Kongres XXX HMI MPO Dibuka di Hotel Yasmin Tangerang

kongres 30HMINEWS.Com – Kongres XXX HMI MPO diadakan di Hotel Yasmin, Kabupaten Tangerang. Dihadiri perwakilan kader-kader HMI MPO se-Indonesia yang terdiri dari utusan dan peninjau maupun yang khusus hadir pada pembukaan kongres saja. Dihadiri pula oleh alumni-alumni dari berbagai kota, utamanya yang berdomisili di Jabodetabek.

Acara dimulai dengan pembacaan Al Qur’an, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himne HMI dan Mars Hijau Hitam. Disusul dengan sambutan-sambutan; Ketua Panitia Kongres, Ketua PB HMI MPO dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang sekaligus membuka acara tersebut secara resmi dengan pemukulan bedug.

Persidangan-persidangan dan musyawaran dalam kongres itu sendiri dilangsungkan di Pusdiklat Kabupaten Tangerang hingga 17November 2018.

Seminar Pra Kongres XXX HMI MPO

HMINEWS.Com – Seminar Pra-Kongres  XXX HMI MPO digelar di Gedung KNPI Kota Tangerang, Kamis (12/11/2015) siang. Menghadirkan tiga pembicara, Dr Aji Dedi Mulawarman (penulis buku Jang Oetama, Jejak Perjuangan HOS Tjokroaminoto), Dr Abdullah Hehamahua (mantan Ketua Umum PB HMI) serta Dr Isran Noor (Mantan Ketua APKASI, penggerak kemaritiman di Indonesia).

Seminar KAHMI dan UNY Rekomendasikan Lafran Pane Jadi Pahlawan Nasional

HMINEWS.Com – Seminar Nasional Lafran Pane hasil kerjasama KAHMI Nasional dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada hari Rabu (11/11/2015) di Yogyakarta melahirkan rekomendasi untuk mengusung Lafran Pane (pendiri HMI) sebagai Pahlawan Nasional. Berikut isi deklarasi dan rekomendasi tersebut.

MENIMBANG:

1. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pejuangnya yang telah memberikan jiwa, raga, dan pemikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

2. Bahwa sejak usia relatif muda Lafran Pane telah merumuskan dan berjuang tanpa henti untuk mewujudkan cita-cita perjuangannya mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

3. Dengan kredo perjuangannya itu, Lafran Pane telah berhasil membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan intelektual Muslim.

4. Bahwa kredo perjuangan Lafran Pane itu adalah sebuah gagasan atau pemikiran besar yang menunjang pembangunan bangsa dan negara, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, dan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

5. Bahwa Lafran Pane telah melakukan pengabdian dan perjuangan secara konsisten yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melampaui tugas yang diembannya.

MEMPERHATIKAN:
Pendapat yang berkembang dalam forum seminar, baik yang disampaikan oleh narasumber maupun oleh para peserta.

MENGINGAT:
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; khususnya Pasal 25 dan Pasal 26 mengenai syarat umum dan syarat khusus untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

MENYIMPULKAN DAN MEREKOMENDASIKAN:
1. Agar segenap komponen bangsa meneladani jiwa kepahlawanan, cita-cita, dan semangat perjuangan Lafran Pane sebagai seorang idealis yang telah menyatukan secara utuh di dalam dirinya identitasnya sebagai Muslim dan jatidirinya sebagai warga negara Indonesia.

2. Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, Lafran Pane pantas dikukuhkan oleh negara sebagai Pahlawan Nasional.

Yogyakarta, 11 November 2015

Majelis Nasional KAHMI, Ir. Subandrio
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A

Harapan Mahfud MD pada Dua HMI yang Berkongres

HMINEWS.Com – Ketua Presidium KAHMI Mahfud MD menyatakan tema kongres ke-30 HMI MPO di Tangerang sesuai kondisi bangsa. Sebagaimana diketahui, HMI MPO mengangkat tema kemandirian bangsa, sama dengan tema milad KAHMI sebelumnya, meskipun antara PB HMI MPO dengan KAHMI Nasional tidak pernah ada pembicaraan mengenai tema ini.

