Untung Rugi Pengembangan Transportasi Publik

Transportasi merupakan kebutuhan utama bagi seluruh warga negara. Dengan adanya transportasi, seluruh kegiatan sosial-ekonomi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sudah barang tentu dalam hal ini, transportasi harus diperhatikan dengan serius terutama transportasi publik. Namun, belum maksimalnya perhatian pemerintah akan pelayanan transportasi publik justru membuat kepercayaan kepada publik menurun. Padahal transportasi publik merupakan jawaban atas problematika kemacetan yang terjadi di kota-kota besar Indonesia.

Salah satu jenis transportasi publik yang popular yakni kereta api, dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang cukup tinggi, karena mamp mengangkut banyak sekali penumpang sekali jalan. Tren positif sudah mulai terlihat beberapa tahun terakhir akan kepercayaan masyarakat transportasi publik berjenis kereta api ini. Data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa dengan perjalanan Jawa dan Jabodetabek pada tahun 2015 jumlah penumpang kereta api berjumlah 320.612 orang dan pada tahun sebelumnya 2014 jumlah penumpang kereta api sebanyak 272.604 jiwa.

Pelayanan Transportasi Publik Buruk

Melihat data yang dikeluarkan oleh BPS maka terjadi peningkatan yang cukup sginifikan atas tingkat kepercayaan masyarakat akan transportasi publik berjenis kereta api ini. Namun di sisi lain peningkatan jumlah penumpang masih sering terjadi keterlambatan kedatangan dan keberangkatan kereta api. Terlebih pada bulan ramadhan yang identik dengan tradisi pulang kampung. Bukan menjadi hal aneh bila memang keterlambatan kereta sering sekali terjadi, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya kurangnya jalur kereta api yang tersedia. Jalur kereta api yang umumnya hanya satu saja membuat perjalanan sering sekali terhambat. Karena jalur harus digunakan secara bergantian dengan volume perjalanan yang kian meningkat khususnya di bulan ramadhan. Memang dalam hal peremajaan pemerintah sudah sejak lama bekerja sama dengan perusahaan General Electric asal Amerika dalam penyediaan lokomotif dan penyediaan gerbong oleh perusahaan nasional INKA.

Namun hal ini tidak diimbangi dengan menambah jumlah jalur perjalanan, padahal jalur perjalanan merupakan hal yang utama yang juga harus diperhatikan. Oleh karena itu keterlambatan bukanlah hal yang luar biasa di Indonesia, melainkan hal biasa yang acap kali terjadi. Kerugian waktu sampai kerugian finansial sering dialami oleh penumpang kereta api. Konsekuensi logis-nya adalah menambah jumlah jalur yang tersedia.

Bilamana jalur baru sudah dibangun, beberapa hal harus dijamin sehingga negara tidak mengalami kerugian akan kebijakan yang diambil. Karena dalam pembangunan jalur baru membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagaimana data jumlah kendaraan pribadi yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) volume kendaraan yang sudah sangat luar biasa terjadi di Indonesia.

Pembatasan Kendaraan Pribadi

Data terakhir pada tahun 2012 kendaraan berpenumpang berjumlah 10.432.259 dan kendaraan bermotor berjumlah 76.381.183 yang tersebar diseluruh Indonesia jumlah yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Hal ini sangat kontradiktif dengan kebutuhan akan jalur baru kereta api di pulau Jawa khususnya. Penambahan jumlah kendaraan pibadi dapat menjadi ancaman yang sangat serius.

Berkaca pada tahun tahun sebelumnya, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah membuat kebijakan terkait jumlah kendaraan pribadi yang ada di Indonesia seperti pembatasan kendaraan di bawah tahun 2000. Akan tetapi kebijakan ini bagaikan angin lalu. Ketegasan akan pembatasan kendaraan pribadi sudah seharusnya dilakukan, walaupun implikasi negatif secara ekonomi akan terjadi contohnya dalam bidang perdagangan otomotif Indonesia-Jepang. Akan tetapi kebijakan ini harus dilakukan bilamana transportasi publik menjadi perhatian pemerintah. Kerja sama penyediaan angkutan publik bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bila ingin meredam potensi ketegangan yang akan terjadi.

