Menata Pendapatan Menyelesaikan Kemiskinan

dcMomentum Presiden kedua yang terpilih secara langsung ini harus digunakan betul-betul sebagai momentum kebangkitan bangsa (sebagai mana janji kampanye) untuk tidak mengulang kegagalan-kegagalan Indonesia di masa lalu dalam mensejahterakan rakyat. Jika desentralisasi dan demokratisasi adalah amanah konstitusi dan veto reformasi, maka otonomi dan demokrasi daerah adalah sebuah keharusan yang memberikan kesejahteraan rakyat.

Saat ini banyak cerita buruk di sekitar soal otonomi daerah seperti persentase belanja publik sangat rendah, Pilkada yang mahal, korupsi yang marak di daerah, inkosistensi pembangunan horisontal dan vertikal serta praktek pemekaran daerah yang terkadang dilaksanakan secara serampangan. Karena itu diperlukan perbaikan dengan memperkuat akses atau kontrol pusat dan gubernur atas nama pusat terhadap daerah. Gagasan perlunya reformasi keuangan daerah secara mendasar dalam menajemen pemerintahan sangat penting dan mendesak. Hal itu diperlukan mengingat banyaknya kewenangan yang tumpah tindih antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Di antaranya dalam sektor ketenagakerjaan, pertambangan, pendidikan, perikanan, kelautan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pariwisata, kebudayaan dan perdagangan.

Menata Retribusi

Ada empat masalah mendasar yang perlu dipecahkan. Pertama, relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis yang hanya mencapai 4,5% per tahun. Kedua, masih tingginya angka pengangguran, sekitar 9-10 % dari jumlah angkatan kerja. Ketiga, tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia yang angkanya mencapai 16- 7 % dari jumlah penduduk. Dan yang keempat adalah rendahnya daya saing industri Indonesia serta terjadinya gejala deindustrialisasi di berbagai daerah yang sungguh mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata belum on the right track karena hanya dinikmati oleh 40% golongan menengah dan 20% golongan terkaya, sementara pangsa 40% golongan termiskin makin merosot sejak 2005.

Pemerintah, melalui Presiden RI periode 2014-2019 ini hendaknya fokus pada beberapa langkah perbaikan. Pertama, setiap daerah harus dipaksa untuk mengadopsi prinsip penyederhanaan perijinan usaha. Harus ada simplifikasi prosedur perijinan: satu atap, satu pintu dan satu meja. Kedua, pengurangan pungutan/pajak, baik pajak jinak maupun liar yang dipungut oleh Pemda maupun Pusat. Pungutan atau retribusi dengan alasan memperbesar PAD sungguh kurang tepat bila hendak meningkatkan investasi. Ketiga, harus ada transparansi biaya perizinan.

Apabila reformasi keuangan juga dijalankan secara konsisten, maka secara perlahan tapi pasti kita akan memasuki era baru yang lebih baik. Masa depan Indonesia itu terletak di daerah bukan di Jakarta. Itulah yang harus diprioritaskan.

Kemiskinan dan pengangguran adalah permasalahan yang banyak dihadapi oleh berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia dengan tingkat populasi yang berbeda-beda. Bahkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh hilangnya 51 juta jenis lapangan pekerjaan sebagai dampak dari resesi dunia. Resesi dunia yang akan terjadi mengakibatkan peningkatan pengangguran dari Tahun 2008 yang sebesar 6 persen menjadi 6,5 persen atau bertambah lagi jika dibandingkan dengan Tahun 2007 yang hanya 5,7 persen dari penduduk dunia. Dibandingkan dengan negara-negara maju, jumlah angka kemiskinan dan pengangguran di negara-negara berkembang relatif lebih besar, walau krisis ekonomi dan keuangan saat ini akan menambah jumlah populasinya.

Jika membesarkan atau membangun sebuah keluarga diumpamakan dengan perjalanan via pesawat terbang, maka sebelum take off, pilot harus mempunyai flight plan. Ia tahu kemana tujuan perjalanannya dan melakukan penerbangan sesuai tujuan tersebut. Namun selama penerbangan, segala hal bisa terjadi. Mungkin akan ada badai, turbulence, angin kencang, human error, dan sebagainya yang menyebabkan pesawat sering berada di luar jalur penerbangannya dan menyimpang dari flight plan. Meskipun demikian, pesawat akan tetap sampai pada tujuannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Selama penerbangan, pilot terus mendapat feedback dari instrumen pesawat, menara kendali, dari pesawat lain, atau bahkan dari bintang-bintang. Berdasarkan feedback tersebut, pilot dan kru membuat penyesuaian agar setiap kali mereka bisa kembali pada flight plan.

Harapan terbentang bukan pada penyimpangan yang terjadi dengan pesawat tersebut, melainkan pada visi, rencana, dan kemampuan untuk kembali ke jalur yang benar.pemrataan pmbangunan

Menata Relasi

Pertumbuhan ekonomi yang selalu menjadi katalisator keberhasilan pemerintah Indonesia secara makro ternyata tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka pengangguran, misalnya, belum berhasil ditekan secara berarti oleh adanya prestasi pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan. Jumlah penduduk Indonesia yang menganggur masih sangat besar, berdasar data BPS berjumlah 11 juta orang pada tahun 2006 atau sekitar 10,4 % dari jumlah seluruh angkatan kerja adalah pengangguran. Sedangkan angka kemiskinan penduduk pada bulan Maret 2006 dengan indikator kemiskinan yang tidak pernah diubah oleh BPS adalah 17,75 persen atau sebanyak 39,05 juta jiwa (Maret 2008 34,96 juta jiwa). Namun, apabila yang dipakai standar institusi internasional lain seperti, Bank Dunia yang menetapkan USD 2 dolar per hari, maka jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan akan menjadi tiga kali lipat, atau mencapai 50%.

Jumlah pekerja/karyawan tetap di Indonesia berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2008 adalah sejumlah 28,18 juta jiwa adalah suara yang sangat signifikan diperebutkan oleh kontestan Pemilu 2009. Jika ditambah dengan para pekerja/karyawan yang tidak tetap yang berjumlah 21,77 juta jiwa, maka signifikansi akan mempengaruhi stabilitas pembangunan kita. Belum lagi jika ditambah dengan jumlah penduduk yang berusaha sendiri, biasanya mereka juga merupakan keluarga kelompok pekerja yang harus mencari tambahan nafkah. Jumlahnya adalah 20,92 juta jiwa, yang jika dijumlahkan semua (pekerja formal dan informal), maka akan mencapai 70,87 juta jiwa atau sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah pekerja yang sangat besar ini adalah potensi yang besar untuk mendorong tercapainya visi, misi dan program bangsa jika dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun sebaliknya, potensi ini juga akan mempengaruhi kelancaran jalannya pencapaian sasaran pembangunan pemerintahan yang baru, jika Presiden terpilih mengabaikan kekuatan political bargaining (posisi tawar politik) pekerja yang sangat kuat. Angka pekerja potensial ini akan ikut serta mensuksekan kinerja Presiden terpilih apabila reformasi kebijakan perusahaan di tingkat hubungan industrial dapat segera dibenahi secara cepat dan tepat. Apabila hal ini tidak dibenahi maka kemungkinan hari-hari kerja produktif akan diisi oleh tuntutan para pekerja, dan itu akan mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial serta keberlanjutan pembangunan. Tentu saja situasi akan semakin sulit, jika potensi gangguan ini ditambah dengan angka pengangguran sejumlah 9 juta jiwa dan kemiskinan yang saat ini berada di wilayah perdesaan atau bekerja di sektor pertanian sejumlah 41,33 juta jiwa. Total angka potensi yang signifikan akan mempengaruhi kelancaran proses pencapaian kinerja Presiden terpilih akan menjadi 121,2 juta orang.

Dengan mendasari data kelompok pekerja yang berada dalam kemiskinan itu, maka pemerintahan mendatang harus mampu mengubah pola kerjasama pengusaha dan pekerja terutama untuk kebijakan pengupahan. Jika dilihat kondisi pekerja saat ini bahwa kecenderungan pemihakan pemerintah terhadap pengusaha masih sangat kuat, yang ditunjukkan oleh ketidakadilan (unfairness) dan ketidakmerataan (unequality) dalam hak-hak dasar, terutama rasio pengupahan yang sangat timpang, yaitu terbesar 1:250. Di satu sisi, pihak-pihak yang mempertentangkan pekerja dan pengusaha selama ini distigmatisasi sebagai komunisme, tetapi di sisi yang lain organisasi kapitalisme yang dibangun dengan melakukan pemisahan kepemilikan (ownership segregation) dibiarkan bertindak semena-mena terhadap pencapaian laba. Gambaran inilah kemudian yang memberikan penekanan terhadap tidak bekerjanya administratur dan aparatur yang berperan secara optimal dalam struktur politik hubungan industrial.

Oleh karena itu, dalam 5 tahun pemerintahan ke depan, para pemerintah harus menegaskan posisi kebijakan politiknya dalam mengatasi hubungan industrial dalam perusahaan dengan model kapitalistik dan menyelesaikan permasalahan pokok dan penting yang menyangkut politik hubungan industrial ini. Hal ini bertujuan, agar sasaran pencapaian makro ekonomi sejalan dengan kesejahteraan dan harmonisasi di tingkat mikro. Permasalahan itu adalah yang menyangkut sistem kapitalisme dan struktur hubungan pekerja-manajemen (buruh-majikan) yang harus diselesaikan sebagai bagian menyeluruh dari penyelesaian kondisi stabilitas ekonomi dan sosial. Hubungan industrial harus dikembalikan dalam kerangka Hubungan Industrial Pancasila, sesuai perintah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yaitu: “usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”.

Organisasi perusahaan harus melaksanakan perintah konstitusi negara dan tidak mengandung pengertian hanya mengutamakan tujuan mensejahterakan para pemilik modal yang selama ini berjalan. Kesejahteraan yang diperoleh dari pembangian keuntungan atau laba perusahaan selama ini seolah2 memisahkan hak pekerja dalam porsi yang juga selayaknya diterimakan kepada mereka. Dengan demikian secara nasional, pekerja dan pengusaha akan bersama-sama memperjuangkan pencapaian visi dan misi bangsa dan mensukseskan program-program pembangunan Presiden terpilih. Tentu yang utama adalah bagaimana kesejahteraan pekerja yang selalu dalam posisi tawar yang lemah ini dapat ditingkatkan..

Defiyan Cori
Pengamat Ekonomi-Politik, dan Deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)