Guru dan Kemajuan Bangsa; Refleksi Hari Guru

Sejarah dibomnya 2 kota besar di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat tahun 1945 membuat Jepang bertekuk lutut dan menyatakan menyerah pada Amerika Serikat. Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito langsung membuat telegram kepada seluruh tentara-tentara jepang yang berada diseluruh daerah jajahan Jepang untuk meletakkan senjata sebagai tanda menyerah kepada Amerika Serikat. Hal yang paling menarik dalam sejarah ini adalah pernyataan Kaisar Hirohito yang mengatakan “Masih adakah Guru yang tersisa?”.

Istilah “Pahlawan tanpa Tanda Jasa” telah lama melekat pada Guru, istilah ini sarat dengan makna karena peran guru yang sangat begitu penting sebagai martir untuk kemajuan bangsa dalam mengkader dan mencerdaskan anak bangsa yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dimasa depan. Guru adalah pembawa obor peradaban bagi generasi bangsa selanjutnya, baik buruknya generasi bangsa terletak dari peran Guru yang selalu tak henti-hentinya memberikan pencerahan dalam bentuk transformasi keilmuan dengan cita-cita agar generasi yang di kadernya mampu menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarga dan bangsanya.

“Aku Menjadi Guru maka aku Ada” (plesetan istilah Rene Der Cartes), kalimat ini sangat cocok dan pantas di tujukan kepada para guru serta kebanggaan yang patut dibanggakan untuk peran guru. Keikhlasan yang selalu terpatri didalam sanubari setiap guru dalam memberikan penyadaran, pendidikan kepada anak didik dengan jiwa memanusiakan manusia tidaklah muda dilakukan bagi setiap orang. Penyadaran yang dilakukan guru kepada generasi bangsa bukanlah penyadaran atas dasar kesadaran semu tetapi sebuah cita-cita yang terbangun dan lahir dari seruan nurani yang berlandaskan keikhlasan dengan misi keumatan untuk mengubah karakter bangsa yang dianggap masih terpuruk dan terbelakang lewat pemikiran-pemikiran cerdas mereka agar bangsa ini bisa tampil sebagai bangsa yang berwibawa dan bermartabat.

“Sebagai pelita dalam kegelapan”, guru ibarat pelita yang menyala dalam kegelapan dengan cahaya keilmuannya mampu mengisi ruang-ruang kosong pemikiran para anak didik bangsa agar kelak menjadi insan yang berguna dan mampu bersaing dengan kerasnya kehidupan yang serba modern. Peran guru tidaklah semudah yang dibayangkan oleh setiap orang, menjadi guru adalah amanah yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Tuhan karena kemuliaanlah yang hanya mampu menempatkan guru pada strata dan tingkatan mulia.

“Guru bisa menjadi anggota Dewan (DPR, DPRD) tetapi Anggota Dewan tidak mampu menjadi Guru”, iya, sepakat dengan kalimat ini. Guru adalah manusia yang multi fungsi, peranannya sangat dibutuhkan dimasyarakat, Guru lah yang hidupnya berbaur dan menyatu dengan masyarakat sehingga kehadiran guru dimasyarakat sangatlah dibutuhkan baik dalam mengeluarkan ide maupun gagasan untuk merubah pola pikir serta kondisi kehidupan masyarakat kerah yang lebih dinamis.

“Guruku adalah malaikatku”, bukan melebih-lebihkan eksistensi guru tetapi memang layak guru dikatakan demikian namun bukan pengertian secara tekstual bahwa guru adalah malaikat,tapi dari sisi lain peran guru tidak bisa dinilai oleh rupiah (Anies Baswedan). Menyadarkan generasi muda Indonesia adalah niat Guru yang tidak dapat ditukar dengan materi, keikhlasan tidak dapat digadaikan dengan apapun, sehingga suatu hal yang sangat wajar apabila guru harus mendapatkan gelar-gelar kebaikan, penghargaan-penghargaan maupun lencana-lencana atas pengabdian mereka kepada bangsa yang kita cintai ini.

Dihari guru ini mari kita merefleksi kembali peran guru bagi kemajuan bangsa serta sebagai tanda penghargaan kepada Guru-guru kita, semoga guru tetap jaya dan menjadi garda terdepan dalam membina dan mendidik generasi muda bangsa sebagai fondasi untuk memajukan bangsa Indonesia agar bangsa ini memiliki wibawa dimata dunia. #SELAMAT HARI GURU

 

Oleh La Fendi Tulusa

Penulis Adalah salah satu Guru di Kab. Bolaang Mongondow

Upacara Hari Guru, Mantan Aktivis Jadi Pengibar Bendera

HMINEWS.Com – Hari ini 25 November 2015 di seluruh sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara di gelar Upacara Bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) ke-70. Hal yang berbeda dari upacara yang rutin dilaksanakan setiap hari senin pagi ini adalah jika pada hari senin sebagai pelaksana upacara dilaksanakan oleh siswa atau pengurus OSIS maka pada Upacara Peringatan HUT PGRI sebagai pelaksana upacara adalah para Guru.

