Cahyo Pamungkas Isi Kajian HMI MPO Mataram

HMINEWS.Com – Mantan Ketua Umum PB HMI  MPO (periode 2003-2005), Cahyo Pamongkas, SE, M,Si.  mengisi kajian dan diskusi HMI MPO Cabang Mataram. Bertempat di IAIN Sunan Ampel Mataram, Selasa (15/6/15), kajian dihadiri 30-an kader dari berbagai komisariat.

Kepada kader HMI Mataram, Cahyo Pamungkas berpesan, bahwa HMI harus menguasai pos-pos penting di tiap kampus, seperti BEM, HMJ dan lainya, itu untuk kader HMI yang masih dikomisariat. Sementara kader HMI yang sudah berada di pengurus cabang atau pasca cabang, ia menyarankan untuk mengabdikan diri dalam masyarakat, dengan cara bekerja sama dengan pemerintah mensukseskan program-programnya, sehingga pembangunan  merata kepada seluruh masyarakat.

“Ada persoalan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di NTB, sehingga berada di posisi terendah kedua dari 34 Propinsi. Maka sebagai kader HMI NTB harus mencari tahu penyebabnya dimana, kalau merasa bahwa penyebabnya adalah gagalnya program pemerintah maka programnya harus dikritisi, dan kita menawarkan program yang solutif,” kata Cahyo Pamungkas memberi contoh.

Ia menasehatkan, kader HMI harus berani mengkritik Walikota, Bupati, dan Gubernur. “Maksudnya bukan orangnya, tapi programnya yang kita kritik, seandainya gagal dan kita sebagai kader HMI harus menawarkan program yang lebih baik sebagai penggantinya,” lanjutnya.

Dedi Ermansyah

Sambut Ramadhan, Sejumlah OKP di Malra Gelar Pawai

HMINEWS.Com – Menyambut bulan suci Ramadhan, sejumlah Organisasi Kepemudaan dipelopori oleh; HMI MPO, KNPI, PMII, GP Ansor, Remaja Masjid, dan Siswa/i Se-Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara mengelar Pawai Taa’ruf beberapa keliling kota.

Para pegiat pawai mengungkapkan kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi kebersamaan, mempertebal ukhuwah sesama muslim serta kerukunan antar umat beragama.

“Kami berharap masyarakat berpartisipasi sertai memaknai Pawai Ta’aruf sebagai spirit memperbaiki kepribadian diri untuk memasuki bulan suci. Nantinya, malam takbiran di akhir dari bulan Ramadhan juga kami berusaha mengadakannya dengan aman, tentram dan penuh kebersamaan agar hakekat Idul Fitri begitu dijiwai secarah kafah,” kata Ketua Umum HMI MPO Tual, Ismail Rengur.

Warga pun antusias berpartisipasi dalam kegiatan yang dimulai pukul 16.00-18.00 WIT, mulai Start dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Maluku Tenggara dan finish di Balai Kota Tual. Pawai diiringi oleh drum band siswa-siswi dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 429 Tual.

Pengurus HMI MPO Mataram Dilantik

HMINEWS.Com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Mataram – NTB, hasi lKonferensike-9 dilantik. Pelantikan bertempatdi Kampus IAIN Sunan Ampel Mataram.

Tema pelantikan pengurus adalah “Menciptakan Kepengurusan yang Akuntabel, Berintegritas, Berasaskan Khitah Perjuangan dan Konstitusi HMI.” Zaenal Abidim Riam Selaku Ketua Badko Sulambanusra mewakili Ketua PB HMI MPO melantik jajaran pengurus pada Ahad (14/6/2015) siang.

Dalam sambutannya, Zaenal menyatakan bahwa konsekuensi dari pengurus yang sudah dilantik, harus berjuang dalam 1 tahun ke depan. “Dalam kepengurusan ke depan pengurus cabang juga harus membangun komunikasi dengan baik dengan sesama pengurus, Badko dan Pengurus Besar agar perjuangan HMI di cabang bersinergi dengan baik serta lebih dikuatkan lagi tranformasi keilmuannya,” kata Zaaenal.

Ketua Umum HMI Cabang Mataram yang baru demosioner, Rian Wijai, dalam sambutanya mengatakan bahwa ia menyadari banyak kekurangannya dalam masa kepemimpinannya. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan usaha maksimal agar HMI Cabang Mataram bisa terus mewarnai gerakan mahasiswa di Kota Mataram .

Selain itu juga dalam sambutan dari Ketua Umum HMI Cabang Mataram yang baru dilantik Muslimin Syahrizal, mengatakan agar kepengurusan kali ini harus saling bahu membahu dalam membanghun HMI, lanjutnya banyak tantangan dan hambatan yang sudah barang tentu akan dihadapi olehnya maka dari itu dia mengharpkan agar kepengurusan kali tidak ada lagi kubu-kubuan serta ego individual yang membuat cabang mengalami kemandekan dalam menjalankan program.

