HMI Ekonomi UMY Gelar Seminar Nasional Keuangan Syariah

HMINEWS.Com – Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), HMI MPO Komisariat Fakultas Ekonomi UMY mengadakan Seminar Nasional di ballroom Hotel Santika, Yogyakarta pada Senin, 24 November.

Dimoderatori oleh kader HMI FE UMY, Ahmad Ruslan, acara tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta dengan tema “Dimensi Ekonomi dan Hukum dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia.” Kegiatan yang juga dinanungi oleh Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah (KAUMY) ini diisi oleh pembicara dari Hakim Agung, Prof Abdul Manan yang juga salah satu alumni UMY. Dan sebagai pembicara kedua, Direktur International Program of Economics and Islamic Finance, Masyhudi Muqorobbin.

Acara dimulai sekitar pukul delapan malam diawali dengan beberapa sambutan. Nurrahman, ketua pelaksana kegiatan Seminar Nasional tersebut mengatakan dalam sambutannya jika diadakanya acara ini sebagai ajang mensosialisasikan pemahaman terhadap masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai agent of change untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan legitimasi hukum yang mendukungnya.

Dalam paparannya, Prof. Abdul Manan mengatakan jika ada banyak aliran mengenai ekonomi Islam, salah satu di antaranya adalah aliran iqtishaduna, menurut aliran ini Allah telah mencukupkan segala kebutuhan manusia meskipun manusia memiliki keinginan yang tak terbatas, sehingga terkadang manusia menganggap tidak ada keadilan. Cara menyelesaikan masalah melalui aliran ini adalah dengan menggunakan tuntunan Allah yaitu Al Quran dan Hadist.

“Ekonomi Islam harus besar di Indonesia untuk merangkul umat Islam di Indonesia dan juga sebagai penyeimbang dari ekonomi konvensional,” tambah Prof Abdul Manan.

Materi sesi kedua disampaikan oleh Masyhudi Muqorobbin yang juga sebagai mantan ketua umum pengurus besar HMI. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa negara di dunia yang pemerintahannya sudah menganut sistem ekonomi Islam, seperti Sudan dan Pakistan. Sedangkan di Indonesia, ekonomi Islam masih berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional.

Salah seorang peserta, Oja Rio, cukup antusias dengan diadakannya kegiatan seperti ini. “Sebagai mahasiswa ekonomi kita harus terus memantau perkembangan keuangan di Indonesia baik secara konvensional maupun dari sudut pandang Islam,” Ujarnya.

Setelah pemaparan materi dari kedua pembicara, acara diteruskan dengan diskusi tanya jawab dengan peserta. Kegiatan Seminar Nasional ini berakhir lewat pukul sepuluh malam dan ditutup dengan sesi foto bersama antara pembicara dengan para peserta.

Gilang Akbar Al-Ghifari
HMI Komisariat Fakultas Ekonomi UMY

 

Keberatan Buruh atas Kenaikan Harga BBM

HMINEWS.Com – Kelompok buruh merupakan salah satu kelompok yang keras menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka keberatan dengan kenaikan harga ini.

Salah seorang pengurus Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI 1992), Bedjo, menuturkan bahwa sebagaimana kelompok masyarakat kecil yang lain, bukan semata kenaikan  harga BBM yang membuat mereka harus menolak, tetapi efek yang ditimbulkannya berupa naiknya harga kebutuhan pokok yang lain.

Pada saat yang sama upah sebagian buruh belum belum memadai, sehingga efek kenaikan harga BBM akan membuat pengeluaran mereka untuk kebutuhan BBM meningkat. “Yang biasanya Rp 15 ribu cukup untuk bolak-balik (rumah-tempat kerja), sekarang nggak cukup,” katanya usai rapat bersama sejumlah OKP dan serikat buruh di PB HMI MPO, Ahad (23/11/2014) malam.

Bedjo menceritakan, pemilikan sepeda motor setiap orang, adalah karena mereka dipaksa keadaan. “Kalau naik angkutan umum bisa telat nyampai (tempat kerja), bisa dipecat kita. Ongkosnya juga bisa lebih mahal. Jadi kita ya mau nggak mau kredit motor,” ungkapnya.

Hal ini juga menjadi masalah tersendiri, karena berdasar kriteria orang miskin BPS, mereka yang punya sepeda motor secara otomatis tidak termasuk orang miskin, demikian juga halnya dengan warga yang lantai rumahnya tak lagi dari tanah. “Di Jakarta ini mana ada yang begitu,” lanjut dia.

Ia mengungkapkan, sejumlah hal perlu dibenahi pemerintah, seperti transportasi publik yang murah dan cepat, terjaminnya keterjangkauan harga-harga kebutuhan pokok, serta alokasi subsidi yang tepat. Jika tidak, maka tidak ada kata lain selain menolak kenaikan harga BBM, yang untuk itulah kelompok buruh di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya getol melancarkan aksi penolakan mereka.

Boikot Pajak Buruh

Selama ini sektor pajak merupakan penyumbang APBN yang paling signifikan di samping sektor migas. Bedjo mengungkapkan, sejumlah serikat buruh mewacanakan untuk boikot pajak dengan alasan kesejahteraan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan transparansi perusahaan yang memotong gaji buruh untuk pajak.

“Selama ini kami juga tidak tahu, apakah potongan itu benar disetorkan sebagai pajak atau tidak,” cetusnya.

Menteri Sudirman Hadiri Pengajian Alumni

HMINEWS.Com – Pengajian bulanan ‘Ulul Albab’, yang diadakan alumni HMI MPO, kali ini bertempat di sekretariat Barisan Nusantara (Barnus), Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Sejumlah alumni yang hadir, di antaranya Ustadz A Zainal Abidin Urra, Judilherry Justam, Eggy Sujana, Tamsil Linrung, Suharsono, Menteri ESDM Sudirman Said dan lainnya. Mau’izhah hasanah atau nasihat disampaikan Ustadz Zainal Abidin Urra, dilanjut dengan bincang-bincang lepas antar alumni. Kader HMI MPO yang masih aktif dan yang duduk di Pengurus Besar juga hadir dalam acara ini.

Dalam acara santai itu, Judilherry, yang merupakan alumni HMI sebelum perpecahan, menyampaikan persinggungan awal dengan kelompok HMI MPO, yang pada waktu itu tengah mengalami tekanan berat dari rezim yang berkuasa maupun dari alumni HMI, dan yang tergabung dalam KAHMI. Bahkan karena kehadirannya dalam forum HMI MPO, ia ditegur pengurus KAHMI, waktu itu.

Kini setelah menjadi alumni, perlahan pembedaan di KAHMI mulai menghilang. Alumni HMI MPO pun mendapat tempat dan diakomodir di KAHMI, meski sebagian tetap berada ‘di luar jalur.’

Menteri Sudirman Said pun, sebelum berbicara perihal pekerjaan yang kini ditanganinya itu, menceritakan masa aktifnya sewaktu Eggy serta sejumlah senior lain menjadi mentornya. Ia tiba di lokasi sekitar jam 15:00 dan meninggalkan lokasi jam 17:00, setelah doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Zaeinal.

Di Tual, Mahasiswa Desak Pertamina dan Polres Kontrol Distribusi BBM

HMINEWS.Com – Aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga berlangsung di Tual, Maluku Tenggara. Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) bergabung dalam aliansi Front Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera).

Aliansi tersebut terdiri dari HMI MPO, PMII, LMND, dan PRD. Aksi dimulai dengan orasi di jalanan dan membagikan selebaran kepada warga masyarakat.

Ketua HMI MPO Cabang Tual, Ismail Rengur, menyatakan bahwa pengalihan subsidi BBM ke masyarakat melalui ‘kartu sakti’ tidak tepat sasaran. Untuk itu, HMI MPO Tual bersama elemen yang lainnya tersebut menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi.

“Untuk wilayah Maluku Tenggara, kami minta Kepala Pertamina segera mengontrol distribusi minyak ke AMPS (Agen Minyak Premium Solar)” papar Ismail mewakili rekan-rekannya, Kamis (20/11/2014).

Selain itu, massa menilai di Maluku Tenggara juga terdapat para mafia Migas yang merugikan masyarakat. Aliansi mendesak Kapolres Tual menangkap oknum mafia Migas yang beroperasi di wilayah tersebut.

HMI Komisariat STKIP Muhamadiyah Bogor Adakan LK1

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Komisarit STKIP Muhammadiyah Cabang Bogor mengadakan Basic Training atau Latihan Kader 1 (LK1) di Vila Cipanas Gunung Salak Endah Kabupaten Bogor mulai Sabtu (22/11/2014).

Ketua HMI-MPO komisariat STKIP Muhammadiyah Bogor, Yogi Prasetyo, menjelaskan bahwa basic training atau LK I ini adalah upaya melanjutkan perkaderan dan perjuangan HMI, khususnya di Komisariat yang iklim kampusnya berbeda dengan mayoritas kampus di Bogor.

Ia menjelaskan dalam sambutannya bahwa latihan ini perlu untuk mengakselerasi kesadaran para pesertanya. “Mengakselerasi kesadaran sosial dalam perkaderan dan perjuangan HMI adalah tema yang diketengahkan pada batra ini, sehingga fungsi mahasiswa Islam bisa dimaksimalkan,” kata Yogi.

Senada dengan Yogi, Ketua Umum HMI-MPO Cabang Bogor, Asep Kurnia,  berharap sifat apatis yang marak di kalangan generasi muda dapat dikikis.

“Tantangan terbesar kita adalah melawan sifat apatis, hedonis, dan individualistis, karena hal demikian bukan dari muatan nilai dalam Islam, bahkan akan mengarahkan kepada kehancuran sistem sosial. Tema ini adalah derivasi dari tujuan HMI, ada tindakan yang diupayakan dalam mengakselerasi kesadaran, adalah tindakan perkaderan hmi,” paparnya.

Selain itu ia mengungkapkan, bahwa tantangan besar mahasiswa dan masyarakat, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015 memerlukan kesiapan yang matang. “Akhirnya hanya dengan kesadaran dan kerja keras sebagai jihad yang bisa mewujudkan itu semua”, tegasnya di sela-sela pembukaan basic traning.

Walhi Aceh Anggap Program REDD Membodohi Masyarakat

HMINEWS.Com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pengurangan hutan Aceh yang mencapai lebih dari 983,741 ha hingga tahun 2014.

REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation; program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) dinilai tak lebih sebagai akal-akalan lintas kelembagaan meraup keuntungan semata dalam agenda jualan karbon atas nama penurunan emisi. Penurunan emisi mencapai 7 persen merupakan kerjaan baru pemerintah Aceh bersama para koleganya.

“Jangan gara-gara dana pemerintah Norwegia satu miliar dolar, pemerintah Aceh menjual lagi sumberdaya alam. Tentu isi MOU publik harus tau dan paham apa yang menjadi hak dan kewajiban dan ditanggung, bagaimana jika MOU dilanggar, siapa yang harus bertanggung jawab, jangan sampai pemerintah memberi bencana baru bagi masyarakat Aceh yang hidup sekitar hutan di 19 kab/kota. Berkomitmen dengan asing atas nama emisi, tapi tidak komitmen dengan masyarakat sendiri yang butuh ruang,” rilis WALHI Aceh (19/11/2014).

Menurut WALHI Aceh, konsep pengelolaan hutan yang lestari masyarakat lebih paham dari pada konsep yang di tawarkan kelembagaan REDD itu sendiri melalui 12 perencanaan program yang diprioritaskan SRAP REDD+ ACEH, (baca sejarah bagaimana peran penglima uten/hutan) perannya dalam menjaga hutan di Aceh.

RTRWA sendiri masih dalam proses sidang di MA atas gugatan WALHI Aceh, upaya hukum yang dilakukan WALHI Aceh merupakan salah satu agenda penyelamatan lingkungan atas kegagalan pemerintah sendiri dalam menjaga hutan Aceh 3,5 juta hektar, ada banyak ruang yang sudah digunakan berbagai kepentingan pembangunan infastruktur yang membelah hutan dan perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan. Artinya penyebaran area yang sudah diklaping oleh berbagai usaha dalam kawasan hutan lindung maupun diluar kawasan hutan lindung sudah mengancam kelestarian hutan Aceh.

