PB HMI: Krisis Suriah, Pemerintahan Jokowi-JK Jangan Diam Saja!

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO), Muhammad Fauz,i menyerukan Pemerintahan Jokowi-JK agar jangan diam saja menyikapi krisis Suriah. Selain itu, PB HMI juga berharap semua pihak yang bertikai, baik Rezim Assad dan pasukan oposisi menahan diri dan mengupayakan rekonsiliasi.

“Konflik di Suriah telah memicu krisis kemanusiaan terparah di dunia saat ini, Menurut PBB, 13,5 juta orang di Suriah memerlukan bantuan mendesak , termasuk 6,5 juta yang mengungsi. Diperkirakan bahwa lebih dari 250.000 orang tewas dalam konflik, dengan ratusan ribu lebih terluka. Dan Hampir 4,6 juta warga Suriah telah mengungsi di negara tetangga Mesir, Irak, Yordania, Lebanon dan Turki. Melihat fakta demikian, PB HMI mendesak Pemerintahan Jokowi-JK memainkan peranan lebih, bebas dan aktif  sesuai konstitusi dan juga sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Pemerintah jangan hanya menjadi penonton dan diam saja.” Ujar Muhammad Fauzi (Jum’at, 06/05).

PB HMI juga mengutuk keras serangan Rezim Assad dan sekutunya terhadap kota Aleppo.

“Pemerintahan Assad yg menargetkan rumah sakit, masjid, pabrik roti dan area penduduk  dalam serangan udara di kota Aleppo tidak bisa dibenarkan, dan merupakan pelanggaran HAM, berat meski dalam situasi konflik”

Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Ruslan Arief BM juga menambahkan  Pemerintah RI bisa mendesak PBB, agar para pemimpin kawasan tetap komitmen dengan  penyelesaian melalui cara-cara politik dan damai; menghormati kedaulatan semua negara dan non-campur tangan dalam urusan internal mereka;  serta menyediakan akses kemanusiaan.

“Krisis Suriah berbeda dengan proses Musim Semi Arab. Krisis ini tidak bermula karena ketegangan antara rezim Assad dan rakyat hanya karena jutaan orang turun ke jalan. Oposisi bermunculan, Assad menolak masa transisi, dan perang sipil meledak. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah RI ialah mendesak PBB agar para pemimpin kawasan tetap komitmen dengan kesepakatan bersama bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik sipil bersenjata di kawasan itu demi terciptanya stabilitas, Saudi, Turki, Iran yang berbatasan langsung hendaknya menahan diri dan juga menahan laju masuk gerilyawan asing masuk dan menambah keruh permasalahan. Selain itu penting adanya implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 untuk menyertakan akses kemanusiaan langsung ke daerah-daerah yang terkepung dan sulit dijangkau dan pelepasan setiap orang ditahan sewenang-wenang.” Ujar Ruslan.

PB HMI: Kasus Sumber Waras Contoh Korupsi Sistematik Terorganisir

HMINEWS.Com – Praktek korupsi di Indonesia mengalami pergeseran pola yaitu dari yang melibatkan birokrasi, kepala daerah dan wakil rakyat ke pihak dengan aktor yang hampir sama namun dengan perluasan cakupan keterlibatan. Demikian disampaikan Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti.

“Perluasan cakupan keterlibatan ini sebenarnya terkait dengan sifat korupsi dari yang personal dan atau bersama-sama ke sistematik terorganisir. Korupsi yang melibatkan aktornya hanya berkaitan dengan pemuasan syahwat politik individual birokrasi atau kepala daerah bersangkutan,” kata Bima di Jakarta (3/5/2016) melanjutkan.

Menurutnya, korupsi yang dilakukan wakil rakyat terjadi dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam hak penggunaan anggaran namun pemanfaatan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa lembaganya yang korup. Karena dengan hak sebagai kuasa pengguna anggaran demi kepentingan tertentu, dapat dikatakan rentan terjadi korupsi politik dalam hal tersebut.

Korupsi yang berwatak individual ini mengalami pergeseran pola dalam pengelolaan kekuasaan. Dalam hal ini Ketua Komisi Politik PB HMI Aria Bima Sakti mendesak KPK RI menyelidiki keterlibatan Gubernur Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai pemegang kuasa atas rakyat dan membawahi pemerintahan di DKI Jakarta.

“Ahok adalah aktor utama dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar ini, yang juga telah menjadi temuan BPK, patut diduga menjadi kasus korupsi politik yang berdimensi kepentingan individual,” demikian tegas Bima.

