KPK Melemah di Bawah Kepemimpinan Ruki

HMINEWS.Com – Serikat Pengacara Rakyat menyebut ada tiga indikasi melemahnya pemberantasan korupsi di bawah Plt Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki. Hal itu sekaligus membuktikan kekhawatiran publik atas melemahnya KPK pasca praperadilan Komjen Budi Gunawan.

“Yang Pertama, Plt Pimpinan KPK terutama Taufiequrrahman ruki sangat terlihat tidak tegas terutama dalam kasus kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjayanto dan tindak lanjut penanganan perkara Budi Gunawan,” demikian disampaikan Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman, melalui rilisnya, Ahad (1/3/2015).

Ia menilai dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjayanto sama sekali tidak terlihat upaya Taufiequrrahman Ruki untuk membela atau sekedar menuntut Mabes Polri melakukan gelar perkara terbuka terkait kejanggalan mencolok dalam penanganan kasus tersebut. “Dia hanya bicara normatif bahwa kasus tersebut biar ditangani oleh Polri karena memang kewenangan Polri,” lanjutnya.

Sementara dalam tindak lanjtut penanganan kasus BG setelah kekalahan di praperadilan Taufiequrrahman Ruki juga tidak terlihat fight untuk melakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Malah sekarang beredar wacana untuk mengalihkan penanganan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung, hal ini jelas bertentangan dengan fungsi “supervisi” KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang  KPK.

Yang kedua adalah soal masih tersanderanya dua pimpinan KPK lain yaitu Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Sebagaimana diketahui bahwa mereka juga turut menjadi terlapor perkara pidana pasca penetapan BG sebagai tersangka. Saat itu beredar rumor bahwa merekapun sudah menjadi tersangka.

“Sulit bagi mereka berdua untuk berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai komisioner jika dihantui status tersangka. Ada baiknya permasalahan kasus kedua orang tersebut dibuat jelas terlebih dahulu. Jangan nanti mereka tiba-tiba di tangkap di tengah jalan ketika KPK mengusut kasus korupsi besar dan melibatkan orang penting,” paparnya.

Yang ketiga, informasi bahwa Indriyanto Seno Adji ternyata menderita penyakit kanker.  Jika informasi tersebut benar, tentu pengangkatan Indriyanto Seno Adjie telah melanggar Pasal 29 huruf c UU KPK yang mensyaratkan pimpinan KPK harus sehat jasmani dan rohani.

Beban kerja pimpinan KPK dipastikan sangat berat karena prioritas KPK adalah kasus-kasus besar yang tingkat kerumitannya juga tinggi oleh karenanya kondisi pimpinan KPK harus benar-benar prima.

Habiburokhman menyatakan tiga indikasi tersebut membuktikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil Presiden Jokowi terkait kisruh KPK Vs Polri tidaklah benar-benar menyelesaikan persoalan. Presiden harus segera melakukan tindakan lanjutan agar pelemahan terhadap KPK tidak terus berlarut-larut.