Hardiknas: Evaluasi Komprehensif Kader HMI Terhadap Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional

Momentum 2 Mei adalah perayaan untuk memperingati hari pendidikan nasional. Dari sabang sampai merauke semua elemen yang terkait dengan dunia pendidikan baik pejabat negara, akademisi maupun praktisi pendidikan merayakannya dengan berbagai bentuk seperti : upacara seremonial, workshop, seminar, FGD dan sebagainya. Bagi kalangan pemerhati pendidikan nasional seperti aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi-organisasi massa, organisasi pemuda dan kemahasiswaan misalnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), momentum hardiknas dijadikan sebagai instrumen untuk menyuarakan isu-isu pendidikan termuktahir tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan evaluasi tahunan terhadap kinerja birokrasi Kemendikbud serta Kemenristekdikti sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di negara ini. Untuk melihat sejauhmana penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di negara ini, penulis mencoba membuat deskripsi singkat dan penyimpulan strategis terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional (spn) mulai dari regulasi, sistem, dan hal-hal teknis lainnya. Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi dan refleksi kembali terkait penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kita.

Pendidikan di negara ini termasuk sangat jauh tertinggal dalam tingkat partisipasi pendidikan dan mutu akademik ketimbang negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan serius terkait sebenarnya apa permasalah yang mendasar dalam tata kelola sistem pendidikan nasional kita. Problem yang mendasar dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kita adalah kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Pada konteks pendidikan, bergabungnya Indonesia dengan WTO melalui pengesahan UU No. 7 tahun 1994 selama dua puluh tahun kebelakang berpengaruh terhadap liberalisasi pendidikan kita dan telah membelokan arah cita-cita pendidikan nasional ke arah neoliberalisme. Hal ini bertentangan dengan pancasila dan semangat pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian melalui penandatangan GATS (General Agreement On Trade In Services) sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menggeser pandangan tentang penyelenggaraan pendidikan dari suatu kegiatan yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah menunju kepada tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Artinya, pendidikan sebagai tanggungjawab negara telah diserahkan kepada pihak investor.

Kemudian masalah-masalah cabang yang berkaitan dengan aspek praktis atau teknis seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraaan guru, dan sebagainya. Rendahnya kualitas sarana fisik yaitu banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Masalah rendahnya kualitas guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.

Kemudian problem mahalnya biaya pendidikan dari (TK) hingga (PT) membuat masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak mengenyang dunia pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini karena orientasi bisnis yang dijalankan oleh pihak institusi pendidikan. Bila kita membaca UUD 1945, kita akan tahu, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran yang penyelenggaraannya diatur undang-undang tersendiri. Cita-cita luhur dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan “Mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, masih merupakan kata-kata kosong. Kita masih jauh dari pemenuhan kebutuhan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Menurut penulis, pada dasarnya pendidikan memang diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup dan mencerdaskan kehidupan bangsa. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Akan tetapi penyelenggaraan pendidikan di lapangan jauh berbeda dengan amanat konstitusi di atas. Pasar bebas dan bisnis yang berlaku disekolah-sekolah semakin berkembang pesat dengan banyaknya program baru yang semakin menekan dan melumpuhkan orang tua sebagai wali murid dalam membiayai sekolah anaknya. Program sekolah itu berupa seperti adanya pengadaan kaos olahraga, study tour, daftar ulang, perubahan warna baju seragam sekolah setiap tahunnya, gantinya terbitan buku pelajaran setiap semester dan lain sebagainya, yang semua itu dikoordinir oleh pihak sekolah. Problem seperti itu bukan hanya terjadi di sekolah-sekolah, akan tetapi juga terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi yang sangat membebani mahasiswa dan orang tua. Di beberapa Perguruan Tinggi Negeri ada biaya praktikum dan SPP yang relatif mahal. Selain itu, menjelang akhir masa perkuliahan juga ada biaya KKN, kerja praktek, hingga biaya wisuda. Kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi makin sulit digapai seiring dengan melambungnya biaya kuliah di PTN.

Tidak berdaulatnya pendidikan kita terbukti dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang substansinya merupakan UU titipan produk asing. Setelah UU BHP dibatalkan oleh MK, pada tanggal 10 Agustus 2012 muncul sebuah produk hukum yang menurut penulis adalah sebagai reinkarnasi dari UU BHP yaitu UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 86 UU No. 12 Tahun 2012 sangat jelas sekali bahwa niat pemerintah untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan pendidikan begitu kentara padahal sektor pendidikan saat ini mendapatkan anggaran 20 % dari APBN. Berdasarkan UU RAPBNP Tahun 2015 pos anggaran pendidikan senilai 400 Triliyun tersebut dibagi untuk 2 kementerian yaitu 53 Triliyun untuk Kemendikbud dan 43 Triliyun untuk Kemenristekdikti. Semangat dan subtansi UU Pendidikan Tinggi adalah sebenarnya penetrasi dari kapitalisme global yang mana pendidikan kita di Indonesia masih tidak bisa lepas dari kooptasi dan kepentingan dari lembaga keuangan internasional. Yang menjadi persoalannya adalah adanya interfensi dari pihak diluar negara untuk meminimalisir peran negara dalam mengurusi pendidikan. UU itu mengalihkan tanggungjawab negara untuk memikul beban pendidikan.

Otonomisasi dalam pengelolaan Perguruan Tinggi dalam UU PT pada pasal 50 merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab Negara terhadap pengelolaan pendidikan. Perguruan Tinggi (PT) dengan status otonomi antara lain : Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Airlangga (Unair). UUD 1945 tidak menghendaki adanya  otonomi pengelolaan pendidikan dan tidak membutuhkan sistem pengelolaan pendidikan secara otonom. Otonimasi ini terjadi di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mana aset-aset perguruan tinggi dijadikan bisnis untuk mencari uang. Di kampus IPB mendirikan Bogor Botany Square, Ekalokasari Plaza, dan pom bensin di wilayah kampus. Sebenarnya ini sudah melanggar Tri Dharma Perguruan Tinggi karena menjadikan bagian kampus sebagai pusat bisnis dan berpotensi menutup akses hak rakyat atas pendidikan dengan semakin tidak terjangkaunya Pendidikan Tinggi.

Masalah pelaksanaan pendidikan kita juga terjadi pada lembaga negara kita yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baru-baru ini tiga kebijakan Kemendikbud Anies Baswedan yang terkesan ngawur dan tidak melalui analisis serta kajian yang mendalam. Kebijakan tersebut adalah menghentikan pemberlakukan kurikulum 2013, mengajak investor asing membangun SMK dan mengganti buku pelajaran yang menggunakan kertas dengan electronic book atau disebut E-Sabak. Dengan penghentian terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 secara tidak langsung turut membiarkan terjadinya kerusakan moral dan kebangkrutan akhlak para pelajar karena munculnya kurikulum 2013 berangkat dari kegelisahan orangtua dan stake holders pendidikan terhadap maraknya kasus kekerasan seperti tawuran, narkoba dan perbuatan asusila di kalangan pelajar. Atas nama kebijakan politik kekuasaan, Kurikulum 2013 dihentikan dengan tidak mengkaji lebih dalam lagi. Kemudian persoalan electronic book menjadi kegalauan tersendiri bagi guru-guru dan sekolah yang berada di pelosok yang sebagai masyarakat belum menikmati aliran listrik. Sementara itu, keterlibatan jauhnya investor asing dalam pembangunan SMK sangat bertentangan dengan semangat nasionalisme kebangsaan.

Solusi atas problem pendidikan di negara ini, yakni keberanian pemerintah untuk meninjau kembali serta menyikapi dengan arif isi perjanjian GATS-WTO dan kemauan untuk prioritas pendidikan tinggi tanpa memasukkan ke dalam perdagangan bebas karena meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam pendanaan pendidikan. Kemudian menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan menggairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar dan penyempurnaan saran belajar seperti buku paket, media pembelajaran dan peralatan laboratorium.

Muh Ikhsanul Yakin (Can Al Jabar)

Lembaga Riset dan Publikasi Pengurus Besar HMI

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang