HMI Pinrang Menolak Putusan Banding Gembong Narkoba

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pinrang berunjukrasa memprotes putusan banding pasangan suami istri pengedar narkoba yang dinilai janggal dan mencederai semangat pemberantasan narkoba.

Unjukrasa dilakukan di depan Mall Pinrang, Jalan Sultan Hasanuddin, Kamis (27/8/2015) pukul 09.00 WITA. Sambil berorasi, puluhan kader HMI Pinrang juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes.

Sebagaimana diketahui, dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar mengurangi hukuman terpidana narkoba, H Amir dan istrinya, Muna, dari hukuman mati menjadi hukuman 20 tahun dan 15 tahun penjara.

“Pengurangan tersebut tidak setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkannya dalam kejahatan narakoba,” kata koordinator unjukrasa, Nasrullah.

M Solihin selaku ketua umum HMI Cabang Pinrang menuntut Kejaksaan Negeri Pinrang untuk segera mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Zakariah

HMI MPO Cabang Barru Kembali Terbentuk

HMINEWS.Com – Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya HMI MPO kembal aktif di Kabupaten Barru. Ditandai dengan terselenggaranya Konferensi Cabang yang bertempat di Musholla SMA I Soppeng Riaja, Jumat (21/8/2015).

HMI MPO pernah jaya di Barru, tapi kemudian mengalami kevakuman total sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu. Sangat besar harapan para kader agar konferensi ini menjadi titik awal kebangkitan kembali HMI MPO Cabang Barru, begitupun harapan para alumninya.

“Konferensi ini menandakan hidupnya kembali HMI MPO di Barru. Ke depan tanggung jawab Cabang bukan hanya kewajiban Pengurus Cabang namun tanggung jawab semua Kader Cabang Barru” kata salah seorang kader, Suryadi.

Dengan musyawarah mufakat, Konferensi tersebut menghasilkan formatur ketua cabang, Syansuryadi. Dalam sambutannya seusai terpilih, Syansuryadi menyampaikan harapannya, agar semua kader dapat berkerjasama membangun kembali HMI MPO Barru.

Perhelatan ini juga dihadiri Ketua Badko Sulambanusa, Zaenal Abidin Riam, yang dalam sambutannya dalam pembukaan mengimbau seluruh peserta agar bersemangat.

“Ingat HMI MPO bukan organisasi baru di Barru, organisasi ini pernah besar di masa lalu, saatnya kita membesarkannya kembali, jangan pernah merasa kecil walaupun HMI MPO Cabang Barru baru muncul kembali”, demikian paparnya.

Anies Baswedan: Guru Sejarah Harus Menginspirasi dan Mencerahkan

HMINEWS.Com – Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Anies Baswedan, Ph.D memberikan sambutan pada Seminar Pendidikan Sejarah yang dilaksanakan Prodi Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Seminar yang diadakan di Gedung Sertifikasi Guru, Kamis (27/8/2015) ini mengambil grand tema “Pengejawantahan Nawa Cita dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah.”

Anies Baswedan dalam sambutannya lewat video tele konferensi berdurasi 3 menit 48 detik itu di awali dengan apresiasi Anies terhadap seminar yang dilaksanakan. Selanjutnya Anies ia mengatakan bahwa Mata Pelajaran Sejarah adalah salah satu chanel yang sangat mendasar di dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.

Bagi Anies pengalaman yang telah dilewati bangsa ini adalah bahan pembelajaran yang luar biasa, karena itu ia pun berharap agar pembelajaran sejarah di sekolah dan guru-guru sejarah menjadi guru-guru yang menarik, menyenangkan dan dapat menyampaikan sejarah sebagai narasi yang menginspirasi bukan sebagai sekedar catatan yang dihafal tetapi hikmah-hikmah dalam perjalanan bangsa yang membuat anak-anak kita terinspirasi.

Anies berpendapat bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah perjalanan yang memukau yang menunjukan hadirnya orang-orang yang mencintai bangsa ini secara total, orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai yang membuat mereka terhormat. Anies berharap pengalaman yang memukau tersebut dapat dijadikan bahan ajar sehingga akan lahir generasi muda yang juga mencintai bangsa ini secara total sebagaimana para pahlawan.

