Kepemimpinan Transformatif Paling Cocok Wujudkan Perubahan

HMINEWS.Com – Kepemimpinan Transformatif adalah yang paling cocok untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan masyarakat. Contoh nyatanya kepemimpinan Rasulullah yang telah berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat Islam yang penuh rahmat.

Demikian disampaikan mantan Ketua Umum PB HMI MPO, Masyhudi Muqorrobin, dalam diskusi Prapleno III PB HMI MPO di Wisma KAGAMA (UGM), Sleman Yogyakarta, Kamis (28/5/2015) sore.

“Kepemimpinan Transformatif” didefinisikan sebagai kepemimpinan inklusif. Menganggap orang-orang yang dipimpin tidak sebagai objek, tetapi subjek. Pemimpin tidak mendominasi. Semua orang setara,” ungkap doktor ekonomi tersebu.

Ia juga menegaskan, kepemimpinan transformatif sangat relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang guna mewujudkan masyarakat madani sebagaimana tema.

Pembicara kedua, Ashad Kusuma Jaya, mantan Ketua HMI Cabang Yogya yang kini aktif menulis dan menjadi direktur Siti Jenar Institute, menyampaikan empat langkah memperbaiki bangsa.

Pertama, revolusi mental, yang sudah ia sampaikan pada 2011, waktu itu tema ini ia sampaikan pada pengurus HMI Cabang Yogya. Merevolusi mental sesuai yang diinginkan Islam. Kedua, revolusi pendidikan, revolusi teknologi dan terakhir, revolusi pengelolaan sumber daya alam.

“Sumber daya alam itu harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi,” tegasnya. Bukan hanya dimanfaatkan segelintir elite yang berkuasa atau dikuasakan kepada asing, sedangkan nasib rakyat sendiri terlupakan.

Diskusi ini dimoderatori Zuhad Aji Firmantoro, mantan Ketua HMI Cabang Yogya yang kini menjabat Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO.

Mahasiswi Selangor Ikuti Training Jurnalistik Dasar dengan HMINEWS

di UIHMINEWS.Com – Beberapa mahasiswi yang tergabung dalam Grup Hamka GPTD (Grup Pengkaji Tamaddun Dunia) Universiti Selangor Malaysia, yang berkunjung ke Jakarta selama 10 hari (19-29 Mei 2015) menyempatkan diri belajar jurnalistik dasar dengan HMINEWS.

Pelatihan jurnalistik dasar itu diadakan di Mesjid Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (27/5/2015) siang, dengan pemateri Nuim Hidayat (dosen jurnalistik STID Mohammad Natsir, wartawan dan penulis buku), serta Fathurrahman, redaktur hminews.com.

Dalam penyampaiannya, Nuim Hidayat menjelaskan berbagai hal mendasar dalam dunia jurnalistik seperti bahwa jurnalistik itu tak ubahnya dengan tugas kenabian, yaitu menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu pula, maka syarat kejujuran bagi seorang jurnalis atau pewarta tidak dapat ditawar lagi. Dan, sekali si jurnalis itu berbohong, maka kebohongan itu akan diingat selamanya dan ia tak akan dipercaya lagi.

Prinsip kejujuran ini pula lah yang berkembang dan menjadi standar baku dalam mewartakan hadits nabi, hingga kemudin tercipta berbagai derajat hadits maupun perawinya, yang masih ada sangkut-pautnya dengan persoalan kejujuran itu.

Hal lainnya, kerja-kerja jurnalistik adalah kerja untuk keabadian, karena menghasilkan dokumentasi yang akan bertahan lama, dan mempunyai dampak yang luas pula, tidak hanya bagi penulis atau pembuatnya, tetapi bagi jutaan manusia lain.

Sesi kedua, kelima mahasiswi Grup Hamka GPTD itu: Azmah Aede (senior di grup ini, telah beberapa kali ke Jakarta dan Maninjau untuk misi yang sama, kini ia bertindak selaku pembimbing adik-adik kelasnya), Eka Sri Wahyu, Nur Ain Amirah, Nur Alia Halim, dan Nur Amirah Adila, ditambah seorang dosen pembimbing mereka, Izwan Suhadak. Pada sesi ini mereka mempelajari hal yang lebih teknis, yang dipandu redaktur hminews.com, yaitu kiat menulis berita.