Para guru lah yang mengambil alih seluruh rangkaian pelaksanaan upacara. Mulai dari menyiapkan barisan, inspektur upacara, dirigen, paduan suara, dan tim pengibar bendera. Pada upacara guru secara full berpartisipasi dan tidak hanya itu pelayaanan ekstra bahkan senyum ekstra baik sesama juga kepada siswa dilakukan oleh guru.

Di SMA Negeri 2 Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara tidak ketinggalan Upacara Peringatan HUT PGRI juga dilaksanakan dan bertindak sebagai pembina upacara Ibu Kepala Sekolah Domitila Teniwut, S.Pd. Upacara Peringatan HUT PGRI di SMA Negeri 2 Kei Kecil juga diselingi dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua OSIS, Enjel Luturkey yang diserahkan secara simbolis kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai perwakilan guru.

Hal yang juga menarik dari Upacara Peringatan HUT PGRI di SMA Negeri 2 Kei Kecil adalah para tim pengibar bendera. Tim pengerek bendera terdiri dari tiga guru yakni Bapak Muhamad Kiyam Suatkab, S.PdI (guru Pendidikan Agama Islam), Bapak Muhammad Ali Banyal, S.Pd (Guru Pendidikan Kewarganegaraan) dan Ibu Eltin Notanubun, S.Pd (Guru Pendidikan Sosiologi). Ketiga guru ini sesungguhnya adalah “mantan” aktivis organisasi pergerakan semasa kuliah. Bapak Muhamad Kiyam Suatkab, S.PdI adalah Ketua Umum HMI-MPO Cabang Tual-Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Ali Banyal, S.Pd adalah mantan Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cabang Malang dan Ibu Eltin Notanubun, S.Pd. adalah aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Manado.

Tidak disangka di bawah Sang Merah Putih, dalam rangka menghargai jasa para guru ketiga mantan aktivis gerakan ini disatukan sebagai tim pengibar bendera. Dedikasi ini perlu menjadi teladan aktivis sebagai pendidikan, pengajar bahkan pengibar bendera.

Selamat Hari Ulang Tahun Guru Republik Indonesia. Baktimu melampau zaman !

Abdul Malik Raharusun

Muktamar ke-15 PERSIS-PERSISTRI Dibuka Wapres JK

HMINEWS.Com – Ormas Persatuan Islam (PERSIS) dan PERSISTRI menggelar Muktamar ke-15, bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Muktamar dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam sambutannya pada pembukaan muktamar, Jusuf Kalla menyampaikan penghargaannya kepada PERSIS, yang dalam perjalanan sejarah bangsa ini telah menunjukkan andil besarnya, khususnya dalam amar ma’ruf nahi munkar melalui pendidikan, dakwah dan aktivitas sosial, ekonomi dan politik.

“Sejak awal PERSIS melalui tokohnya seperti pendiri PERSIS  A. Hassan yang melakukan korespondensi masalah agama dan kenegaraan dengan Presiden Soekarno,” kata Jusuf Kalla saat membuka muktamar Persis dan Persistri, di Asrama Haji Pondok Gede, Sabtu (21/11/2015).

Selain A Hassan, Mohammad Natsir merupakan tokoh PERSIS yang juga selalu berkorespondensi dengan Soekarno, menyumbangkan ide cemerlang bagi bangsa ini seperti Mosi Integral sebagai solusi dari ancaman disintegrasi.

“Sejarah ini mengajarkan agar jajaran Persis saat ini melakukan dukungan kepada pemerintah sekaligus bersikap kritis bila pemerintah ada yang salah,” lanjut Wapres JK.

Wapres juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi dunia Islam yang tengah dilanda pertikaian. Untuk itulah Indonesia perlu terus memupuk toleransi dan hidup dalam damai, saling menghormati satu sama lain.

Sementara Ketua DPR Zulkifli Hasan yang juga hadir dan menyampaikan orasi pra-muktamar, menyampaikan agar umat Islam terus meningkatkan kualitas hidup, penguasaan iptek dan kemajuan. Menurutnya, umat Islam tidak selayaknya bertengkar karena hal-hal sepele yang akan berakibat terbengkalainya banyak urusan penting umat ini.

SS, SN, Freeport dan R – Memetakan Kepentingan dalam Diplomasi

Andi Hakim
Andi Hakim

Sudirman Said (SS) seperti pernah kita ulas memang masuk dalam ‘jebakan Batman’ dan menjawabnya dengan tindakan blunder. Sudirman yang sepertinya tengah berpikir bahwa posisi menterinya tidak lagi aman “berinisiatif” melaporkan transkrip pembicaraan Ketua Dewan Setya Novanto (SN). Yang lalu transkrip ini “seolah-olah bocor” ke publik dan menjadi perbincangan serius kalangan pengamat politik.