Di akhir sambutan Anies berharap lewat seminar pendidikan yang dilaksanakan dapat melahirkan terobosan-terobosan. “Bagaimana pelajaran sejarah di sekolah menjadi menyenangkan, bagaimana caranya membuat pelajaran sejarah menginspirasi, bagaimana caranya menjadikan guru-guru kita menjadi guru yang menginspirasi,dan bagaimana caranya menjadikan guru sejarah yang mencerahkan,” paparnya.

Turut hadir pada seminar ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.Si, Rektor UNJ Prof. Dr. Djaali, Anggota DPR-RI Komisi Pendidikan Ibu Puti Guntur Soekarno, Sejarawan Hilmar farid, Ph.D, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dr. Arie Budhiman dan Guru-guru Besar Pendidikan Sejarah UNJ serta melibatkan guru-guru pendidikan sejarah pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran DKI Jakarta.

Abdulmalik Raharusun

Dr. M Noer: Pemerintah Harus Prioritaskan Pembangunan Desa

HMINEWS.Com – 70 tahun setelah proklamasi, kemerdekaan penuh belum dirasakan oleh rakyat Indonesia. Di saat pembangunan belum merata, sebagian besar sumberdaya alam telah dikuasai asing, bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara. Pemerintah juga masih terlalu memprioritaskan pembangunan kota dan mengabaikan pedesaan.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pengawas Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Dr Mohammad Noer, kepada hminews.com usai peluncuran buku Judilherry Justam, ‘Anak Tentara Melawan Orba’ di Kebayoran Baru-Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Oleh karena itu, lanjut dosen Pascasarjana UNAS tersebut, pemerintah saat ini berkewajiban memprioritaskan pembangunan di daerah, di desa-desa. Menurutnya, dari 80-an ribu desa dan kelurahan yang ada, sebagiannya tidak punya akses jalan yang layak, sehingga menghambat perekonomian warganya. Tidak hanya itu, lanjut mantan aktivis HMI Cabang Jakarta tahun70-an ini, sarana kebutuhan dasar lain seperti sekolahan pun masih banyak yang kondisinya memprihatinkan.

“Menurut saya proyek-proyek ‘mercusuar’ tidak tepat, seperti pengadaan ‘Kereta Peluru Jakarta-Bandung’, padahal kan sudah ada jalan tol. Lebih baik diprioritaskan untuk pembangunan desa-desa,” jelasnya.

Di sisi lain ia menyatakan setuju dengan pembangunan yang Tol Laut, karena hal itu berguna untuk mempercepat pembangunan di kawasan Timur.

“Saya setuju dengan gagasa tol laut, itu bagus untuk kawasan Indonesia Timur,” kata mantan Ketua STID Mohammad Natsir tersebut sebelum menuju lokasi Kongres ke-26 AIPI.

Ubed: Jokowi Harus Ditampar

HMINEWS.Com – Indonesia memasuki bahaya dengan makin melemahnya Rupiah terhadap Dollar. Tidak saja bagi perekonomiannya, tetapi juga membahayakan sendi-sendi lain termasuk pertahanan dan keamanannya. Demikian disampaikan mantan Anggota DPR RI 2009-2014 Ahmad Yani kepada hminews.com usai peluncuran buku Judilherry Justam ‘Anak Tentara Melawan Orba’ di Kebayoran Baru – Jakarta, Kamis (27/8/2015).

“Apalagi jika sampai Rp 15.000 per Dollar, gelombang PHK akan semakin besar. Sekarang saja PHK sudah terjadi di mana-mana. Tapi menghadapi situasi seperti ini  pemerintah justru tidak tahu harus melakukan apa,” paparnya.

Jika keadaan tersebut benar-benar terjadi, lanjutnya, dikhawatirkan akan terjadi chaos dimana-mana, karena tekanan yang terlalu besar akan membuat rakyat mudah tersulut. Apalagi, lanjutnya, pihak penguasa justru bersikap keras terhadap rakyat, seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, yang dinilainya terlalu provokatif terhadap masyarakat miskin. Peraturan memang harus ditegakkan, tetapi harus dengan langkah yang bijak, tidak harus dengan kekerasan seperti yang ditunjukkan dalam penggusuran di Kampung Pulo.

Mantan pengurus PB HMI MPO itu menilai pemerintah saat ini sangat tidak kompak, tidak bisa menyatukan langkah bersama untuk mengatasi keadaan yang terjadi. Jangankan merangkul oposisi, menyatukan koalisinya saja tidak. Anggota kabinet saling serang dan perang pernyataan terbuka, tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sementara salah seorang Aktivis 98, Ubedillah Badrun, di tempat yang sama, membenarkan adanya ketidakselarasan kinerja pemerintah. Misalnya antara kemauan presiden, menteri keuangan dan Gubernur BI.

Ubed menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK bukannya memperkuat basis ekonomi riil di dalam negeri dengan penguatan dan perlindungan terhadap rakyat, tetapi malah memilih mengundang masuknya hutang luar negeri. Jika hutang yang dipilih, kata dia, maka akan makin beratlah beban yang ditanggung rakyat, pengembaliannya pun akan semakin berlipat-lipat.

“Jokowi harus ditampar, biar dia berpikir keras, atau para pembisiknya biar bekerja dengan benar, mencari terobosan yang benar,” kata Ubed.

Aktivis Penentang Orba Luncurkan Biografi

HMINEWS.Com – “Idealisme adalah gejala sementara yang ada pada kaum muda,” begitu kata aktivis kawakan Rahman Tolleng pada peluncuran buku biografi Judilherry Justam berjudul ‘Anak Tentara Melawan Orba’ yang diadakan di Gedung Badan PPSDM Kesehatan, Kebayoran Baru Jakarta, Kamis (27/8/2015) .

Namun ucapan Rahman Tolleng tidak terhenti di situ. Ia masih melanjutkan, “Judil adalah anomali aktivis mahasiswa,” katanya. “Gebrakan-gebrakannya tercatat sampai pada masa pasca-reformasi.” Demikianlah ia menilai Judil, seorang aktivis kawakan yang terus konsisten berada di jalur aktivisme dan tak tergiur dengan tawaran kekuasaan.

Sejak menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran UI 1967 dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), perlawanan sudah menjadi jalan yang dipilih Judil. Dari HMI hingga kemudian terlibat berbagai peristiwa, mulai dari Peristiwa Malari 1974 yang mengakibatkannya merasakan penjara Orba, bersama tokoh-tokoh lain mendirikan Petisi 50, dan terus mengkritik Orba.

Saat memimpin KAHMI Jaya (1990-1998), ia meminta Suharto turun dari jabatannya, berseberangan dengan sikap sejumlah seniornya di HMI seperti Akbar Tandjung. Setelah Reformasi bergulir, Judil tak berhenti jadi aktivis, ia tak mau pula masuk lingkaran kekuasaan sebagaimana umumnya aktivis lain yang berbondong-bondong duduk di parlemen maupun di partai politik.

Masih kata Tolleng, Judil berpegang pada nilai-nilai absolut ketimbang berpegang pada nilai etika, sehingga siapapun yang dipandang menyimpang tak luput dari sasaran kritik dan kemarahannya; pemerintah maupun senior-seniornya di HMI.

Salah satu tokoh aktivis 98, Ubedillah Badrun, mengatakan bahwa Judil adalah aktivis yang sejati dan konsisten, sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Judil tidak hanya berteori, tetapi ia mencontohkannya melalui tindakan.

Hal lain yang menopang independensi Judil, menurutnya, adalah bahwa Judil tidak bergantung kepada siapapun, baik senior-seniornya, maupun dalam hal keuangan, karena memang ia mempunyai usaha mandiri.

Diskusi dan peluncuran buku tersebut dihadiri ratusan orang, yang sebagiannya merupakan aktivis yang seangkatan dengan Judil, seperti tokoh Malari, Hariman Siregar; Maqdir Ismail, Mohammad Noer, serta dari kalangan yang lebih muda.

Kedaulatan Kita Sudah Lama Terampas

HMINEWS.Com – Kolonial Belanda menindas penduduk dan mengeruk kekayaan alam Indonesia secara ‘legal.’ Apa sebab? Dikarenakan sepakterjang mereka itu telah mendapat persetujuan dari para penguasa lokal di Indonesia waktu itu, kebanyakan melalui berbagai perjanjian, dan selebihnya dengan paksaan kekuatan militer.

Kini setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, benarkah negeri ini sudah berdaulat. Kenyataannya, kekayaan alam Indonesia masih saja dikeruk untuk orang lain, hukumnya, ekonominya, politiknya, semua dijalankan dengan tujuan utamanya orang lain. Demikian kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro usai rapat pra-kongres HMI MPO di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahad (23/8/2015).

“Bicara kedaulatan, bagaimana Indonesia ini mampu mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya, bukan diatur oleh orang lain dan aturan yang ditujukan untuk orang lain. Kita bilang Freeport penjajahan, legal lho itu, disetujui undang-undang dan ditandangani pemimpin negara,” kata Zuhad.

Menurutnya, berdaulat tidaknya negeri ini, melacaknya adalah dengan melihat bagaimana mekanisme legitimasi atas suatu perbuatan itu berlangsung. Berdasar penelitian, didapati banyak produk hukum yang merupakan pesanan kepentingan asing.

“Hari ini prakteknya, undang-undang nyaris tidak berpihak kepada warga masyarakat. Dari sisi ekonomi, undang-undang mengaturnya demikian, itu maksud saya kita ini tidak berdaulat. Masuknya penjajahan dari situ. Ketidakberdaulatan Indonesia dari situ,” tambahnya.

Tema kedaulatan ini pula yang dibahas dalam rapat pra-kongres HMI MPO, dan hendak diangkat untuk menjadi perhatian dan fokus bersama.

Nikmat Kemerdekaan

Membaca catatan Sidang BPUPKI, buku Yudi Latief ‘Negara Paripurna’ dan ‘Intelegensia dan Kuasa,’ dan beragam tulisan sejarah sekaligus biografi ataupun otobiografi para pendiri bangsa, kini ditambah film Soekarno (terlepas dari kontroversi pribadi sosok Sang Proklamator yang difilmkan), rasa-rasanya saya mulai menemukan makna, kata ini:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kemerdekaan ini bukan karena pemberian Jepang, bukan pula atas pemberian AS yg membantu kalahkan Jepang, bukan pula karena Soekarno dan Hatta, bukan pula karena kenekatan-kenekatan para pemuda seperti Soepriadi, tapi hanya karena berkat dan rahmat Allah serta dorongan dari keingin luhur setiap orang yang berjasa. Soekarno, Hatta, Syahrir dan semua orang sampai kampung-kampung yang punya keinginan luhur untuk kehidupan yang lebih baik,

Kata berikut yang juga menarik adalah, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Ingat ke depan pintu gerbang, geguyon Cak Nun, ya pancen durung mlebu lawange, baru di depan pintu.

Untuk sampai di depan pintunya saja tak cukup seorang pemikir dan agitator seperti Soekarno, tak cukup pula ilmuwan, pemikir macam Hatta, tak cukup pula pemikir dan politisi macam Syahrir, atau si nekat Supriadi di Blitar. Ketika mereka semua berkumpul dan bersatu dengan rakyat itu pun baru sampai pintu gerbangnya, nah, kita ini generasi yang dituntut untuk membuka gerbang dan masuk. Itu jalan panjang yang harus dimulai dari setiap kita untuk memilih peran dan memilih tanggung jawab, karena kita tak akan pernah dituntut siapapun untuk memperjuangkan dan bertanggung jawab atas bangsa ini, tapi setiap kita perlu menuntut diri sendiri sebagai rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan ini.

Hafidz Arfandi

Kepongahan Intelektual

Saya masih menyimpan kliping berita Harian Kompas tanggal 24 Maret 1999 yang mendokumentasikan bagaimana pandangan beberapa ekonom mengenai polemik “Habibienomics versus Widjojonomics”, sebuah percekcokan yang cukup panas masa itu. Hingga hari ini, saya selalu tercenung jika membaca kembali komentar Anwar Nasution dalam berita hari itu.

Anwar, yang waktu itu masih Dekan FE-UI, tidak terima para senior dan koleganya, dalam hal ini “The Berkeley Mafia”, dikritik dan dipersalahkan atas krisis ekonomi yang telah dan masih mendera Indonesia waktu itu.

“Mereka mempunyai dedikasi tinggi dan lulusan sekolah bagus. Mereka bukan doktor main-mainan,” demikian Anwar Nasution, membela para seniornya. Widjojonomics, baginya, sudah terbukti sukses membantu Soeharto.

Lantas, bagaimana dengan krisis ekonomi yang pecah pada 1997?!

Anwar, sebagaimana seniornya, Emil Salim, melemparkan kesalahan kepada Habibie. Bahkan Anwar menyebut bahwa apa yang dimaksud dengan Habibienomics itu sudah jelas “haram”-nya (ini benar-benar pernyataan Anwar di Kompas). Dia kemudian menyebut IPTN dan PT PAL sebagai penjelasan atas keharaman Habibienomics tadi.

Lebih jauh, dia juga menyebut bahwa agenda Ekonomi Kerakyatan yang sedang diusung oleh pemerintahan Habibie, terutama melalui Adi Sasono, sebagai gagasan yang tidak jelas juntrungnya.

Terus terang, itu pembelaan yang sangat tidak intelek. Ia dengan enteng mengabaikan kenyataan bahwa “succes story” yang dipujinya itu sebenarnya hanya menghasilkan ekonomi konglomerasi, yang belakangan ketahuan tidak jelas “core business”-nya. Konglomerasi itu pula yang kemudian telah menimbun utang luar negeri secara brutal, yang gelembungnya pecah pada 1997.

Mengabaikan struktur perekonomian yang dihasilkan oleh kebijakan para senior dan koleganya dengan menjadikan moralitas personal mereka sebagai basis pembelaan, tentu saja naif. Itu tak ada bedanya dengan pembelaan Faisal Basri kepada Boediono pada 2009 lalu, bahwa mustahil Boediono bisa disebut sebagai ekonom neoliberal, karena hidupnya saja sangat sederhana, dimana salah satu kursi tamu di rumahnya, demikian bela Faisal, ada yang jebol dan tidak pernah diganti. Naif dan konyol.

Saya teringat kembali kepada kliping lebih dari enam belas tahun silam itu karena sejak kemarin membaca beberapa posting mengenai kritik keras Anwar Nasution di Jakarta Post terhadap pemerintahan Jokowi.

Sesudah saya baca, tiga kritiknya terhadap inkompetensi pemerintahan Jokowi memang mengena. Namun, ketika inkompetensi itu dihubungkan dengan latar belakang sekolah dan sejenisnya dari para menteri kabinet Jokowi, dan bukan merujuk secara langsung kepada ukuran-ukuran kinerja yang obyektif, saya membaca kritik Anwar jadi naif, konyol, dan lebih buruk dari itu, adalah sangat pongah.

Kepongahan itu semakin menjadi-jadi ketika ia lagi-lagi bernostalgia dengan Mafia Berkeley, bahwa harusnya kabinet itu diisi oleh para lulusan universitas elite, seperti misalnya kampusnya, dan bahkan bergelar doktor dari luar negeri, sebagaimana para Mafia Berkeley dulu. Sungguh saya tidak habis pikir dengan pemikiran demikian.

Paling tidak ada tiga persoalan yang telah diabaikan oleh Anwar Nasution ketika dia secara tiba-tiba membelokkan kritiknya mengenai inkompetensi kabinet Jokowi itu ke soal tentang persekolahan yang naif tadi.

Pertama, ia secara apriori telah membuat korelasi bahwa lulusan kampus terkemuka pastilah becus jadi menteri. Itu tentu saja pikiran yang naif. Berhasil menjadi lulusan kampus elite, dengan berhasil menjadi pejabat publik merupakan dua hal yang berbeda, dengan syarat-syarat yang juga berlainan. Merampatkan keduanya seolah sama dan sebangun adalah pemikiran konyol.

Kedua, mendudukkan Mafia Berkeley yang semuanya profesor dan doktor sebagai model tim ekonomi ideal, tapi dengan mengabaikan fakta bahwa mereka ikut turut bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang terjadi pada 1997/1998, membuat kritik Anwar jadi kontradiktif. Jika para ekonom yang profesor doktor saja dulu tidak becus mengantisipasi krisis, kenapa kita harus percaya bahwa mereka bisa menyelesaikannya?!

Ketiga, dengan melarikan persoalan inkompetensi ke soal persekolahan semacam itu, kritik Anwar jadi bersifat ad hominem. Dan itu membuat mutu kritiknya jadi melorot.

Di balik kritik Anwar, kita menyaksikan ada kepongahan intelektual dan elitisme akademis yang tak terperi. Ironisnya, kepongahan semacam itu tak akan membuat penghargaan terhadap kaum intelektual atau akademisi jadi naik seperti diharapkannya, malah sebaliknya.

Apa lagi yang bisa dipercayai dari seorang guru besar yang setahun silam pernah memuji setinggi langit personal Jokowi, lalu kini merendahkan pemerintahannya dengan kritik yang juga personal?! Terbukti dia sudah salah prediksi mengenai pemerintahan Jokowi!

Jangan lupa, pemerintahan Habibie yang dulu dihinakannya, justru menjadi pemerintahan yang paling berhasil menyelamatkan nilai Rupiah, dari kisaran enam belas ribuan per dollar ke kisaran tujuh ribuan per dolar. kapan sesudah Reformasi nilai Rupiah pernah sebagus itu?!

Akhirnya, sebagaimana bisa kita lihat sendiri, gelar dan kepangkatan akademis bisa berfungsi, tapi bisa juga tidak. Persis di situ kita memerlukan ukuran-ukuran yang lain, yang sayangnya dengan sengaja telah diabaikan oleh Profesor Doktor Anwar Nasution, karena dia mungkin terlalu bangga dengan ilusi kejayaan para seniornya, Mafia Berkeley, yang semuanya profesor doktor itu.

Tarli Nugroho
[telah dipublish di akun pribadi facebook, 23 Agustus 2015]

Kampung Pulo: Haji Sulaiman dan Mpok Yani, Patriot Kota

Kampung Pulo, pernah punya Haji Sulaiman pedagang grosir perlengkapan baju muslim dan haji di Pasar Mester Jatinegara. Haji Naih pedagang soto Betawi, Haji Anwar, bos daging asal Banten yang dulunya tukang jagal sapi di pasar. Yang menarik adalah Mpok Yani yang karena harga-harga daging mahal memanfaatkan tengkorak ayam yang masih ada sisa-sisa dagingnya setelah di-fillet, diolahnya lagi menjadi; ayam bumbu kuning krispy. Bersama ayam goreng yang diberi bumbu rempah gurih ada juga dijual ceker, leher, dan kepala ayam.

Mereka adalah orang-orang yang ditulis Bleddyn Davies, dan David Harvey sebagai para pejuang kota (urban patriot) yang satu dua berhasil mengatasi apa yang disebut dengan diskriminasi teritorial yang tidak adil (territorial injustice) terhadap kebanyakan orang-orang yang tidak berduit.

Semenjak Davies menulis Social Needs and Resources in Local Service, dan Harley dengan Social Justic and The City, para perencana sosial Inggris dan AS mulai menyadari bahwa para perencana kota dan pengambil keputusan, harus menekankan pentingnya pembangunan kota yang melibatkan masyarakatnya untuk ikut memikirkan proses untuk mencapai apa yang dikenal dengan keadilan teritorial (territorial justice) bersama.

Ini karena pada kenyataannya sebuah kota yang berkembang sulit menafikan kenyataan bahwa mereka membutuhkan juga orang-orang miskin berpenghasilan rendah untuk mengisi celah-celah yang orang kayanya enggan mengisi. Pembantu rumah tangga, penjaga bayi, satpam, penjaga toko, jasa antar, supir-supir, petugas kebersihan kantor dan jalan, adalah beberapa contoh dari mereka yang dimaksud Harvey dan Davies

Kota yang tumbuh tidak hanya melahirkan kemakmuran tetapi juga hadir bersamanya mereka-mereka yang tersisihkan dan menjadi sempalan-sempalan, atau figuran-figuran yang mengisi ruang-ruang kota. Sejauh pemerintah gagal menyediakan bagi mereka pekerjaan dan hunian yang layak dan partisipati, mereka secara original (alamiah) akan mengambil sikap tidak melawan -dalam pengertian menggelorakan revolusi- tetapi beradaptasi untuk menerima nasib sebagai apa yang disebut orang kecil, orang pinggiran, dan mungkin sekarang istilahnya kaum miskin kota.

Para miskin kota ini yang kemudian dengan caranya -setelah pemerintah menganggap mereka hanya hama dan gelandangan- menyusun pelan-pelan harga dirinya secara mandiri. Mereka para urban patriot ini, adalah kelas pekerja informal, kuli-kuli, kaki lima, penduduk miskin, penjaga toko, tukang pemulung sampah plastik, dan lain-lain, yang bergerilya mencari sesuap nasi, menafkahi keluarga dengan harapan generasi setelah mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan lebih baik dari orang tuanya.

Pelan-pelan seperti jutaan lainnya kaum imigran yang datang ke Batavia tanpa dukungan finansial dan jaminan sosial dari pemerintah orang-orang seperti Haji Sulaiman memulai bisnis dari kaki-lima, menjagi penjaga toko bos Cina atau Arab sambil belajar memahami manajemen usaha yang lebih baik. Peruntungan nasib tadi disiasati dengan istri dan anak-anak mereka yang juga turut dalam ekonomi partisipatif. Seperti kita lihat di kebanyakan kampung di kota-kota besar, dimana si Istri membuka warung di rumah, dan si anak menyambi sebagai jasa kuli atau penjual keranjang dan tisue.

Realitas kehidupan dan cara menyikapi nasib seperti ini yang membuat mereka sebenarnya membangun satu kesadaran finansial atau istilah modern dari para pengambil kebijakan (government) a financial literacy, cerdas finansial. Mereka menghemat pengeluaran sebesar mungkin mereka memulai ekonomi dan politik kota dari bawah, dari pinggiran-pinggiran kali, dari gang-gang sempitnya, dan memakan-makanan dari bahan makanan murah dan dianggap masih layak seperti tengkorak, ceker, dan kepala ayam seperti yang disediakan Mpok Yani.

Satu dua dari mereka merangkak maju, setelah siang malam bekerja keras tanpa sedikitpun ada keterlibatan pemerintah dan tanpa adanya garansi dari bank-bank serta penyedia jasa keuangan kecuali yang terpaksa harus meminjam dari Inang-inang Batak dengan bunga yang juga lebih murah dari kredit perbankan.

Satu per satu juga nasib baik mendatangi mereka setelah kerja keras dan tawakal pada nasib tadi. Haji Sulaiman, Haji Anwar, Haji Naih, dan Mpok Yani adalah satu dari ratusan eks-Kampung Pulo yang bisa dikatakan sukses. Bukan hanya berhasil naik haji (naik haji adalah ukuran nasib baik di Kampung Pulo) tetapi mereka memberikan dorongan yang menarik orang sekitar untuk ikut berbagi dari rejeki yang diterima. Mereka adalah patriot kota yang mengorbankan generasinya untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk hidup lebih layak, untuk menempati rumah-rumah dengan oksigen yang lebih bersih, untuk mendapatkan gizi dan makanan murah dari sisa-sisa yang mungkin dibuang dari kota.

Satu, dua, tiga, ada yang berhasil, sementara yang belum masih jauh lebih banyak. Tetapi para patriot kota tadi selalu akan menjadi cerita-cerita tetangga kiri-kanan di pemukiman padat Jakarta. Satu dua juga yang mungkin akan menjadi urban legenda, bahwa semua orang yang datang mencari peruntungan dan nasib baru ke Jakarta, seharusnya mempunyai hak dan kesempatan yang sama.

Andi Hakim

Bacaan
*Bleddyn Davies (1968( Social Needs and Resources in Local Service),
David Harvey (1973) Social Justice and the City,
Steven Flusty (1994) Building Paranoia