Fathur juga menjelaskan keenam unsur berita (5W + 1H). Dijelaskan pula dua cara menulis berita, yaitu dengan straight news dan dengan feature. Kelima peserta lebih tertarik jenis feature.

Sedikit perbedaan bahasa, antara Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh pemateri, serta Bahasa Melayu yang dituturkan para anggota GPTD tak begitu mengganggu kelancaran komunikasi dua arah yang terjadi. Mereka juga ditunjukkan beberapa contoh berita dari dua jenis itu dan menganalisisnya. Para peserta menanyakan kesalahan umum dalam penulisan, dan bagaimana mengaplikasikan penulisan feature tersebut ke dalam travelog, yang merupakan kewajiban mereka setelah menyelesaikan perjalanan intelektual ke Indonesia itu.

Malam sebelumnya diadakan pula pertemuan dengan sejumlah personel PB HMI MPO di Masjid Istiqlal setelah pertemuan mereka dengan BKPRMI. Jadwal mereka padat selama kunjungan di Jakarta, bersilaturrahim dengan tokoh-tokoh Islam, para aktivis muslim di ibu kota, serta mengamati secara langsung dan membuat perbandingan kehidupan masyarakat Jakarta. Kuliner tak diluputkan dari incaran. Selama di ibukota ini, mereka dipandu oleh Irfan Ali Rahman.

GPTD Unisel memang telah beberapa kali melakukan misi serupa di Indonesia. Tidak hanya Hamka, tokoh-tokoh lain pun dipelajari dan dikaji pemikirannya, termasuk mengkaji para Wali Songo. Pengkajian itu tidak hanya melalui bahan pustaka, tetapi mereka berupaya keras melakukan napak tilas, berusaha menyelami buah perjuangan dan dakwah para leluhur itu pada masyarakat muslim Indonesia kini.

Dari beberapa kali kunjungan yang diterima dengan personel yang berganti tiap periode, terungkap bahwa para mahasiswa di grup pengkaji tersebut sebagian masih mempunyai pertalian dengan leluhur mereka di Jawa, Sumatra dan Sulawesi.

Pleno III PB HMI MPO Digelar di Yogya

HMINEWS.Com – Pleno III Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut diadakan di Kabupaten Sleman, Yogya, dari tanggal 28 hingga 31 Mei 2015.

Sebelum Pleno dibuka secara resmi terlebih dahulu diadakan diskusi pra-pleno, yang digelar di Aula Kagama (UGM), Kamis (28/5) sore. Menampilkan pembicara mantan Ketua PB HMI MPO, Masyhudi Muqorrobin, Ashad Kusuma Jaya, serta moderator Zuhad Aji Firmantoro (Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO).

Malam harinya di tempat yang sama, Pleno III dibuka oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo. Ditambah dengan orasi dari Mantan Ketua Umum PB HMI, Khumaidi Syarif Romas, serta Ketua KAHMI Yogya, Zulkifli Halim.

Dalam pembukaan tersebut, hadir para utusan cabang HMI MPO, sejumlah alumni dan tamu undangan lainnya. Acara dimeriahkan pula dengan pementasan tari daerah.

Jum’at pagi, peserta Pleno III menghadiri undangan Bupati Sleman, Drs. Sri Purnomo, di pendopo rumah dinasnya. Adapun pelaksanaan inti Pleno III selanjutnya dilangsungkan di Student Convention Center UII di Kaliurang, Sleman.

HMI MPO Mataram Selenggarakan Konferensi Ke-9

HMINEWS.Com – Himpunanan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Mataram sukses melaksanakan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-9. Acara tersebut dilaksanakan di Kampus IKIP Mataram (24/5/2015).

Kegiatan tersebut mengusung tema “ Memilih pemimpin yang Akuntabel, Integritas, Visioner yang Berasaskan Khithah Perjuangan dan Konstitusi HMI.”