Sebagaimana ulasan terdahulu dari perspektif negosiasi, Sudirman memang melakukan blunder, yaitu keliru langkah yang menyebabkan dirinya semakin terpuruk dan terancam besar.

Di dalam buku-buku mengenai teknik diplomasi, negosiasi, maka ada bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu teknik konsultasi. Yaitu bahwa dalam sebuah pembicaraan penawaran-pengajuan kepentingan selalu berlaku sesi konsultasi. Di sesi ini diperjelas peta kelompok kepentingan, peta aktor, peta pendukung (supporter), peta lawan dan peta items yang dapat atau mustahil diubah dari masing-masing pihak.

Bila kita petakan terlebih dahulu kepentingan-kepentingan tadi maka, kita hanya mendapatkan dua pihak berhadapan dalam kasus ini, yaitu negosiasi antara Freeport dan Pemerintah. Mengapa pemerintah? Ini karena perusahaan besar sekelas Freeport sampai perusahaan tempe bacem pasti berhubungan dengan perizinan, dan itu ada di tangan pemerintahan negara bersangkutan.

Jadi: Aktor A (Freeport) versus Aktor B (Negara)

Negara ini mesti kelompok eksekutif (pemerintah), mengingat perizinan disahkan di sana. A. Sehingga bagaimana posisi SN yang adalah ketua/anggota legislatif mewakili aktor B (?) tidak lain dan tidak bukan mesti ada penunjukan dari Aktor B. Maka di sini SN adalah, seperti kita pernah ulas adalah mediator ditunjuk atau appointed mediator, dia tidak mungkin ke sana sebagai kapasitas pribadi, membawa misi pribadi, hasrat dan nafsu ambisi pribadi.

Oleh karena itu, SN tidak mungkin tidak sebagai orang yang ditunjuk harus melakukan KONSULTASI. Konsultasi di sini bentuknya adalah menghubungi orang-orang di lingkaran elit eksekutif, ya kita sebut saja orang Istana.

Sementara itu Sudirman Said, seperti disampaikan Luhut sama sekali tidak melakukan KONSULTASI dengan presiden atau dirinya ketika melaporkan rekaman kepada pihak legislatif. Di sini, kata kuncinya kembali ke soal otorisasi yang diwakilkan dengan prinsip KONSULTASI. SS tidak berkonsultasi dan karenanya ia salah!.

Tetapi apakah benar jika dia mengatakan bahwa alasannya maju ke legislatif untuk melaporkan transkrip adalah bagian dari revolusi mental, memberantas korupsi, dan membela hak rakyat atas sumber daya alam? Nah di sini dalam sebuah negosiasi, pendapat Sudirman tidak akan dianggap dan menjadi batal. Sebab pernyataan seorang Luhut yang adalah orang lingkaran inti istana sudah menjelaskan bahwa SS tidak berkonsultasi, dan dengan demikian ia tidak mewakili otoritas siapapun dalam pemerintahan.

Lalu atas kapasitas sebagai apakah ia melaporkan hasil transkrip? Jika sebagai menteri dia melakukan sub-ordinasi dari pimpinannya yaitu Presiden dengan tidak berkonsultasi.

Bahwa dalam transkrip itu ada seseorang berinisial R. siapakah R? Mengapa R mengatakan soal pembagian Saham, pembelian jet baru, dan lain-lain yang kemudian seolah-olah semua kata-kata itu adalah permintaan dari seorang SN. Lalu apakah R ini adalah mediator dari pihak Freeport? Saya yakin Freeport tidak akan membenarkan atau menyalahkan. Oleh karena itu maka negosiasi ini memang bukanlah ke arah mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak, tetapi tidak lebih dari sebuah jebakan-jebakan untuk mengalihkan arah negosiasi yang lebih penting.

Sangat mudah difahami, jika kehadiran SS dalam dagelan ini sama sekali blunder dirinya yang terjebak dalam skenarionya sendiri yang belum matang. Ia masuk ke dalam jebakan pihak A.

Pihak B (negara) dalam hal ini diwakili pemerintah, tentu tidak akan menerima false-flag dari pertemuan informal via pembicaraan SN dan seseorang berinisial R. Ini karena SN mesti sudah mengantongi otorisasi tetapi kenyataannya R bermain-main dengan strategi pengalihan items.

Ucapan Jokowi, Luhut, yang dengan tegas berkata bahwa Freeport diancam untuk ditutup adalah push (dorongan) baru, adalah sinyal bahwa mereka harus kembali maju ke meja perundingan dengan hal yang lebih serius dan skenario jebakan batmen ala R tidak boleh lagi terulang.

Kesimpulan

SN tidak bersalah, R adalah penjebak (dan kita perlu tahu siapakah dia?) dan SN mustahil hadir tanpa otoritasi dan konsultasi Istana. Sudirman harus dipecat, karena sok tahu mendefinisikan dirinya sebagai pembela SDA rakyat dan melupakan fungsinya sebagai orang yang harus berkonsultasi.

Dan Freeport memang harus ditekan lebih keras dan berhenti bermain-main dengan isu-isu seperti korupsi dan mungkin besok isu pemekaran papua jadi provinsi Australia. Persoalan apakah setelah dipaksa maju untuk negosaisi kontrak nantinya ada deal-deal baru Freeport dengan bajingan-bajingan baru, kita penonton memang cuma bisa menulis status saja.

Andi Hakim

Mediator Ditunjuk. Memahami Teori Permainan dalam Diplomasi

ANdi HakimSaya melihat bahwa laporan Sudirman Said (SS) di DPR yang mengatakan bahwa ada rekaman pembicaraan Setya Novanto terkait permintaannya akan saham Freeport yang mengatasnamakan bagian lain bagi Presiden dan Wakil Presiden adalah blunder dari Sudirman sendiri. Dalam negosiasi dikenal istilah Appointed Mediator yaitu orang atau organisasi yang ditunjuk sebagai mediator dalam urusan bisnis (perang, politik, maupun ekonomi) yang tidak tergantung pada apapun hasil pembicaraan kecuali dia mendapatkan reputasi baik. Reputasi baik inilah yang nantinya akan membuat diri atau organisasi yang dipimpinnya terpercaya dan memiliki reputasi bagus.

SN mustahil ada dalam posisi bernegosiasi kecuali ia adalah representatif dari kelompok kepentingan yang tengah berhadapan dengan Freeport. SN adalah appointed mediator yang kita maksud. Sayangnya SN melangkah keluar dari batasan peran dirinya, yang kemudian kelengahan ini dimanfaatkan lawan diplomasi.

Bocoran pembicaraan itu sebenarnya tidak memiliki nilai apapun kecuali obrolan informal ala warung kopi yang tentu saja tidak akan berimplikasi hukum apapun. Setya Novanto dengan mudah mengatakan bahwa yang demikian adalah bercanda saja. Tetapi sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kita mempertanyakan reasoning dari SS untuk membuka persoalan ini ke ruang publik. Artinya di sini kita menemukan bahwa pembukaan (disclosure) satu informasi ke wilayah publik pasti memiliki tujuan-tujuan strategis. Sehingga dengan sendirinya, pendekatan teoritis untuk menerangkan persoalan ini adalah teori permainan.

Permainan apa dan posisi apa yang diharapkan oleh seorang SS dengan membuka informasi yang sebenarnya sudah berkembang sebagai gosip di publik jauh-jauh hari?

Bila kita cermati maka rekaman tadi memang sengaja dibuat, atau direkam demi kepentingan untuk mengikat komitmen satu atau dua pihak. Hal seperti ini wajar dalam pembicaran bisnis apalagi bagi perusahaan sekelas Freeport. Freeport tentu menjadi pihak yang siap membuka diri terhadap tawaran-tawaran baru, sementara mereka juga punya item-item yang dijaganya betul.

Jika rekaman ini terbuka, maka ada hal yang sengaja dibuka untuk mengubah peta permainan. Permainan di sini melibatkan aktor-aktor yang sebenarnya adalah pihak yang masuk kategori dapat “ditawar” atau bagian yang dapat dinegosiasikan. Freeport bersedia membuka diri atas tekanan dari SN dengan syarat bahwa ada item-item milik mereka yang juga digolkan melalui jasa mediasi dari SN.

Pertanyaan kita di sini adalah, item-item apa yang hendak direnegosiasikan Freeport? Apa saja yang tetap dijaga Freeport? Begitu pula dengan pertanyaan item-item apa saja yang diinginkan SN?

Bila alasannya adalah meminta saham dan komitment pendanaan maka kita katakan bahwa ini tidak berimbang. SN tentu dalam sebuah negosiasi kita katakan bodoh sebagai mediator. Mengapa ia hanya meminta saham atau komitmen pendanaan atas sebuah proyek bagi dirinya sendiri? Ia sendiri bukan seorang pemain di sektor konstruksi maka ia tentulah mewakili sebuah kepentingan yang jauh lebih besar. Mustahil pula perusahaan sekelas Freeport mau menurunkan tawarannya kecuali lawan yang dihadapinya adalah pemain kuat dan menentukan. Sehingga keberadaan SN di sini jelas bukan pribadi dan ia juga bukan sekedar mewakili kepentingan kelompok yang kecil. Maka saya katakan bahwa SN pasti mewakili kepentingan yang lebih luas, dalam renegosiasi dengan pihak Freeport. Kepentingan luas ini biasa siapa saja, tetapi arahnya adalah kepentingan nasional, kepentingan negara.

SN dalam posisi yang bagus awalnya, yaitu sebagai appointed mediator, dari pihak-pihak yang sepertinya menginginkan Freeport membagi konsensi kerja kepada pemain-pemain domestik lebih besar lagi, mengingat selama ini Freeport memberikannya kepada pemain asing seperti Australia, Kanada, AS, dan China. Sayangnya ia tidak terlalu sabar untuk tidak ikut bermain. Hal yang dilakukan SN sebenarnya wajar dalam bisnis-bisnis internasional, dimana mediator berhak mendapatkan bagiannya. Tetapi di Indonesia kedudukannya dianggap calo, yaitu pekerjaan yang dibutuhkan konsumen sekaligus dibenci. Maka setelah terbukanya isu ini, boleh kita katakan Freeport terlepas dari tekanan dan dengan begitu mereka kembali memainkan kartu-kartu lama dalam negosiasinya.

Sementara Sudirman Said, dia sebenarnya bermain untuk siapa? Apakah benar ia ingin menegakkan moralitas dalam bisnis? Ataukah ia sebenarnya terjebak dalam pernainannya sendiri. Jika kenyataannya dengan terbukanya rekaman ini, Freeport adalah pihak yang paling diuntungkan dan bisnisnya berjalan normal seperti biasa dengan pemain lokal yang lebih banyak gigit jari. Lalu apa alasan SS kecuali dia memang blunder lagi.

Andi Hakim

Menelisik Pro-Kontra Surat Edaran Hate Speech

MBFDalam diskursus tentang Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 pada tanggal 08 Oktober 2015 yang berisi Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech menuai banyak opini publik. Sebagian menyatakan sepakat dan sebagian besar lainnya tidak sepakat. Seperti biasanya dalam perumusan kebijakan tentunya hal-hal yang menyebabkan pro dan kontra pasti akan terjadi. Maka perlu adanya pengkajian yang obyektif terkait tujuan dan kebutuhan kebijakan tersebut. Sebab dari beberapa pernyataan yang dilontarkan masih terkesan subyektif. Juga banyak indikasi yang menyudutkan bahwa di balik pemberlakuan surat edaran tersebut terdapat kepentingan golongan yang bermain. Karena dari waktu dan kondisi munculnya surat edaran tersebut hampir bertepatan dengan kasus pencemaran nama baik tokoh-tokoh tertentu bahkan sampai tataran pimpinan negara.

Tidak dapat dipungkiri kondisi negara yang semakin memprihatinkan yang ditandai oleh turunnya nilai Rupiah terhadap dollar, paket kebijakan yang dinilai tidak dapat mengentaskan permasalahan perekonomian, ekspor macet, investor asing banyak yang menarik diri, permasalahan kabut asap dan lain-lain. Menciptakan mosi tidak percaya rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Pada tahap inilah rakyat mulai menyuarakan kekecewaannya melalui sarana media sosial sampai berujung pada aksi demonstrasi. Selanjutnya yang menjadi sorotan dan juga salah satu faktor pendukung tercetusnya surat edaran tersebut adalah unsur-unsur provokasi, pencemaran nama baik serta penghinaan yang dinilai akan menimbulkan kebencian.

Di sisi lain penulis menilai bahwa wajar adanya ketika hal-hal seperti itu terjadi, karena itulah hakikat dari demokrasi. Masyarakat bebas dalam menyatakan aspirasinya. Terkait permasalahan menebarkan kebencian, kata-kata yang dinilai tidak ada unsur penghinaannya pun dapat menyebabkan kebencian terhadap “siapapun” atau “apapun” yang menjadi objek pembicaraan. Begitu pula kata-kata yang mengandung unsur provokasi dan pencemaran nama baik tidak melulu tanpa etika. Kata-kata yang mengandung etika pun dapat mencemarkan nama baik bahkan menghina. Lantas apa sebenarnya agenda di balik tercetusnya surat edaran tersebut? Banyak opini skeptis yang menyatakan bahwa pemimpin negara saat ini tidak tahan akan kritikan. Teringat bagaimana sosok Soe Hok Gie dengan lantang dan berani menyatakan “guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah”. Apalagi mereka yang duduk dalam tangkup kekuasaan negara ini seharusnya dapat berperan sebagai representasi dari jutaan penduduknya untuk mengatur negara ini.

Berkaca dari sejarah pemerintahan Indonesia, kebijakan ini juga dinilai menjerumuskan Indonesia ke masa seperti Orde Baru. Karena pada masa itu pers bisa dikatakan mengalami disfungsional. Pada masa itu pers hanya dijadikan sebagai wahana bermain para penguasa. Keberadaan departemen penerangan digunakan untuk mengawasi secara ketat aktivitas pers. Hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi kebocoran informasi yang ada pada tataran elit politik agar tidak sampai kepada rakyat, sekaligus membuktikan betapa khawatirnya Soeharto dan kroni-kroninya pada waktu itu terhadap suara rakyat yang dapat menciptakan propaganda untuk menggulingkan rezim pemerintahannya yang sangat otoriter.

Dinamika semasa Orde Baru itulah yang kemudian dirasa oleh banyak kalangan aktivis mahasiswa, tokoh masyarakat bahkan sampai tataran elit negara bahwa KAPOLRI harus mencabut Surat Edaran tentang hate speech sebab sudah terlalu jauh mencederai asas demokrasi yang dianut oleh negara. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa surat edaran tersebut adalah langkah awal pemerintah untuk memulai kembali rezim otoriter yang pernah diberlakukan di negara ini. Artinya pemerintah pada periode kali ini dinilai tidak dapat belajar dari pengalaman perjalanan negara. Juga KAPOLRI dinilai kurang matang dalam perumusan surat edaran tersebut. Sebab risiko yang akan dihadapi akan melibatkan banyak pihak. Belum lagi di kalangan masyarakat nantinya akan terjadi perpecahan, karena semakin maraknya pengguna media sosial yang tak dapat dikontrol dalam penggunaannya. Dari sisi penegak hukumnya sendiri pun dinilai belum paham terkait isi dari Surat Edaran tersebut, maka penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi. Kekhawatiran berikutnya justru penerapan surat edaran tersebut yang dapat memicu terjadinya konflik antar golongan karena bisa saja isi dari surat edaran tersebut yang kemudian dijadikan senjata untuk saling menjatuhkan dan demi eksistensi antar golongan.

Sebagai penegak hukum seharusnya KAPOLRI dapat lebih bijak dalam memilah kebijakan mana yang harus dikeluarkan. Karena kalau dilihat, surat edaran yang dikeluarkan oleh KAPOLRI terkait Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech bermaksud membantu program Presiden dalam merealisasikan ”Revolusi Mental”. Akan tetapi dikeluarkannya SE/06/X/2015 oleh KAPOLRI realisasinya kurang tepat. Seharusnya pemerintah dapat merealisasikan maksud dari surat edaran tersebut dengan program pencerdasan yang dilaksanakan oleh KEMENDIKBUD berupa sosialisasi yang bersifat proaktif terhadap masyarakat.

Mohammad Bakhrul Fikri Suraya
HMI MPO Komisariat FE UII Yogyakarta

Kongres ke-30 HMI MPO Lahirkan Gagasan Untuk Umat dan Bangsa

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) baru saja menyelenggarakan Kongres Ke XXX. Kongres ini dilaksanakan pada 12 – 19 November 2015 di Kabupaten Tangerang, Banten.

Hasil kongres ini menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar HMI MPO 2013-2015, menghasilkan sejumlah rekomendasi dan program kerja, serta menghasilkan Ketua Umum PB HMI MPO yang baru (periode 2015-2017) Muhammad Fauzi. Pembahasan demi pembahasan dalam kongres berlangsung alot namun tetap dalam suasana kekeluargaan.

Sebagai Ketua Umum terpilih Muhammad Fauzi berharap kepada seluruh kader HMI MPO se-Indonesia tetap solid dalam satu barisan untuk mengawal hasil kongres. Forum kongres selain menjadi memilih pemimpin dua tahun kedepan juga sebagai ajang konsolidasi nasional bagi seluruh cabang HMI MPO se-Indonesia.

“Ada tiga poin penting yang akan didorong oleh HMI MPO ke depan. Pertama, mendorong kedaulatan nusantara, kedua, menjadikan HMI sebagai pusat keunggulan bangsa, ketiga, mendukung tumbuhnya Islam yang ramah, toleran, dan terbuka,” ujar Muhammad Fauzi.

Muhammad Fauzi yang juga merupakan mahasiswa program pasca sarjana ilmu politik Universitas Indonesia menjelaskan terkait tiga poin tersebut.

Pertama, kedaulatan dianggap sangat urgen, kedaulatan merupakan syarat utama kemandirian bangsa, kedaulatan akan didorong pada aspek ekonomi, politik, dan budaya. Pada aspek ekonomi kedaulatan diwujudkan dengan mendorong penguatan ekonomi dalam negeri, khususnya ekonomi mikro. Pada aspek politik, bentuknya adalah mendorong kebijakan politik pro-rakyat, bukan malah menguntungkan segelintir elit, mendorong pemerintah agar keluar dari tekanan politik negara adidaya, dalam dimensi budaya, menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai ciri khas budaya Indonesia, di sisi lain, mendorong seluruh elemen masyarakat untuk meredam agresifitas budaya global yang berpotensi mengikis budaya lokal kita.

Kedua, menjadikan HMI sebagai pusat keunggulan bangsa, hal tersebut sangat rasional dan realistis, HMI punya modal besar untuk mewujudkan hal tersebut. Modal tersebut berasal dari para kader HMI Se Indonesia, keragaman latar belakang akademik, penguasaan wacana keilmuan dan gerakan, merupakan jaminan guna mewujudkan agenda besar ini, hal tersebut semakin diperkuat dengan pengalaman lapangan yang didapatkan dalam organisasi, jadi formulasinya adalah, kader HMI mapan secara akademik, menguasai wacana keilmuan dan gerakan serta memiliki pengalaman lapangan yang layak.

Ketiga, mendukung tumbuhnya Islam yang ramah, toleran, dan terbuka, hal ini dianggap penting mengingat Indonesia adalah negara multi kultural, yang menghargai keberagaman, perlu mendudukkan Islam dan Negara dalam kerangka saling melengkapi. Hal ini juga sebagai manifestasi dari Islam rahmatan lilalamin. Pada posisi ini Islam tidak dijadikan sebagai hamba keberagaman, tetapi Islam menjadi pengarah keberagaman, hasilnya adalah keberagaman yang mampu dipertanggungjawabkan, Islam terbuka merupakan nafas penyebaran Islam di Nusantara.

Dedy Ermansyah

HMI MPO Harus Kembangkan Tantangan dan Leading dalam Isu

HMINEWS.COM – Suharsono, mantan pengurus PB HMI di masa awal berdirinya MPO, menyatakan bahwa komitmen ideologi-lah yang menyatukan mereka para aktivis HMI MPO dahulu. Sedangkan kini, berasas Islam ataupun tidak, hampir tiak ada bedanya.

“Waktu awal MPO kita itu sangat sederhana, dari segi jumlah maupun dari segi sumberdaya yang ada. Cuma waktu itu satu-satunya yang menyatukan kita itu komitmen. Komitmen ideologi, atau Islam. Kita waktu itu memiliki perasaan yang sama terhadap rezim Orde Baru. Tingkat risiko orang yang berada di HMI MPO waktu itu serius sekali. Sementara zaman sekarang bisa dikatakan berasas islam atau tidak berasas Islam sama saja,” kata Kanda Suharsono kepada HMINEWS usai pembukaan Kongres di Hotel Yasmin Tangerang, Jum’at (13/11/2015) malam.

Menurutnya, perkembangan HMI MPO ini sekarang semakin ‘meriah,’ sedangkan yang kelihatannya agak berat adalah godaan pragmatisme. Karena tantangan yang sifatnya ideologis itu seakan telah pudar.

Ia juga menyatakan, tantangan ideologi ini tidak mungkin bisa dikembangkan jika jajaran yang ada di HMI tidak memadai dalam memahami epistemologi. Untuk itu, ia berharap agar kedepan para penggerak organisasi ini tidak melihat organisasi secara pragmatis seperti menjadikannya tangga karir.

“Harapan kita itu kalau bisa HMI kedepan itu jangan sekedar melihat organisasi secara pragmatis karir sebagainya itu, kalau bisa leading dalam perkembangan isu. Mentransmisikan ideologi. Dan itu tantangan yang sangat berat. Kalau orang leading secara ideologi biasanya mempunyai integritas moral. Problemnya orang sekarang ini sudah terperangkap dalam jebakan-jebakan materialistis,” paparnya lebih jauh.

Di bawah tekanan rezim Orba dahulu, HMI MPO bisa mengembangkan training-training besar, menggodok isu-isu besar, dan berpikir mandiri serta bertarung pemikiran dengan pihak lain. Pemikiran itu HMI yang kembangkan, sedangkan intra kampus menyerap atau mengikutinya.

Hal itu terjadi disebabkan “Karena banyak yang saya kader itu membawa isu itu ke dalam kampus. Sekarang HMI kelihatannya isu dari luar dimasukkan kedalam. Mengekor,” kritiknya.

Sikap mengekor itulah yang menurutnya membuat sebuah gerakan tidak bisa disebut sebagai gerakan Islam, padahal yang terjadi harusnya sebaliknya.

Penataran KOHATI Nasional

HMINEWS.Com – KOHATI merupakan wadah yang penting untuk menampung segala aspirasi kader HMI-Wati, serta wadah untuk saling membina, baik membina diri sendiri maupun kader akhwat yang lain agar menjadi sosok mar’atussholehah. Oleh karena itu, untuk generasi perempun yang lebih baik, Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Anggota (PPA) KORPS HMI-WATI Cabang Yogyakarta akan mengadakan penataran KOHATI Nasional pada tanggal 20-22 November 2015, dengan mengusung tema, “Penguatan Basis Keilmuan KOHATI Guna Terwujudnya Kemandirian Mar’atussholehah Yang Diridhoi Allah SWT”.

Tema ini diusung untuk memahamkan kader akhwat akan peranan perempuan dalam kehidupan serta memberikan pemahaman akan pentingnya ilmu, sebagai kebutuhan setiap manusia, dan merupakan hak setiap manusia untuk mengecapnya. Adapun persyaratan sebagai berikut:

1. Mendaftar melalui SMS dengan format NAMA(spasi)CABANG(Spasi)TAHUN MENGIKUTI LK(spasi)ALAMAT E-MAIL
Contoh : SITI LISTIA CABANG YOGYAKARTA 2012 sitilistia@yahoo.com
paling lambat pendaftaran sampai dengan tanggal 17 November 2015, kirimkan sesuai format dalam SMS ke nomor 08977793230
2. Membuat Makalah dengan tema,”Peran Pendidikan Sebagai Penunjang Eksistensi Kaum Perempuan.”

Persyaratan Makalah :
a) Minimal 7 halaman kertas A4, Margin 3 (top, left, right and bottom),
Font Style : Times New Roman 12 pt, dengan spasi 1.5
b) Sistematika penulisan makalah terdiri atas : Pendahuluan, Pembahasan, Penutup. Kirimkan ke alamat e-mail : kohatijogja.mpo@gmail.com.
Di kumpulkan paling lambat pada tanggal 19 November 2015, pukul 22.00 WIB.
c) Untuk HMI Cabang di luar HMI Cabang Yogyakarta diwajibkan untuk membawa:
d) Sebuah buku tentang perempuan.
e) Fotokopi sertifikat LK 1
f) Kartu Tanda Anggota (KTA), atau surat rekomendasi dari HMI Cabang masing-masing dan pas photo sebanyak 2 lembar ukuran 2×4

g) Fee per peserta @Rp. 40.000
h) Tempat Pelaksanaan di Padepokan Piyungan

Mari ikuti Penataran KOHATI Nasional, untuk generasi perempun yang lebih baik. JAYALAH KOHATI! YAKUSA!

kohatinmkohatinm

HMI Harus Kembali Pada Gerakan Intelektual

HMINEWS.Com – Mantan Ketua Umum PB HMI MPO Masyhudi Muqarrabin berpesan agar HMI MPO yang tengah berkongres di Tangerang itu tetap menjaga independensi tradisi intelektualnya.

“Saya berharap bahwa keputusan-keputusan kongres itu betul-betul independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan alumni terutama yang membantu pelaksanaan kongres,” ujar Masyhudi Muqarrabin kepada HMINEWS usai acara pembukaan Kongres ke-30 di Hotel Yasmin, Jum’at (13/11/2015) malam.

Ia menjelaskan, HMI MPO dan HMI itu sendiri di masa awalnya dibangun dengan heroisme dan semangat revolusioner untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya jangan sampai HMI bergeser idealismenya karena politik akomodatif.

Yang kedua,  lanjutnya, persoalannya pada kapasitas intelektual HMI secara institusional maupun individu-individu kadernya. Ia mengaku para pembangun awal HMI MPO adalah untuk menjadikan HMI sebagai institusi di mana karakter intelektual  betul-betul unggul dan bisa distinguish, berbeda karena kualitasnya.

“Awal-awal pemikiran HMI MPO dianggap punya framework tersendiri ke arah Islam, kemudian diturunkan ke arah konteks keilmuan dan dalam konteks sosial, sehingga wacana-wacara epistemologi Islam, islamisasi ilmu, itu menjadi bagian penting dari kegiatan-kegiatan kita,” urainya lagi.

Namun menurutnya, pasca reformasi, ia melihat ada sejumlah pergeseran, yaitu dari intelektualisme menjadi lebih berorientasi action. Ia menilai bahwa pilihan action tersebut sudah lebih memiliki muatan politik yang lebih tinggi, meskipun politik tidak diartikan condong ataupun akomodatif terhadap kekuasaan.

“Itu berbeda. Tapi itu mengurangi porsi pemikiran HMI,” tandasnya.

Dunia Berharap pada Indonesia

Pemikiran yang distinguish tersebut terjadi ketika dipakai banyak orang  dan diterapkan dimana-mana meski tidak harus diakui secara formal. Untuk itulah dalam berbagai training HMI ia selalu menyerukan untuk kembali kepada gerakan intelektual. Sebab jika semua berpikir praktis dan pragmatis, bangsa ini tidak memiliki masa depan, tidak memiliki karakter yang benar, padahal bangsa ini diharapkan menjadi pelopor kebangkitan dunia.

“Itu sudah mendapat pengakuan banyak orang (dunia), tetapi jika tidak kita buktikan, kita membuat banyak orang kecewa. Yang punya kapasitas membuktikan itu sebetulnya HMI,” ujarnya optimis.

Menurutnya di HMI jika tradisi intelektual HMI tidak kembali diperkuat dengan berbagai cara termasuk dengan frekuensi diskusi, pengembangan pemikiran dalam bentuk yang lain, maka kedepan harapan bangsa ini jadi tidak menentu.

“Maka kita kembali kepada gerakan intelektual. Apalagi jika kita bicara tentang islamisasi, saintifikasi Islam atau islamisasi ilmu, maka itu mengharuskan kita melakukan inovasi kegiatan-kegiatan HMI, apalagi tuuntutan-tuntutan dalam perkuliahan yang semakin ketat itu mengharuskan kader-kader itu dihadapkan pada dua pilihan, pilih kuliah apa pilih ber-HMI. Maka satu-satunya jalan ya kuliah sambil ber-HMI diintegrasikan,” jelasnya lagi.

Dari itu maka pengembangan disiplin ilmu atau keislaman itu adalah bagaiman nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islam itu dipahami dalam konteks ilmiah bukan dogmatis seperti selama ini.