Setelah pelantikan dilanjudkan dengan acara diskusi dengan Ketua Badko Sulambanusra serta sejumlah pengurus cabang lain yang hadir.

Ary Yanto A Rahman Kapitang

KPAI: Perlu Sinergi Semua Pihak untuk Perlindungan Anak

HMINEWS.Com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta semua pihak; pemerintah maupun masyarakat, agar lebih memaksimalkan perlindungan terhadap anak.

Pemerintah punya program pencegahan yang riil, yang tdk menggantung di awang-awang, agar merealisasikannya. Sebaliknya, masyarakat pun tidak perlu harus selalu menunggu pemerintah yang turun tangan, sebab para orangtua bisa bertindak secara langsung terhadap persoalan perlindungan anak.

“Kita tahu saat ini kita berada pada era teknologi, suka tidak suka medsos digunakan siapapun. Oleh karena itu kami mengimbau semua kementrian yang terpanggil terhadap pelindungan anak, selama 15 aja di tv ada pesan terhadap perlindungan anak. atau 3 menit aja, misalnya pengasuhan seperti ini, kasih sayang seperti ini, dan seterusnya,” ungkap Sekertaris KPAI, Erlinda, dalam diskusi Polemik Sindotrijaya FM di Warung Daun, Cikini, Sabtu (13/6/2015).

Erlinda juga meminta agar pejabat-pejabat negara menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal ini, tidak malah mempertontonkan hal yang sebaliknya, seperti adanya pertikaian antar instansi penegak hukum maupun para politisi yang menjadi rawan dijadikan contoh. Kemudian sebagai orangtua, hendaklah mendidik dengan keteladanan dan kasih sayang, bukan lagi dengan kekerasan.

Sementara program-program yang bisa dilakukan kalangan bisnis, paparnya, adalah melalui CSR yang tidak melulu disalurkan dalam politik.

“Teman-teman di bisnis, ada CSR, plis jangan di politik saja, tapi menciptakan program-program yang meningkatkan kreatifitas, minat dan bakat yang mengalihkan dia (anak-anak) dari gonjang-ganjing prnografi, dan lain-lain,” lanjutnya.

Hamdan Zoelva: MA Bukan Pengadilan Tingkat 3 yang Bisa Perberat Hukuman Anas

HMINEWS.Com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengomentari putusan kasasi Mahkamah Agung yang memperberat hukuman untuk Anas Urbaningrum menjadi 14 tahun penjara dan denda Rp 57,5 miliar. Putusan MA dengan majelis hakim Artidjo Alkostar, Krisna Harahap dan MS Lumme tersebut sebagai pengabulan terhadap tuntutan JPU KPK.

Dalam dialog Publik yang digelar Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHMI) di Cikini, Jumat (12/6/2015) tersebut, Hamdan Zoelva menegaskan bahwa seorang hakim haruslah independen; independen dari tekanan kekuasaan, tekaan uang, maupun dari subjektivitas rasa kepuasan emosi pribadi.

“Karena keadilan itu tidak diukur dari rasa hakim semata-mata, dan kepuasan hakim semata-mata, tapi keadilan itu ditinjau dari segala aspek. Antara lain aspek publik, aspek orang yang dikenai hukuman itu sendiri, karena itu seorang hakim tidak boleh memutus dalam keadaan marah, dalam arti tidak boleh memutus sesuatu karena alasan jengkel yang luar biasa, karena membuat ia berlaku tidak adil,” demikian kata Hamdan Zoelva.

Ia pun mengingatkan, bahwa dalam Al Qur’an itu Tuhan memerintahkan untuk berlaku adil terhadap siapapun. Karenanya, ia melanjutkan, hakim tidak boleh memutuskan dengan asumsi awal karena jengkel atau kesal terhadap koruptor, tidak membaca berkasnya tapi langsung menjatuhkan hukuman setinggi-tingginya, itulah bentuk kedzoliman seorang hakim.

Seorang hakim juga harus mempertimbangkan seluruh aspek dalam suatu perkara dengan bijak, membaca detail perkara dengan baik, sehingga putusan itu adil bagi publik, adil bagi siapapun yang akan menjalani putusan itu. Tidak boleh berdasarkan rasa jengkel atau senang terhadap si terhukum.

Hamdan Zoelva juga menyatakan, Hakim agung atau hakim kasasi bukanlah hakim pengadilan tingkat ketiga, di atas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tetapi MA hanya memeriksa benar tidaknya penerapan hukum dari pengadilan tingkat pertama dan kedua.

“Dalam kaitan dengan itu, kalau di tingkat Mahkamah Agung ada penambahan hukuman tanpa ada kesalahan dalam penerapan pasal (di tingkat PN dan PT, -red), itu pelanggaran berat terhadap hukum acara.

Ia juga menegaskan, pada tingkat kasasi MA tidak lagi menilai fakta, sebab yang paling tahu tentang fakta, rasa, dan mendengar jeritan hati, terdakwa, para saksi, suasana emosional dalam ruangan sidang adalah pengadilan tingkat pertama dan kedua (PN dan PT).