“Kongres anda ini tepat sekali, kembali kepada semangat menjaga kedaulatan, karena negara ini terancam,” ujar Mahfud MD saat menerima kunjungan PB HMI MPO di kediamannya di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Ancaman kedaulatan tersebut datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Ancaman luar datang dari negara lain yang tidak menghormati kedaulatan kita, dan yang menginginkan kekayaan negeri ini jatuh ke tangan mereka. Sedangkan ancaman dari dalam adalah orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan untuk diri dan kelompoknya saja.

“Kami mengucapkan selamat kongres mudah-mudahan bisa meningkatkan hikmah untuk keberhasilan bangsa dan negara karena HMI lahir dulu karena ingin menjaga bangsa dan negara ini sebagai bangsa yang berdaulat. Berdaulat itu artinya ke luar dihargai eksistensinya, ke dalam bisa menaklukkan orang-orang yang destruktif terhadap kehidupan bernegara,” lanjut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Belakangan diketahui juga HMI ‘Dipo’ yang akan berkongres ke-29 di Pekanbaru, sama-sama mengangkat tema kemandirian bangsa. Mahfud menyampaikan  harapan untuk kedua HMI yang berkongres di bulan yang sama ini.

“Kalau boleh saya mengimbau dari Kongres ini (HMI MPO) dan Kongres Riau (HMI ‘Dipo’-red) itu timbul kembali benih-benih penyatuan. Harus kita akui organisasi mahasiswa di Indonesia yang paling sukses mencetak pemimpin politik dan pemimpin intelektual itu ndak bisa dibantah, HMI. Nah ini kalau kita galang lagi menyatukan organisasi dengan visi yang sama saya kira bisa dilakukan untuk masa depan bangsa,” harapnya.

Ia juga berharap HMI tetap mempertahankan jatidirinya, mengedepankan sisi inovasi dan intelektualitas serta pengabdian untuk kebaikan umat dan bangsa.

PB HMI Berkunjung Ke Redaksi Republika

HMINEWS.Com – Jelang kongres ke-30, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) berkunjung ke kantor redaksi Republika di Warung Buncit – Pasar Minggu – Jakarta Selatan. Rombongan PB HMI terdiri dari Ketua Umum Puji Hartoyo, Sekjen Abdul Malik Raharusun, bersama tim pekerja Kongres, disaambut Pemred Nasihin Masha, Waredpel Subroto beserta sejumlah asred dan wartawan.

Subroto menyatakan, antara media massa Islam dan gerakan atau ormas Islam haruslah selaras, seiring seperjuangan, tidak semestinya jalan sendiri-sendiri.

“Sebab pada dasarnya kita bergerak menuju ke arah yang sama,” ujar Wakil Redaktur Pelaksana Republika, Subroto, Rabu (11/11/2015).

Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo, mengungkapkan kunjungannya itu adalah dalam rangka bersinergi dengan media massa Republika, yang diketahui selama ini sudah menjadi corong aspirasi bagi umat Islam.

Puji juga menyampaikan sejumlah program kerja yang telah dan sedang dijalankan PB HMI, serta menjawab pertanyaan wartawan Republika berkenaan dengan sejumlah isu nasional seperti Kabinet Jokowi-JK hingga persidangan HAM di Den Haag Belanda yang hendak menggugat pemerintah Indonesia atas apa yang terjadi di masa lalu, yaitu pembersihan golongan PKI, pasca gagalnya pemberontakan G30S/ PKI atau Gerakan Satu Oktober (Gestok).

Dalam kesempatan ini hadir juga sejarawan Jakarta, Alwi Sahab yang sengaja datang untuk menemui rombongan HMI, guna menceritakan sejumlah pengalamannya bersentuhan dengan HMI di masa mudanya.

