Temu Pemuda Serantau Indonesia-Malaysia: Mahasiswa dan Pemuda Islam Peduli Rohingya dan Suriah

HMINews.com – Temu Pemuda Serantau Indonesia-Malaysia, yang dihadiri oleh perwakilah Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berlangsung pada 25 Mei 2016 di Jakarta. Dalam pertemuan kali ini, Pemuda Serantau Indonesia-Malaysia memberikan kepedulian terhadap krisis Rohingya dan Suriah.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), menyerukan pemuda dan mahasiswa Islam di kawasan serantau Melayu untuk peduli dengan apa yang terjadi di Rohingya dan Suriah.

“Hingga hari ini, krisis Rohingya dan Suriah belum kunjung berakhir, etnis Rohingya tanpa hak kewargaan dan dalam upaya genosida, sedangkan perang sipil di Suriah memicu krisis kemanusiaan yang luar biasa, untuk itu perlu kepedulian lebih dari elemen muda umat Islam, khususnya di kawasan serantau Melayu, karena negara-negara Asean menganut Principle of Non-Interference, perlu dukungan publik yang luas agar bisa mendorong kebijakan terhadap krisis ini” ujar Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI Ruslan Arief BM dalam keterangan resmi Kamis (26/5).

Selain itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Munawar Khalil juga menambahkan harus segera dilakukan langkah strategis dari elemen muda umat Islam Indonesia-Malaysia agar bisa turut serta mendesak para pengambil kebijakan memberikan solusi yang konkrit bagi kedua krisis tersebut.

“Perlu segera dilakukan penggalangan dan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran publik akan krisis-krisis di Rohingya dan Suriah. Selain itu harus ada rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi solusi, pesoalan pengungsi Rohingya di Aceh dan genosida yang terus berlangsung di Myanmar, kita tidak bisa hanya mengurusi pengungsi saja, namun abai dengan persoalan mendasar dari krisis, begitu juga di Suriah. Pengambil kebijakan perlu didorong untuk memberikan solusi dan kebijakan yang jelas.”

Perwakilan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, Sekretaris Jenderal Ahmad Nazrin Shah, sangat mendukung hasil dari Temu Pemuda Serantau, dan berkomitmen untuk mendorong upaya-upaya yang mungkin untuk bisa dilakukan oleh pelajar dan pemuda Islam di Malaysia.

“Kami sejatinya sangat mendukung sekali, apa yang menjadi rekomendasi dari Temu Pemuda Serantau ini, harapannya boleh menjawab tantangan dari krisis yang berkembang saat ini di Rohingya maupun Suriah dan semakin rekat umat Islam di serantau Melayu ini”.

Sekjen PB HMI: HMI Harus memainkan Peran Dalam Mengawal MEA

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru mengadakan pelantikan  pengurus, di Gedung Aula Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, dengan tema “Merestorasi perkaderan dan perjuangan HMI-MPO dalam menghadapi tantangan zaman”, (24/05/2016).

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal PB HMI, Endri Soemantri yang melantik pengurus secara langsung menyampaikan bahwa Belakangan ini banyak berita miring mengenai HMI. Padahal HMI tidak hanya melahirkan politisi. tapi juga banyak yang menjadi pengusaha, ulama, guru, dan bahkan masyarakat biasa.

ia juga menambahkan bahwa Tidak bisa dipungkiri, HMI yang sudah berumur 69 tahun telah ikut mengawal perjalanan bangsa Indonesia.

maka pada era ini, menurutnya, Indonesia menjadi sebuah negara rebutan kepentingan Asing, dengan segala isu yang digulirkan untuk kepentingan kapitalis asing barat dan sekutunya. atau etnis China dalam tanda kutip, China yang mengkapitalisasi bangsa ini. apalagi Indonesia yang saat ini harus berkompetisi dengan negara-negara ASEAN di era MEA.

Untuk itu, menurutnya, HMI sebagai organisasi kemahasiswaan bersama organisasi kepemudaan lainya harus memainkan perannya dalam mengawal MEA.

