dengan kekerasan, memukuli mahasiswa.

Penganiayaan itu terjadi begitu puluhan aktivis HMI MPO Pekanbaru, BEM Universitas Islam Riau (UIR) dan BEM Universitas Riau (UR) tiba di depan RRI Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru-Riau, Selasa (25/11/2014) sore.

“Belum sepat orasi kader HMI Pekanbaru dan mahasiswa Riau dipukuli sampai berdarah oleh aparat kepolisian di RRI sore tadi,” kata Ketua HMI MPO Pekanbaru, Ganjar Stiawan.

Tak hanya terhadap mahasiswa, polisi pun merampas kamera para wartawan, merusak bus dan sepeda motor para mahasiswa. Mahasiswa yang kalangkabut sebagian berlari ke masjid dan tetap dikejar oleh polisi, dan di dalamnya pun mereka masih dipukuli.

Menyikapi tindakan represif ini, mahasiswa Pekanbaru melapor ke Polda Riau. Kunjungan Presiden Jokowi diagendakan ke Merbau, Kabupaten Meranti – Riau esok, Rabu (26/11/2014).

HMI MPO Gandeng Sejumlah OKP Tolak Kenaikan BBM

demo tadiHMINEWS.Com – Front Persatuan Pembebasan Nasional (FPPN) berunjukrasa di Istana Negara, Jakarta, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintahan Jokowi-JK yang baru berumur satu bulan tersebut dinilai telah berdusta dengan berbagai alasan mereka menaikkan harga BBM.

“Pemerintah, sebagaimana yang kerap disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla alasan pemerintah menaikkan harga BBM berpijak pada kenaikan harga minyak dunia. Sekarang harga minyak dunia turun ke posisi 80,52 dollar AS per barel, tapi pemerintah malah menaikkan harga,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo, dalam aksi bersama, Selasa (25/11/2014).

Aksi ini merupakan aksi gabungan dari sejumlah organisasi kepemudaan seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Front Nasional Perjaungan Buruh Indonesia, serta SBSI 1992.

Massa berorasi mulai dari Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan tuntutan secara live RRI diwakili masing-masing ketua OKP, Vivin Sri W, Puji Haartoyo, Nur Wahida dengan direksi RRI, Herman.

FPPN juga menyatakan pemerintah telah berdusta kepada rakyat Indonesia, karena dalam menaikkan harga BBM bersubsidi pemerintah mengacu kepada standar MID OIL PLASTTS Singapura (MOPS) dan NYMEX New York yang mengkoordinasikan harga-harga minyak di seluruh dunia termasuk Indonesia.

“Di sinilah letak dusta pemerintah Indonesia kepada rakyatnya karena NYMEX maupun MOPS mengacu kepada BBM RON 92 (pertamax), sementara premium dengan kwalitas RON 88 lebih rendah dari RON 92,” lanjut Puji.

Lebih lanjut, FPPN sepakat mendesak Jokowi-JK mencabut kebijakan yang dianggap merugikan rakyat tersebut, serta agar melaksanakan UUD 45, khususnya Pasal 33 secara sungguh-sungguh.

Penenggelaman Kapal Asing Ilegal Masih Sebatas Gertakan

HMINEWS.Com – Wacana penenggelaman kapal ikan asing yang masuk ke wilayah laut RI yang digulirkan Presiden Jokowi patut diapresiasi. Sayangnya sejauh ini wacana tersebut masih terkesan gertak sambal di media massa belaka daripada sebuah kebijakan penegakan hukum yang serius.

“Hampir satu bulan setelah Kabinet Kerja dilantik belum ada satupun kapal ikan asing yang ditenggelamkan. Padahal jika melihat laporan begitu banyaknnya kapal ikan asing yang masuk ke perairan RI setiap bulannya paling tidak sudah ada beberapa kapal ikan asing yang bisa ditenggelamkan,” papar anggota Komisi III DPR RI, Dasco Ahmad, Selasa (25/11/2014).

Menurutnya, belum terbuktinya ancaman penenggelaman kapal ikan asing ini bisa menjadi bumerang bagi kewibawaan pemerintah Indonesia. Pemerintah harusnya menyadari bahwa dalam diplomasi internasional, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan jauh lebih efektif daripada seribu ancaman.

“Yang kita hadapi saat ini adalah pencuri-pencuri ikan kelas internasional yang sudah terbiasa malang-melintang di perairan Indonesia. Dalam melakukan aksinya mereka telah melakukan persiapan yang matang mulai dari mesin dan peralatan penangkap ikan dengan teknologi canggih sampai taktik advokasi dan negosiasi jika mereka tertangkap,” lanjutnya.

Menghadapi pencuri-pencuri seperti itu, kata dia, maka penangkapan dengan metode konvensional terbukti tidak pernah efektif, bahkan banyak pencuri ikan yang pernah tertangkap kembali mengulangi perbuatannya. “Satu-satunya cara yang tersisa untuk menghentikan pencurian ikan asing adalah dengan membakar atau menenggelamkan kapal mereka,” ia menegaskan.

Ia memastikan penenggelaman kapal ikan asing akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebutlah alat produksi utama pelaku pencurian. Dasar hukum penenggelaman kapal ikan asing juga sangat jelas yaitu pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi: “Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

“Pemenuhan unsur ‘bukti permulaan yang cukup’ dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tanggkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman,” tambahnya lagi.

Dasco mencontohkan praktek pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktek yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand.

“Perlu digaris-bawahi bahwa persoalan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip bagi kita. Kita harus tunjukkkan bahwa dalam hal penegakan hukum dan kedaulatan kita tidak pernah main-main,” tandasnya.

Mengakhiri statemennya, Dasco mengungkapkan bahwa yang terjadi selama ini sangatlah ironis. Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumberdaya perikanan terbanyak di dunia justru kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi rakyatnya. Pemanfaatan sumberdaya ikan juga belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.