Alwi Shahab: Masid-masjid di Menteng Karya HMI

HMINEWS.Com – Wartawan senior Alwi Sahab menyambut kunjungan Pengurus Besar HMI MPO di kantor redaksi Republika, Rabu (11/11/2015). Langkahnya yang tertatih tak menghalangi semangatnya untuk berbagi pengalaman kepada generasi muda, khususnya kader HMI.

Begitu masuk ruang redaksi, personel PB HMI menyambut dan memapahnya ke tempat duduk. “Saya sengaja datang karena mendengar ada kunjungan HMI,’ ujar pria sepuh yang mengawali karirnya sebagai wartawan saat usianya mendekati 20.

Alwi Sahab mengaku, kenangan dengan HMI yang paling membekas baginya adalah saat terjadi upaya pengganyangan HMI oleh PKI, yang dipimpin langsung oleh Ketua CC PKI, DN Aidit, yang terkenal dengan ungkapannya kepada kader CGMI atau PKI, ‘Jika tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik kalian pakai sarung saja!.”

“Saya ingat betul bagaimana bersemangatnya Aidit Waktu itu di hadapan Bung Karno untuk mengganyang HMI,” tambahnya.

Ia pun menceritakan bagaimana militannya kader-kader HMI menghadapi ancaman PKI yang begitu gencar waktu itu. Bahkan setelah terbunuhnya sejumlaah jenderal Angkatan Darat, HMI makin memantapkan sikap untuk membubarkan PKI. Dalam rangka ini banyak kader HMI memenuhi sekretariat PB di Jalan Diponegoro dan sekitarnya. Namun mereka kesulitan melaksanakan shalat sehari-harinya. Oleh karena itu HMI meminta pihak terkait agar gedung yang sekarang menjadi kantor BAPPENAS itu dijadikan masjid, akan tetapi ditolak.

Kemudian Istri Almarhum Jenderal Achmad Yani, Amelia, mempersikakan kader-kader HMI shalat di rumahnya di Jalan Latuharhary.

“Kalian harus ingat, di kawasan elit Menteng itu dulunya belum ada masjid, karena Belanda membangun kawasan itu sekaligus untuk program Kristenisasi. HMI lah yang berjasa atas adanya masjid-masjid di Menteng, seperti Masid Cut Mutia, Masjid Cut Nyak Dien, dan Masjid Sunda Kelapa,” ungkapnya.

Alwi yang hingga kini masih produktif menulis itu tak ragu menyebutnya sebagai masjid-masjid karya HMI.

Antara Pemberantasan Korupsi dan Penyerapan Anggaran

Pada salah satu pertemuan tingkat pimpinan negara ini, diungkap beberapa data dan fakta bahwa tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sedang menghadapi ujian berat.

Hingga akhir bulan agustus 2015, serapan belanja modal dalam APBN baru berada pada kisaran 20 %. Bulan September 2015 berada pada kisaran 55 %.

Hingga bulan Mei 2015, dana APBD seIndonesia mengendap pada kas daerah yang umumnya berada pada bank Pembangunan Daerah sebanyak 256 trilyun. Dan pada bulan Agustus 2015 dana tersebut membengkak menjadi 273 trilyun.

Baik secara nasional maupun lokal daerah, dana tersebut apabila dibelanjakan akan sangat membantu perputaran ekonomi, apalagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sekarang ini.

Ada beberapa faktor penyebab lambatnya penyerapan anggaran APBN/APBD. Faktor dominan adalah adanya ketakutan luar biasa dari pejabat pusat dan daerah. Pada umumnya akibat terlalu seringnya gonta ganti peraturan sehingga untuk mengikuti perkembangan peraturan dan mempelajari peraturan baru serta kekhawatiran akan melakukan kesalahan menyebabkan para pejabat birokrasi dan pengelola proyek (pimpro dan panitia lelang) menjadi sangat lamban dalam melaksanakan program dan kegiatan pada lingkup tugasnya. Kesalahan memahami dan menerapkan peraturan sering kali berujung pada permasalahan hukum atau dengan kata lain kriminalisasi hukum administrasi negara. Namun bagaimanapun juga roda birokrasi harus terus berputar. Para pejabat birokrasi dan pengelola proyek harus tetap menjalankan tugasnya. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini banyak terjadi ketidaksempurnaan pekerjaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksempurnaan pekerjaan baik itu faktor intern maupun faktor ekstern.

Dalam pelaksanaan tender proyek misalnya tidak sedikit peserta tender yang kalah selalu berusaha membuat pengaduan. Minimal niatnya untuk membuat repot panitia tender. Akibat terlalu mudahnya membuat pengaduan ditambah tidak adanya sangsi terhadap pengaduan yang asal-asalan membuat panitia lelang sangat direpotkan oleh pengaduan dari pihak yang kalah. Dan tidak sedikit yang menjadi korban. Padahal pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 117 ayat (2) menyatakan bahwa pengaduan tender disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP) disertai bukti-bukti kuat.

Dalam pelaksanaan kontrak misalnya tidak sedikit kualitas proyek yang di bawah standar. Salah satu faktor adalah rendahnya pemahaman dan pengalaman para pengelola proyek tentang manajemen proyek. Faktor lain adalah tidak sedikit perusahaan yang memang nakal dan ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan dan tanpa mempertimbangkan pimpro akan menjadi korban. Di sini diperlukan standarisasi baik di ringkat pengelola proyek maupun di tingkat perusahaan. Apabila pada suatu instansi tidak memiliki PNS yang kompeten untuk menjadi pimpro maka agar diwajibkan meminjam PNS dari instansi lain untuk menjadi pimpro. Demikian juga secara berkala perusahaan harus menjalani audit terutama audit SDM. Karena sering kali SDM sebuah perusahaan berubah-ubah padahal pada saat pelaksanaan tender dan pelaksanaan kontrak antara administrasi dan kenyataan seharusnya tidak ada perbedaan.

Dalam beberapa forum resmi saya sudah sering mengusulkan agar mekanisme pengaduan ini diseragamkan antar instansi negara. Dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur bahwa masyarakat boleh menyampaikan pengaduan ke aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat) disertai bukti-bukti yang kuat. Praktek yang sering terjadi adalah pengaduan jarang memiliki bukti kuat dan pada umumnya hanya sekedar pokoknya mengadu dengan tuduhan tanpa bukti permulaan sama sekali. Tidak sedikit pengaduan berbentuk sangat umum dan luas yang mengakibatkan instansi pemerintah yang diadukan kewalahan menjelaskan pertanyaan yang sangat luas jangkauannya. Untuk mengatasi hal ini maka perlu diatur mekanisme pengaduan dan saringan yang sistemik sehingga pengaduan tidak membuat repot pejabat birokrasi dan pengelola proyek. Saya sendiri mengusulkan agar pengaduan diatur sedemikian rupa sehingga apabila pengaduan terbukti tidak benar maka ada sangsi yang jelas terhadap pengadu. Bagaimanapun juga pengaduan yang asal-asalan akan memperlambat proses pembangunan negara dan memperlambat penyerapan anggaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Di samping itu harus ada pemisahan yang jelas terhadap jenis-jenis pengaduan. Secara garis besar pengaduan terbagi dalam tiga kategori. Kategori pertama pengaduan administratif. Kategori kedua pengaduan perdata. Kategori ketiga pengaduan pidana. Dalam sebuah kesalahan tentu mengandung ketiga unsur kesalahan tersebut namun harus dilihat aspek mana yang dominan, aspek administrasikah ? aspek perdatakah ? aspek pidanakah ? Dari ketiga kategori tersebut juga harus dilakukan pemisahan yang tegas tugas dan fungsi Inspektorat (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah), BPKP, BPK, PTUN dan lembaga penegak hukum. Apabila unsur kesalahan administrasi dan teknis maka penegak hukum seharusnya menyerahkan penanganannya kepada Inspektorat. Sedangkan apabila unsur kesalahannya bersifat perdata agar menyerahkan penanganannya kepada PTUN atau Arbitrase.

Hal di atas harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai terjadi langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran justru membuat birokrasi merasa kebal hukum dan semakin leluasa membuat kesalahan. Maka sangsi administrasi, teknis dan sangsi perdata harus konsisten dilaksanakan.

Di sisi lain, perlu kiranya pertemuan antar instansi nrgara (birokrasi, lembaga audit, lembaga penegak hukum) yang baru-baru ini dilaksanakan untuk melakukan follow up dalam bentuk melahirkan peraturan baru serta merevisi beberapa peraturan yang sudah ada. Apabila berbentuk UU maka perlu dilahirkan PERPU sambil menunggu revisi UU yang baru. Penindakan korupsi harus memprioritaskan sasaran utama pada dalang korupsi dan invisible hand, bukan kepada petugas administrasi yang sering menjadi korban keadaan.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah percepatan penciptaan lapangan kerja baru agar pihak-pihak yang selama ini menjadikan kesalahan-kesalahan birokrasi sebagai alat untuk memeras birokrasi bisa mencari lapangan kerja baru yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang seperti ini apabila tidak mau dibina agar dilakukan penindakan tegas dengan tuduhan menghambat pembangunan.

Rahmad Daulay

Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia Perlu Percepatan

HMINEWS.Com – Saat ini ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dalam wacana akademis di Indonesia. Akan tetapi urgensinya sangat diperlukan untuk menunjang percepatan pengembangan ekonomi syariah yang sudah diimplementasikan di Indonesia.

Sapto Waluyo, Direktur Center for Indonesian Reform (CIR) sebagai salah satu pembicara dalam seminar Ekonomi Politik Islam di Perbanas, Rabu (11/11/2015), menyatakan diperlukan pendekatan yang lebih luas dan signifikan agar perkembangan perbankan syariah yang stagnan dapat ditingkatkan.

“Perbankan syariah yang merupakan bagian penting dari ekonomi syariah tersendat karena kurang ditopang oleh sentuhan politik di tingkat kekuasaan,” kata Sapto Waluyo.

Sementara Farouk Abdullah Alwyni, Chairman CISFED, dapat memahami mengapa perkembangan ekonomi syariah melambat, hal itu akibat perbankan syariah memang muncul secara bottom up dari masyarakat sendiri. Perkembangan perbankan syariah tidak tepat diperbandingkan dengan perkembangan perbankan syariah di Negara seperti Malaysia, karena Negara tersebut tumbuh secara top down. Untuk hal itu, ia setuju bila saat ini tidak ada salahnya jika pemerintah lebih mendorong lagi agar pertumbuhan perbankan syariah terjadi secara optimal.

“Di sinilah diperlukan sentuhan ekonomi politik Islam dalam menyusun kebijakan agar perkembangan ekonomi lebih maksimal lagi,” kata Alwyni.

Dia juga memaparkan alasan pentingnya ekonomi politik Islam. Menurut dia, di suatu negara yang penduduknya menganut keyakinan Islam adalah wajar jika keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut itu dapat terartikulasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perekonomian.

Sementara Jurhum Lantong, aktivis politik dan juga seorang pengusaha meyakini bahwa ekonomi politik Islam memang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah yang kompleks melingkupi Indonesia sekarang. Ekonomi politik Islam menurutnya bukanlah berpretensi politis, tetapi lebih karena keperluan adanya suatu ekonomi politik yang etis.

“Saat ini Indonesia kekurangan sentuhan politik dan ekonomi yang etis. Berbeda dengan masa lalu saat tokoh-tokoh terkemuka masih memegang kuat alasan etis dalam tindakan politiknya,” kata Jurhum.

Jurhum mencontohkan betapa tokoh seperti Muhammad Natsir, Perdana Menteri di era Soekarno, jika ia mau memiliki rumah di kawasan Menteng Jakarta Pusat, hal itu bisa saja ia peroleh. Tetapi hal ini tidak dilakukan  karena alasan etis Islam.

Seminar yang digelar atas kerjasama CISFED, Perbanas Institute dan Penerbit Raja Grafindo mendapatkan sambutan yang antusias dari para peserta. Penerbit Raja Grafindo sendiri memberikan buku gratis kepada para peserta sebagai sumbangsih terlaksananya acara seminar yang baru pertama kali digelar di Indonesia dengan tema Ekonomi Politik Islam.

Bekasi: Islamic Center KH Noer Alie Diresmikan

HMINEWS.Com – Islamic Center pertama di Indonesia, yaitu Islamic Center Bekasi, kini berubah menjadi Islamic Center KH Noer Alie, mengambil nama Pahlawan Nasional asal Bekasi. Perubahan nama itu seiring dengan selesainya pembangunan gedung baru Islamic Center, yang diresmikan pada Rabu (11/11/2015).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan Prasasti oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi dan pihak keluarga pahlawan KH Noer Alie yang diwakili putranya, yaitu KH Nurul Anwar, disaksikan ribuan warga Bekasi beserta tokoh-tokohnya. Sedangkan pembukaan tirai dilakukan oleh Ketua Pembina Yayasan Nurul Islam, yang mengelola Islamic Center ini, yaitu H Luthfi, didampingi Ketua Yayasan Nurul Islam (H Rusmin), dan wakil keluarga KH Noer Alie.

KH Abid Marzuki, Ketua STAI Attaqwa, salah satu perguruan tinggi yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang dirintis KH Noer Alie, dalam sambutannya menceritakan bagaimana dahulu KH Noer Alie berjuang.

Menurutnya, hingga tahun 60-an hanya ada satu Diniyah Putri di Indonesia, yaitu di Padang Panjang. Kemudian tahun 64, KH Noer Alie mendirikan Diniyah Putri di Bekasi, yang menjadi diniyah putri pertama di Jawa.

“Baru ada satu pesantren wanita, diniyah putri di Padang Panjang, maka pada 1964 Almaghfurlah mendirikan Diniyah Putri yang pertama di Pulau Jawa. Ini sebuah lonjakan pemikiran yang luar biasa. Almaghfurlah ingin umat menjadi umat yg wasathan, umat yang maju,” paparnya.

Pesantrennya pun dimodernisasi, yaitu dengan menjadikannya madrasah. Dalam mengembangkan pesantrennya itu pun, Diniyah Putra-Putri, Almaghfurlah KH Noer Alie tak segan-segan menjalin kerjasama dengan rekannya yang orang Tionghoa, yaitu Siauw Wat Eng. Kemudian sosok inilah yang mengusahakan diesel listrik bagi pesantren itu, yang pembayarannya dengan padi, dan itu pun menuggu masa panen.

“Ini menandakan KH Noer Alie memahami kemajemukan, heterogenitas, bergaul dengan siapa saja, tapi tidak menggadaikan ideologi, tidak menggadaikan aqidah,” lanjut KH Abid Marzuki.

Selain itu, tak jarang sebenarnya KH Noer Alie berseberangan secara ideologi politik dengan Presiden Sukarno maupun Presiden Suharto, “Namun justru dari beliau lahir ide-ide cemerlang, bukan ngambek, tapi lahir ide-ide cemerlang,” ujarnya lagi.

Walikota Bekasi, Dr Rahmat Efendi, dalam sambutanya, menyatakan Bekasi kini makin majemuk, seiring makin banyaknya para pendatang yang mengadu nasib di Bekasi, namun penduduk asli Bekasi sendiri banyak pula yang kemudian menyingkir ke pinggiran. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi akan selalu memberi perhatian besar pada upaya-upaya seperti ini, yaitu dengan memberi bantuan pembangunan Islamic Center serta lembaga-lembaga pendidikan milik pribumi.

Pada peresmian Islamic Center juga dibagikan buku biografi KH Noer Alie oleh KH Nurul Anwar Lc, serta tausiyah oleh ulama Betawi KH Abdurrasyid Abdullah Syafi’i.

Ekonomi Islam Makin Dibutuhkan di Indonesia

HMINEWS.Com – Bagi kalangan media Indonesia, ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dan belum banyak
dibicarakan. Padahal sebetulnya, ekonomi politik Islam merupakan bagian integral dari berbagai aspek yang melingkupi pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Ekonomi syariah telah berkembang dengan pesat, namun ekonomi politik Islam masih harus melalui proses sosialisasi yang lebih luas ke berbagai kalangan. Demikian rilis Center for Islamic Studies in Finance, Economis and Development, Rabu (11/11/2015).

“Dalam suatu negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, sebagaimana ekonomi syariah merupakan hal yang tak bisa dielakkan lagi dalam perkembangan masyarakat, demikian pun sebenarnya dengan ekonomi politik Islam. Lambat laun, ekonomi politik Islam akan diperlukan secara alamiah untuk menangani proses ekonomi politik dalam suatu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sebab, hal itu merupakan hal yang wajar sebagian bagian dari tuntutan dari dalam masyarakat itu sendiri,” ungkap Muhammad Syarifuddin, Sekretaris Eksekutif CISFED yang meluncurkan jurnal Ekonomika Volume 3 di PERBANAS Institute, Jakarta.

Jika dalam praktik ekonomi dan bisnis, ekonomi syariah telah diterapkan dan dikembangkan secara memadai, demikian pun seharusnya dalam politik ekonomi dan penentuan kebijaksanaan pengaturan ekonomi negara, tentu tidak ada salahnya dikembangkan pendekatan ekonomi politik Islam. Sebab ekonomi politik Islam bukanlah dimaksudkan untuk melayani hak dan pandangan warga negara Muslim semata, tapi sebenarnya di dalam rangka memastikan diterapkannya kejujuran, keadilan, transparansi dan pemerataan dalam kebijaksanaan ekonomi.

Pendekatan Ekonomi Politik Islam dalam pembangunan bukan sekedar kajian ekonomi semata, tetapi juga kajian yang bersifat sosial dan politik. Pendekatan ini akan menyentuh kajian terhadap persoalan kemiskinan dan keterbelakangan suatu masyarakat dikaitkan dengan ketidakadilan, ketimpangan sosial, efektifitas pemerintahan, dan persoalan korupsi. Pendekatan ekonomi politik Islam dalam kerangka pembangunan ekonomi, di antaranya adalah upaya untuk mengatasi persoalan non-economy , tetapi sangat berpengaruh bagi ekonomi. Ekonomi Politik Islam tidak akan memisahkan persoalan kemajuan ekonomi dan penguatan institusi-institusi Negara dan kehidupan berpolitik yang lebih baik.

Menurut CISFED, Ekonomi Politik Islam akan menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata dan tidak dinikmati oleh
segelintir masyarakat di perkotaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi perlu di-drive oleh investasi dan tidak sekedar konsumsi. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut diantarkan kepada terciptanya jaringan pengaman sosial bagi masyarakat, sistem penyediaan kesehatan yang baik, sistem pendidikan universal bagi setiap warga Negara, sistem peradilan yang baik dan bersih, birokrasi yang melayani, dan tereduksinya aturan-aturan yang menyulitkan masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan bisnis dan investasi. Pada akhirnya hal ini semua akan berpengaruh untuk menciptakan sebuah pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi politik Islam dimaksudkan bukan hanya bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan bagi dunia Muslim semata, tetapi juga dapat berkontribusi bagi kemanusiaan secara umum, termasuk di negara-negara maju di Barat sekarang ini, di mana ekonomi politik Islam diharapkan dapat menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih etis (ketimbang materialis), lebih peduli terhadap sesama, lebih manusiawi, lebih ramah lingkungan, lebih merata, mempunyai visi pemikiran jangka panjang (bukan jangka pendek), dan peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terpenting peranan moralitas dalam masyarakat.