Diskreditkan HMI, Pimpinan KPK Didesak Mundur dari Jabatannya

HMINEWS.Com – Rapat Koordinasi Nasional III Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Rakornas KAHMI) yang berlangsung selama dua hari (4-6 Mei) di Purwakarta bereaksi atas pernyataan Ketua KPK, Saut Situmorang, yang mendiskreditkan HMI.

Rakornas III KAHMI 2016 berlangsung di Hotel Kota Bukit Indah Plaza Purwakarta dan diikuti oleh 500 peserta dari Majelis Nasional, Wilayah dan Daerah KAHMI. Dalam Rakornas ini, para peserta melakukan serangkaian pembicaraan menyangkut soal-soal internal dan eksternal organisasi.

Disamping itu, forum Rakornas se-Indonesia juga mencermati perkembangan terkini terkait Pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tatkala menjadi narasumber “Harga Sebuah Perkara” di stasiun TV One pada Kamis 5 Mei 2016.

Terkait dengan pernyataan Saut Situmorang tersebut, Forum Rakornas KAHMI menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Penyebutan HMI dalam konteks pembicaraan Saut Situmorang telah merugikan nama baik HMI lantaran melakukan generalisasi bahwa kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sudah mengikuti Latihan Kader (LK I) melakukan korupsi.

2. Pernyataan tersebut sangat tendensius dan merupakan pembunuhan karakter serta mendeskreditkan HMI.

3. Pernyataan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik selaku aparat penegak hukum.

4. Oleh karenanya, forum Rakornas KAHMI menuntut sebagai berikut: 1). Saut Situmorang harus minta maaf kepada HMI melalui media massa cetak dan elektronika nasional selama 5 hari berturut-turut, 2). Saut Situmorang mundur dari jabatan pimpinan KPK, 3). KAHMI akan menempuh upaya: melaporkan ke Majelis Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menempuh upaya hukum serta melaporkan ke Mabes POLRI.

Pernyataan sikap ini ditandangani Pimpinan Sidang Rakornas III KAHMI yang terdiri dari Dr. Muhammad Marwan, Dr. Reni Marlinawati, Ir. Subandriyo, Drs. Manimbang Kahariadi dan Dr. Lukman Malanuang.

PB HMI: Sesat Pikir, Saut Situmorang Hanya Tutupi Kelemahan KPK

HMINEWS.Com – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI -MPO), Muhammad Fauzi, menilai pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang mengaitkan perkaderan HMI dengan prilaku korupsi adalah sesat pikir.

“Dalam hal ini pimpinan KPK Saut Situmorang memberikan perumpamaan yang tidak tepat dan menunjukkan kesalahan berpikir. Walaupun terkesan mencari pertanyaan, mengapa mahasiswa setelah menjadi pejabat menjadi korup? Mengapa harus mengaitkan perkaderan HMI dengan perilaku korupsi?” ujar Muhammad Fauzi, Jum’at (06/05/2016).

Fauzi menilai pernyataan itu sengaja dilontarkan untuk mendeskreditkan HMI. Sebagai salah satu pimpinan KPK tidak sepantasnya Saut mengeluarkan pendapat yang merugikan HMI, seolah-olah ada kaitannya perkaderan HMI dengan perilaku korupsi.

Di sisi lain, lanjut Fauzi, tuduhan Saut itu bisa jadi hanya langkah untuk menutupi kelemahan KPK sendiri yang tak becus menangani kasus megakorupsi seperti BLBI, korupsi RS Sumber Waras dan reklamasi pantai utara Jakarta.

“KPK kami pertanyakan integritasnya, karena berlarut-larut dalam menangani kasus megakorupsi, BLBI menguap, Sumber Waras tidak ada kejelasan, dan begitu juga kasus korupsi reklamasi pantai utara Jakarta. Kewajiban KPK disitu, bukan sibuk mengurusi perkaderan HMI,” tandas Fauzi.

Sebagai Ketua Umum PB HMI (MPO), Fauzi menyatakan akan mengambil langkah hukum jika dalam waktu 2 x 24 jam Saut Situmorang tidak meminta maaf secara terbuka kepada kader HMI se-Indonesia.

Selain itu, Ketua Koordinator Nasional Korps Pengader Nasional HMI, Muhammad firdaus, mengatakan Saut gagal dalam memahami realitas perkaderan HMI.

