Konferensi Terlama HMI Yogya telah Usai, Makruf Riyanto Terpilih

makrufHMINEWS.Com – Setelah melalui dinamika yang cukup alot dan proses yang lumayan panjang, 12 hari, akhirnya Konferensi ke-64 HMI (MPO) Cabang Yogyakarta selesai.

Konferensi kali ini merupakan yang terlama sepanjang sejarah HMI Cabang Yogya, dan pelaksanaannya pun sempat berpindah tempat hingga empat kali. Pertama pembukaan dan demisionernya jajaran pengurus cabang yang diketuai Muhtar Nasir, pada 16 Januari 2015 di SCC UII di Jalan Kaliurang.

Kedua di kantor Sekretariat Bersama LEM UII, lalu di Aura Darul Hira di Jalan Maguwoharjo, dan terakhir di Asrama Merapi Singgalang di Jalan Magelang.

Formatur terpilih adalah Makruf Riyanto yang sebenarnya masih menjabat Ketua HMI Korkom UII. Ia mahasiswa Fakultas Ekonomi salah satu universitas tertua dan yang menjadi tempat lahirnya HMI tersebut.

Beberapa kandidat lain seperti Noviyanti, merupakan satu-satunya orang yang dicalonkan oleh rekan-rekannya sejak awal. Namun jalannya konferensi menjadikannya menjadi mide formatur bersama Rusdiyanto dan M Quthub (UIN Sunan Kalijaga) serta Muhibbuddin AM (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Mide formatur ini dipilih sebelum pemilihan formatur.

Harun Aroni

Perpanjang Kontrak Freeport, Bukti Rezim Bermental ‘Inlander’

kuliBenar kata Prie GS, “Siapa  memancing dia gegabah, Siapa terpancing dia lengah.” Hal ini pula tampaknya yang menjadi sasaran utama kisruh nasional seperti benturan KPK-Polri, yang menyedot perhatian khalayak hingga melupakan agenda besar yang disembunyikan.

Saat rakyat dibuat geram dan marah dengan kasus KPK-Polri, pada saat yang sama Kementrian ESDM memperpanjang izin ekspor PT Freeport. Selama 6 bulan ke depan pula pembahasan MOU dengan PT Freeport yang kadaluarsa 24 Januari 2015 diperpanjang.

Kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, R Sukhyar, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar poin kesepakatan yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.

Penjelasannya tampak logis saja bagi, seperti bahwa membangun industri hilir tembaga lebih menjanjikan daripada harus membangun smelter. Keua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan, misalnya pipa, tembaga, aloy, kawat dan plat-plat baja.

Namun kental sekali aroma ketidakpercayaan diri pemerintah terhadap kemampuan dalam negeri dalam perkataan Sukhyar berikut ini: “Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua.”

Pemerintah membiarkan kekayaan Papua terus-menerus dilarikan ke luar negeri, sementara sebagian rakyat Papua mengancam memisahkan diri karena alasan ini. Selepas dari penjajahan, ternyata inferiority complex, mental inlander, mental terjajah dan berjiwa kuli masih melekat di bangsa ini. Masih tidak percaya diri dengan kemampuan dan potensi bangsa sendiri, sehingga selalu menganggap bangsa lain lebih mampu, termasuk untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri.

Redaksi

Apakah KPK Berpolitik?

HMINEWS.Com – KPK vs Polri menjadi salah satu isu sentral yang menghiasi media massa saat ini, sejak Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Keputusan KPK ini dinilai aneh dan ‘berbau politis’ karena diumumkan menjelang pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi.

“Ini kan aneh, jadi jelas KPK berpolitik,” ujar kuasa hukum BG, Eggi Sudjana saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Barisan Nusantara bertajuk “Apakah KPK Berpolitik?”, di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (25/01/2015).

Eggi juga menyayangkan sikap Abraham Samad dan KPK. Seperti menghimbau masyarakat datang ke KPK. Demikian juga TNI diminta untuk melindungi bisa menimbulkan kisruh antarinstitusi.

“Masyarakat pada umumnya janganlah terprovokasi. Seperti yang diimbau oleh KPK disuruh datang semua ke KPK, itu provokasi namanya saya kira. Tidak pada tempatnya,” tambahnya.

Menanggapi usulan beberapa aktivis untuk memberikan imunitas kepada komisioner KPK, Eggi tidak setuju karena usulan ini tidak sesuai konstitusi.

“Argumentasinya haruslah hukum. Hukumlah yang menjadi kebenaran. Jadi tawaran kekebalan hukum tidak sesuai dengan UUD 1945, semua orang sama di depan hukum,” pungkasnya.

Sebaliknya, Ridaya Laode, aktivis anti korupsi, menyatakan bahwa KPK tidak berpolitik praktis. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana KPK memilih dan memprioritaskan kasus-kasus besar, paling strategis dan sistematis, strategi ini layak dilakukan KPK.

Ia menjelaskan bahwa penangkapan Bambang Widjayanto (BW) oleh kepolisian beberapa hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah bentuk kriminalisasi KPK. Banyak petunjuk yang mengarah ke simpulan demikian. BW ditangkap, Adnan dilaporkan, demikian juga Abraham Samad.

“Bukankah kriminalisasi 3 pimpinan/komisioner KPK ini adalah bentuk pelemahan KPK,” ujar Ridaya.

“Soal kisruh KPK dan kepolisian ini ada lelucon di kalangan aktivis, Abraham akan dikrimanalisasi karena pernah tidak pakai helm saat kuliah”, cerita Ridaya Laode pada sesi tanya jawab yang disambut tawa peserta diskusi.

Lanjutnya, banyak aktivitas berharap ke depan ada imunitas terbatas terhadap KPK oleh Presiden.

Pembicara kedua, Tatak Ujiyati juga menyatakan ketatnya proses screening rekrutmen KPK yang jauh dari proses politik. Namun, menurutnya, banyak kalangan yang berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK menjadi tanda keberhasilan KPK mengusut korupsi tanpa pandang bulu.

“Dalam perjalanannya semua kalangan sudah disentuh KPK. Sekarang terlihat banyak yang membenci KPK ini sudah mengakumulasi. Karena dari berbagai latar belakang, politisi, hakim, jaksa, bupati/walikota, bahkan hakim MK sudah disentuh KPK”, kata Tatak Ujiyati, aktivis anti korupsi dalam diskusi Barisan Nusantara.

Namun, menurutnya, kalau KPK juga tidaklah bisa dikatakan lembaga super body karena penyidik masih banyak diambil dari kepolisian dan kejaksaan. Ini menandakan adanya ketergantungan KPK terhadap lembaga lain dalam perekrutan alat KPK.

“Padahal dengan mandirinya KPK merekrut anggotanya akan sangat membantu mengatasi darurat korupsi di Indonesia”.

Tatak Ujiyati setuju jika yang terjadi sekarang terhadap KPK merupakan upaya pelemahan KPK. Kriminalisasi beberapa komisioner KPK sebenarnya adalah pelemahan KPK secara sistematis. “Dengan upaya itu, KPK tidak bisa memproses kasus hukum tersangka BG,” sambungnya.

Karena itu Tatak Ujiyati mempertanyakan komitmen Presiden terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi soal status BG yang ternyata sudah “distabilo merah” jauh-jauh sebelum diumumkan KPK.

“Padahal adanya KPK muncul karena berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga hùkum formal yang sudah ada seperti kejaksaan dan kepolisian,” terangnya.

Firman

Presiden Perlu Terbitkan Perppu Hak Imunitas Pimpinan KPK

HMINEWS.Com – Usulan Denny Indrayana agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memberikan hak imunitas bagi pimpinan KPK bisa menjadi solusi bagi kisruh KPK Vs Polri ini. Demikian disampaikan salah satu ketua DPP Gerindra, Habiburokhman melalui rilisnya, Ahad (15/1/2015).

Menurut Habiburokhman dalam kasus BW sangat aneh  peristiwa yang terjadi tahun 2010 baru dilaporkan tahun 2015 dan dalam hitungan hari sudah naik ke tingkat penyidikan. Laporan terhadap Adnan Pandu Praja juga tak kalah janggal, peritiwa yang dilaporkan terjadi 8 tahun lalu atau tepatnya tahun 2006.

“Jika terus dibiarkan, kondisi ini dipastikan akan memperlemah KPK karena karena konsentrasi pimpinannya menjadi terganggu. Yang lebih parah, kriminalisasi tersebut dapat membuat pimpinan dan jajaran dibawahnya demoralisasi atau bahkan trauma dalam mengusut perkara-perkara korupsi beresiko tinggi,” paparnya.

Ia juga menilai, kasus ini tidak serta merta bisa dicap sebagai fenomena “coruptor fight back”, namun secara umum fenomena tersebut  adalah fenomena yang biasa terjadi dalam perang melawan korupsi. Koruptor yang memang pejabat negara dan memegang kekuasaan akan memakai segala kekuasaannya untuk melindungi diri. Tantangan akan semakin besar jika yang dibidik adalah pejabat di bidang hukum, karena ia juga punya kewenangan melakukan tindakan hukum untuk menyerang balik.

“Untuk itu hak imunitas bagi pimpinan KPK sudah saatnya direalisasikan namun dengan batasan yang jelas. Secara teknis pengaturan soal hak imunitas tersebut bisa dituangkan dalam produk hukum Perppu yang dalam waktu dekat  bisa segera dikeluarkan oleh Presiden untuk kemudian disetujui oleh DPR,” lanjutnya lagi.

Yang diatur dalam Perpu tersebut adalah jaminan agar pimpinan KPK tidak bisa dituntut secara pidana atas perbuatan hukum yang ia lakukan sebelum ia menjabat. Perlu digarisbawahi jika hak imunitas tersebut hanya  berlaku sepanjang masa jabatan dan akan hilang dengan sendirinya jika ia tak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK. Dengan demikian  Perppu tersebut tidak akan melanggar azas persamaan di muka hukum (equality before the law).

Dengan adanya hak imunitas ini maka pimpinan KPK bisa konsentrasi penuh menyelesaikan tugas-tugasnya yang begitu berat tanpa takut mendapatkan persoalan atas peristiwa hukum yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya.

Pemberian hak imunitas ini harus sejalan dengan penyempurnaan proses seleksi pimpinan KPK baik di tingkat Panitia Seleksi maupun tingkat DPR. Jadi orang-orang yang sejak awal terdeteksi bermasalah harus sudah dinyatakan  gugur terlebih dahulu dalam proses seleksi tersebut sehingga KPK juga tidak dijadikan bungker untuk lari dari masalah hukum

Perlindungan hukum atau Hak imunitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi kita . Selama ini sudah ada perlindungan hukum  yang diberikan kepada saksi pelapor kasus korupsi. Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 yang menyatakan, Saksi, Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenyatakan, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika saksi saja mendapatkan perlindungan hukum dan imunitas, maka sangatlah wajar jika pimpinan KPK mendapatkan hal yang sama. Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat dari rakyat sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan harus mau menggunakan kewenangannya menyelesaikan kisruh ini.

Anggota HMI FEB UGM Ikuti On the Job Training Bank Syariah

HMINEWS.Com – Pada tanggal 19-23 Januari 2015 sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HM) Komisariat FEB UGM mengikuti kegiatan on the job training di bank pembiayaan rakyat syariah milik YAHMI (Yayasan Harta Mulia Insani).

Kegiatan ini bermula dari tawaran magang dari alumni HMI FE UGM yang tergabung dalam YAHMI. Tawaran itu pun akhirnya diambil oleh Ketua Komisariat HMI FEB UGM agar nantinya anggota HMI FEB UGM lebih mengetahui ekonomi Islam dan kiprah alumni HMI FE UGM dalam membangun ekonomi secara riil.

