PB HMI: Indonesia Harus Tegas Hadapi China

HMINEWS.Com – Ditabraknya kapal Kway Fey oleh kapal patroli China, padahal kapal tersebut telah ditangkap patroli TNI AL dan Kementrian Kelautan dan Perikanan, ditengarai sebagai pembelaan terhadap nelayannya yang mencuri ikan di perairan Kepulauan Natuna milik Indonesia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pencurian ikan tidak hanya dilakukan oleh nelayan dan pengusaha biasa, tetapi dibekingi oleh kekuatan negara lain.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Pembangunan Desa dan Daerah Perbatasan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI –MPO), Muhammad Rauda Manarfa di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

“Ini menjadi bukti betapa kejahatan pencurian ikan yang selama bertahun-tahun berlangsung dilakukan di wilayah perairan Indonesia bukan hanya melibatkan oknum pengusaha perikanan tetapi telah menyeret aktor negara,” ujar dia.

Selain itu, menurutnya kejadian pada 19 Maret 2016 tersebut adalah pertanda bahwa China mengklaim wilayah Natuna. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, lanjutnya, China diprediksi akan ngotot dengan klaim sepihaknya itu. Karena diketahui bahwa kandungan minyak, gas dan ikan di perairan tersebut sangat melimpah.

Muhammad Rauda mendesak agar pemerintah RI tak ragu menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut dan membesar. Maka langkah yang harus ditempuh adalah menggunakan diplomasi serta menempatkan kekuatan militer untuk menjaga setiap jengkal wilayah RI, terutama di perbatasan yang rawan dicaplok asing.

Krisis, Tanggung Jawab Siapa?

Belajar dari kegagalan Pemerintah dalam membail-out bank Century sehingga berlarut-larut menjadi kasus hukum. Total kerugian Negara pun tercatat lebih dari 6,2 Triliun. Dari pengalaman pahit itu kemudian muncul ide untuk membuat sebuah perangkat hukum agar bank yang sakit tidak jadi beban negara. Dibentuklah RUU JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) yang kemudian diubah nama menjadi RUU PPKSK (Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan). Dalam beberapa minggu kedepan, RUU PPKSK akan disahkan melalui rapat DPR.

Salah satu hal yang menarik dari RUU ini adalah tidak adanya penggunaan dana APBN. Oleh karena itu untuk menghindari penggunaan APBN dalam kasus bank sistemik, maka terdapat tiga skenario berdasarkan RUU PPSK. Skenario pertama mengandalkan upaya Bail In atau penyehatan internal perbankan dalam kondisi pra-krisis. Bail In ini dilakukan dengan penyertaan modal dari pemilik bank untuk memperbaiki likuiditas. Jadi secara singkat, pemilik bank ikut bertanggung jawab dalam memperbaiki kesehatan bank. Modal pribadi pemilik bank dapat digunakan. Hal ini jelas berbeda dengan UU Perseroan Terbatas dimana kerugian perusahaan tidak mengorbankan dana pribadi pemilik modal. Ketika upaya Bail-in belum berhasil, maka selanjutnya aset bank akan dipindah ke bank baru atau disebut sebagai bridge bank. Langkah terakhir adalah Bail out dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Dalam RUU PPKSK bab ke-IV disebutkan bahwa sumber pendanaan pencegahan bank gagal diambil dari modal pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal, hasil pengelolaan asset dan kewajiban yang berasal dari asset dan kewajiban Bank yang ditangani, kontribusi industri perbankan dan
pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, konsekuensi kedepan adalah adanya kontribusi industri perbankan, serta campur tangan LPS dalam merekestrukrisasi bank sistemik.

Tidak menggunakan APBN

Konsekuensi dari penghapusan dana APBN dalam RUU PPKSK adalah APBN tidak terbuang percuma seperti kasus bank Century. Penyalahgunaan uang negara pun dapat diminalisir. Namun, sisi negatif dari pendanaan selain APBN adalah keterbatasan dana otoritas moneter ketika kondisi perbankan sudah sangat menghawatirkan. LPS tidak mungkin bisa diandalkan dari segi ketersediaan dana. Bail out pasti membutuhkan blanket guarantee yang cukup besar. Jika bank besar yang collapse dan berdampak sistemik terhadap seluruh sektor keuangan, tidak mustahil kerugian negara lebih dari jumlah dana yang dimiliki LPS saat ini. Mengingat total DPK (Dana Pihak Ketiga) sekitar Rp.4.000 triliun, sementara dana LPS hanya Rp.67 Triliun.

Yang perlu diperhatikan lainnya adalah kecepatan transmisi pada kasus bank sistemik. Bahkan bank seukuran Century bisa membuat bank-bank lain jatuh ke lubang krisis. Hal ini yang nampaknya luput dari perhitungan tim perumus RUU PPKSK. Jika dibaca secara teliti, RUU PPKSK lebih berlandaskan pada best scenario (skenario terbaik) bukan worst scenario (skenario terburuk). Seharusnya perumusan undang-undang yang mengatur tentang krisis di sektor perbankan menggunakan skenario terburuk. Bagaimana jika bank dengan aset besar mengalami krisis likuiditas sedangkan skenario penyehatan diri sendiri (bail in) gagal? Apa mungkin akan diambil alih menggunakan bank perantara (bridge bank) dalam waktu yang singkat?

Walaupun RUU PPKSK belum teruji krisis, namun kekhawatiran jelas wajar timbul terkait keampuhan RUU ini. Apakah mungkin bank Century tidak terulang lagi menjadi pertanyaan yang samar-samar terdengar. Kondisi makro ekonomi yang menunjukkan tren pelemahan selama beberapa tahun terakhir juga menjadi sinyal bahwa krisis di sektor keuangan dapat terjadi kapan pun. Yang perlu dilakukan adalah bersiap menghadapi krisis dengan perangkat aturan yang tepat salah satunya dengan penyempurnaan beberapa pasal krusial dalam RUU PPKSK.

Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

HMI Kecewa Pertemuan KTT OKI Tak Keluarkan Sanksi Tegas Terhadap Israel

HMINEWS.com–Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dilaksanakan pada 6-7 Maret 2016, Jakarta. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Komisi Hubungan Internasional menilai OKI seharusnya bisa mengeluarkan langkah konkret bagi kemerdekaan Palestina.

Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Ruslan mengungkapkan, tiadanya sanksi tegas terhadap Israel, yang mengakibatkan Israel terus bertindak semena-mena. Dukungan kemerdekaan Palestina tanpa sanksi apapun bagi Israel sama saja membiarkan kejahatan-kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Apa yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir di Palestina, semuanya bertentangan dengan hukum internasional. OKI seharusnya tidak diam saja tanpa memberikan sanksi terhadap Israel, dan memainkan peranan yang lebih daripada sekedar dukungan,” demikian diungkap dalam pernyataan resminya yang diterima HMINEWS.com, Senin (7/3/2016).

Selain itu PB HMI juga menilai, pemerintah Indonesia pecah fokus dalam pertemuan kali ini dan tersibukkan dengan agenda lain.

“ PB HMI berharap pemerintah Indonesia betul-betul mengawal kemerdekaan Palestina, namun dalam pertemuan ini, terlampau banyak pertemuan sela diluar pembahasan terkait Palestina. Pembahasan soal ekonomi sebaiknya dalam pertemuan khusus terpisah. Pemerintah juga harus segera mendirikan konsulat di Palestina” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi berharap besar dalam pertemuan ini, negara-negara anggota OKI tidak hanya memposisikan ulang dukungannya terhadap kemerdekan Palestina, tetapi juga mengeluarkan sanksi tegas terhadap Israel.

“Kami kecewa, KTT LB OKI kali ini tidak mengeluarkan sanksi apapun terhadap Israel, minimal embargo ekonomi atau pemutusan hubungan bilateral bagi negara-negara anggota OKI terhadap Israel,” tandasnya,

Kisruh Blok Masela, SBY : Pemerintah Pecah Kongsi, Rakyat Jadi Pusing

Jakarta, HMINEWS.com– Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memaparkan pandangannya terkait perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan. Ia juga memberikan pandangan yang berkaitan dengan isu ekonomi energi seperti permasalahan PT Freeport Indonesia dan pengelolaan Blok Masela. Menurutnya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini tentunya diharapkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Seluruh rakyat indonesia, saudara-saudara kita dari Timur ke Barat, Utara ke selatan mesti harus mendapatkan kemajuan, keadilan dan perhatian dari negaranya, dari pemimpinnya, dari pemerintahnya, saya kira begitu,” kata SBY dihadapan Ketua Umum Kadin Indonesia dan para pengurusnya, di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2016).

SBY memaparkan, terkait tindakan pemerintah, atau negara yang berkaitan dengan apa yang terjadi di ujung timur atau ujung barat atau belahan manapun di negeri ini haruslah tepat.

“Kalaupun urusan misalkan Blok Masela, urusan Freeport, yang penting konsepnya jelas, logis, transparan,” ujarnya.

Pemerintah harus memutuskan dan memastikan dalam pengelolaan sumber daya di sektor energi tersebut semata-mata demi kepentingan rakyat dan memberikan efek ekonomi yang ada di sekitarnya.

“Tidak ada kepentingan yang macam-macam, kecuali kepentingan negara, kepentingan ekonomi dan masyarakat setempat itu,” ucapnya.

SBY juga tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait kisruh Freeport dan skema pengelolaan bloka Masela. Menurutnya, yang paling penting segala kepemimpinan itu sejalan dengan arah kebijakan yang dikeluarkan.

“Saya tidak ingin terlalu jauh tetapi, kadang- kadang tidak mudah mencari format offshore, onshore, apapun bagaimana perpanjangan Freeport nanti ke depan. Tapi satu saja, kepemimpinan itu harus sejalan dengan arah kebijakan, dan dibicarakan baik-baik,” ungkapnya.

Selain itu, menurut SBY, pemerintahan saat ini harus kompak dan tidak pecah kongsi dalam menjalankan kebijakan, transparansi tanpa ada benturan kiri-kanan.

“Itu yang diinginkan rakyat sebetulnya. Masela dan freeport adalah contoh, saya kira banyak masalah lagi yang bisa dikelola dengan baik. Solusinya, pemerintahan ini harus satu, kompak, jangan pecah kongsi, biar rakyat tidak pusing, itu pandangan saya,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam skema pengelolaan blok Masela di Maluku, Menteri ESDM, Sudirman Said dan Kemenko Maritim, Rizal Ramli terus berseteru hingga hari ini. Perseteruan mereka diakibatkan perbedaan anggapan tentang skema seperti apa yang mesti diterapkan pada pengelolaan blok Masela.

Sudirman Said menginginkan dengan skema offshore (laut), sementara Rizal Ramli mengingingkan dengan skema onshore (darat). (*)

Sinergi KPK-LKPP Untuk Pencegahan Korupsi

Bila kita menelaah UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pada pasal 1 nomor 3 disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 menyebutkan KPKmempunyai tugas : a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 14 menyebutkan dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah ; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;

Saya mencoba menggarisbawahi pada pasal 1 nomor 3 bahwa mencegah terlebih dahulu disebutkan sebelum memberantas korupsi.  Dan upaya koordinasi, supervisi dan monitor lebih dahulu disebutkan sebelum penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Pada pasal 6 saya menggaris bawahi melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan pada pasal 14 saya menggaris bawahi memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan.

Dalam beberapa waktu akhir-akhir ini KPK sudah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Mabes Polri, BPK dan instansi lainnya. Semua itu dalam rangka sinergi dalam pemberantasan korupsi. Namun belum pernah saya melihat dan mendengar KPK berkoordinasi dengan lembaga atau instansi dalam rangka meningkatkan koordinasi pencegahan korupsi.

Pada seleksi pimpinan KPK jilid 4 tahun 2015 yang lalu ada suatu hal yang menarik yaitu terpilihnya Agus Raharjo mantan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah). Isu pencegahan korupsi yang menjadi andalan dari Agus raharjo cukup menarik perhatian di Komisi III DPR. Sehingga KPK jilid 4 dipandang sebagai era pencegahan korupsi.

Namun, hingga beberapa bulan perjalanan KPK jilid 4, belum terlihat sama sekali warna dari pencegahan korupsi yang menjadi isu andalan Ketua KPK. Ini menarik. Di satu sisi ternyata pasal-pasal dalam UU KPK masih didominasi oleh materi penindakan korupsi. Di sisi lain belum ada perombakan pada unsur pimpinan dan staf pada deputi bidang pencegahan. Ditambah dengan belum adanya koordinasi yang fokus pada lembaga dan instansi yang berpotensi mengembangkan pencegahan korupsi. Dalam hal ini maka sudah waktunya disusun Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Visi Pencegahan yang sudah barang tentu draft Peraturan Pemerintah tersebut harus disusun oleh KPK sendiri.

Satu benang merah dari terpilihnya Agus Raharjo adalah secara kebatinan seharusnya KPK bersinergi dengan LKPP dalam pengembangan visi pencegahan korupsi. Semua isu yang dibawakan oleh Agus Raharjo pada saat seleksi pimpinan KPK di Komisi III DPR adalah semuanya merupakan program di LKPP. Dan mayoritas program LKPP adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Sudah waktunya KPK menyusun formula pencegahan korupsi bekerjasama dengan LKPP. Dan ini merupakan amanah dari UU KPK pasal 14.

Namun saya melihat kalaupun sinergi antara KPK dan LKPP dibangun untuk saat ini maka anatomi LKPP sendiri belum mendukung baik dari segi kuantitas maupun rentang kendali. Indonesia memiliki 34 pemerintah propinsi, 412 pemerintah kabupaten, 93 pemerintah kota, 34 kementerian, 30 lembaga non kementerian, 119 BUMN dan 9 lembaga negara. Kesemuanya tunduk pada peraturan yang dibuat LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sedangkan anatomi LKPP itu sendiri 1 sekretariat utama, 1 inspektorat dan 4 deputi. Diperkirakan jumlah staf LKPP hanya sekitar 200 orang. Dengan anggaran tahun 2016 di bawah 200 milyar (data RUP tahun 2016). Dengan total staf dan anggaran yang demikian, bagaimana mungkin kita bisa berharap pada LKPP dalam rangka pencegahan korupsi yang bersinergi dengan KPK ? Bagaimana LKPP harus menyikapi permintaan konsultasi dan pendampingan dari ribuan ULP, LPSE dan PPK/pimpro seIndonesia ? Sedangkan ribuan ULP, LPSE dan PPK/pimpro seIndonesia tersebut menyandarkan harapannya kepada LKPP agar mereka tidak terjerat kepada masalah hukum ataupun tertimpa kriminalisasi pengadaan ? Jujur saja, saat ini banyak perangkat organisasi pengadaan yang harus gigit jari akibat permohonan pendampingan tidak bisa dipenuhi oleh LKPP akibat keterbatasan staf.

Saya sendiri tetap berharap sinergi KPK – LKPP tetap harus direalisasikan dengan syarat LKPP harus dimekarkan. LKPP sebagai sebuah lembaga harus dirobah menjadi Badan yaitu Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BKPP). Perpres nomor 106 tahun 2007 harus dirobah. Dengan berbentuk badan maka LKPP bisa membentuk perwakilan di seluruh propinsi, atau paling tidak bisa membentuk perwakilan regional. Mimpi indah LKPP tentang pembentukan Diklat Barang/jasa, Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan, vertikalisasi ULP dan LPSE, pengembangan peran dan fungsi saksi ahli pengadaan serta agen pengadaan bisa terealisasi. Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan menjadi instansi yang kuat dalam mengemban tugasnya sebagai mitra kerja utama KPK dalam mewujudkan visi pencegahan korupsi. Dengan adanya kantor perwakilan di daerah maka rentang kendali pencegahan korupsi akan semakin luas. Untuk ini maka wajar apabila LKPP yang sudah menjadi Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah diberi alokasi anggaran kurang lebih 5 trilyun demi suksesnya visi pencegahan korupsi. Sedangkan efek domino dari visi pencegahan korupsi ini adalah percepatan penyerapan anggaran.

Rahmad Daulay,S.T*
* PNS Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Mandailing Natal
** Wasekum PA HMI cabang Surabaya 1996-1997