“Mahasiswa yang tergabung didalam Himpunan Mahasiswa Islam, memang kebanyakan orang-orang tercerahkan, kemudian dalam perkaderan HMI mereka dibimbing untuk menjadi insan ulul albab, insan yang terbaik sesuai dengan tujuan HMI. Jika kedepan ada yang melakukan tindakan korup itu adalah margin error kaderisasi. Margin error tidak bisa diklaim dengan over generalisasi, karena HMI lebih banyak melahirkan karakter yang membangun negeri ini. Mulai dari guru-guru idealis, dosen, penulis, pengusaha, pegiat sosial dan elemen masyarakat lainnya,” terang Firdaus.

Hardiknas: Evaluasi Komprehensif Kader HMI Terhadap Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional

Momentum 2 Mei adalah perayaan untuk memperingati hari pendidikan nasional. Dari sabang sampai merauke semua elemen yang terkait dengan dunia pendidikan baik pejabat negara, akademisi maupun praktisi pendidikan merayakannya dengan berbagai bentuk seperti : upacara seremonial, workshop, seminar, FGD dan sebagainya. Bagi kalangan pemerhati pendidikan nasional seperti aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi-organisasi massa, organisasi pemuda dan kemahasiswaan misalnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), momentum hardiknas dijadikan sebagai instrumen untuk menyuarakan isu-isu pendidikan termuktahir tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan evaluasi tahunan terhadap kinerja birokrasi Kemendikbud serta Kemenristekdikti sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di negara ini. Untuk melihat sejauhmana penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di negara ini, penulis mencoba membuat deskripsi singkat dan penyimpulan strategis terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional (spn) mulai dari regulasi, sistem, dan hal-hal teknis lainnya. Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi dan refleksi kembali terkait penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kita.

Pendidikan di negara ini termasuk sangat jauh tertinggal dalam tingkat partisipasi pendidikan dan mutu akademik ketimbang negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan serius terkait sebenarnya apa permasalah yang mendasar dalam tata kelola sistem pendidikan nasional kita. Problem yang mendasar dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kita adalah kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Pada konteks pendidikan, bergabungnya Indonesia dengan WTO melalui pengesahan UU No. 7 tahun 1994 selama dua puluh tahun kebelakang berpengaruh terhadap liberalisasi pendidikan kita dan telah membelokan arah cita-cita pendidikan nasional ke arah neoliberalisme. Hal ini bertentangan dengan pancasila dan semangat pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian melalui penandatangan GATS (General Agreement On Trade In Services) sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menggeser pandangan tentang penyelenggaraan pendidikan dari suatu kegiatan yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah menunju kepada tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Artinya, pendidikan sebagai tanggungjawab negara telah diserahkan kepada pihak investor.

Kemudian masalah-masalah cabang yang berkaitan dengan aspek praktis atau teknis seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraaan guru, dan sebagainya. Rendahnya kualitas sarana fisik yaitu banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Masalah rendahnya kualitas guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.

Kemudian problem mahalnya biaya pendidikan dari (TK) hingga (PT) membuat masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak mengenyang dunia pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini karena orientasi bisnis yang dijalankan oleh pihak institusi pendidikan. Bila kita membaca UUD 1945, kita akan tahu, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran yang penyelenggaraannya diatur undang-undang tersendiri. Cita-cita luhur dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan “Mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, masih merupakan kata-kata kosong. Kita masih jauh dari pemenuhan kebutuhan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Menurut penulis, pada dasarnya pendidikan memang diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup dan mencerdaskan kehidupan bangsa. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Akan tetapi penyelenggaraan pendidikan di lapangan jauh berbeda dengan amanat konstitusi di atas. Pasar bebas dan bisnis yang berlaku disekolah-sekolah semakin berkembang pesat dengan banyaknya program baru yang semakin menekan dan melumpuhkan orang tua sebagai wali murid dalam membiayai sekolah anaknya. Program sekolah itu berupa seperti adanya pengadaan kaos olahraga, study tour, daftar ulang, perubahan warna baju seragam sekolah setiap tahunnya, gantinya terbitan buku pelajaran setiap semester dan lain sebagainya, yang semua itu dikoordinir oleh pihak sekolah. Problem seperti itu bukan hanya terjadi di sekolah-sekolah, akan tetapi juga terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi yang sangat membebani mahasiswa dan orang tua. Di beberapa Perguruan Tinggi Negeri ada biaya praktikum dan SPP yang relatif mahal. Selain itu, menjelang akhir masa perkuliahan juga ada biaya KKN, kerja praktek, hingga biaya wisuda. Kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi makin sulit digapai seiring dengan melambungnya biaya kuliah di PTN.

