Tampil sebagai Keynote Speaker, Fauzi: Revisi UU KPK adalah Upaya Pelemahan bagi KPK

Muhammad Fauzi, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, saat menjadi Keynote SpeakerHminews.com-Korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, keterlibatan para petingi Negara sudah menjadi momok dimasyarakat dan masyarakat sudah bosan menyaksikan dimedia-media nasional tentang rusaknya Negara Indonesia karena korupsi, tiap hari publik disuguhkan dengan berita korupsi.

Negara ini kondisinya sudah sangat parah, bagaimana mau maju kalau petingginya justru menjadi pelaku utama dalam menghambat kemajuan bangsa ini, kata Ketua Umum Pengurus Besar  Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Fauzi saat memberikan penyampaian sebagai keynote speaker dalam dialog akhir tahun yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Bogor yang bertajuk “Penegakan Supermasi Hukum Tindak Pidana Korupsi” pada tanggal 30 Desember 2015.

Fauzi, (sapaan akrab) dalam penyampaiannya banyak menyoroti terkait kasus Korupsi di Indonesia, dia menganggap bahwa penegakan hukum di Indonesia masih abu-abu, “penegakan hukum di Indonesia ini masih lemah ditambah lagi dengan usaha-usaha untuk dilemahkan, misalkan dengan upaya revisi UU untuk KPK, ini kan aneh, seharusnya hukum harus ditempatkan sebagai panglima dalam penuntasan kasus semisal korupsi”, kata pria yang berdarah Bima tersebut.

Menurut Fauzi Revisi UU KPK merupakan salah satu bentuk upaya pelemahan terhadap institusi KPK dan ini merupakan scenario yang sudah direncanakan oleh pejabat-pejabat yang ingin melakukan tindakan korupsi, makanya ini adalah PR bagi pimpinan KPK yang baru untuk menuntaskan kasus-kasus besar korupsi seperti BLBI, Century, penggelapan pajak dan kasus besar lainnya dan harus diperlukan upaya pencegahan sehingga kerugian keuangan Negara dapat dihindari.

Upaya revisi UU KPK harus ditolak tanpa alasan apapun, karena ini benar-benar bentuk pelemahan bagi KPK sebagai institusi yang harus membabat habis para koruptor di Indonesia, saya mewakili PB HMI secara tegas menolak revisi UU KPK ini karena justru memberikan peluang bagi para pejabat Negara untuk melakukan korupsi, tegasnya.

Dalam dialog tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejari Bogor, Kapolres Bogor, Pemda Bogor dan Pengamat Politik Nasional Ubaidillah Badrun

HMI dan PKPIM: Perkuat Ukhuwah dan Solidaritas Kemanusiaan

HMINEWS.Com – Organisasi Pelajar dan Mahasiswa Malaysia yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) mengunjungi Pengurus Besar HMI MPO di Jakarta, Rabu, (23/12/2015). Delegasi PKPIM yang berjumlah 7 orang disambut oleh ketua umum PB HMI MPO Muhammad Fauzi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua delegasi PKPIM Muhammad Khair Bin Sujud mengucapkan terima kasih kepada PB HMI yang telah bersedia untuk bersilaturahim. Selain itu, ia juga berharap pada pertemuan kali ini organisasi mahasiswa dan pemuda Malaysia dapat belajar terkait perkaderan dan perjuangan dari mahasiswa di Indonesia.

“Kami sampaikan terimaksih kepada ketua umum PB HMI, karena telah bersedia bersilaturrahim. Semoga pertemuan ini dapat menguatkan ukhuwah PKPIM dan HMI. Pelajar dan Mahasiswa Malaysia tidak sekritis mahasiswa disini, semoga kami dapat bertukar pikiran, ide dan model perkaderan, untuk meningkatkan perkaderan dan perjuangan,” kata Muhammad Khair.

Sementara itu Ketua umum PB HMI, Muhammad Fauzi lebih menyoroti permasalahan umat Islam yang berkembang.

“KTT OKI untuk masalah Palestina akan digelar Januari 2016, PB HMI MPO dan PKPIM harus mendorong negara -negara anggota OKI mengeluarkan sanksi tegas terhadap Israel, agar penjajahan yang dimulai sejak 1967 berakhir. Juga terkait KTT Reguler OKI pada April 2016, PB HMI juga mengajak PKPIM untuk mendorong negara-negara anggota OKI untuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar dan menghentikan genosida terhadap muslim Rohingya,” kata Fauzi.

Fauzi menegaskan, muslim Rohingya harus diberikan hak kewarganegaraan dan melaksanakan ibadah seperti warga Myanmar lainnya. PB HMI juga mendorong persatuan umat Islam. Menurut Fauzi permasalahan umat Islam saat ini karena lemahnya ukhuwah Islamiyah.

“Penjajahan terhadap Palestina, genosida di Arkane Rohingya, dan penindasan terhadap umat Islam di belahan dunia lainnya terjadi karena lemahnya ukhuwah Islamiyah umat Islam. Kita harus perkuat kembali hal tersebut,” lanjutnya.

Dari pertemuan tersebut HMI dan PKPIM berkomitmen untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya kader kedua organisasi. Melakukan advokasi berbagai permasalahan yang tengah dihadapi umat Islam regional dan Internasional.

PB HMI MPO Dukung Gerakan Intifada Rakyat Palestina

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) mendukung gerakan intifadhah Rakyat Palestina untuk menghadapi kesewenangan militer Israel.

Sebagaimana diketahui, bentrokan yagn disebut sebagai gelombang Intifadhah ketiga terjadi antara warga Palestina dengan militer Israel yang bersenjata lengkap di Betlehem, menewaskan seorang warga tewas dan 70an lainnya menderita luka-luka, Rabu (9/12/2015) lalu.

Bentrokan itu disebut sebagai buntut dari larangan Israel kepada warga Palestina mendekati situs Al Quds, yang dikeluarkan israel pada Oktober lalu.

“Beberapa bulan yang lalu hingga hari ini perlawanan rakyat Palestina melalui intifadah III terus berlanjut, dan PB HMI MPO mendudkung perjuangan tersebut. Hampir separuh abad rakyat Palestina menderita dalam pendudukan Israel, sumber kekeraasan di kawasan timur tengah, rakyat Palestina mengalami penindasan dan penghinaan di tanah mereka sendiri,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Muhamamd Fauzi, Sabtu (12/12/2015).

Selain itu, Muhamamd Fauzi juga menyerukan agar pemerintah Israel menghentikan pendudukan di wilayah Palestina. Menurut Fauzi, selama ini seolah-olah ada impunitas atas kejahatan-kejahatan Israel terhadap warga Palestina. Kurangnya tanggung jawab dan impunitas yang diberikan kepada zionis Israel oleh warga internasional turut menciptakan kondisi saat ini.

Saat ini, lanjutnya, Netanyahu menyatakan perang terhadap warga sipil palestina dengan menerapkan serangkaian kebijakan yang menindas. Membatasi akses rakyat palestina ke masjid Al Aqsa, meneruskan pembangunan pemukiman illegal, dan menolak hak-hak warga Palestina secara keseluruhan, termasuk berdaulat sebagai bangsa yang merdeka.

“Apa yang terjadi selama beberapa dekade terakhir di Palestina, semuanya bertentangan dengan hukum internasional. Namun, tanggapan internasional untuk beberapa hari terakhir jauh dari harapan. Kebanyakan hanya menyerukan untuk bernegosiasi antara zionis dan Palestina,” lanjutnya.

Negosiasi menurut Fauzi, bukanlah jalan keluar, Israel selalu melanggar kesepakan dan negosiasi yang di pernah disepakati selama ini. Masyarakat internasional diminta untuk tidak diam dan menyeret Netanyahu ke pengadilan internasional.

“Untuk mengakhiri pendudukan Israel sejak 1967 dengan melakukan pendudukan, penjajahan dan politik ala apartheid yang dilakukan oleh zionis Israel. Budaya impunitas ini harus diakhiri segera agar kejahatan  zionis tidak terulang lagi. Masyarakat internaasional harus memikul tanggung jawabnya dan menyeret Netanyahu ke pengadilan internaasional,” tegas Fauzi.

ICMI Bermartabat, Indonesia Berdaulat

HMINEWS.Com – Muktamar VI dan Milad 25 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) diadakan di Mataram, NTB. Dengan tema “Menuju Indonesia Bermartabat,” kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 Desember 2015.

Mengomentari tema tersebut, salah seorang pimpinan PP Masika ICMI, Ismail Rumadan, mengatakan bahwa Indonesia bermartabat adalah Indonesia yang tidak tunduk di bawah pengaruh kepetingan negara lain, Indonesia yang mampu madiri di atas kepentingan bangsa dan negara sendiri.

“Salah satu tolok ukur martabat bangsa  adalah sejauh mana masyarakat bisa memikmati sumber kekayaan alam yang ada di perut bumi Indonesia. Saat ini kita bisa melihat bahwa 99% kekayaan alam di Indonesia ini dimiliki atau dikuasai oleh asing,” demikian kata Ismail Rumadan.

Media Arief Rizqie, yang juga seorang pimpinan pusat MASIKA-ICMI menambahkan, konsep hak menguasai sumber daya alam oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, telah disalahgunakan oleh pejabat yang diberi kewenangan mengelolanya. Ia mencontohkan kasus Freeport di Papua yang terus diperpanjang kontraknya.

“Semestinya pemerintah lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi terlebih kepentingan asing. Oleh karena itu ICMI sebagai organisasi yang merepresentasikan kelompok intelektual dan cendekia sudah saatnya melakukan gerakan konstruktif yang nyata dalam menyikapi permasalahan bangsa dan negara terkait tata kelola pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Dalam rangka memberikan sumbangsih intelektual pada Milad dan Muktamar ICMI ini Pimpinan Pusat MASIKA-ICMI yang hadir diantaranya Ismail Rumadan, Nurgajri Budi Nugroho dan Media Arief Rizqie.

Abdul Malik Raharusun

PB HMI: Donald Trump Meruntuhkan Proses Perdamaian

HMINEWS.Com – Pernyataan Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, yang menyerukan penutupan total masuknya warga muslim ke AS dinilai sebagai perilaku rasis dan keterbelakangan intelektual.

“Saat ini kita sedang membangun kehidupan bersama, namun Trump justru ingin menggagalkan hal tersebut. Pernyataan Trump dan Abbot justru meruntuhkan proses pembangunan kehidupan bersama yang sebelumnya telah dimulai,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Muhammad Fauzi, Kamis (10/12/2015).

Masih menurut Fauzi, pernyataan Trump dan Abbot tersebut hanya memicu naiknya tensi dan ketegangan hubungan umat Islam seluruh dunia dan barat. Menurutnya, Trump dan Tony Abbot sebaiknya tidak mengeluarkan pernyataan yang berlandaskan xenophobia sehingga bersikap irrasional.

“Saat dialog tentang keberagaman dan perdamaian dibangun, bagaimana mungkin seorang calon presiden justru menyebarkan permusuhan dan kebencian terhadap umat Islam. Hal in hanya akan memicu reaksi balasan dari umat Islam ‘pinggiran’ untuk berbuat kekerasan,” lanjutnya.

Selain itu, Fauzi juga mengecam kebijkan luar negeri Amerika Serikat yang ekspansif dan imperialis. Menurutnya karena hal  itu dunia internasional dan umat Islam didunia semakin tidak menyukai Amerika Serikat terutama standar ganda yang selama ini diterapkan terhadap umat islam.

“Amerika Serikat seharusnya lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjaga perdamain internasional, menghentikan penjajahan pada negeri-negeri muslim dan bekerja sama untuk membangun peradaban yang lebih baik,” harapnya.

Aksi Serempak HMI MPO: Ambil Alih Freeport!

HMINEWS.Com – Pada Hari Anti Korupsi sedunia, Pengurus Besar dan Cabang-Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) melakukan aksi serempak di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia, Kamis (10/12/2015).

Aksi penolakan Freeport di Jakarta
Aksi penolakan Freeport di Jakarta

Di Jakarta Ketua Umum PB HMI MPO, Muhammad Fauzi memimpin langsung demonstrasi, dimulai dari Bundaran HI berjalan kaki bersama puluhan anggota HMI dari Cabang se-Jabotabek menuju Istana Merdeka. Menyuarakan tuntutan agar para mafia Freeport diadili dan PT Freeport hengkang dari Indonesia, serta emas Papua dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Di Gorontalo, para pengurus cabang HMI MPO juga menjalankan instruksi yang dikeluarkan PB HMI MPO sehari sebelumnya, yaitu aksi terkait kisruh PT Freeport. Aksi dilakukan di Bundaran Kampus UNG hingga ke kantor RRI Gorontalo. Menurut salah seorang pengurus HMI MPO Gorontalo, aksi ini sempat mendapat ancaman pembubaran dari pihak kepolisian karena polisi mengaku lelah setelah sehari sebelumnya mengawal Pilkada. Namun aksi berlangsung aman hingga selesai, tanpa pengawalan polisi.

Penolakan terhadap Freeport oleh HMI MPO Gorontalo
Penolakan terhadap Freeport oleh HMI MPO Gorontalo

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, HMI MPO Cabang Yogyakarta dan Sleman melakukan aksi bersama Gerakan Indonesia Berdaulat di seputar Tugu Yogyakarta. Tak ketinggalan, HMI MPO Cabang Purworejo juga berunjukrasa di Bundaran Kota menuju Alun-alun hingga ke DPRD Kabupaten, menyuarakan tuntutan agar aset Freeport dinasionalisasi.

Dalam instruksi ke cabang-cabang HMI MPO sehari sebelumnya, Ketua Umum PB HMI MPO Muhammad Fauzi menyatakan bahwa Freeport telah terlalu lama mengeruk emas dari bumi Papua, sedangkan manfaat yang diberikan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, khususnya Papua, tidak sebanding.

Aksi yang dilakukan oleh pengurus HMI MPO Cabang Purworejo
Aksi yang dilakukan oleh pengurus HMI MPO Cabang Purworejo

Menurut Fauzi, kasus ‘Papa Minta Saham’ sebagaimana diungkap Menteri ESDM Sudirman Said menjadi momen bagi Indonesia untuk segera memutus kontrak karya PT Freeport Indonesia.

“Segera putuskan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Berantas mafia Freeport, dan pengelolaan SDA di lokasi yang ditambang Freeport harus dilakukan oleh BUMN. Ini sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintahan Jokowi-JK terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama Papua,” kata Fauzi.

Masyarakat Tual-Malra Desak Penuntasan Kasus Penembakan Pelajar

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Tual-Maluku Tenggara beserta organ gerakan dan masyarakat (Kei) Kota Tual-Maluku Tenggara yang tergabung dalam aliansi SAKURA ( Solidaritas Kemanusiaan Untuk Rakyat) turun ke jalan untuk mengawal penuntasan kasus penembakan warga, Senin (7/12/2015).

Rute yang ditempuh dalam aksi ini adalah: kantor Walikota Tual, DPRD Kota Tual, Pasar Tual dan berakhir di Pertigaan Wearhir Kota Tual.

Kasus penembakan warga tersebut berawal dari bentrok antara warga Fair dan warga Pemda, yang bermula dari tawuran antar anak sekolah yang berada di Kabupaten Malra (25/11/2015). Kejadian tersebut menimbulkan beberapa korban dan kebakaran kios yang berada di sekitar tempat kejadian. Oknum kepolisian bertindak di luar batas, yaitu menembak salah seorang pelajar MAN Langgur bernama Firman Mahfuz Rumaf, yang merupakan warga Desa Fair.

Ketua Umum HMI-MPO Cabang Tual-Malra, Rahmat Ohoirenan, dalam orasinya menyayangkan tindakan politi tersebut.

“Kepolisian adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum sebagaiman telah dijelaskan dalam Amandemen ke II UUD 1945 Pasal 30 ayat 4. Namun sungguh sangat disayangkan pihak kepolisian tidak lagi menjadikan UU Kepolisian sebagai kompas dalam menjalankan tugas, akan tetapi justru kembali menyampingkan UU dan mengandalkan senjata sebagai alat untuk menakuti dan membunuh masyarakat,” kata Rahmat Ohoirenan.

Padahal, lanjut Rahmat, tujuan dipersenjatainya para polisi itu adalah untuk melindungi masyarakat bukan untuk membunuh rakyat. Ia menyebut peristiwa seperti itu, penembakan, sudah berulang kali terjadi, namun tidak ada kekautan hukum yang memberi efek jera kepada para polisi.

Sementara Wakil Walikota Tual, Adam Rahayaan, menyatakan pihaknya sudah memanggil Kapolres Maluku Tenggara untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anak buahnya. Demikian juga dengan DPRD Kota Tual akan tetap mengawal kasus ini sampai selesai karena kasus ini sudah melanggar aturan yang berlaku dalam hal ini UUD 1945 apalagi sampai timbul korban jiwa.

“Ini sangat tidak bagus dan perlu untuk dipertegas dan dikawal sampai selesai, kami dari wakil rakyat Kota Tual akan tidak diam melihat derita atau penindasan yang di alami oleh masyarakat kami, maka itu kami akan memanggil Kapolres Maluku Tenggara untuk sidang paripurna terbuka untuk masyarakat Kota Tual-Malra dan mahasiswa agar bersama-sama membahas maslah ini,” ujar Ketua DPRD Kota Tual, Fadila Rahawarin.

Faisal Rumkel

HMI Cabang Sleman Lantik Pengurus HMI Komisariat Kehutanan UGM

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Sleman melaksanakan pelantikan pengurus baru Komisariat Kehutanan UGM. Acara tersebut berlangsung di sekretariat HMI Komisariat Kehutanan UGM yang terletak di Dukuh Karanggayam, Depok, Sleman, Jum’at (4/12/2015).

Dengan dibalut suasana kesederhanaan dan penuh khidmat, acara ini dipimpin langsung oleh Mukhlis Sai Putra selaku Formatur terpilih HMI MPO Cabang Sleman dan dihadiri oleh berbagai komisariat yang ada di lingkup Cabang Sleman seperti Komisariat Ekonomika dan Bisnis, Peternakan, Kedokteran Hewan, Teknik, ISIPOL, dan Komisariat Pertanian yang keseluruhannya merupakan berasal dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, acara pelatikan ini dihadiri oleh Bpk. Teguh Yuwono selaku Alumni Komisariat dan Juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

Terselenggaranya acara ini merupakan salah satu bukti keberhasilan pola regenerasi kepengurusan komisariat kehutanan UGM. Selain itu, kegiatan ini pula menjadi momentum pengingat bagi seluruh komisariat yang ada untuk terus melakukan proses kaderisasi demi menjamin kesinambungan komisariat yang ada.

Formatur HMI MPO Cabang Sleman mengakui saat ini terjadi degradasi dan penurunan dalam perkaderan jika dilihat dari tren tahun-tahun sebelumnya. Hal yang perlu dilakukan adalah menyusun strategi perkaderan yang efektif dan lebih masif, mempertahankan komisariat yang ada saat ini agar terus mampu menjalankan fungsi kaderisasinya dan mengembangkan komisariat-komisariat yang sempat ada maupupun membentuk komisariat persiapan bagi kader-kader Cabang Sleman di luar UGM.

“Selama satu tahun kedepan HMI Cabang Sleman harus mampu fokus dalam menanggapi hal ini. Perkaderan merupakan salah satu kunci HMI dalam melanjutkan perjuangannya. Tentunya komitmen itu harus tertanam dalam diri kader, pengurus komisariat maupun cabang serta dukungan dan peran alumni pula sangat penting dan dibutuhkan” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bpk. Teguh Yuwono yang hadir mewakili alumni memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kader.

“Meskipun saat ini minat mahasiswa untuk berkecimpung dalam organisasi sedikit berkurang, dalam organisasi manapun sepertinya demikian, saya sedikit menantang Mas Adam selaku ketua komisariat baru untuk dapat meningkatkan kader baru komisariat minimal 50 orang dalam kepengurusan ini. Saya beserta kakak-kakak alumni juga akan terus mendukung demi keberhasilan hal tersebut,” ucapnya membakar semangat para pengurus baru.

Komisariat kehutanan merupakan salah satu komisariat besar dan tertua di HMI Cabang Sleman. Komisariat ini pula tercatat mampu menghasilkan kader kader HMI yang berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi dalam berkontribusi di tengah masyarakat. Salah satu contoh nya ialah 4 dari 5 Dirjen dalam Kementrian Lingkungaan Hidup dan Kehutanan RI tercatat sebagai alumni Komisariat Kehutanan UGM serta masih banyak alumni-alumninya yang berkiprah baik dalam sektor kehutanan maupun bidang-bidang lainnya.

Tentunya setiap komisariat di HMI memiliki catatan-catatan perjalanan tersendiri dalam dinamikanya sebagai rahim induk lahirnya sosok-sosok kader berkarakter dan berdaya juang tinggi demi terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita HMI.

Choiruddin Alfi
Kader HMI Cabang Sleman

Besok 10 Desember, PB HMI dan Cabang Se-Indonesia Lakukan Aksi Serentak Terkait Freeport

Hminews.com-Baru beberapa Minggu  selesai berKongres, PB HMI (MPO) yang di Nahkodai oleh Muhammad Fauzi langsung menyikapi terkait polemic Tambang Freeport di Papua, Fauzi mengintruksikan kepada seluruh HMI Cabang yang ada di Indonesia agar melakukan aksi serentak untuk mempertegas sikap pemerintah pusat terkait pengelolaan Freeport Papua, Fauzi (sapaan akrab) saat dihubungi via telpon mengatakan bahwa “Jokowi harus tegas dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia harus punya wibawa apalagi dalam mengambil sikap terkait Freeport Papua, besok kita akan lakukan aksi secara serentak secara Nasional, untuk itu seluruh Cabang saya berharap agar sama-sama melakukan aksi besok”, kata Mantan Ketua Umum HMI Cabang Makasar tersebut.

Diketahui akhir-akhir ini polemic Freeport kembali mengemuka di public dengan munculnya mafia Tambang terbesar di Indonesia tersebut yang melibatkan beberapa pejabat Negara .

Berikut Pernyataan Sikap PB HMI MPO Terkait Polemik Freeport:

PUTUSKAN KONTRAK PT FREEPORT DI INDONESIA

Kehadiran Freeport di Indonesia sudah sangat lama, sepanjang kehadirannya, Freeport telah mendatangkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia, pengoperasian tambang Freeport dimulai sejak 1967, itu berarti sudah 46 tahun Freeport mengeruk emas dan mineral di Papua, sepak terjang Freeport di Papua tak lebih dari perampasan kekayaan alam oleh pihak asing di negeri sendiri, parahnya perampasan ini justru dilegitimasi oleh undang – undang, Melalui Kontrak Karya I dengan payung hukum UU No.1 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967, Freeport kemudian berwenang mengeruk emas di Puncak Ertsberg Papua, setelah persedian emas menurun, Freeport kembali menemukan persediaan emas dan mineral di Puncak Grasberg Papua, diidentifikasi ada sekitar 46 juta ton emas dan 150 juta ton mineral lainnya di puncak Grasberg Papua. Kedigdayaan Freeport berlanjut pada tahun 1991 dengan ditandatanganinya Kontrak Karya II, kontrak ini memberikan kekuasaan kepada Freeport untuk terus menguras emas dan mineral di Papua hingga 2021, selanjutnya di akhir masa pemerintahan SBY, pemerintah menandatangani MOU bersama Freeport yang memberikan ruang bagi korporasi asal AS tersebut untuk menancapkan kukunya hingga 2041. Dari sisi keuntungan, Negara sangat dirugikan dengan pembagian keuntungan yang ada, Indonesia hanya mendapat 1 % royalti yang kemudian meningkat menjadi 3,75 % royalti dari hasil penandatanganan MOU, ini merupakan keuntungan yang terlalu kecil bila dikaitkan dengan penghasilan total Freeport, sangat ironis memang, emas dan mineral merupakan milik sendiri, tetapi justru pihak asing yang menikmati hasilnya, pemerintah secara sadar mengundang dan melegitimasi pihak asing untuk terus merampas emas dan mineral di Papua. Keuntungan Preeport berbanding terbalik dengan kemiskinan yang terjadi di Papua, orang asli Papua hidup di tanah Papua namun tak bisa menikmati hasil alamnya sendiri, kehadiran Freeport sama sekali tidak menghilangkan kemiskinan di Papua, orang Papua tetap miskin dan terbelakang walaupun Freeport berdiri megah di sana, lebih miris lagi, Freeport yang menggelontorkan dana untuk menyewa pengamanan militer, telah menyebabkan banyak warga Papua terbunuh di tangan militer, hanya karena mereka dianggap mengganggu kepentingan Freeport, tak satupun dari yang terbunuh pernah diusut kasusnya hingga tuntas, militer yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi penjaga setia aset asing di bumi sendiri, bahkan rakyatpun tak ragu dijadikan tumbalnya. Dari segi kesehatan lingkungan, pertambangan Freeport menyebabkan kerusakan parah terhadap lingkunagan, setiap harinya PT Freeport Indonesia membuang 230.000 ton limbah batu ke sungai Aghawagon dan sungai Ajkwa. Penambangan terbuka yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di puncak Grastberg menghasilkan limbah batuan dan tailing hingga 700 ribu ton. Pembuangan limbah air asam sebanyak 360.000 – 510.000 ton per hari juga merusak dua lembah sepanjang 4 mil hingga kedalaman 300 meter.Jika pihak asing yang diwakili Freeport masih bercokol di Papua, maka hal tersebut merupakan fakta nyata bahwa Indonesia belum mampu mempertegas kedaulatan di negeri sendiri, hal ini juga bertentangan dengan jargon pemerintahan Jokowi-JK yang mengedepankan kedaulatan, HMI MPO yang kini sedang mengusung tema kedaulatan NKRI, merasa wajib menyikapi keberadaan Freeport di Indonesia, berdasarkan fakta tersebut, maka PB HMI MPO menilai “kehadiran Freeport hanya membawa bencana bagi rakyat Indonesia”, untuk itu PB HMI MPO dengan tegas menyerukan kepada semua pihak, khususnya pemerintah Jokowi-JK agar:

  1. Segera memutuskan kontrak PT Freeport di Indonesia.
  2. Memberantas mafia Freeport.
  3. Mendorong BUMN untuk mengelola Freeport sebagai aset Negara.
  4. Pemerintah Jokowi-JK harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama masyarakat Papua.
  5. Jika Jokowi-JK tidak segera meng-indahkan poin di atas, maka PB HMI MPO menuntut Jokowi-JK segera mundur dari jabatannya.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO)

 MUHAMMAD FAUZI

KETUA UMUM

Try out Ujian Nasional Online Pertama di Indonesia yang Menggunakan Smartphone

HMINEWS.Com – Penyelenggaraan Ujian Nasional Utama tahun 2016 yang rencananya akan dilaksanakan pada April 2016 sudah mulai berbasis komputer. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi dalam penilaian pendidikan merupakan keharusan dengan pertimbangan untuk kemudahan, keakuratan, dan kecepatan dalam penilaian.

Terkait hal tersebut, Yayasan Generasi Cerdas Mandiri dan Geschool, website jejaring sosial berbasis edukasi, akan menyelenggarakan event akbar, yakni simulasi “Ujian  asional Online 2016” untuk siswa SMP dan SMA pada Februari-Maret 2016 yang pendaftarannya sudah dimulai sejak November 2015.

Yulia Linguistika, Ketua UNO 2016, menyatakan bahwa Ujian Nasional Online 2016 adalah bentuk simulasi Ujian Nasional pertama di Indonesia yang dilangsungkan secara online. Event UNO dilengkapi dengan paket soal yang predictable dengan UN SMP-SMA 2016, try out ujian tingkat nasional, dan akses pengerjaan yang dapat dilakukan melalui PC desktop, laptop, serta smartphone.

Sedangkan menurut Muhammad Syarifudin yang akrab disapa Jenderal Tawon yang juga merupakan Koordinator UNO Wilayah Jakarta Pusat menuturkan bahwa Try Out UNO 2016 ini merupakan salah satu karya anak Bangsa yang ingin mendukung rencana KEMENDIKBUD dalam pelaksanaan UN dengan CBT (Computer Based Test), makanya sangat bijaksana jika pemerintah mendukung dengan menghimbau seluruh SMP dan SMA untuk mengikuti kegiatan ini.

Pengerjaan try out UNO melalui PC dilakukan dengan mengakses website www.geschool.net. Sementara itu, pengerjaan melalui smartphone dapat dilakukan dengan mengunduh secara gratis aplikasi android di layanan google playstore dengan menuliskan kata kunci Geschool Learning Try out.

Selain itu, pengerjaan ujian bisa dilakukan di manapun sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia dengan menggunakan media PC desktop, laptop, atau smartphone.

“Event ini bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan aktivitas online yang positif serta sebagai bentuk support motivasi jelang UN SMP-SMA 2016.

Rencananya event UNO 2016 akan diupayakan untuk masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai try out ujian nasional pertama menggunakan smartphone,” tutur Yulia.

“Event Ujian Nasional Online 2016 kali ini merupakan event yang kedua kalinya diadakan oleh Yayasan Generasi Cerdas Mandiri dan Geschool setelah sebelumnya diadakan pada 2015. Selain event UNO, Yayasan Generasi Cerdas Mandiri dan Geschool juga sudah pernah sukses dalam penyelenggaraan Olimpiade Online Nasional – Ainun Habibie Award 2013 dan 2014 yang bekerja sama dengan Orbit Digital,” imbuh Yulia.

Informasi lebih lanjut tentang UNO 2016 dapat dilihat melalui website Geschool di www.geschool.net/uno serta mengontak (0274) 633181 atau 0856-93-666-963 (Muhammad Syarifudin).