Berbeda dengan on the job training lainnya, training ini para trainee tidak bekerja sebagai karyawan, namun dibekali kemampuan mengelola perbankan syariah. Dengan demikian diharapkan nantinya mereka akan bisa melanjutkan jejak alumni HMI FE UGM dalam membangun perekonomian yang lebih adil dan riil berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Bekal tersebut berupa pengetahuan mengenai sistem keuangan di perbankan syariah, sistem pembiayaan maupun pendanaan di perbankan syariah, dan bagaimana alumni HMI FE UGM bisa membangun BPRS HIK (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah).

Awalanya ide mendirikan BPRS HIK ini muncul pada tahun 1986 (sebelum ada bank umum syariah Indonesia). Ini bermula dari kegundahan mengenai ikatan alumni HMI FE UGM. Akhirnya muncullah ide untuk mendirikan BPRS yang nantinya diharapkan dapat tetap merekatkan hubungan antar alumni HMI FE UGM. Ini pun terbukti hingga saat ini alumni HMI FE UGM tetap solid dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan melalui BPRS HIK.

Kegiatan ini diharapkan berjalan tiap tahunnya untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan anggota HMI FEB UGM akan pentingnya peran perbankan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam di dunia.

Aanisah Kusdinar Purwandari

Spirit Kita Adalah Gerakan Keislaman dan Gerakan Kerakyatan

HMI MPO itu berdiri tahun 1985 karena konflik internal di tubuh HMI, juga karena variabel lain atau fenomena eksternal yaitu represifitas Orde Baru, otoritarianisme negara. Juga dengan meningkatnya fenomena Islam di Indonesia seiring dengan adanya Revolusi Islam di Iran, masuknya gerakan Ikhwanul Muslimin, lembaga-lembaga tarbiyah / dakwah kampus. MPO merupakan salah satu dampak dari itu semua.

‘MPO’ itu anak kandung dari konteks internasional gerakan Islam dan konteks ultranasionalisme negara. Kita tidak murni anak kandung dari ‘rumah besar umat Islam,’ tapi kita juga lahir dari pengalaman ketertindasan di zaman Orde Baru, artinya ada konteks keindonesiaan dan keislamannya sekaligus.

Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan tanggungjawab kita. Kita memiliki tanggungjawab untuk memperbaiki  bangsa ini, tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam gerakan Islam. Jadi, ada gerakan Islam dan gerakan kerakyatan; gerakan mengadvokasi masyarakat. Itu adalah spirit kita, itu posisi kita. Posisi kita dan spirit kita! Kemana-mana HMI harus ingat; Gerakan Islam menuju perubahan keislaman, dan gerakan kerakyatan. Itu jangan sampai hilang.

Mengapa perlu memanggil mantan-mantan ketua umum PB ke sini, itu adalah agar terjadi proses transformasi seperti ini.

Ada satu ruang yang tetap bisa kita masuki, pertama tetap konsisten pada kelompok sub alter, kelompok-kelompok yang masih terzhalimi. Contoh Cabang Jakarta  harus mengadvokasi pedagang kaki lima yang tidak boleh berdagang dan diusir begitu saja dari Monas, Pasar Minggu, dan tempat-tempat lain di Jakarta tanpa dipedulikan nasibnya setelah digusur dan diusir.

Jadi antara kajian dan praksis itu ada persinggungannya!

Membuat kajian, teoretik maupun kajian ahli. Itu bisa difollow up untuk dijadikan rekomendasi kebijakan, ini pendekatan yang elitis. Program kita juga adalah back to campus. Itu menjadi suatu kewajiban. Pertama ‘rebut’ musolanya. Kalau tidak mampu, bisa melalui kelompok seni dan budaya, karena seni  itu menjaga idealisme. Ketiga bisa dengan lembaga pers-nya. Atau jika tidak, masih bisa bentuk kelompok kajian. Kalau itu semua tidak mampu, bubarlah sudah.

Kita harus punya idealitas, punya metode, dan harus ikut dalam pembelaan terhadap masyarakat. Teori dan praksis tidak dipisahkan. Marx pernah mengatakan bahwa filsafat, teori dan praksis itu satu rangkaian. Tidak dipisahkan.

Demikian petikan dari penyampaian Kanda Cahyo Pamungkas di PB HMI MPO, Sabtu 24 Januari 2015.