Tidak berdaulatnya pendidikan kita terbukti dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang substansinya merupakan UU titipan produk asing. Setelah UU BHP dibatalkan oleh MK, pada tanggal 10 Agustus 2012 muncul sebuah produk hukum yang menurut penulis adalah sebagai reinkarnasi dari UU BHP yaitu UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 86 UU No. 12 Tahun 2012 sangat jelas sekali bahwa niat pemerintah untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan pendidikan begitu kentara padahal sektor pendidikan saat ini mendapatkan anggaran 20 % dari APBN. Berdasarkan UU RAPBNP Tahun 2015 pos anggaran pendidikan senilai 400 Triliyun tersebut dibagi untuk 2 kementerian yaitu 53 Triliyun untuk Kemendikbud dan 43 Triliyun untuk Kemenristekdikti. Semangat dan subtansi UU Pendidikan Tinggi adalah sebenarnya penetrasi dari kapitalisme global yang mana pendidikan kita di Indonesia masih tidak bisa lepas dari kooptasi dan kepentingan dari lembaga keuangan internasional. Yang menjadi persoalannya adalah adanya interfensi dari pihak diluar negara untuk meminimalisir peran negara dalam mengurusi pendidikan. UU itu mengalihkan tanggungjawab negara untuk memikul beban pendidikan.

Otonomisasi dalam pengelolaan Perguruan Tinggi dalam UU PT pada pasal 50 merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab Negara terhadap pengelolaan pendidikan. Perguruan Tinggi (PT) dengan status otonomi antara lain : Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Airlangga (Unair). UUD 1945 tidak menghendaki adanya  otonomi pengelolaan pendidikan dan tidak membutuhkan sistem pengelolaan pendidikan secara otonom. Otonimasi ini terjadi di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mana aset-aset perguruan tinggi dijadikan bisnis untuk mencari uang. Di kampus IPB mendirikan Bogor Botany Square, Ekalokasari Plaza, dan pom bensin di wilayah kampus. Sebenarnya ini sudah melanggar Tri Dharma Perguruan Tinggi karena menjadikan bagian kampus sebagai pusat bisnis dan berpotensi menutup akses hak rakyat atas pendidikan dengan semakin tidak terjangkaunya Pendidikan Tinggi.

Masalah pelaksanaan pendidikan kita juga terjadi pada lembaga negara kita yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baru-baru ini tiga kebijakan Kemendikbud Anies Baswedan yang terkesan ngawur dan tidak melalui analisis serta kajian yang mendalam. Kebijakan tersebut adalah menghentikan pemberlakukan kurikulum 2013, mengajak investor asing membangun SMK dan mengganti buku pelajaran yang menggunakan kertas dengan electronic book atau disebut E-Sabak. Dengan penghentian terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 secara tidak langsung turut membiarkan terjadinya kerusakan moral dan kebangkrutan akhlak para pelajar karena munculnya kurikulum 2013 berangkat dari kegelisahan orangtua dan stake holders pendidikan terhadap maraknya kasus kekerasan seperti tawuran, narkoba dan perbuatan asusila di kalangan pelajar. Atas nama kebijakan politik kekuasaan, Kurikulum 2013 dihentikan dengan tidak mengkaji lebih dalam lagi. Kemudian persoalan electronic book menjadi kegalauan tersendiri bagi guru-guru dan sekolah yang berada di pelosok yang sebagai masyarakat belum menikmati aliran listrik. Sementara itu, keterlibatan jauhnya investor asing dalam pembangunan SMK sangat bertentangan dengan semangat nasionalisme kebangsaan.

Solusi atas problem pendidikan di negara ini, yakni keberanian pemerintah untuk meninjau kembali serta menyikapi dengan arif isi perjanjian GATS-WTO dan kemauan untuk prioritas pendidikan tinggi tanpa memasukkan ke dalam perdagangan bebas karena meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam pendanaan pendidikan. Kemudian menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan menggairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar dan penyempurnaan saran belajar seperti buku paket, media pembelajaran dan peralatan laboratorium.

Muh Ikhsanul Yakin (Can Al Jabar)

Lembaga Riset dan Publikasi Pengurus Besar HMI

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang