Walhi Aceh Anggap Program REDD Membodohi Masyarakat

HMINEWS.Com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pengurangan hutan Aceh yang mencapai lebih dari 983,741 ha hingga tahun 2014.

REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation; program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) dinilai tak lebih sebagai akal-akalan lintas kelembagaan meraup keuntungan semata dalam agenda jualan karbon atas nama penurunan emisi. Penurunan emisi mencapai 7 persen merupakan kerjaan baru pemerintah Aceh bersama para koleganya.

“Jangan gara-gara dana pemerintah Norwegia satu miliar dolar, pemerintah Aceh menjual lagi sumberdaya alam. Tentu isi MOU publik harus tau dan paham apa yang menjadi hak dan kewajiban dan ditanggung, bagaimana jika MOU dilanggar, siapa yang harus bertanggung jawab, jangan sampai pemerintah memberi bencana baru bagi masyarakat Aceh yang hidup sekitar hutan di 19 kab/kota. Berkomitmen dengan asing atas nama emisi, tapi tidak komitmen dengan masyarakat sendiri yang butuh ruang,” rilis WALHI Aceh (19/11/2014).

Menurut WALHI Aceh, konsep pengelolaan hutan yang lestari masyarakat lebih paham dari pada konsep yang di tawarkan kelembagaan REDD itu sendiri melalui 12 perencanaan program yang diprioritaskan SRAP REDD+ ACEH, (baca sejarah bagaimana peran penglima uten/hutan) perannya dalam menjaga hutan di Aceh.

RTRWA sendiri masih dalam proses sidang di MA atas gugatan WALHI Aceh, upaya hukum yang dilakukan WALHI Aceh merupakan salah satu agenda penyelamatan lingkungan atas kegagalan pemerintah sendiri dalam menjaga hutan Aceh 3,5 juta hektar, ada banyak ruang yang sudah digunakan berbagai kepentingan pembangunan infastruktur yang membelah hutan dan perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan. Artinya penyebaran area yang sudah diklaping oleh berbagai usaha dalam kawasan hutan lindung maupun diluar kawasan hutan lindung sudah mengancam kelestarian hutan Aceh.

WALHI menilai Pemerintah Aceh kembali melakukan kesalahan atas pengelolaan hutan, tidak cukup izin pengurangan hutan Aceh mencapai 80.00 hektar (Menhut 941/2013), tambang yang sudah diterbitkan 136 Izin Usaha Pertambang (IUP), perkebunan sawit, pembangunan jalan yang membelah hutan dengan total area lahan hutan sudah dirambah mencapai 983.741 hektar, hingga area/ruang untuk REDD+ juga harus disedikan ruang oleh pemerintah Aceh atas MOU beberapa waktu lalu.

Norwegia sendiri benar-benar tidak menghargai proses hukum dalam negeri atas gugatan WALHI Aceh terhadap RTWA di MA dengan no register 63P/HUM/2014., terkesan sangat buru-buru menghabiskan uang atas nama emisi di Aceh.

“Kebijakan morotorium logging dipakai sesuai kebutuhan asing saja, buat seminar maupun lokakarya dan membiayai tim REDD jalan-jalan, lalu masyarakat dapat apa,” pungkas Direktur WALHI Aceh, M Noer.