Dukungan Rakyat Bisa Berbalik Jika Jokowi Tetap Naikkan Harga BBM

Dulu dimasa kepemimpinan Presiden SBY mulai dari kabinet Indonesia Bersatu Jilid I hingga jilid II sempat dituduh sebagai Antek Yahudi (AS). Hal tersebut dituduhkan Eggy Sudjana, yang gigih dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah di masanya bahkan hingga kini. Tidak tertutup kemungkinan presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK yang baru dilantik akan mengikuti Jejak petualang dari SBY.

Saat ini yang fenomenal adalah rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Akhirnya sejuta kritik pun mengalir, terutamanya dari mereka masyarakat yang tergolong ekonomi di bawah rara-rata. Sebelumnya masyarakat begitu mengagung-agungkan Jokowi, kini mulai surut, dan bisa jadi akan berbalik arah akibat kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat ini.

Terkait dengan hal ini, respon dari berbagai pihak juga ikut mewarnai hiruk pikuknya keluhan rakyat kecil yang selalu bermimpi pimpinan mereka yang baru ini lebih pro rakyat. Para aktivis dan pemerhati masyarakat lainnya ikut melibatkan diri dalam aksi penolakan ini.

Jokowi-JK dan Kebijakannya

Pasca kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) timbul reaksi dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat yang pro Jokowi-JK. Masing-masing dari kedua kubu ini saling berseteru, yang mengakibatkan kegaduhan, terutama karena media yang over publikasi.

Tidak bisa dipungkiri demonstrasi saat ini marak di seantero Nusantara. Hal ini tentunya menjadi ‘PR’ besar bagi pemerintah sebagai pembuat dan pengambilan keputusan atas nasib bangsa ini. Mengenai berbagai peristiwa yang terjadi apalagi menyangkut hajat umat, maka masalah yang masih menggayuti bangsa ini, seperti penyalahgunaan kontrak dan pengelolaan migas sampai dengan naiknya harga BBM perlu disikapi dengan serius.

Kesimpulannya, pemerintahan Jokowi-JK harus lebih hati-hati terhadap kebijakannya, terutama yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, jangan sampai memperbesar ketimpangan. Rencana menaikkan harga BBM akan berdampak langsung pada mereka yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh dan pekerja serabutan lainnya.

Jika tidak diantisipasi, hal ini menjadi ancaman besar bagi pembangunan Indonesia sebagai negara berkembang karena kuantitas dan kualitas pendidikan akan ikut terpengaruh, terkena imbas akibat naiknya harga BBM.

Rifaldi Rahalus