Ketua panitia konfercab, Diran, mengungkapkan bahwa tema tersebut diusung atas dasar kesepakatan komisariat-komisariat, karena Konfercab adalah moment yang sangat sakral bagi HMI di Cabang.

“Konfercab adalah moment yang sangat penting dan sakral, karena di sinilah keputusan, program kerja, dan imam baru ditentukan,” ungkapnya

Sementara dalam sambutannya Ketua HMI Cabang Mataram, yang diwakili M Naim, mengatakan kepengurusan HMI satu periode telah melakukan banyak hal, namun tentu masih banyak yang harus diperbaiki.

“Amanah kepengurusan HMI telah kami laksanakan, walaupun masih banyak kekurangan, Kepengurusan selanjutnya harus lebih baik dari apa yang telah kami lakukan,” harapnya

Kegiatan tersebut dibuka dan ditutup secara resmi oleh Ketua HMI Badko Sulambanusa, yang diwakili oleh Dedi Ermansyah (Koordinator Wilayah Bali Nusa Tenggara).

Kepada peserta Konfercab, Dedi Berpesan, bahwa untuk mencapai tujuannya HMI harus tetap mempertahankan Trias Komitmen, yakni komitmen ideologis, Epistemologis, dan organisatoris.

“HMI adalah organisasi perkaderan dan perjuangan, maka sebagai fondasinya harus memperkuat trias komitmen, yakni ideologis, Epistimologis dan organisatoris,” ungkapnya

Dedi menambahkan, HMI harus sensitif terhadap realitas sosial dan mampu menempatkan diri sebagai elemen yang selalu dibutuhkan umat dan bangsa, tentunya tetap pada koridor Khithah dan Konstitusi HMI. Imbuhnya

Forum Tertinggi di tingkat cabang tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi komisariat dan program-program kerja. Juga terpilih Formatur yang baru yaitu Muslimin Syahrijal utusan Komisariat Unram. Dia unggul dari rival tunggalnya Edi Abdul Kadir utusan dari Komisariat Eksakta IKIP Mataram dengan perolehan 10 sura, sementara Edi hanya mendapat 5 suara.

Dalam sambutan pengukuhannya Muslimin Syahrijal optimistis akan membangun HMI Cabang mataram ke arah yang lebih baik,

“Insya Allah, HMI dalam kepemimpinan saya akan lebih baik, tentunya dengan dukungan dan partisipasi dari semua kader HMI,” ungkpanya

Kontributor Lapmi

Konferensi Ke-55 Sukses Digelar HMI Cabang Semarang

SMgHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Semarang menyelenggarakan konferensi ke 55. Dimulai hari Jum’at (22/05/2015), konferensi berakhir Senin (25/05/2015) di Panti Asuhan Muhammadiyah Batursari Mranggen- Demak, Jawa Tengah.

Pembukaan Konferensi Cabang oleh Pengurus Besar HMI MPO yang diwakili oleh Nor Wakhid. Konferensi ke-55 ini mengusung tema “Menyongsong Kebangkitan HMI Menuju Creative Modernizer” dengan dihadiri utusan dan peninjau dari 10 komisariat se-Cabang Semarang.

Konferensi sebagai forum tertinggi di tingkat HMI cabang, selain mengevaluasi kinerja pengurus cabang forum ini juga menentukan garis besar haluan kerja, serta memilih dan menetapkan formatur terpilih untuk ketua umum HMI satu tahun ke depan.

Sebagai formatur terpilih, Rozak mengatakan “Konferensi bukan sekedar pergantian ketua. Namun, terdapat nilai-nilai yang diambil yaitu proses kita dalam berdialektika, menghargai pendapat dan lain-lain,” ujar Rozak.

Rozak yang berasal dari HMI MPO Komisariat IKIP PGRI Semarang itu juga meminta kepada rekan-rekannya untuk bekerja sama menjalankan amanah konferensi serta mewujudkan visi-misi yang telah dibahas bersama.

Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO Semarang yang baru domisioner, yaitu Rina Sunia Setya, menyampaikan selamat dan pesannya.

“Hidup-hidupkanlah HMI, HMI akan hidup mana kala kader-kader sadar untuk menghidupinya” demikian tuturnya.

Noor Laila

HMI MPO Yogya Aktifkan Kembali Korkom UNY

HMINEWS.Com – Bertepatan dengan 1 Sya’ban 1436 H atau Rabu 20 Mei 2015 kemarin, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Yogyakarta menghidupkan kembali HMI Koordinator Komisariat Universitas Negeri Yogyakarta (Korkom UNY). Pelantikan jajaran pengurus Korkom dipimpin langsung Makruf Riyanto selaku Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta di Masjid Mujahidin Kampus UNY.

Dalam sambutannya, Faizal selaku Ketua Umum HMI MPO Korkom UNY, menyatakan bahwa ia sangat berterima kasih atas dukungan banyak pihak selama beberapa bulan hingga HMI Korkom UNY hari ini secara resmi dihidupkan kembali. Ia juga berharap beberapa waktu kedepan Korkom maupun Komisariat yang berada di lingkup kampus UNY tetap dapat dibimbing dalam bergerak hingga kembali dalam kondisi sehat.

Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Makruf Riyanto, berpesan dalam sambutannya agar para pengurus dan kader HMI UNY jangan pernah takut dalam bergerak karena kesalahan adalah bagian dari proses perjuangan kearah yang lebih baik.

Ia juga berpesan agar Komisariat di lingkup HMI Korkom UNY juga segera dibentuk karena dalam waktu dekat terdapat komisariat yang sudah siap untuk dilantik.

Sebelumnya kurang lebih 4-5 tahun, HMI di lingkup kampus UNY atau yang dulu dikenal dengan nama kampus IKIP Yogyakarta meredup perkaderannya bahkan hingga mengakibatkan HMI Koorkom UNY harus dinyatakan vakum pada karena tidak adanya regenerasi dan hanya menyisakan satu komisariat yaitu HMI FT UNY yang juga dalam kondisi tidak sehat. Padahal HMI UNY pada masa kejayaannya dikenal sebagai korkom yang cukup kuat menopang pergerakan HMI di Cabang Yogyakarta terutama melalui basic keilmuan pendidikan kader-kadernya.

Pasca pelantikan yang juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Lembaga, Korkom maupun Komisariat di lingkup HMI Cabang Yogyakarta seperti Lembaga KOHATI Cabang Yogyakarta, HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga, HMI Komisariat FIAI UII, HMI Komisariat FE UII serta beberapa pengurus  komisariat lainnya termasuk tamu undangan HMI Cabang Sleman serta Alumni HMI UNY sendiri. Acara dilanjutkan dengan sesi makan-makan bersama serta bincang-bincang santai.

Ervin Sapto Nugroho

PB HMI MPO: Semester Pertama Jokowi-JK, Ekonomi dan Penegakan Hukum Jeblok

HMINEWS.Com -Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) mengevaluasi semester pertama kepemimpinan nasional di bawah Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Disampaika oleh Ketua PB HMI MPO, Puji  Hartoyo, Selasa (19/5/2015).

Poin pertama, Puji Hartoyo menyatakan, terjadi kemunduran dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yaitu munculnya perseteruan KPK-Polri.

“Konflik antar kedua lembaga penegakkan hukum tersebut praktis  meruntuhkan marwah hukum. Apalagi dipertontonkan secara telanjang dan terang-terangan.  Ditambah lagi manakala beberapa aktivis pembela KPK bersama rakyat dianggap oleh pemerintah yakni  Menko Polhukam sebagai “rakyat gak jelas”.  Belum lagi beberapa aktivis yang selama ini kerap membela pemberantasan  korupsi malah menjadi sasaran kriminalisasi oleh pihak Polri,” kata Puji Hartoyo.

Kenyataan, lanjutnya, makin mempertegas bahwa keadilan sudah sangat langka di negeri ini. “Seolah keberadaannya hanya sebagai alat kekuasaan atau politik semata bagi mereka yang berkuasa maupun yang memiliki modal,” lanjutnya.

