Besok 10 Desember, PB HMI dan Cabang Se-Indonesia Lakukan Aksi Serentak Terkait Freeport

Hminews.com-Baru beberapa Minggu  selesai berKongres, PB HMI (MPO) yang di Nahkodai oleh Muhammad Fauzi langsung menyikapi terkait polemic Tambang Freeport di Papua, Fauzi mengintruksikan kepada seluruh HMI Cabang yang ada di Indonesia agar melakukan aksi serentak untuk mempertegas sikap pemerintah pusat terkait pengelolaan Freeport Papua, Fauzi (sapaan akrab) saat dihubungi via telpon mengatakan bahwa “Jokowi harus tegas dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia harus punya wibawa apalagi dalam mengambil sikap terkait Freeport Papua, besok kita akan lakukan aksi secara serentak secara Nasional, untuk itu seluruh Cabang saya berharap agar sama-sama melakukan aksi besok”, kata Mantan Ketua Umum HMI Cabang Makasar tersebut.

Diketahui akhir-akhir ini polemic Freeport kembali mengemuka di public dengan munculnya mafia Tambang terbesar di Indonesia tersebut yang melibatkan beberapa pejabat Negara .

Berikut Pernyataan Sikap PB HMI MPO Terkait Polemik Freeport:

PUTUSKAN KONTRAK PT FREEPORT DI INDONESIA

Kehadiran Freeport di Indonesia sudah sangat lama, sepanjang kehadirannya, Freeport telah mendatangkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia, pengoperasian tambang Freeport dimulai sejak 1967, itu berarti sudah 46 tahun Freeport mengeruk emas dan mineral di Papua, sepak terjang Freeport di Papua tak lebih dari perampasan kekayaan alam oleh pihak asing di negeri sendiri, parahnya perampasan ini justru dilegitimasi oleh undang – undang, Melalui Kontrak Karya I dengan payung hukum UU No.1 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967, Freeport kemudian berwenang mengeruk emas di Puncak Ertsberg Papua, setelah persedian emas menurun, Freeport kembali menemukan persediaan emas dan mineral di Puncak Grasberg Papua, diidentifikasi ada sekitar 46 juta ton emas dan 150 juta ton mineral lainnya di puncak Grasberg Papua. Kedigdayaan Freeport berlanjut pada tahun 1991 dengan ditandatanganinya Kontrak Karya II, kontrak ini memberikan kekuasaan kepada Freeport untuk terus menguras emas dan mineral di Papua hingga 2021, selanjutnya di akhir masa pemerintahan SBY, pemerintah menandatangani MOU bersama Freeport yang memberikan ruang bagi korporasi asal AS tersebut untuk menancapkan kukunya hingga 2041. Dari sisi keuntungan, Negara sangat dirugikan dengan pembagian keuntungan yang ada, Indonesia hanya mendapat 1 % royalti yang kemudian meningkat menjadi 3,75 % royalti dari hasil penandatanganan MOU, ini merupakan keuntungan yang terlalu kecil bila dikaitkan dengan penghasilan total Freeport, sangat ironis memang, emas dan mineral merupakan milik sendiri, tetapi justru pihak asing yang menikmati hasilnya, pemerintah secara sadar mengundang dan melegitimasi pihak asing untuk terus merampas emas dan mineral di Papua. Keuntungan Preeport berbanding terbalik dengan kemiskinan yang terjadi di Papua, orang asli Papua hidup di tanah Papua namun tak bisa menikmati hasil alamnya sendiri, kehadiran Freeport sama sekali tidak menghilangkan kemiskinan di Papua, orang Papua tetap miskin dan terbelakang walaupun Freeport berdiri megah di sana, lebih miris lagi, Freeport yang menggelontorkan dana untuk menyewa pengamanan militer, telah menyebabkan banyak warga Papua terbunuh di tangan militer, hanya karena mereka dianggap mengganggu kepentingan Freeport, tak satupun dari yang terbunuh pernah diusut kasusnya hingga tuntas, militer yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi penjaga setia aset asing di bumi sendiri, bahkan rakyatpun tak ragu dijadikan tumbalnya. Dari segi kesehatan lingkungan, pertambangan Freeport menyebabkan kerusakan parah terhadap lingkunagan, setiap harinya PT Freeport Indonesia membuang 230.000 ton limbah batu ke sungai Aghawagon dan sungai Ajkwa. Penambangan terbuka yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di puncak Grastberg menghasilkan limbah batuan dan tailing hingga 700 ribu ton. Pembuangan limbah air asam sebanyak 360.000 – 510.000 ton per hari juga merusak dua lembah sepanjang 4 mil hingga kedalaman 300 meter.Jika pihak asing yang diwakili Freeport masih bercokol di Papua, maka hal tersebut merupakan fakta nyata bahwa Indonesia belum mampu mempertegas kedaulatan di negeri sendiri, hal ini juga bertentangan dengan jargon pemerintahan Jokowi-JK yang mengedepankan kedaulatan, HMI MPO yang kini sedang mengusung tema kedaulatan NKRI, merasa wajib menyikapi keberadaan Freeport di Indonesia, berdasarkan fakta tersebut, maka PB HMI MPO menilai “kehadiran Freeport hanya membawa bencana bagi rakyat Indonesia”, untuk itu PB HMI MPO dengan tegas menyerukan kepada semua pihak, khususnya pemerintah Jokowi-JK agar:

  1. Segera memutuskan kontrak PT Freeport di Indonesia.
  2. Memberantas mafia Freeport.
  3. Mendorong BUMN untuk mengelola Freeport sebagai aset Negara.
  4. Pemerintah Jokowi-JK harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama masyarakat Papua.
  5. Jika Jokowi-JK tidak segera meng-indahkan poin di atas, maka PB HMI MPO menuntut Jokowi-JK segera mundur dari jabatannya.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO)

 MUHAMMAD FAUZI

KETUA UMUM