 

Masyarakat Tual Cabut ‘Sasi’, Ikuti Proses Hukum Secara Bijaksana

ssHMINEWS.Com -Masyarakat Kota Tual memasang Sasi atau Hawear, dalam bahasa lokal yang artinya larangan adat untuk melaksanakan aktivitas perkantoran. Sasi dilakukan dengan cara memasang janur kuning yang diikat pada kayu dan diletakkan tepat di depan gerbang masuk setiap kantor.

Dipasang sejak 28 November 2014, yaitu saat ditetapkannya Walikota Tual sebagai terdakwa atas dugaan korupsi dana asuransi DPRD Maluku Tenggara periode 1999-2004. Berkas perkara dilimpahkan Kejati Maluku ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Sasi juga sebagai protes atas penunjukan care taker Walikota Tual yang diusulkan Gubernur Maluku Said Assagaff kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selama pencanangan sasi, aktifitas perkantoran di Kota Tual sangat terganggu. Dinas dan Badan Pemerintah akhirnya menyewa rumah penduduk sebagai tempat berkantor.

Kini sasi telah dibuka. Betempat di depan Kantor Walikota Tual di Jalan Gajah Mada, upacara adat digelar untuk membuka sasi, Sabtu (24/1/2015) pukul 10.00 WIT.

Upacara adat membuka sasi selain dihadiri beberapa Raja di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff.

Pencabutan Sasi ini juga menandai berakhirnya aksi yang dilakukan masyarakat dan masyarakat akan mengikuti proses hukum secara bijaksana.

Politik Islam Belum Diterima Karena Berkutat Masalah Simbolis

HMINEWS.Com – Berikut disarikan dari paparan kanda Cahyo Pamungkas (Ketua Umum PB HMI MPO 2003-2005) dalam diskusi yang diselenggarakan kesekjenan PB HMI MPO, Sabtu (24/1/2015) di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Cahyo kini merupakan peneliti LIPI dan kandidat doktor antropologi Uniersitas Nijmegen, Belanda.

Perkembangan fundamentalisme agama memunculkan social distance, yaitu saling tidak bertemunya berbagai kelompok. Dalam dunia perguruan tinggi pun terjadi demikian, malahan turut mempeloporinya. Hal ini sebagaimana terjadi pada akhir tahun 90-an, ketika perpolitikan di 5 kampus terbesar di Jawa dikuasai kalangan tarbiyah.

Yang tidak bisa ketemu tidak hanya yang berbeda agama seperti antara Muslim-Kristen, bahkan antara  sesama mahasiswa muslim yang tidak sepergerakan, misalnya antara mahasiswa KAMMI, Salafi, HMI  dan sebagainya, sulit dipertemukan. Ketika kelompok tarbiyah dan salafi tinggal di suatu rumah, maka tidak boleh ada orang lain tinggal di situ.

Efek lainnya, dari masuknya corak keberislaman yang baru diadopsi dari pergerakan yang tidak lahir di Indonesia, adalah makin tidak tolerannya terhadap kultur atau budaya lokal.

Islamisasi kampus juga melanda desa-desa di Jawa. Tetapi dari semuanya itu ada sebagian yang diterima baru sebatas simbolnya saja. Contohnya pemakaian jilbab, tidak semua berangkat dari motivasi keberagamaan, tetapi banyak juga di antaranya karena desakan lingkungan, malu dengan orang-orang lain yang telah berjilbab.

“Saya melihat makin menurunnya identitas kultural dan meningkatnya, menguatnya identitas agama dalam masyarakat kita. Ini terjadi berkaitan seiring dengan modernitas dan globalisasi. Globalisasi tidak hanya menyebarkan atau memindahkan orang, tetapi juga tradisi dan ide-ide tentang bagaimana cara orang berislam.”

Ke depan untuk ketahanan nasional, ada kekhawatiran tentang kohesifitas sosial, meningkatnya ketegangan dan konflik laten antar kelompok beragama, antar suku dan lainnya, harus diselesaikan.

Islam Kultural Islam Simbolik dan Islam

Fakta. Islam secara kultural lebih meresap dalam masyarakat daripada partainya. Berbeda dengan Turki, yang masyarakatnya dibesarkan dalam tradisi sekuler, tetapi sistem politiknya makin islami. Makin modern semakin rasional sebuah masyarakat, partai-parti Islam bisa diterima.

Tidak diterimanya partai Islam di Indonesia adalah karena partai-partai itu baru memperjuangkan simbol-simbol, bukan esensi, seperti masalah kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa islamisasi yang dilakukan adalah islamisasi simbolis, belum islamisasi dalam arti sesungguhnya.

Semakin Islam diterima secara simbolik, maka partai-partai Islam tidak akan berkuasa. Jika hanya baru secara simbolik saja. contoh saja dalam pemakaian jilbab, yang kini makin sulit dibedakan antara dorongan atau alasan keagamaan dengan keterpaksaan, desakan lingkungan atau masalah identitas semata. Islam simbolis berkembang pesat tetapi kualitas keislaman memprihatinkan. Keislaman masyarakat belum disertai keislaman dalam politik.

Membangun Budaya Perlawanan

Untuk membangun budaya perlawanan, maka harus dimulai dengan tradisi membaca yang kuat, disiplin, saling menghormati dan menghargai.

Terorisme adalah anak kandung kapitalisme dan liberalisme. Kapitalisme selalu eksis dan memerlukan anti tesis. Dahulu ada sosialisme-komunisme sebagai anti tesis dari kapitalisme/liberalisme.

Fundamentalisme, fanatisme, dan ekstrimisme muncul ketika tidak ada revolusi sosial, tidak ada revolusi komunis, ketika orang-orang lemah terpinggirkan tidak punya kekuatan untuk melawan kapitalisme, mereka lari pada fasisme, seperti terjadi di Jerman.

Untuk HMI, cabang-cabang perlu menguatkan perkaderan berbasis keilmuan dan sumber daya manusia. Kuliah setinggi-tingginya, ambil beasiswa dalam dan luar negeri seperti disediakan Dikti, LPDP. Kuotanya sangat besar.

HMI kembali ke kampus dan mengambil sisi intelektualnya. Bisa menjadi peneliti, menjadi dosen. Kalau tidak bisa ‘mengambil’ BEM -karena jumlah kita yang makin minoritas-, maka ada lembaga seninya. Karena seni cenderung mampu menjaga idealisme. Selain itu bisa juga lembaga persnya.

Era sekarang era sumberdaya manusia, kompetensi dan profesionalitas. Tidak cukup hanya mengandalkan ‘klik’ dan jaringan alumni. Seseorang tidak akan dipilih kecuali punya basis profesional. Koneksi yang dipilih pun tentu koneksi yang punya profesionalitas.

 

 

 

Perbandingan Rekonsiliasi Konflik di Jawa dan Maluku

HMINEWS.Com – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga mantan Ketua Umum PB HMI MPO (2003-2005), Cahyo Pamungkas, mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam resolusi konflik masyarakat, membandingkan Yogyakarta dengan Maluku. Disampaikan dalam diskusi di PB HMI MPO, Sabtu (24/1/2015).

Menurut kandidat doktor antropologi dari Universitas Nijmegen Belanda tersebut, di Maluku, khususnya Ambon yang pernah ditelitikan beberapa waktu lalu, kini berkembang kecenderungan masyarakat telah berangsur meninggalkan kekerasan atas nama agama. Meski diakui telah ada sistem ‘Pela Gandong’ yang ada sejak dahulu, namun beberapa waktu lalu memang terjadi konflik horisontal masyarakat Maluku, seperti terjadi pada akhir 90-an hingga awal tahun 2000-an.

Cahyo melihat masyarakat Maluku telah menunjukkan kebosanan pada kekerasan, dan hal itu bisa dilihat dari rekonsiliasi yang terjadi dalam masyarakat, di mana antar kelompok yang berbeda telah banyak yang bersepakat untuk sama-sama menjaga kedamaian.

Sementara di Yogya, yang selama ini dikenal adem ayem, sesuai slogannya ‘Yogya Berhati Nyaman’, belakangan malah menunjukkan gejala menguatnya gesekan sosial. Kristen Yogya sekarang lebih radikal dari Kristen Ambon, begitu juga kelompo Islamnya. Hal itu juga ditambah dengan adanya kekerasan yang menewaskan oknum tentara, yang kemudian disusul dengan terjadinya penembakan di Lapas Cebongan, beberapa waktu lalu.

Selain itu, kalangan terdidik juga tak lepas dari persoalan ini, yaitu menguatnya corak keberagamaan yang agak kurang toleran dan kurang memahami khazanah budaya lokal.

Adapun hubungan antar pemeluk agama yang berbeda, dari sejarahnya, baik di Jawa ataupun di Maluku, terjalin hubungan yang harmonis. Dalam satu keluarga bisa terdiri lebih dari satu agama yang dipeluk, namun tetap rukun.

Di Yogya gesekan dimulai sekitar tahun 1920-an dengan meningkatnya aktivitas penyebaran agama Katholik dan ditandai pula dengan dilarangnya Sekatenan Maulid Nabi oleh residen waktu itu. Kemudian masyarakat meminta kepada Sultan agar mengumumkan dan menjamin tetap digelarnya upacara tahunan tersebut.

 

 

PB HMI Hadiri Konferensi ke-28 Persatuan Islam Internasional di Iran

HMINEWS.Com – Dua minggu lalu digelar Konferensi Sunni-Syiah ke-28  yang diadakan selama empat haridi Iran. Dihadiri sekitar 300 peserta dari 36 negara di 5 benua.

Adapun konferensi ini sendiri terbagi dalam empat persidangan. Ada sidang umum yang melibatkan semua utusan delegasi negara, sidang delegasi pemuda membahas isu-isu terkini dalam konteks pelajar, mahasiswa dan pemuda. Sidang pembahasan isu-isu strategis di negara Islam yang sedang berkembang, serta sidang khusus kaum perempuan membahas isu-isu kaum perempuan di negara berpenduduk Islam dan dunia.

Konferensi dibuka pada Rabu,  7 januari 2015 pagi di International Convention Center, Tehran- Iran, oleh Presiden Iran Hasan Rouhani. Dalam sambutannya Rouhani mengatakan pentingnya negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk mengembangkan teknologi, memajukan perekonomian dan meningkatkan sumberdaya manusia. Hal ini agar kita tidak tertinggal dalam percaturan global.

Usai pembukaan, acara dilanjut dengan Pidato pandangan dari ulama perwakilan negara-negara yang hadir. Indonesia diwakili oleh DR. Zuhairi Misrawi.

“Di negara Indonesia dengan jumlah pemeluk Islam sebanyak 185 juta jiwa hidup damai berdampingan dengan pemneluk lainnya. Bahkan di kalangan Islan sendiri tradisi Sunni hampir sama dengan tradisi Syiah, misal saja tahlil, yasinan, sholawat. Jadi Islam di negara kami sangat toleran,” ucap Zuhairi.

Sedangkan dalam sidang kedua yang membahas permasalahan pemuda, Puji Hartoyo selaku Ketua Umum PB HMI-MPO diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.

“Kita sebagai pemeluk Islam yang hidup dalam zaman ini dimana Islam sedang marak dikampanyekan menakutkan, keras dan intoleran. Maka kita sebagai generasi pemuda Islam harus mengampanyekan Islam dengan ajaran yang damai, toleran, dan berprestasi,” kata Puji.

Cara positif itu, paparnya, bisa dengan membuka dialog lintas, kerjasama, dan membuat karya-karya kontributif.

Selain persidangan acara konferensi tersebut juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengunjungi makam tokoh kharismatik sekaligus penggerak revolusi Islam Iran, Ayatullah Khomeini. Setelah itu kemudian keesokan harinya pada Jum’at, 9 januari 2015 panitia mempertemukan para peserta dari semua utusan negara berkunjung ke kediaman Pimpinan Spiritual tertinggi di Iran saat ini yakni Ayatullah Ali Khamenei di pusat Kota Tehran.