Selain penegakkan hukum, ungkapnya, masyarakat juga dibuat bingung dengan pertunjukkan kebijakan ekonomi  pemerintahan Jokowi-JK yang makin membuat rakyat makin nestapa. Pemerintah yang masih berumur jagung dengan mudah menyerahkan harga bahan bakar minyak sesuai mekanisme pasar. Maka tak ayal dengan mudah harga bbm naik sebanyak dua kali.

“Akibat kenaikan harga BBM harga-harga bahan pokok naik, tarif angkutan umum naik, bahkan sekonomi secara makro menjadi lesu. Belum lagi nilai tukar rupiah yang menembus Rp. 13.200 lebih,” ungkap alumni Ekonomi UII Jogja tersebut.

Dalam konteks politik, Puji menilai pemerintah dengan mudahnya dan sewenang-wenang membuat keputusan yang tidak bijaksana. Misal saja polemik SK Menkumham atas dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP. Pemerintah dinilainya terlalu dalam memasuki konflik yang terjadi di internal partai. Belum lagi kebijakan presiden Joko Widodo yang tersirat jelas terikat pada perintah Ketua Umum PDIP.

Persoalan keamanan tak luput dari perhatian Puji, khususnya maraknya aksi begal yang meresahkan masyarakat. Aksi kejahatan terjadi secara terang-terangan dengan tidak tanggung-tanggung nyawa sebagai taruhannya.

Dari semua permasalahan tersebut, Puji Hartoyo menyerukan agar pemerintah mengautkan kembali penegakan hukum di negeri ini, Presiden agar mengambil kebijakan percepatan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, dan harus lebih tegas dan berani menindak bawahannya yang menyimpang.

Kemenag Akan Festivalkan Qiraah Langgam Nusantara

HMINEWS.Com – Manusia memang cenderung menolak hal-hal yang tak mereka ketahui. Sama seperti kontroversi pembacaan Al Qur’an dengan langgam Nusantara pada Peringatan Isra’ Mi’raj di Istana Negara beberapa hari lalu.

Selain itu, manusia sering mencampurkan ketidaksukaannya sehingga mempengaruhi penilaiannya. Seperti terjadi dengan adanya tilawah tersebut kemudian muncul tuduhan bahwa itu merupakan niat buruk dari Presiden Jokowi terhadap Agama Islam. Padahal, Langgam Nusantara dipilih oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dengan tujuan memperkaya khazanah qiraah di Indonesia.

Saat peringatan Milad Bayt Al Qur’an dan Museum Istiqlal ke-18 di TMII (6/5/2015) sebelumnya, Menag Lukman Hakim telah menyatakan hal Indonesia perlu menunjukkan kekayaan yang terkait dengan Al Qur’an selain dari kekayaan iluminasi dan penulisannya.

“Untuk itu, saya minta kepada jajaran di Kemenag untuk mencari ragam langgam bacaan Al-Quran di nusantara ini,” kata Menag Lukman Hakim Saifuddin sebagaiman dikutip di situs Kementerian Agama RI.

Sejauh ini, terang Menag, Kementerian Agama memiliki beberapa qori yang sesuai dengan ilmu tajiwid bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan langgam Jawa, Sunda, Madura, dan langgam Aceh, sementara baru tiga langgam itu.

“Oleh karenanya, bila didapatkan qori yang bisa membaca Al-Quran dengan langgam Melayu, Bugis, Medan dan dengan langgam apapun yang itu merupakan ciri Nusantara kita, saya pikir itu akan sangat memperkaya khazanah qiraah kita, dan suatu saat menarik juga kita festivalkan dalam acara-acara tertentu,” lanjutnya.

Menag juga mengungkapkan, selain mengkaji pesan yang terkandung dalam Al-Qur`an, menggali dan mengembangkan nilai-nilai seni yang terkait dengan Al-Qur`an juga tidak kalah menariknya. Kesultanan Islam Nusantara mewariskan banyak sekali naskah mushaf kuno dengan iluminasi yang sangat indah.

Satu hal yang menunjukkan tingginya perhatian umat Islam Indonesia, sejak dulu, terhadap aspek seni pada mushaf. Langgam bacaan Al-Qur`an khas nusantara, dengan kekayaan alam dan keragaman etniknya, menarik untuk dikaji dan dikembangkan.

“Tentu saja dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan saya berharap Bayt Al-Qur`an dapat menjadi rumah bagi segala sesuatu yang terkait dengan Al-Qur`an,” harap Menag.

Dalam pandangan Menag, kemampuan kita dalam menggali khazanah Islam Nusantara, yang berporos pada Al-Qur`an dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, akan membuat Islam Indonesia menjadi model dalam mempromosikan Islam yang berkarakter menghargai keragaman agama, budaya, bahasa dan etnik.

“Di saat banyak negara berpenduduk Muslim lainnya dilanda berbagai konflik yang bernuansa agama, Islam Nusantara bisa menjadi oase baru bagi dunia Islam dan masyarakat dunia pada umumnya,” ucap Menag. (Kemenag).

Tilawah Langgam Nusantara, Apa yang Salah?

Pembacaan Al Qur’an dengan Langgam Nusantara dalam Peringatan Isra’ Mi’raj di Istana Negara berujung kontroversi. Banyak berita terutamanya di ‘situs/ media online Islam’ yang menyerangnya.

Komentar pedas, misalnya menyebutkan banyak kesalahan dalam acara tersebut gara-gara Al Qur’annya dibaca dengan langgam lokal. Ada pula komentar anggota MUI pusat yang menyatakan tilawah dengan langgam seperti itu konyol.

Apakah hal itu memang salah? Mari kita urai.

Tilawah yang dibawakan oleh Muhammad Yaser Arafat, dosen UIN Sunan Kalijaga, dimaksudkan untuk melestarikan khazanah lokal.

  • Tidak ada pengucapan hurufnya yang salah. Tidak ada huruf-huruf krusial (yang sering salah karena ciri khas logat berbagai daerah) yang diucapkan dengan ‘lidah lokal’, seperti huruf fa (ف) diucapkan dengan ‘pa’, huruf ‘ain (ع) tidak dibaca ‘ngain’ sebagaimana orang Jawa yang ‘terlalu awam,’ huruf ta (ت) dan tha (ط) tetap diucapkan sebagaimana lidah Quraisy.
  • Kaidah tajwid tetap terpenuhi, huruf ikhfa‘, idgham, mâd tetap dibaca sebagaimana kaidah itu ditetapkan

Adapun yang tidak biasa, tepatnya bagi yang belum pernah mendengar langgam yang diwarisi secara turun temurun di pesantren Jawa tersebut, hanya lah pada cengkoknya.

Sedangkan adanya satu-dua kesalahan pembacaan, hal itu dimungkinkan karena pengucapan yang tidak pas, mungkin sang qari grogi, mengingat ia baru pertama tampil di Istana Negara di hadapan para pejabat penting negeri ini dan perwakilan negara lain.

Para pengkritik yang keterlaluan hendaknya memperhatikan: Jika Al Qur’an tidak boleh dibaca selain dengan langgam Arab, sakali lagi lamggam, maka apakah semua orang akan dilarang membaca Al Qur’an jika tidak menguasai satu dari tujuh Qira’ah Sab’ah? Jika demikian halnya maka dipastikan sebagian besar umat Islam akan terkena larangan tersebut.

Jika kita lihat umat Islam dari berbagai belahan dunia lain seperti Turki maupun Mesir yang relatif dekat ke Arab sekalipun, bukan hanya langgam yang berbeda yang mereka ucapkan, namun bahkan terdapat pengucapan-pengucapan huruf yang berbeda, atau mungkin salah.

Fathur

Berikut tautan tilawah yang dimaksud. https://www.youtube.com/watch?v=hYZX6L1k-I8

20 Mei, Mungkinkah Jokowi Digulingkan?

Dunia politik dan aktivis makin sibuk dan terlihat menghangat mendekati peringatan 17 Tahun Reformasi,  dan Hari Kebangkitan Nasional. Kesempatan ini juga sekaligus digunakan untuk mengevaluasi 7 bulan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Melihat gejala yang muncul, telah tampak berbagai ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi-JK dan kabinetnya. Pemerintahan yang awalnya diharap benar-benar sebagai representasi kehendak rakyat kecil untuk berdaya ini, malah kini dituduh membelakanginya. Untuk itulah, berbagai kelompok aktivis, mulai dari aktivis mahasiswa, aktivis kawakan, serta sejumlah politisi berniat turun ke jalan untuk menyuarakan perubahan.

