Malpraktik Kebijakan Suku Bunga Perbankan

Selisih bunga simpanan dan kredit bank atau NIM (Net Interest Margin) yang makin tidak rasional membuat masyarakat dibuat bingung. Ekonomi tengah menghadapi malaise (kelesuan) dengan harga minyak yang terus merosot terendah selama 12 tahun terakhir. Namun perbankan justru masih berpesta pora. Faktanya ditengah ambruknya sektor pertambangan dan industri manufaktur, perbankan masih menikmati selisih bunga kredit dan deposito melebihi 5,39%. Kondisi tingginya suku bunga ini merupakan yang terparah di ASEAN. Bandingkan misalnya Singapura hanya 1,8%, Malaysia 2,23% dan Thailand 2,62%.

Logika yang dibangun sederhana. Jika pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 4,7% di Tahun 2015 dan NIM perbankan diatas 5,39% orang akan cenderung berinvestasi di sektor keuangan dibandingkan mendirikan usaha baru. Akhirnya masyarakat dirubah dari masyarakat produktif ke masyarakat pemburu rente. Perburuan rente ini meluas di seluruh lapisan masyarakat. Bayangkan, membuka usaha tentu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mulai dari pajak, birokrasi dan hambatan usaha lainnya dibandingkan menyimpan uang di bank dengan bunga deposito yang menggiurkan tentu banyak yang memilih bank.

Rente dan bunga

Thomas Piketty dalam Capital in the 21st Century sudah mengingatkan bahwa naiknya ketimpangan disebabkan oleh kecendrungan orang-orang berpenghasilan menengah ke atas menyimpan uang di sektor keuangan. Rumusan Piketty r > g membuktikan teori ini tidak hanya terjadi di negara maju tapi juga dinegara berkembang seperti Indonesia. r merupakan tingkat keuntungan di sektor keuangan, sementara g adalah pertumbuhan ekonomi riil. Jika r lebih besar daripada g maka yang terjadi adalah ketimpangan pendapatan. Si kaya makin kaya dan si miskin akan selalu dibawah. Sayangnya, perburuan rente ini pun didukung oleh Pemerintah melalui kebijakan moneter yang liberal.

Lihat misalnya keputusan rapat dewan gubernur Bank Indonesia untuk tidak menurunkan suku bunga acuan atau BI rate dibawah 6%, padahal kondisi makro ekonomi sudah menunjukkan gejala positif seperti terkendalinya inflasi. Suku bunga hanya diturunkan dari 7,5% menjadi 7%. Jelas hal ini menjadi alasan mengapa selisih bunga (NIM) bank tetap tinggi.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengapa suku bunga acuan BI sulit sekali turun? Terdapat beberapa faktor utama untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, BI rate digunakan untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar rupiah. Pada bulan Oktober tahun 2015 lalu, rupiah sempat mengalami pelemahan hingga nyaris menembus 15.000 per dolar. Pelemahan ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal yaitu turunnya harga komoditas serta kebimbangan Bank Sentral Amerika atau The Fed dalam menaikkan suku bunga-nya. BI rate justru diprediksi akan naik ke level 8-8,5 persen ketika The Fed menaikkan suku bunganya pada akhir Desember nanti.

Kedua, faktor berikutnya yang perlu dicermati adalah pelemahan permintaan global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tingginya BI rate diharapkan dapat menarik dana investor asing kembali ke Indonesia. Dengan masuknya dana investor asing, Pemerintah berharap kurs rupiah akan naik. Posisi ini yang tidak diharapkan dari pelaku usaha domestik karena Bank Indonesia sebagai regulator terlalu condong menjadikan dana asing sebagai ‘anak emas’. Sementara itu dana asing yang tidak diregulasi hanya menyebabkan kebijakan moneter Indonesia selalu mengikuti kebijakan bank sentral negara lain. Pola ini yang harus diubah.

Ketiga, BI rate juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Hal ini yang sering mendapatkan kritik karena inflasi di Indonesia saat ini sudah kembali ke titik normal di level 6,25 persen per Oktober, setelah terjadi kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada alasan bagi BI untuk menunda penurunan BI rate karena inflasi sudah terkendali.

Naiknya NPL secara umum dari 2,24 persen pada awal Januari 2015 ke 2,66 persen di akhir agustus tidak bisa dipisahkan dari tingginya suku bunga kredit saat ini. Beban bunga kredit yang tinggi secara langsung berkontribusi terhadap biaya produksi, yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan harga jual produk. Namun disatu sisi, kondisi pelemahan ekonomi saat ini membuat penjualan menjadi turun. Fenomena tersebut membuat NPL bank menjadi naik. Dengan turunnya suku bunga kredit maka ability to pay atau kemampuan membayar cicilan nasabah menjadi lebih besar sehingga bank dapat terbantu untuk mengurangi jumlah kredit macetnya.

BI rate tak bekerja

Pemerintah perlu melakukan beberapa hal agar BI rate dapat segera turun. Pertama, adanya peraturan tentang konversi DHE (Dana Hasil Ekspor) ke rupiah segera setelah transaksi difinalisasi. Peraturan ini membuat cadangan devisa Pemerintah naik. Selain itu bentuk capital control ini dapat berfungsi sebagai pencegahan terhadap keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik. Mencontoh Thailand dengan skema transfer langsung dari DHE ke mata uang domestik serta adanya kebijakan yang melarang penanaman modal asing jangka pendek. Kurang lebih 3 bulan, dana yang ditanam di pasar keuangan Thailand baru boleh ditarik keluar. Alhasil, stabilitas pasar keuangan di Thailand lebih terjaga. Capital control merupakan tema sentral untuk menguatkan kebijakan moneter Indonesia.

Kedua, penurunan BI rate merupakan stimulus bagi sektor riil yang memiliki efek instan. Oleh karena itu ditengah pelemahan ekonomi saat ini, Pemerintah perlu memasukkan BI rate kedalam paket kebijakan ke-11. Ketika BI rate diturunkan melalui paket kebijakan, pelaku perbankan secara otomatis akan menurunkan suku bunga kreditnya. Alhasil NIM dapat lebih ditekan dan sektor riil akan bergeliat kembali.

Melihat tren kebijakan suku bunga dan kebijakan otoritas moneter untuk mengendalikan liarnya marjin bunga perbankan nasional memang patut diapresiasi. Tapi perlu dicatat, di tahun 2009 Bank Indonesia sudah pernah menghimbau bank-bank nasional untuk memangkas selisih bunga dan tidak berhasil. Di tahun 2010 pun otoritas moneter melakukan hal yang sama. Kedua usaha nyaris tidak digubris oleh perbankan.

Dua terobosan moneter

Untuk itu perlu dilakukan terobosan kebijakan yang extra. Salah satunya dengan penerapan pajak progresif bagi bank yang bandel. Bank-bank dengan NIM kelewat tinggi diatas 4% harus dikenai pajak tambahan. Kedua adalah membuat aturan bagi BUMN dan Pemerintah Daerah untuk berhenti meminta special rate. Karena special rate pada bunga deposito membuat bank harus membayar dengan biaya mahal. Cara termudah bank adalah menaikkan suku bunga kreditnya. Kondisi ini terus menerus terjadi.

Akar permasalahan ternyata ada di tubuh Pemerintah sendiri. Ini justru aneh. Dibandingkan Pemerintah menghabiskan tenaga untuk menyeru kepada bank-bank untuk melakukan efisiensi, lebih baik keluarkan Permen BUMN yang melarang special rate deposito. Tanpa langkah ini ternyata Pemerintah memang membiarkan malpraktik kebijakan tetap berlangsung. Bukankah mengatur anak sendiri (BUMN) pekerjaan yang mudah?

Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF dan Co-Founder Lingkar Studi Cendekia United Kingdom

HMI Cabang Yogyakarta Kembali Selenggarakan LK2

HMINEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta akan kembali menyelenggarakan Latihan Kader 2 (Intermediate Training). Acara tersebut diagendakan terselenggara selama tujuh hari pada tanggal 16-23 Maret 2016.

Tema yang diangkat kali ini adalah “Diskursus Budaya & Teknologi: Telaah Fenomena Instrumentasi Ilmu Pengetahuan”. Tema ini berangkat dari pertanyaan yang muncul saat ini, siapakah yang memegang otoritas, manusia ataukah teknologi?.

“Konsep penguasaan manusia atas alam melalui teknologi sebenarnya sudah hadir sejak lama. Namun kendati demikian, apabila pada masyarakat mitologis tidak terdapat garis dikotomis antara alam dan manusia. Maka masyarakat modern justru menarik garis demarkasi antara dirinya dengan alam. Tadinyapun, ragam teknologisasi digunakan untuk menata alam. Namun sekarang teknologi malah digunakan untuk menata sesama manusia. Jika masyarakat primitif menjiwakan benda-benda, maka masyarakat modern justru membendakan jiwa-jiwa.” Bunyi sepenggal paragraf yang diambil dari Term of Reference (ToR) Lk2 HMI Cabang Yogyakarta kali ini.

Peserta LK2 nantinya diharapkan dapat memunculkan gagasan-gagasan segar untuk permasalahan-permasalahan yang muncul dari tema diatas. Hal ini senada dengan tujuan LK2 seperti tertulis pada Pedoman Perkaderan HMI, yaitu untuk menumbuhkan kemampuan analitis dalam merespon pesoalan keumatan dengan ketegasan sikap.

Syarat bagi peserta yang akan mengikuti pelatihan ini diantaranya: membawa surat keterangan bisa baca tulis Al-Quran dari komisariat atau cabang yang bersangkutan, telah lulus LK1, membuat resume Khitah Perjuangan, membuat makalah sesuai tema, membuat review sejarah HMI, menghafal surat Ad-Dhuha sampai An-Naas dan mengikuti seluruh proses seleksi.

Proses seleksi tentu tidak berjalan cukup mudah, mengingat tingginya minat kader-kader HMI dan terbatasnya kuota peserta. Sejauh ini pihak panitia telah menyebarkan surat permohonan delegasi ke seluruh cabang HMI se-Indonesia, hal ini demi mengakomodir kebutuhan seluruh kader HMI.

PBHMI: Minta Pemerintah Seriusi Pengembangan Koperasi dan UKM di Daerah Kantong-kantong Kemiskinan

Era kita saat ini adalah kesempatan bagi usaha ekonomi kecil untuk bertumbuh, dengan dukungan program pemerintah sebenarnya Koperasi dan UKM dapat berkembang dengan baik. Semangat pengembangan usaha-usaha kecil ini tidak saja mengejar pertumbuhan, namun juga bagaimana mampu menciptakan lapangan kerja serta mengangkat nasib sebagian rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Amanah Nawacita bagaimana Negara hadir mendampingi rakyat, untuk berdaya dan mandiri. Menurut data yang ada justeru yang mendominasi jumlah angkatan tenaga kerja Indonesia banyak di daerah kantong kemiskinan.

“Harapan kita dorong pemerintah bisa serius di daerah kantong-kantong kemiskinan dengan program koperasi dan usaha kecil ini”, ungkap Firmansyah Arfan, ketua PBHMI, Komisi Koperasi dan Pengembangan UMKM di sela-sela rapat pengurus di Sekretariat PBHMI, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta (2/2/2016)

Ia melanjutkan, MEA efektif berlaku Januari 2016. Kawasan Asean otomatis menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi dari 625 juta orang warga Asean. Indonesia menjadi pasar konsumen terbesar di Asean, 3,51 persen penduduk dunia.

“Dengan kata lain, 255 juta penduduk Indonesia saat ini, adalah setengah dari seluruh konsumen atau warga Asean. Sedang 11,13 persen-nya adalah penduduk miskin, kita berharap jika mau punya daya saing tinggi ke depan pemerintah serius disini (kantong-kantong kemiskinan-red)”, lanjutnya.

“Indonesia, jangan seperti Meksiko setelah bergabung kedalam NAFTA dan dekat dengan Amerika, justeru jumlah kemiskinan serta pengangguran bertambah, dan gelombang imigran terus melonjak. Karena pasar bebas ini sebenarnya hanya untuk Negara yang berteknologi, permodalan dan SDM yang sudah siap”, tegasnya.

Ketua PBHMI, Komisi Koperasi dan Pengembangan UMKM, yang dilantik di kampus Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta pada hari Minggu 31/1/2016 yang lalu, ini ke depannya dengan semangat “back to campus” juga sudah memetakan peluang munculnya pengusaha-pengusaha muda dari kampus dan gerakan koperasi di kalangan mahasiswa sendiri mulai terlihat menggeliat. Tumbuhnya kesadaran ini karena mahasiswa akan kembali ke desa-desa mereka sebagai agen of change dalam pemberdayaan masyarakat.

“Mahasiswa kita di kampus-kampus semestinya, sebelum pulang ke daerah masing-masing, sudah mendapatkan pelatihan dan belajar ilmu Koperasi sebagai modal. Nah, disinilah program PBHMI akan kita dorong”, pungkas alumni Fakultas Ekonomi IAIN Palopo, Sulawesi Selatan ini.

Firmansyah Arfan

Ketua PB HMI, Komisi Koperasi dan Pengembangan UMKM