Saat Tepat Presiden Harus Benahi KPK dan Polri

HMINEWS.Com – Hubungan dua institusi vital di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri kembali tegang dengan adanya penetapan status tersangka calon Kapolri yang baru, Komjen Budi Gunawan. Ada indikasi ketidakberesan di dua lembaga tersebut akibat konflik kepentingan elit pimpinannya.

KPK dinilai sering bertindak di luar kewenangannya, tabrak sana-sini, melabrak aturan dan norma. Terdapat sejumlah catatan mengenai sepak terjang pimpinan puncak KPK, Abraham Samad. Seperti saat momen Pilpres lalu ia tampil di depan publik dan terkesan memihak Jokowi, serta diberitakan pula ia kecewa lantaran setelah itu tidak dipilih sebagai cawapresnya. Dan kini, kekecewaan itulah yang ditengarai menjadi penyebab KPK menetapkan status BG dalam waktu yg dinilai sebagian kalangan tidak pas.

Mayjend (purn) Saurip Kadi, dalam diskusi Institut Ekonomi Politik Sukarno Hatta (IEPSH) menyatakan, pimpinan KPK melanggar tata krama bernegara. Ia menegaskan, KPK memang harus melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak dengan melanggar fatsoen bernegara pada saat yang bersamaan.

“Ini menjadi mendasar, karena tanpa menegakkan fatsoen, nanti akhirnya presiden dan negara disudutkan pada kondisi pilihan yang sulit, dan ini membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Saurip Kadi, Ahad (18/1/2015).

Sementara mantan Kapolri Jend (purn) Chairuddin Ismail, mengatakan bahwa KPK sering bertindak dengan alat bukti yang kurang, tetapi dengan alat bukti yang kurang tersebut KPK lantas melempar wacana ke publik, sehingga terjadilah pengadilan opini di masyarakat. Inilah yang disebutnya sebagai deliberasi hukum ke ranah  publik.

“Dalam bahasa Bataknya, SUPDIBILHEB, supaya dibilang hebat saja,” sindir mantan jendral tersebut.

Sementara di tubuh Polri sendiri pun terjadi ‘perang bintang,’ yaitu perebutkan posisi Kapolri oleh sejumlah oknum jenderal bintang 3, berkolaborasi dengan elit pimpinan republik, yang diduga bermain dalam pencopotan Kapolri Jend (pol) Sutarman, penunjukan calon tunggal, penetapan status tersangka calon Kapolri oleh KPK, hinggapenunjukan Plt Kapolri oleh Presiden.

Saurip menyatakan hal ini bisa saja merupakan rekayasa pihak tertentu, tetapi Jokowi dinilainya lolos dari ujian ini dengan tindakannya menunda pelantikan Kapolri yang baru dan mengangkat Plt selama penundaan tersebut.

“Ini moment yang paling baik untuk memperbaiki internal Polri,” ujarnya.

Menurutnya konflik ini sangat menjijikkan dan bakal mengganggu kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sebab banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan tugas kepolisian, mulai dari pengaturan lalu lintas, dan pelayanan publik lain. Pembenahan Polri dilakukan bersamaan dengan pembenahan KPK.

“Alangkah baiknya Pak Jokowi dan Kabinet yang terkait bisa mengevaluasi KPK, jangan Cuma Pak BG, ini saatnya untuk membersihkan agar kedepan 240an juta rakyat tidak direcoki kelakuan2 sejenis ini terus,” lanjutnya lagi.

Politisi Nasdem, Kisman Latumakulita, mengatakan upaya tersebut bisa ditempuh dengan membentuk tim investigasi.

“Ini momentum untuk Presiden bentuk tim investigasi untuk kita perkuat lagi KPK. Dengan kasus ini kita masuk lagi. Keraguan pada KPK selama ini kita investigasi,” tandasnya.

Ia menyarankan agar tim investigasi tersebut terdiri dari tokoh sekaliber Buya Syafii Maarif, Bagir Manan dan lainnya.