Pada kesempatan tersebut, HMI Cabang Pekanbaru menyerahkan bantuan korban pemboman Aleppo oleh rezim assad Kepada PB HMI MPO yang diwakili oleh Endri Soemantri dari PB HMI, untuk kemudian disalurkan sebagai bentuk kepedulian umat Islam. (*Dd)

Kasus Saut Diproses, Ketua PB HMI Di-BAP 6 Jam

HMINEWS.COM- Jakarta, Menindaklanjuti kasus yang melibatkan Wakil ketua KPK, Saut Situmorang ketua umum PB HMI, Muhammad Fauzi dipanggil  Bareskrim Mabes Polri, (23/05/2016)

Muhammad Fauzi dimintai keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas laporannya dengan nomor LP/479/V/2016/Bareskrim tertanggal 09 mei yang lalu terkait pencemaran nama baik lembaga HMI oleh Saut Situmorang.

Muhammad Fauzi tiba di Mabes polri pukul 10.00 dan didampingi oleh koordinator kuasa hukumnya, M Thohir dan dua orang saksi. kepada media, Fauzi mengatakan bahwa ia di mintai keterangan sebagai pelapor.

“Hari ini saya dan beberapa kawan-kawan dimintai keterangan sebagai pelapor dan saksi pelapor oleh Bareskrim Mabes Polri. Proses hukum akan tetap berlanjut demi memenuhi asas keadilan, Kami HMI ingin preseden ini jadi pelajaran berharap bagi semua pihak, utamanya para pejabat publik, agar berhati-hati dalam mengeluarkan statemen.” Kata Fauzi

Sementara menurut koordinator tim kuasa hukum PB HMI M. Tohir, Saut diancam dengan pasal berlapis.

“Saut diduga melanggar Pasal 310 junto 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” demikian ungkap Tohir.

Muhammad Fauzi selaku ketua umum dan pelapor di BAP selama 6 jam dengan 21 pertanyaan. Sementara saksi-saksi hanya 16 pertanyaan.

 

 

 

Ketua-ketua komisariat HMI se-Yogyakarta kumpul

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Yogyakarta, baru-baru ini mengadakan Rapimko (Rapat Pimpinan Komisariat) yang mana dihadiri pimpinan-pimpinan komisariat dilingkungan HMI Cabang Yogyakarta. Agenda Rapimko mengusung tema “transformasi gerakan HMI sebagai Ikhtiar menjawab problematika keummatan”.

Acara tersebut diadakan di Aula Masjid Pangeran Diponegoro Balai Kota Yogyakarta pada tanggal 14-15 Mei 2016 yang mana dihadiri 26 Komisariat dan 4 Koordinator Komisariat. Semula agenda rapimko akan dihadiri oleh Walikota Yogyakarta Drs. H. Haryadi Suyuti, namun dikarenakan ada urusan mendadak maka digantikan oleh Kepala Departemen Agama Kota Yogyakarta Drs. H. Sigit Warsita, MA.

Dalam sambutannya, Drs. H.Sigit Warsita menyampaikan kebahagiaannya karena dapat bertatap muka dengan teman-teman HMI secara langsung. Beliau berharap dalam agenda rapimko ini dapat membuahkan hasil-hasil positif demi kemajuan bangsa Indonesia dikemudian harinya.”Iman kita jangan sampai kendor sehingga warna hijaunya memudar, ilmu kita jangan sampai disalah gunakan sehingga warna hitam pun ikut memudar, dan amal kita jangan sampai disia-siakan sehingga warna putih sudah tidak berwarna putih”, tambah beliau.

Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta M. Adil Muktafa dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar agenda rapimko ini dapat dimaksimalkan oleh seluruh Jamaah HMI Cabang Yogyakarta baik pengurus, lembaga-lembaga di bawah naungan HMI Cabang Yogyakarta dan Komisariat-komisariat di lingkungan HMI Cabang Yogyakarta “dalam agenda rapimko akan ada tranformasi, besar harapan saya kawan-kawan komisariat dilingkungan HMI Cabang Yogyakarta dapat mengikuti sampai akhir sehingga gerakan yang kita bangun satu periode kedepan dapat berjalan sinergis” tutur beliau.

HMI & PMKRI Cabang Tual aksi di depan BPR Artha Tual

HMINews.com – HMHMI MPO dan PMKRI wilayah Tual dan Maluku Utara (Malra) melakukan aksi demonstrasi di depan BPR ARTHA Tual dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakentrans) Tual pada hari Senin kemarin (16/05/2016).

Kedua organisasi tersebut tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Maluku Anti Penindasan. Mereka menuntut penjelasan atas PHK yang dilakukan oleh BPR Artha Tual kepada saudara Yasmin Husein Obet Alkatiri yang bekerja sejak Tahun 2007-2010 di perusahaan tersebut.

Kasus tersebut berawal dari kecelakaan yang dialami oleh Yasmin pada tanggal 28/07/ 2015 jam 14.35 WIT di depan Bengkel Rodamas – Langgur. Yasmin yang bekerja di BPR Artha Tual itu hendak mengambil dana deposito dari salah satu nasabah. Kecelakaan tersebut mengakibatkan cedera berat pada tangan sebelah kiri (cacat permanen), akibatnya Yasmin tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai karyawan. Keanehan muncul ketika pihak perusahaan serta merta menerbitkan surat PHK tanpa alasan yang jelas.

Menurut Rahmat Ohoirenan sebagai Ketua Umum HMI MPO cabang Tual, tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Didalam UU No.13 tahun 2013 pasal 161, dijelaskan bahwa perusahaan harus mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut sebelum melakukan PHK. Kemudian pada pasal 163, dijelaskan bahwa pekerja berhak mendapatkan pesangon apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Rahmat berpendapat bahwa kasus ini timbul karena kurangnya pengawasan dari Disnaker Maluku Utara.

Faisal Rumkel, kordinator lapangan aksi tersebut menyatakan kekecewaanya atas tindakan bank tersebut terhadap karyawannya sendiri, padahal menurutnya bank tersebut memiliki program yang dinakaman ARTHA Peduli untuk menolong orang yang mengalami musibah. Faisal juga menyampaikan bawah gaji Yasmin dipotong setiap bulan untuk Jamsostek, namun klaim Yasmin ditolak dan dinyatakan belum terdaftar ketika mengajukan klaim. Dia berharap kasus ini diusut sampai tuntas kerena takut akan berimbas pada nasabah BPR Artha Tual.

Musda Badko HMI Jabagbar dirangkaikan Dengan Dialog Publik

Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat (HMI BADKO JABAGBAR) adakan Musyawarah Daerah (MUSDA) di Aula Pengadilan Negeri Agama Provinsi Banten pada tanggal 14-15 Mei 2016. acara tersebut dihadiri oleh 8 Cabang HMI yang termasuk di Wilayah Jawa Bagian Barat.

Pada sambutan pembukaan, Ketua HMI Badko Jabagbar Endri Soemantri menuturkan bahwa “kini Himpunan Mahasiswa Islam yang sudah berumur cukup tua, yaitu 69 tahun mengawal bangsa Indonesia, HMI sudah melahirkan berbagai kader bangsa di berbagai profesi. mulai dari politisi, pengusaha, petani bahkan guru yang tersebar diseluruh nusantara”.

Badan Koordinasi adalah perpanjangan tangan dari PB HMI untuk mengawal perkaderan di wilayahnya, yang dimaksud perkaderan itu tidak hanya latihan kader semata tetapi pembinaan secara moril terhadap kader dalam konteks sehari-hari.

Khususnya HMI Badko Jabagbar punya peran penting dalam mengawal issue issue strategis keumatan baik regional maupun nasional.

Musda HMI Badko Jabagbar dirangkaikan dengan dialog publik dengan tema “Revitalisasi Peran Lembaga Kepemudaan dalam Menjawab Tantangan di Era MEA”.Ujar Endri

dalam sambutannya, ia juga memaparkan bahwa peran MEA di Indonesia diakhir 2015 mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat harus menerimanya. Peran masyarakat khususnya Kader HMI mau menjadi penonton atau pemain, sebuah dilematis bagi masyarakat Indonesia yang berpenduduk 250 juta jiwa dengan setengah dari masyarakan ASEAN ini menjadi tantangan ketika Sumber Daya Manusia belum siap terhadap Era MEA ini.

Peluang bagi masyarakat Indonesia ketika para pemuda mempunyai paradigma berkewirausahaan secara inovasi ekonomi dengan sosial-budaya dan kearifan lokal yang sangat beragam ini bisa dikemas untuk masyarakat ASEAN dan tidak luput dari sinergitas atau kepedulian dari Pemerintah.

“Kedepannya kader kader yang potensial siap dalam mengawal perkaderan dan perjuangan HMI di Wilayah Jawa bagian Barat dan semoga pada Musda Badko kali ini menjadi momentum konsolidasi internal untuk masyaratk yang di ridhoi Allah SWT” Tambah Ketua Badko Demisioner Endri Soemantri

Dalam Dialog Publik kali ini dihadiri langsung oleh narasumber Kanda Ubaidillah Badrun mantan Ketua HMI Badko Jawa Bagian Barat sekaligus Pengamat Politik Nasional dari Universitas Negeri Jakarta. Dan Kanda Chozin Amirullah mantan Ketua Umum PB HMI sekaligus Staff Ahli Kemendikbud.

(AM/HMI Cabang Tangerang Raya)

Tindaklanjuti Laporan, PB HMI Bertemu Kapolri Jendral Badrodin Haiti

HMINEWS.Com- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI – MPO) bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri. Pertemuan ini membicarakan dampak dari pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang perihal HMI yang menuai kecaman.

Ketua UmumPB HMI Muhammad Fauzi memimpin langsung rombongan bertemu Kapolri pada Kamis (12/5/2016) siang.

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Pertama, Kapolri meminta agar cabang-cabang HMI di daerah tak lagi membuat laporan polisi sebab locus delicti-nya berada di Jakarta. Maka laporan & pemberkasan perkara akan dipusatkan pada Bareskrim Mabes Polri.

Kedua, Kapolri mempersilakan & membolehkan aksi-aksi HMI sepanjang tak anarkis. Ketiga, kasus Saut Situmorang jangan dibenturkan pada masalah isu SARA, muslim & nonmuslim. Keempat, Polri akan tetap menindaklanjuti laporan dugaan perkara pidana yang sudah dilaporkan PB HMI (MPO) sebelumnya.

Kelima, tak menutup kemungkinan penyidikan Mabes Polri bakal menambahkan pasal-pasal tambahan apabila dalam pemeriksaan ditemukan alasan untuk itu. Keenam, Polri tetap berkomitmen atas laporan kasus ini dan akan mengusutnya.

“Saran-saran Kapolri akan kita tindaklanjuti, khususnya soal aksi agar tidak anarkis serta tidak melebar menjadi isu SARA,” kataMuhammad Fauzi usai pertemuan.

Developmentalisme Golkar

HMINews.com – Warna Partai Golkar, tidak saja menegaskan bergeraknya kekuatan politik anti-Komunis dan penegak Pancasila di Tengah-tengah arus politik menentang komunisme, namun ia juga hadir sebagai kekuatan alternatif di tengah-tengah kegagalan eksperimentasi sistem multipartai era Demokrasi Parlementer. Partai-partai politik pada masa itu telah berkembang sebagai kekuatan-kekuatan, sebagaimana di istilahkan Cliffford Geertz, dalam ideologi politik aliran. sedemikian besarnya semangat ideologisasi itu, yang dalam praktiknya justru mempertegas tajamnya pertarungan politik yang, terutama ditandai oleh jatuh bangunnya kabinet pemerintahan. keadaan ini membuat tidak adanya konsistensi dalam pembangunan nasional.

Golkar hadir dalam semangat mengoreksi partai-partai yang terjebak pada konflik ideologis dan visi developmentalisme. embrionya ditandai oleh hadirnya golongan-golongan fungsional non-afiliatif, yang posisi dan perannya banyak terpinggirkan oleh dominasi partai-partai politik.

Gagasan untuk mengembangkan golongan fungsional ini, memang sering dilontarkan oleh Bung Karno dalam mematangkan eksperimen Demokrasi terpimpin. Bung Karno menginginkan kekuatan alternatif di luar partai-partai, yang kemudian diberi tempat secara formal di Front Nasional. Namun, pada saat yang sama, angkatan bersenjata juga sangat menyadari potensi kekuatan politik golongan fungsional itu. Puncaknya, Angkatan Bersenjata, dalam hal ini Angkatan Darat, sebagai kekuatan politik Pengimbang komunisme, efektif memanfaatkan golongan-golongan fungsional yang anti-komunis ke dalam Sekber Golkar pada 1964.

kehadiran Sekber Golkar segera membedakan dirinya dengan partai-partai yang berideologi politik aliran. dalam perkembangannya, ideologi Golkar semakin jelas, yakni mengusung tema pembangunan sebagai basisnya.

Boleh dikatakan, ideologi Golkar adalah developmentalisme. ini penting untuk membedakannya dengan konteks ideologi politik aliran yang dominan pada masa itu.

Dengan penegasan bahwa Pancasila telah final sebagai ideologi Negara dimana Golkar merupakan pembela terdepannya, ia kemudian tampil sebagai kekuatan politik yang programatik. Golkar mengedepankan program-program pembangunan yang lebih pragmatis, dalam arti menjauhkan potensi konflik ideologi politik aliran, dan karenanya sangat mengedepankan stabilitas politik.

Memang, hadir dan membesarnya Golkar sebagai kekuatan politik, secara sistematis didukung oleh rezim Orde Baru. Pilihan Orde Baru terhadap Sekber Golkar, yang kemudian menjadi Golkar sebagai kontestan pemilu, tidak lepas dari asumsi dasar bahwa ia belum terkontaminasi oleh tradisi dan pilihan ideologis partai-partai.

Golkar merupakan kekuatan politik yang bersifat catch all, mewadahi keberagaman dan mencerminkan kebhinekaan Indonesia. Ia berbeda dengan partai agama atau partai nasionalis yang sepanjang era Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin telah terbentuk corak ideologi politiknya.
Golkar lebih cair secara ideologi politik, justru ketika mengedepankan gagasan gagasan mengenai karya-kekaryaan, modernisasi dan pembangunan.

Banyak alumni golkar yang berhasil menjadi elit negeri ini dengan pola pendekatan kontribusinya masing-masing, seperti Wiranto yang mendirikan Partai Hanura, Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem, Prabowo dengan Gerindra, dan masih banyak lagi elit negeri ini yang merasakan proses pembentukan ideologi Partai Golkar dalam dirinya dan dapat berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara, dengan demikian bisa dikatakan bahwa partai golkar telah banyak berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ini dan masih menjadi harapan bagi masyarakat dalam proses politik pembangunan bangsa dan negara.

Mencermati perjalanan Partai Golkar sebagaimana tersebut di atas, tentu kita berharap ketua umum yang terpilih dalam Munas dalam waktu dekat ini akan bisa menegaskan warna developmentalisme Golkar yang sudah teruji selama ini, dan senantiasa agar tetap berpihak pada rakyat dalam kontribusinya dalam kancah politik nasional.

R. Aria Bima Sakti
Ketua Komisi Politik dan Keamanan PB HMI MPO

Saut, Belajarlah Profesionalisme dari HMI

Publik gerakan muda Islam dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia khususnya, dibuat gaduh dengan pernyataan Saut Situmorang salah satu pimpinan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis (5/5/2016) malam tampil sebagai narasumber bersama Hakim Agung Gayus Lumbuun dan mantan Hakim Asep Iriawan di acara Benang Merah, TVOne bertemakan “Harga Sebuah Perkara.”

Giliran Saut Situmorang berbicara seperti kehilangan akal profesionalismenya saat menggambarkan kondisi masyarakat yang mudah tergiur berbuat kejahatan. Saut Situmorang pun berkata “mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau HMI minimal LK I, tapi ketika menjadi pejabat mereka korup, sangat jahat, culas dan licik”.

Si Saut seperti pejabat publik yang pikirannya justru tidak “publik” yakni cara berfikir yang dapat bersifat bijak dan berdiri di atas keberagamaan bangsa ini. Pernyataannya menunjukan tidak profesionalismenya seorang petinggi negara. Saut yang katanya pernah berkarier pada Badan Intelejen Negara (BIN) sepertinya lupa membaca sejarah panjang HMI dan gerakan muda Islam di negeri ini.

HMI yang lahir hanya 2 tahun setelah republik ini merdeka telah menempatkan profesionalisme lembaga sebagai ujung tombak perkaderan. Dalam keanggotaan HMI tidak mengenal suku dan keluarga, setiap yang ingin menjadi bagian dalam keanggotaan HMI wajib mengikuti Latihan Kader I (LK I). Kurikulum perkaderan HMI disusun secara sempurna format perkaderan revolusioner ini dapat mengantarkan mahasiswa Islam mendapatkan lompatan kuantum secara spiritual dan intelektual.

HMI sejak berdirinya pada 5 Februari 1947 telah memantapkan diri sebagai organisasi modern mahasiswa Islam di Indonesia. Kemoderenan dan keprofesionalisme lah selama ini yang membuat HMI tetap menjadi organisasi yang kompatibel dengan zaman. Alumni HMI yang menjabat sebagai pejabat publik di republik ini pun tetap menunjukan profesionalisme sebagai pejabat negara.

Entah mendapat bisikan setan darimana oknum pimpinan KPK yang sebelumnya tiga kali gagal seleksi itu sepertinya jarang membaca sejarah HMI, bahwa nama-nama Ahmad Dahlan Ranuwiharja, Deliar Noor, Sulastomo, Nurcholis Madjid, Akbar Tanjung, Abdullah Hehamahua, Azumardi Azra, Yudi Latif, Anies Baswedan, Yuddy Chrisnandi adalah sederat alumni HMI sebagai pejabat negara tetap menjungjung tinggi profesionalisme.

Di HMI pluralisme pemikiran akan ditemukan, di HMI seluruh pemikiran didiskusikan, bahkan mazhab dalam Islam pun dapat dimanajemen dengan baik dalam perkaderan HMI. Sehingga tidak mengherankan pasca dari HMI kader dan alumni HMI dapat berdiaspora baik ke lembaga masyarakat yang beragam termasuk juga pada partai politik dimana dapat ditemukan alumni HMI.

Professionalisme kader HMI ditunjukan misalnya dengan pemikiran Nurcholis Madjid yang sangat plural, bahkan mantan Ketua Umum PB HMI selama dua periode ini 1966-1971 sempat mengeluarkan statetmen yang sangat kontrofersial pada zamannya “Islam Yes, Partai Islam No”. Ini adalah kedalam cara berfikir yang melintasi zaman dari seorang kader HMI.

Sebagai petinggi KPK pun Saut belum menorehkan sejarah yang baik dalam pembarantasan korupsi. Jika dibandingkan dengan keprofesionalisme kader atau alumni HMI yang pernah berkiprah di KPK yakni Abraham Samad dan Abdullah Hehamahua maka Si Saut tidak ada apa-apanya. Abraham Samad dan Abdullah Hehamahua bahkan dua alumni yang justru menahan juga sesama alumni HMI sekalipun mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Bagi kader dan alumni HMI tidak masalah sebab disitulah alumni HMI bekerja dengan cara-cara yang professional.

Saut belum berbuat apapun atas nama penegakan hukum tetapi mulutnya sudah sesumbar kemana-mana. Ia sudah tidak pantas menjabat pejabat publik negeri ini, sudah waktunya Si Saut mengundurkan diri atau dipaksa mundur dari jabatannya. Jabatan pimpinan KPK hanya boleh dijabat oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, bekerja secara professional dengan menjadikan hukum sebagai panglima tanpa harus ada tendensi organisasi, suku, keluarga atau bahkan agama.

Jakarta, 7 Mei 2016
Abdul Malik Raharusun (Kader HMI Maluku Tenggara)

Saut Situmorang Gagal Paham Identifikasikan Gerakan HMI

HMINEWS.Com – Pernyataan Saut Situmorang tentang HMI dan KAHMI yang dikatakannya korup dan sangat jahat telah menyakiti hati banyak kalangan di HMI dan KAHMI. Pernyataan itu disebut sebagai tendensius, politis, dan sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap aktifis muslim yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Reaksi yang sama tentu juga dialami oleh KAHMI UII atas pernyataan Saut tersebut. Terlebih lagi UII atau yang dulu bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) adalah tempat kelahiran HMI. Namun Presidium KAHMI UII mengingatkan agar seluruh eksponen HMI tidak terlalu reaktif.

“Saut hanya telah gagal paham dengan menganggap HMI koruptor. Nyatanya saat ini banyak kader yg menjadi pendidik dipelosok negeri, yang mungkin jauh dari bayangan dan kemampuan Saut sendiri” kata Hendi Aldrianto selaku Presidium KAHMI UII, Sabtu (7/5/2016).

“Ada juga yg menjadi budayawan, usahawan dan tentu politisi. Karena itulah tugas dan fungsi lembaga kader melekat pada HMI” tambah Hendi.

Hendi mengingatkan, justru pada titik ini, dengan pernyataannya itu, Saut telah menunjukan kegagalannya sebagai insan Intelilijen. Mengingat dalam catatan karirnya Saut mencantumkan pernah menjabat sebagai staf ahli BIN.

“Dia gagal mengidentifikasi HMI secara komprehensif. Saut tidak sendiri, ada banyak orang seperti dia yang salah memberi informasi. Sehingga gerakan Islam pada akhirnya sering disalah pahami” ujarnya.

“Saat ini menjadi kesempatan pada kita kader HMI untuk memberi penjelasan di ruang publik tentang Khittah Perjuangan HMI yang sebenarnya” pungkas Hendi.