Turunnnya mahasiswa ke jalan telah berlangsung dari pertengahan Maret 2015 di berbagai daerah, dipicu naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan melambungnya harga kebutuhan pokok lain, ditambah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tanggap terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, melindungi bumi-air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta berbagai aspek lain yang langsung maupun tak langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat secara umum.

Aksi mahasiswa ini pun tak urung dimanfaatkan sementara pihak, khususnya orang-orang yang hendak mengambil keuntungan politis dengan menekan Jokowi-Jk dan kabinetnya, untuk menyegerakan reshuffle kabinet atau bila  perlu pelengseran Sang Presiden. Bahkan di media-media online pun bermunculan provokasi terhadap mahasiswa ini, agar melakukan aksi turun ke jalan.

Apakah akan terjadi pelengseran Jokowi-JK?

bemuiMelihat motif dan bentuk aksi-aksi mahasiswa, yang kebanyakan dilakukan organisasi internal kampus seperti BEM UI, IPB, ITB, UNS, UGM, dan BEM-BEM lain di Jawa, Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, serta yang berasal dari organisasi eksternal kampus seperti cabang-cabang HMI, PMII, KAMMI maupun yang lainnya, gerakan teresbut masih sebatas gerakan protes. Protes yang bertujuan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilai salah.

Ada pula terdengar tuntutan agar Jokowi menanggalkan jabatannya karena dinilai tidak mampu, namun lebih banyak berisi tuntutan agar Jokowi benar-benar memperhatikan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakannya. Tuntutan lengsernya Jokowi, tampak lebih sebagai bentuk ‘jeweran’ mahasiswa agar suara mereka lebih didengarkan, dan pemahaman sebaliknya (atau mafhum mukhalafah-nya) yang bisa ditarik adalah: mereka hanya menginginkan Jokowi berubah dari perilakunya yang tampak selama menjabat, dan agar melaksanakan janji-janji kampanyenya, itu saja, dan Belum Benar-Benar Menuntutnya Mundur dari Jabatan.bemuns

Mahasiswa masih berharap Jokowi bisa berubah. Itu sebabnya mereka pun menginginkan Jokowi menemui mereka dalam dialog-dialog publik yang mereka ajukan dalam demonstrasi belakangan ini.

Faktor lain yang tak bisa diabaikan tentang lengsernya presiden sebelum waktunya, adalah bahwa rakyat sampai saat ini terlihat masih cukup bersabar. Hal itu tak lepas dari kenyataan bahwa sebagian dari mereka (52 persen pemilih dalam Pilpres 2014) memilihnya secara langsung, dan berharap Jokowi benar-benar merupakan gambaran diri mereka sendiri (wong cilik) dan akan mampu menakhodai mereka dalam kehidupan berbangsa setidaknya 5 tahun ke depan, meski usai pencoblosan dan begitu dilantik, mereka melihat satu per satu harapan mereka terbentur dinding.

Yang juga tak kalah penting, adalah elemen militer. Sebagaimana terjadinya Reformasi 98 karena dukungan militer terhadap gerakan mahasiswa. Kini militer terlihat belum terpancing untuk terjun langsung dan menyegerakan suksesi di luar kebiasaan (karena memang masih 4 tahun lagi), dan kehendak berbagai pihak yang tak ingin militer terlalu mengendalikan politik di negeri ini, yang dikhawatirkan mengancam demokrasi.

Tak bermaksud meremehkan gerakan mahasiswa atau meremehkan aksi turun ke jalan, namun fase yang terjadi saat ini memang belum mencapai kekuatan untuk terjadinya pelengseran seorang presiden. Meski begitu, patut disayangkan adanya upaya mobilisasi relawan sebagai gerakan tandingan, karena bisa mengadu-domba rakyat.

Redaksi