WALHI menilai Pemerintah Aceh kembali melakukan kesalahan atas pengelolaan hutan, tidak cukup izin pengurangan hutan Aceh mencapai 80.00 hektar (Menhut 941/2013), tambang yang sudah diterbitkan 136 Izin Usaha Pertambang (IUP), perkebunan sawit, pembangunan jalan yang membelah hutan dengan total area lahan hutan sudah dirambah mencapai 983.741 hektar, hingga area/ruang untuk REDD+ juga harus disedikan ruang oleh pemerintah Aceh atas MOU beberapa waktu lalu.

Norwegia sendiri benar-benar tidak menghargai proses hukum dalam negeri atas gugatan WALHI Aceh terhadap RTWA di MA dengan no register 63P/HUM/2014., terkesan sangat buru-buru menghabiskan uang atas nama emisi di Aceh.

“Kebijakan morotorium logging dipakai sesuai kebutuhan asing saja, buat seminar maupun lokakarya dan membiayai tim REDD jalan-jalan, lalu masyarakat dapat apa,” pungkas Direktur WALHI Aceh, M Noer.

Enam OKP Bersatu Tolak Kenaikan Harga BBM

HMINEWS.Com – Setelah berbagai kelompok menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara sendiri-sendiri, kini sejumlah elemen mulai bersatu. Seperti LMND, SRMI, FNBI, PII, SBSI, yang berkumpul di markas Pengurus Besar HMI MPO di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jum’at (21/11/2014).

Keenam organisasi tersebut sepakat membentuk aliansi dengan nama Front Persatuan Pembebasan Nasional (FPPN) dan akan melanjutkan aksi penolakan secara lebih massif.

Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo berharap pertemuan pertama ini akan berlanjut dengan pertemuan dan aksi lanjutan.

“Aliansi ini diharapkan akan terus berlanjut tidak hanya untuk menyikapi isu kenaikan harga BBM, tetapi juga isu-isu strategis lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpengaruh terhadap nasib bangsa,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, selain keenam organisasi tersebut, ada empat kelompok lagi yang akan bergabung, yaitu KMHDI, GMNI, PMKRI dan GMKI. Rapat lanjutan akan dimantapkan pada Ahad (23/11) malam ini.

Membandingkan Demokrasi

Oleh: Defiyan Cori

dcPernyataan kekaguman yang luar biasa dari berbagai pihak, terutama akademisi terhadap perkembangan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pasca terpilihnya Barack Obama pada Pemilu 4 Nopember 2008 lalu terlalu berlebihan. Sebuah pertanyaan kritis harus ditujukan pada perjalanan demokrasi Amerika Serikat di masa lalu dan posisi Amerika Serikat menempatkan demokrasi dalam tatanan pergaulan dunia. Kasus-kasus aparthaeid yang mengisi sejarah politik Amerika Serikat dapat mengurai fakta, bahwa proses demokrasi Amerika Serikat tidaklah mengagumkan. Lebih jauh dari itu, pemaksaan demokrasi dengan alasan menolak otoritarianisme kepada beberapa negara, seperti Myanmar, Irak, Afghanistan dan Palestina yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan inkonsitensinya dalam berdemokrasi. ”Demokrasi yang mengacu pada pelaksanaan Demokrasi di Amerika berasal dari pernyataan Abraham Lincoln adalah menghargai martabat manusia, ternyata prakteknya justru tidak menghargai Hak Asasi Manusia. Pembenaran melakukan invasi ke Irak atas nama demokrasi justru mencederai martabat manusia dalam berdemokrasi dan membuat negara lain menjadi tidak stabil (sampai sekarang).

Latar Sejarah

Perjalanan demokrasi Amerika Serikat pada masa lampau dipenuhi dengan konflik rasial dan politik diskriminatif, yang sejatinya sedang membenarkan tindakan otoritarianisme yang penuh konflik dan peperangan atas nama demokrasi. Maka, apa yang terjadi saat ini pada (demokrasi) Amerika Serikat merupakan serangkaian perjalanan masa lalu dengan pembelajaran politik yang sangat emosional, bahkan menegasikan perbedaan. Kedewasaan berpolitik para kandidat Presiden tesebut tentu saja tidak berdiri sendiri, karena hal itu juga didukung oleh kedewasaan di bidang ekonomi dan kesadaran hukum sebagai tiangnya. Kemapanan ekonomi warga negara Amerika Serikat telah memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi yang membuat suara (vote) rakyat tidak dapat dibeli. Hal inilah yang membentengi (barrier to entry) dan meminimalisir peluang para kandidat, tim sukses dan pelaksana pemilu melakukan manipulasi atau kecurangan dalam peraturan berdemokrasi, terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Jadi, berpolitik bukan untuk mencari “makan”, sebab dengan amannya kebutuhan dasar, maka akan memperkuat ketaatan terhadap hukum. Soal menang-kalah dalam pelaksanaan demokrasi merupakan kewajaran, karena tidak ada sesuatu apapun yang hilang dari para kandidat, secara ekonomi dan politik. Entah apa yang terjadi ketika Amerika Serikat sedang dalam krisis ekonomi saat ini ke depan.

Indonesia memiliki demokrasi lebih maju dibanding dengan Amerika Serikat pada masa lalu, dan itu suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Sejarah demokrasi kita telah memungkinkan setiap suku bangsa hidup saling berdampingan dengan penuh rasa persaudaraan. Fundamental demokrasi kita didukung oleh perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai suku bangsa terjajah dahulunya yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Kita pernah dijebak oleh politik devide et impera yang dilakukan secara sistematis oleh penjajah di semua suku dan pulau-pulau yang ada di Indonesia membuat kita saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, pihak kerajaan dengan rakyat, dan suatu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Proses identifikasi masalah dasar yang terjadi pada bangsa Indonesia ketika terjajah inilah yang membuat persatuan dan pergerakan perjuangan menemukan momentum satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dominasi mutlak dan penyingkiran suku bangsa mayoritas di Indonesia atas suku bangsa yang lainnya, sehingga sampai saat ini keberagaman etnis secara fisik tetap terpelihara dengan baik. Perasaan inilah yang membuat perjuangan kemerdekaan mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasca kemerdekaan, demokrasi Indonesia sedang dalam tahap pencarian dan proses “trial and error” yang penuh dengan konflik emosional. Namun, gambaran konflik yang terjadi bukanlah atas bangunan sejarah yang dibuat oleh suku bangsa lain, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Konflik demokrasi di Indonesia lebih didasari semangat membenahi rumah sendiri, benar-benar telah menggambarkan esensi paling dasar demokrasi, yaitu adanya rasa memiliki dan mengakui eksistensi etnis lain. Walaupun hampir terjadi perpecahan dalam mencari model demokrasi kita, namun sikap kenegarawanan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 dan Mosi Integral Mohammad Natsir untuk tegaknya NKRI telah menyelamatkan persatuan Indonesia. Maka, pasca demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, model demokrasi yang kita jalankan adalah yang berlandaskan kepada Pancasila, atau dikenal dengan Demokrasi Pancasila.

Kedudukan Pancasila

Dalam konteks Demokrasi Pancasila, fundamennya disusun atas demokrasi yang tumbuh dan berurat akar dalam tradisi suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Pada suku Minangkabau demokrasi dikenal dengan pola “Musyawarah untuk Mufakaik oleh Tigo Tungku Sajarangan,”  di suku Jawa dikenal dengan “Rembug Desa”, di suku Batak dikenal dengan “Dalihan Natolu,” di Bugis dikenal dengan “Ajjoareng-Joa”, di suku Minahasa disebut dengan “Pasiowan Telu,” dan bahkan di Papua telah terdapat “Ondofi.” Inilah hasil peradaban yang dibangun oleh bangsa Indonesia dulu dalam perspektif demokrasi yang bermuara pada konsensus nasional perlunya lembaga tertinggi negara untuk tempat bermusyawarah, yaitu Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR). Yang dikembangkan menjadi pembagian hubungan kekuasaan dengan istilah “Trias Politica.” Walaupun demikian, untuk proses suksesi kepemimpinan tetap saja menggunakan lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, yaitu MPR.

Sedangkan yang terjadi saat ini adalah demokrasi kekuasaan(pasca amandemen) yang arahnya lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan elit. Model Demokrasi Pancasila kita yang merupakan perwujudan inspirasi demokrasi suku-suku bangsa dahulunya sudah sesuai dan cocok untuk Indonesia telah ditinggalkan sama sekali. Pengabaian demokrasi sejati Indonesia ini terjadi oleh adanya sentralisasi yang dilakukan terhadap proses-proses politik di tiga pilar demokrasi Indonesia oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sentralisasi inilah yang harus dirubah dan disesuaikan dengan jalan mengefektifkan konsep keterwakilan rakyat dengan wakilnya di MPR dan DPR. Hal ini dapat dilakukan dengan merombak struktur dan pola interaksi (relasi-komunikasi) wakil rakyat (parpol) dengan konstituennya dengan cara menghilangkan dominasi eksekutif yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, bukan merombak secara total model demokrasi Indonesia. Artinya, wakil rakyat dan konstituennya dikenal dengan baik, mekanisme evaluasi mengenai kebijakan yang tidak aspiratif dapat dilakukan,dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan elite parpol. Inilah yang seharusnya menjadi fokus perubahan demokrasi kita.

Demokrasi kita yang saat ini berjalan tidak saja telah keluar dari ide dasar dari pendiri bangsa (founding father), inilah konsep demokrasi yang sangat boros dan mahal ditengah kemiskinan bangsa. Kenapa mahal, karena untuk “membeli” suara rakyat pemilih saja seorang kandidat harus mengeluarkan dana miyaran rupiah, dan ini adalah dana investasi bagi seseorang untuk berkuasa. Sedangkan menurut logika, ketika terpilih nanti kandidat yang telah mengeluarkan dana yang besar tersebut tentu akan berpikir mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan untuk mencapai kekuasaan tadi. Tentu, hal ini tidak berlaku bagi kandidat yang memang memiliki dana untuk dibagi begitu saja sebagai amal tanpa merasa dana itu harus kembali ketika menang dalam pemilihan umum. Jika kondisinya tidak demikian, maka tidak saja menang dalam kompetisi pemilihan umum yang merugikan rakyat, tetapi saat kalahpun akan membuat masalah secara pribadi dan komunal seperti kasus calon Bupati yang stress karena dana yang lenyap Rp 2 miliar dan konflik pilkada di Maluku Utara yang tidak manusiawi.

Demokrasi kita saat ini, jika kita mau jujur tidaklah berjalan dengan normal seperti yang digagas oleh para pendiri bangsa ini. Berbagai kasus konflik telah terjadi dalam kasus pilkada di berbagai daerah seperti Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan di beberapa kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena model demokrasi yang kita pilih tidak lagi sesuai dengan yang sudah kita bangun dahulu atas konsep demokrasi pancasila yang memiliki perasaan kolektivitas sosial yang sama. Kolektivitas sosial yang dibangun saat ini lebih didasari oleh semangat kapitalisme dan transaksional, “konstituen sudah beroleh manfaat sebelum memilih”? Setelah memperoleh kekuasaan, yang diperhatikan pertama kali adalah sanak famili dan sukunya, hal ini dapat dilihat pada rendahnya kinerja jajaran birokrasi di seluruh Indonesia, sehingga proses seleksi dan rekrutmen dipenuhi dengan kolusi dan nepotisme. Akhirnya jajaran birokrasi di pemerintahan bukan mengabdi kepada kepentingan rakyat, tetapi mengabdi kepada sekelompok orang yang punya akses kepada kekuasaan. Apakah konsep demokrasi kapitalistik transaksional seperti ini yang terjadi pada masa nenek moyang kita dahulunya, dan apakah baik bagi Indonesia? Model demokrasi kita adalah yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila falsafah demokrasi dan UUD 1945 landasan hukum tata negaranya. Jadi konsep Pancasila lebih tinggi dibanding dengan UUD 1945 yang sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran pendiri bangsa.

Mudah-mudahan kekaguman kita pada demokrasi ala Amerika Serikat tidak hanya pada hal-hal yang artifisial dan melupakan substansi kita berdemokrasi demi kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan elit politik. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan konsep demokrasi kita pada akar budaya demokrasi Indonesia yang bermusyawarah melalui perwakilan untuk mencapai mufakat, lebih efisien dan efektif. Untuk tidak menghilangkan kekaguman kita pada demokrasi ala Amerika Serikat, maka semangat sportifitas untuk menerima hasil proses demokrasi adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Namun menghalalkan segala cara dengan kekuatan uang tidak saja mengabaikan harkat dan martabat manusia dalam berdemokrasi, tetapi meruntuhkan demokrasi itu sendiri sejak awal. Lebih dari itu, memaksakan konsep demokrasi ala Amerika Serikat adalah sebuah tindakan tidak demokratis, apalagi melakukan tindakan invansional. Inilah hal yang substansial dan ke arah inilah konsep kekeluargaan diarahkan. Dengan kembali ke model demokrasi pancasila dulu, berarti saya lebih bangga sebagai orang Indonesia! Semoga inilah arah amandemen UUD 1945 tahap selanjutnya.

Defiyan Cori
Mantan Aktifis SM-UGM periode 1990-1991
Deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Gugatan atas Kenaikan Harga BBM Segera Didaftarkan ke Pengadilan

slm djHMINEWS.Com – Serikat Pengacara Rakyat akan segera mendaftarkan gugatan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan  harga bahan bakar minyak (BBM). Gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sebagaimana telah kami umumkan sebelumnya, maka kami akan segera mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme Class Action (Perwakilan Kelompok) kepada Presiden Jokowi atas tindakannya menaikkan harga BBM tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Ketua Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman dalam rilisnya, Selasa (18/11/2014).

Pendaftaran akan dilakukan pada hari Senin 24 November 2014 nanti atau tepat 1 minggu setelah kenaikan harga BBM. Hal itu agar benar-benar diketahui terlebih dahulu efek domino negatif berupa naiknya harga-harga kebutuhan pokok rakyat yang timbul akibat kebijakan tersebut.

“Hal ini penting agar gugatan tidak dikategorikan prematur,” lanjutnya.

Ada tiga alasan yang dikemukakan Serikat Pengacara Rakyat dalam gugatan ini, yaitu kenaikan harga BBM dipastikan akan memicu kenaikan harga barang-barang yang lain. Kedua, Pemerintah Jokowi-JK yang baru bebrapa hari berkuasa belum serius menempuh langkah-langkah lain untuk mengatasi defisit anggaran yang diklaim timbul akibat besarnya subsidi BBM. Ketiga, Pengalihan subsidi pada program bantuan sosial justru rawan penyelewengan, secara konsep maupun faktual.

Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

PB HMI: Naiknya Harga BBM Bukti Rakyat Hanya Komoditas Kampanye

HMINEWS.C0m – Ingkarnya Jokowi-JK terhadap janji kampanye mereka untuk tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak membuktikan bahwa rakyat hanya dijadikan komoditas politik saat pencapresan.

“Masih hangat dalam ingatan kita bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji dalam masa kampanye Pilpres 2014 lalu berjanji tidak akan menaikkan harga BBM.  Tapi belum ada sebulan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden mereka menaikan harga BBM. Ini membuktikan bahwa rakyat selama ini hanya menjadi komoditas politik. Rakyat hanya digembirakan dengan janji-janji palsu,” kata Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, Puji Hartoyo, Selasa (18/11/2014).

Kenaikan harga bbm sendiri terjadi  untuk premium dan solar, kenaikannya sekitar 30,7% untuk premium dan 36,3% untuk solar. Harga premium sekarang menjadi Rp. 8500 dari sebelumnya Rp. 6500 dan solar Rp. 7500 dari sebelumnya Rp. 5500.

Kebijakan ini sontak menuai banyak reaksi penolakan dari rakyat. Aksi penolakan ini pun terjadi diberbagai daerah yang pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa. Di Jakarta misalnya terjadi aksi blokade jalan yang dilakukan oleh sejumlah aktivis HMI dijalan Cikini  Raya.

“Aksi protes yang marak ini disebabkan rakyat merasa dipermainkan oleh janji manis penguasa,” lanjut Puji.

Puji menyatakan masih akan melancarkan protes dengan kebijakan yang memberatkan tersebut.