Sehingga pembatasan kendaraan pribadi merupakan salah satu langkah dalam memperbaiki transportasi publik, ketika ini sudah diperbaiki secara pelayanan dan infrastrukturnya bukan tidak mungkin penurunan jumlah kendaraan pribadi dan peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi publik akan terjadi khususnya pada kereta api. Karena tingkat kenaikan kendaraan pribadi setiap tahunnya bukan tanpa alasan, walaupun dilain sisi penyadaran masyarakat akan pengunaan transportasi publik harus terus dilakukan dan ditingkatkan namun yang terpenting adalah kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang harus diutamakan dan ditingkatkan.

Maftuhi Firdaus
Staff Bidang Kajian Strateg

Krisis Kemanusiaan Rohingya Berlanjut, PB HMI: Ini Masalah Umat Islam Asia Tenggara

HMINEWS.COM- Krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh muslim rohingya yang terus berlanjut, permasalahan ini menjadi perhatian serius Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO). Muhammad Fauzi, ketua umum PB HMI mengingatkan bahwa krisis kemanusiaan dan upaya genosida yang terjadi terhadap muslim Rohingya di Myanmar merupakan permasalahan umat Islam Asia Tenggara. (29/06/2016)

“Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, tidak hanya masalah muslim Rohingya semata. tapi ini permasalahan umat Islam Asia Tenggara”. Ungkap Fauzi

Fauzi juga menyampaikan bahwa HMI sangat prihatin dengan krisis yang dihadapi Rohingya tersebut, oleh karenanya ia berharap krisis kemanusiaan dan upaya genosida terhadap masyarakat muslim Rohingya ini menjadi perhatian Umat Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Ruslan Arief BM juga menambahkan bahwa etnis Rohingya tanpa hak kewargaan, dan negara-negara ASEAN terkesan membiarkan karena negara-negara Asean menganut Principle of Non-Interference.

“Di Myanmar penguasa junta militer yang berkuasa di sana melakukan tindakan anti-kemanusiaan terhadap komunitas muslim Rohingya. Perlu digarisbawahi, tindakan politik Junta Militer ialah hak kewargaan 1,3 juta muslim Rohingya tidak diakui. Orang Rohingya dianggap imigran gelap dari Bangladesh, padahal mereka telah menetap berabad-abad di Myanmar. Selain itu negara-negara ASEAN juga diam karena menganut Principle of Non-Interference. perlu dukungan publik yang luas agar bisa mendorong kebijakan terhadap krisis ini”

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga berharap adanya penggalangan dan kampanye masif tentang krisis muslim Rohingya.

“HMI berharap dilakukan penggalangan dan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran publik akan krisis Rohingya. Selain itu harus ada rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi solusi, pesoalan pengungsi Rohingya di Aceh dan genosida yang terus berlangsung di Myanmar, kita tidak bisa hanya mengurusi pengungsi saja, namun abai dengan persoalan mendasar dari krisis. Pengambil kebijakan perlu didorong untuk memberikan solusi dan kebijakan yang jelas.” Ujar Ruslan.

Sebelumnya di akhir Juni 2016, kembali terjadi konflik antara umat Buddha dan Muslim Myanmar untuk pertama kali sejak pemerintah baru dilantik. Massa menyerang seorang pria Muslim, menjarah rumahnya, dan menghancurkan pembangunan sebuah masjid. Selain itu, pernyataan Suu Kyi kepada Reporter Khusus untuk Hak Asasi Manusia-PBB bahwa pemerintah Myanmar tetap bersikeras menghindari penggunaan istilah “Rohingya” (Senin, 20/06), menunjukkan diskriminasi masih terus berlangsung.

Polemik Ekonomi Kerakyatan Vs. Neoliberalisme

Secara konstitusional, ekonomi kerakyatan dapat terdapat dalam konstitusi negara Indonesia yakni di Undang Undang Dasar 1945. Namun penyebutan kata “ekonomi kerakyatan” tidak secara gamblang dituliskan dalam konstitusi, melainkan hanya tersirat dalam Pasal 33 beserta penjelasannya (sebelum diamandemen). Namun, makna ekonomi kerakyatan yang tersirat bukan berarti membuat bangsa Indonesia tidak menjalankan tataran praktiknya. Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem yang secara terminologi merupakan sistem yang asli berasal dari bangsa Indonesia, walau dalam beberapa naskah sejarah para ekonom atau Founding Fathers kita juga dipengaruhi bermacam ideologi dalam bernegara. Pertama kali ekonomi kerakyatan dicetuskan pada tahun 1966 oleh Emil Salim dalam beberapa tulisannya, namun secara historis bisa ditelusuri sejak percakapan Bung Hata dengan Tan Malaka pada tahun 1922 di Berlin.

Seiring berjalannya waktu, ekonomi kerakyatan mengalami pasang surut dalam penerapannya. Sempat bertahan dalam satu dekade sejak tahun 1974 sampai 1984, paska peristiwa Malari pada Januari 1974 ekonomi kerakyatan menjadi sistem perekonomian Indonesia. Dalam hal ini peranan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sangat kuat pengaruhnya, yang pada saat itu Mohammad Hatta atau Bung Hatta menjabat sebagai ketua umum. Masukan ISEI diterima oleh kaum teknokrat yang berkaca dari peristiwa Malari 1974 tentang kemarahan mahasiswa dan rakyat Indonesia atas terlalu liberalnya sistem perekonomian, sebagai konsukuensi terjadi pembakaran kurang lebih 1.000 mobil Jepang.

Dominasi Ekonomi Neoliberalisme

Namun ekonomi kerakyatan belum mampu menjawab tantangan bangsa pada saat itu, dengan dalih percepatan dan penyehatan iklim investasi dengan beberapa peraturan pemerintah yang lebih mengedepankan bangsa pribumi ketimbang non-pribumi dan asing. Ini dilakukan karena terlalu bebasnya perekonomian sehingga pada saat itu bangsa pribumi seperti terjajah untuk kesekian kalinya oleh sistem ekonomi yang diberlakukan di Indonesia. Ini dikarenakan peranan bank Dunia serta IMF begitu besar. Bukan hal yang aneh memang, karena pasca peristiwa 1965 dimana Presiden Soekarno dipaksa lengser, Presiden Soeharto kembali menandatangani Agreement dengan IMF dan World Bank setelah pada periode kepemimpinan Presiden Soekarno Indonesia menjadi anti-asing. Inilah penyebab peristiwa Malari 1974 dalam prespektif ekonomi. Namun satu dekade ekonomi kerakyatan berjalan pada tahun 1974 sampai 1984 ekonomi Indonesia  belum juga pulih, melainkan semakin jatuh. Setelah itu Indonesia tidak lagi pernah mengunakan ekonomi kerakyatan sebagai sistem perekonomian hingga saat ini.

Banyak sekali pertanyaan yang muncul dibenak penulis tentang aksiologis ekonomi kerkyatan dalam menjawab masalah keumatan. Banyak yang berpandangan bahwa ekonomi kerakyatan hanyalah sebuah ilusi. Ada juga yang menjawab iklim ekonomi saat ini sudah sangat relevan dalam penerapan dan memberikan dampak yang baik bagi Bangsa. Penulis tidak menyalahkan pendapat tersebut demi kekayaan prespektif memandang sebuah sistem ekonomi. Namun penulis memandang bahwa ekonomi Indonesia sudah terlalu jauh dari amanat Undang Undang Dasar 1945, dimana dalam pasal 33 tercantum jelas bahwa Indonesia dalam perekonomian berorientasikan kesejahtraan kolektif bukan kesejahtraan secara individu atau perseorangan.

Dalam studi Induktif Empirik jelas sekali pemerintah tidak sama sekali pro kepada rakyat. Pemerintah lebih mengedepankan asing dalam penanaman modal, contohnya mulai dari akses, peraturan perundang undangan, juga dalam hal pendistribusian kesempatan. Dalam hal ini penulis berpandngan Indonesia sudah secara kaffah (menyeluruh) menerapkan sistem Liberalisasi dalam perekonomian. Dimana regulasi persaingan usaha yang sehat tidak lagi dimainkan peranan-nya oleh pemerintah.

Sedangkan pemerintah memiliki dwi-fungsi dalam perekonomian, yang pertama sebagai pelaku lalu yang kedua sebagai regulator. Hal ini agar jaminan atas hak dan kesempatan yang sama juga terdistribusi secara adil kepada rakyat Indonesia. Bukan hanya kepada orang per seorang dengan kekuatan kapital yang kuat.

Jika berkaca pada kritik Karl Marx bahwa sistem ekonomi klasik tidak akan menyelesaikan permasaahan yang terjadi dan mempercepat pertumbuhan perekonomian dengan penguasaan faktor produksi oleh golongan tertentu. Melainkan sistem ekonomi klasik akan menciptakan jurang kelas yang semakin jauh dan menciptakan kartel-kartel ekonomi baru yang mengedepankan kepentingan pemodal ketimbang kepentingan umum.

Hal ini juga terjadi di Indonesia, dimana secara perekonomian faktor-faktor produksi dikuasi oleh asing atau orang perseorang. Menjadikan bangsa pribumi budak di negeri sendiri. Peran pemerintah sesuai amanat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 cukup jelas adanya, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan bangsa. Ketika faktor produksi dikuasi oleh pribadi, maka tertutup kemungkinan bagi orang lain untuk ikut serta dalam menikmati hasil produksi. Sesuai dengan agenda dari sistem ekonomi neoliberal: pengembangan kebebasan individu dalam bersaing secara bebas sempurna dalam pasar; pengakuan atas kepemilikan faktor produksi secara pribadi; dan pembentukan harga tanpa campur pemerintah. Melihat hal ini, nampaknya sistem neoliberal sudah sangat melekat pada sistem perekonomian saat ini. Dimana ke tiga hal diatas sudah benar benar dirasakan adanya. Tentunya ini sangat bertentangan dengan dasar konstitusi bangsa ini, yakni Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Kembali ke Ekonomi Kerakyatan

Namun muncul pertanyaan apakah sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan jawaban atas permasalahan umat? menurut hemat penulis, jawabannya adalah Ya! Mengapa demikian? karena ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang berdasarkan pancasila sebagai landasan ideologisnya.

Dalam praktiknya banyak hal yang menjadi agenda besar Ekonomi Kerakyatan: 1. Koperasi sebagai sokoguru perekonomin bangsa; 2. Menghilangkan privatisasi sektor vital perekonomian bangsa; 3. Pengalokasian faktor produksi kepada seluruh rakyat; 4. Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat; 5. Menghilangkan ketergantungan asing secara perlahan.

Hal ini yang menjadi gagasan dalam perubahan tentu sesuai dengan gagasan Trisakti Bung Karno: 1. Berdikari secara perekonomian; 2. Berkepribadian secara budaya dan 3.  Demokrasi secara perpolitikan.

Untuk mencapai ekonomi kerakyatan yang sesungghuhnya, hanya tinggal bagaimana isu Ekonomi Kerakyatan ini kembali hangat dan mengakar dalam seluruh kalangan masyarakat. Sehingga ekonomi kerakyatan bukan menjadi ilusi seperti dikemukakan oeh beberapa lapisan masyarakat Indonesia.

Maftuhi Firdaus
Staff Bidang Kajian Strategis HMI MPO Cabang Yogyakarta

Satgas Masyarakat Anti Mafia Pendidikan, dideklarasikan

HMINEWS.COM- Satgas Masyarakat Anti Mafia Pendidikan (Satgas-AMP) dideklarasikan, acara pendeklarasian dilaksanakan di Spumante Resto, Menteng Jakarta. (28/06/2016).

“Satgas-AMP lahir atas inisiatif dan kesadaran bersama masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan di Indonesia yang bersih dari para mafia pendidikan”. itu disampaikan Koordinator Satgas AMP, Tri Suharjanto.

Ia juga membeberkan bahwa Inisiatif tersebut hadir dikarenakan banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada dirinya dan teman-teman, sehingga perlu ada komunitas yang menghimpun, menindaklajuti dan mengawal laporan itu sampai pada pihak yang berwajib.

Beberapa kasus yang menjadi keluhan masyarakat diantaranya adalah kecurangan pada proses penerimaan siswa baru, khususnya ditingkat SMP, SMA, dan bahkan Perguruan Tinggi, kecurangan pada penggunaan dana BOS, dan penyelewengan pada proses pengangkatan guru dan pangkat (akreditasi) yang tidak fair.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, Sekolah/perguran Tinggi, pemerintah khususnya Dinas dan departemen pendidikan untuk pro-aktif dalam melakukan pengawasan, serta masyarakat dan orang tua murid untuk melaporkan tindak kecurangan yang terjadi dalam sistem pendidikan.

ia juga menegaskan bahwa “oraganisasi ini bersifat non-profit dan independen, serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun”. Tegasnya

Walaupun demikinan, “organisasi ini tetap akan bekerja sama dengan Media massa, LSM, dan pihak lain yang memantau proses penanggulangan”Tambahnya

Selain dihadiri oleh para inisiator Satgas AMP, juga dihadiri pula oleh Chozin Amirullah, Staff Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat dimintai tanggapannya tentang deklarasi organisasi tersebut, Chozin menyampaikan apresiasi dan mendorong usaha-usaha yang dilakukan masyarakat sipil dalam memajukan dunia pendidikan.

“Kita senang, ada inisiatif dari masyarakat sipil untuk ikut bareng-bareng mengawal soal pendidikan, kita menginginkan partisipasi publik secara maksimal, agar masalah pendidikan ini terselesaikan secara gotong-royong, inisiatif-inisiatif semacam ini perlu kita dorong”.

Terkait masalah banyakanya kecurangan-kecurangan didunia pendidikan, Chozin mengatakan bahwa ada banyak masalah pendidkan di Indonesia, termasuk masalah mafia pendidikan. ia mengatakan bahwa permasalahn tersebut hanya bisa diminimalisir, mengingat luas dan banyaknya lembaga pendidikan.

“kita hanya bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan itu, dengan cara melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat sipil”.

Farouk Abdullah: Kader HMI Harus Memiliki Economic Independent

HMINEWS.COM- Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development) menilai bahwa HMI harus memiliki Economic Independent (Kemandirian ekonomi), Itu disampaikan dalam kegiatan Workshop Entrepreneur Nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Jakarta (26/06/2016)

Menurutnya banyak kader HMI yang terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang besar, sementara mereka belum selesai dengan dirinya, termasuk mandiri secara ekonomi.

“Tantangan kader HMI sekarang adalah sibuk dengan urusan yang besar dan luas, tapi melupakan urusan yang berkaitan dengan dirinya, seharusnya Think Globally and act Locality, “Ungkapnya

Direktur Bank Muamalat Indonesia ini juga menjelaskan bahwa untuk membangun ekonomic independent, kader HMI harus berbisnis,  dengan berbisnis yang halal dan dimulai dari bisnis-bisnis kecil yang tidak memerlukan modal yang besar.

ia juga mengungkapkan bahwa kader HMI sebagai intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual jika berpolitik harus sudah kuat secara ekonomi. karena menurutnya jika berpolitik belum kuat secara ekonomi, maka akan dengan mudah dibeli idealismenya.

PB HMI Sukses Gelar Workshop Entrepreneurship Nasional

HMINEWS.COM- Kegiatan Workshop Entrepreneurship Nasional Pengurus Besar HMI sukses digelar, di Taman Ismail Marzuki. Jakarta (26/06/2016).

Kegiatan yang bertema, “Yang Muda Yang Berkrya” ini dimulai pada pukul 10.30 WIB dan dibuka secara resmi oleh Ketua umum PB HMI, Muhammad Fauzi.

Hadir sebagai pembicara Sandiago Uno, Wakil Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif dan Founder Recapital Group, Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI (Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development), Syarifudin Syahrial, SE., M. SE (Direktrur LPMUKP-Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Direktur Inventnomics) serta Muhammad Nasron Azizan (Pengusaha Muda).

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 90-an peserta, utusan dari HMI Cabang Se-Indonesia dan Organisasi kemahasiswaan dan Kepemuadaan.

Kepada HMINEWS.COM, Ketua Panitia Apri Hardiyanti mengatakan bahwa hasil dari kegiatan tersebut akan Follow Up oleh panitia pelaksa dan Pengurus PB HMI.

“Kegiatan ini tidak hanya seremonial belaka, tapi akan ditindak lanjuti dan follow up oleh panitia dan Pengurus PB HMI” Tandasnya

Ia menambahkan bahwa Pengurus PB HMI telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menindak lanjuti proposal usaha peserta yang memenuhi standar dan layak untuk dikembangkan, tentunya dengan proses seleksi oleh panitia dan PB HMI.

Wajah Anak Bangsa : Antara Rasional dan Irasional

Kita mengenal Soekarno sebagai proklamator bangsa, berani membawa ideologi Indonesia di hadapan bangsa lainnya. Kita tahu M. Nasir karena pemikiran tentang Agama dan Negara (Bangsa). Kita mengerti Cak Nur karena intelektualitasnya sebagai Guru Bangsa. Kita bangga dengan Gusdur karena sifat humanisme-nya sejati, yang melihat manusia bukan karena apa dan siapa, tapi bagaimana. Dan tentunya masih banyak lagi tokoh bangsa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mereka semua hadir punya peran masing-masing dalam wajah Indonesia.

Di usianya kini, bangsa Indonesia banyak melahirkan generasi-generasi baru. Zaman terus berubah, mulai dari orde lama, orde baru, reformasi, hingga menjadi zaman demokrasi. Semua rentetan tersebut bagian dari perubahan zaman bangsa Indonesia. Semua kebijakan mengalir deras dengan adanya arus dari luar sana. Anak bangsa pun tak mampu membendung pertukaran nilai dan budaya yang datang, yang pada ahirnya banyak yang terjebak dalam faham-faham yang dianggap sebagai “Modernisme”. Ini semua hadir dan berlalu seiring usia bangsa ini.

Peraturan demi peraturan mulai diatur dalam bangsa ini, mulai hal kecil hingga besar. Kasus demi kasus memberikan pelajaran baru bagi bangsa ini hingga melahirkan kebijakan baru yang hanya diberlakukan secara tekstual saja, yang terkadang tidak melihat asbabun nuzulnya atau sebab-sebabnya. Reformasi sistem terus berubah dengan konteks zaman yang berbeda tanpa melihat kultur dan budaya, mulai dari sistem sosial, pilitik, hukum, dan lain sebagainya. Termasuk dalam sistem pendidikan, sejak bangsa ini merdeka pergantian kurikulum pendidikan terus dilakukan. Mulai dari kurikulum pertama pada tahun 1947 yang disebut dengan kurikulum rencana pendidikan, kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Wajar karena bangsa Indonesia masih dalam situasi kemerdekaan.

Tahun demi tahun berganti, kurikulum pendidikan pun ikut berganti hingga di zaman modern ini muncul  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Konon diadopsi dari kurikulum 2006 dan 2013. Arah dan tujuannya pun kita tidak tahu kemana?

Kesemuaanya itu bagian dari perubahan-perubahan bangsa ini, namun dari beberapa hal diatas ada hal-hal yang menarik untuk dikaji ulang dan seterusnya, diantaranya adalah dipenjarakannya seorang guru lantaran mencubit muridnya. Aneh tapi nyata, semua itu terjadi begitu saja. Dalam falsafah kuno, guru itu “digugu dan ditiru” artinya setiap sikap guru pada dasarnya akan diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku atau prilaku muridnya, makanya ada istilah guru kencing berdiri murid kencing berlari begitulah kira-kira.

Pada zaman dahulu guru adalah sosok yang paling disegani oleh para murid, jangan kan untuk melaporkan polisi dan melawan guru, bertemu dan simpang jalan saja murid akan sembunyi karena merasa malu. Dari sini kemungkinan ada budaya yang hilang dari anak negeri ini yaitu budaya malu. Disisi lain tidak sedikit para guru yang orientasinya hanya sekedar mengajar bukan mendidik, pada dasarnya seorang guru adalah pendidik, pendidik itu mengarahkan prilaku yang negatif menjadi positif, bukan sekedar transfer of knowledge. Jikalau hanya transfer of knowledge, maka guru hanya akan meningkatkan pengetahuan si murid saja, sedangkan aspek moralitasnya tidak terpenuhi, pada ahirnya kasus guru melawan murid dapat terjadi. Memang ini bukan persoalan antara rasional dan irasional.

Selain itu, beberapa waktu lalu media, elektronik maupun cetak heboh dengan diangkatnya salah satu penyanyi nasional menjadi duta pancasila, padahal, konon penyanyi tersebut sebelum-sebelumnya pernah menghina pancasila. Berbagai alasan pun dibenarkan salah satunya adalah bentuk hukuman agar ia sadar dan belajar banyak tentang Pancasila selain itu juga agar bisa mengkampanyekan Pancasila kepada masyarakat. Walaupun kejadiannya demikian tidak sedikit pula yang meremehkan bahkan menertawakan, iya. Lagi-lagi ini bukan persoalan antara rasional dan irasianal.

Ada satu lagi yang tidak kalah heboh, yaitu seorang siswi yang mengaku anak jenderal ketika mau ditilang oleh Satlantas ketika melanggar aturan lalu lintas. Banyak yang mem-bully dimedia sosial hingga menjadi sosok yang terkenal bak aktris yang sedang naik daun. Tidak lama kemudian berita mencuat kembali lantaran anak tersebut diangkat menjadi duta narkoba, pengangkatan tersebut bukan tanpa sebab, salah satunya adalah ia tergolong anak yang cerdas dan dianggap mampu mensosialisasikan anti narkoba di kalangan pemuda-pemudi.

Namun demikian tidak sedikit masyarakat yang menertawakannya, walaupun tidak ada persoalannya juga. Lagi-lagi ini bukan masalah antara rasional dan irasional, mungkin kita juga akan menganggap ini adalah bagian dari perubahan wajah-wajah bangsa Indonesia.

Mizan Musthofa (Kang Mizan)

PB HMI Akan Laksanakan Workshop Nasional

HMINEWS.COM- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, akan melaksanakan Workshop Entrepreneurship Nasional.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari ahad, 26 Juni 2016 di Gedung Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki Jakarta, dengan tema “Yang Muda Yang Berkarya”.

Ketua panitia pelaksana Apri Hardiyanti mengatakan bahwa Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk paradigma berpikir kaum muda untuk menjadi wirausaha muda.

ia juga memaparkan bahwa tingkat pengangguran terdidik di Indonesia saat ini sangat tinggi. menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain:

Pertama jumlah pencari kerja lebih besar dari pada jumlah lapangan kerja yang tersedia (kesenjangan supplay and demand), Kedua kesenjangan kompetensi pencari kerja dan kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, ketiga banyaknya anak yang terputus sekolah sehingga mreka tidak memiliki skill. Keempat, terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat krisis global.

“Kegiatan ini sebagai solusi dari membaknya angka pengangguran tersebut, dengan cara meningkatkan minat berwirausaha bagi usia produktif” paparnya.

Kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri beberapa pembicara, dinataranya adalah Bapak Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM) sebagai keynote speaker, Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI (Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development), Tamsil Linrung (Anggota Banggar DPR RI), Erwin Aksa Mahmud (Pengusaha Muda Nasional), dan Jaya Setiabudi (Pengusaha Muda),” dan lainnya.

Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh peserta dari perwakilan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan Se-Indonesia.

Untuk Informasi pendaftaran bisa menghubungi 0852 0580 0665 (Ibrahim Bram Lido), 085338122418 (Sahril).

Mengakhiri Teror Pendidikan

Pendidikan kita saat ini dihadapkan dengan banyak masalah serius. Mulai dari masalah guru mencabuli anak didiknya, kekerasan terhadap anak sampai pada fenomena guru di penjarakan oleh orang tua murid menjadi masalah baru. Kasus pemerkosaan yang terjadi di tanah air banyak terjadi, mulai dari sekolah-sekolah umum dan bahkan pada sekolah-sekolah yang memiliki embel-embel agama pun tidak lolos dari kasus seperti itu.

Lain halnya yang terjadi di Bantang baru-baru ini. Nurmayani, guru Biologi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bantaeng. Ibu Nurmayani terpaksa harus tidur di penjara karena mencubit anak didiknya. Orang tua murid tidak terima anaknya di cubit iapun melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan kekerasan terhadap anak dan melanggar HAM. Contoh tersebut hanya sebagian kecil saja dari kasus-kasus yang terjadi di tanah air ini.

Kasus di atas merupakan indikasi bahwa ada yang perlu di perbaiki dalam sistem pendidikan kita hari ini. Pendidikan yang menjadi simbol bagi orang-orang terdidik, yang memiliki akhlak mulia, jujur, berani, bertanggung jawab dan mandiri tidak lagi terlihat seperti itu. dunia pendidikan hari ini penuh dengan kekejaman, kekerasan. Pendidikan tidak lagi sebagai sebuah instrumen untuk memperbaiki, membimbing manusia Indonesia agar menjadi orang berguna bagi bangsa dan negara.

Pendidikan sudah menjadi tempat yang menakutkan bagi seluruh elemen yang ada dalam lingkaran pendidikan. Tidak hanya murid memiliki rasa takut, takut jangan sampai jadi korban pelecehan seksual tetapi juga seorang guru pun demikian. Guru dalam menyentuh anak didiknya harus hati-hati, harus di pikirkan secara matang-matang jangan sampai sentuhan itu justru menjerumuskan dia dalam jeruji besi seperti kasus Ibu Nurmayani. Pertanyaan sederhana yang perlu di ajukan dengan melihat kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan ini. Dimana letak kesalahan sistem pendidikan kita?

Selama ini yang kita pahami adalah pendidikan itu untuk membangun kebudayan. kebudayaan yang baik tentunya. Kondisi pendidikan yang serba menakutkan bagi para praktisi pendidikan ini menciptakan teror. Penulis yakin dan percaya tidak akan ada kebudayaan yang baik akan lahir dari pendidikan teror seperti ini. Tidak ada lagi cinta dan kasih yang terbangun di dalamnya, yang ada hanyalah melaksanakan tugas rutin. Seorang guru tidak lagi harus membimbing anak-anaknya di sekolah seperti dulu. Para guru hanya mengajarkan materi yang termuat dalam kurikulum dan buku pelajaran.

Seperti yang Penulis katakan dari awal bahwa ada yang salah dengan pendidikan kita hari yang harus di perbaiki dengan secepat mungkin dengan harapan tidak ada lagi korban pelecehan seksual dan tidak ada lagi kasus serupa Ibu Nurmayani yang tidur di jeruji besi karena mencubit anak didiknya.

Oleh karena itu menurut Penulis secara pribadi semua elemen harus sama-sama turun tangan untuk membangun pendidikan kita yang semakin hari semakin tanpak kebobrokannya. Baik orangtua, guru, dan lebih-lebih pemerintah perlu segera turun tangan. Semua elemen tersebut harus bekerja sama mewujudkan kondisi lingkungan pendidikan kita menjadi tempat yang aman, nyaman dan tertib baik untuk para guru maupun murid. Dengan suasana yang aman tanpa tekanan dari apapun maka proses transfer knowledge akan berjalan baik sesuai harapan bersama.

Muslimin

Kader HMI MPO

Pengurus HMI Badko Sulambanusa dilantik

HMINEWS.COM- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi bagian Selatan, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara (Badko SULAMBANUSA) periode 1436 – 1438 H / 2015 – 2017 M dilantik, Pengurus dilantik oleh Pengurus Besar HMI yang diwakili oleh Muh. Al-Hakam Asykari.(12/06/2016).

Acara tersebut dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 12-13 Juni 2016, di Aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja pengurus, dan Bedah Buku “Dasi Sang Presiden” dengan pembicara Muhammad Rajab S.Pdi. M.H., Anggota DPRD SUL-SUL yang juga sebagai penulis buku tersebut, Arhan Djauharuddin., S.IP., MM, Ketua DPD KNPI Kabupaten Barru dan Asranuddin Azra sebagai Moderator.

Kegiatan ini dihadiri oleh delegasi dari cabang-cabang HMI Se-Badko SULAMBANUSA antara laian, HMI Cabang Palopo, Barru, Majene, Pangkep, dan Makassar. hadir pula beberapa undangan dari instasi pemerintahan, perwakilan Presidium KAHMI Sulawesi Selatan, KNPI Kab. Barru dan sejumlah OKP yang ada di Kabupaten Barru.

Tema yang disusung dalam kegiatan tersebut adalah “Akselerasi gerakan Kaderisasi HMI; Ikhtiar Mewujudkan Ekspansi HMI Se-SULAMBANUSA”.

Ketua HMI Badko Sulambanusa, Fahrul Rizal dalam sambutannya mengatakan bahwa “Tema pelantikan kepengurusan yang diusung ini, tentunya kami angkat berdasarkan analis factual terhadap kondisi terakhir cabang-cabang yang ada dalam lingkup Sulambanusa”.ujar Ical

ia menambahkan “ada dua aspek penting yang perlu dibenahi pada kepengurusan periode ini, yakni penekannya pada aspek gerakan keilmuan dan akselerasi gerakan perkaderan di internal HMI Badko Sulambanusa, yang nantinya diharapkan dapat mencapai target kami, yaitu melakukan Ekspansi HMI Se-Sulambanusa”. Harapnya

Sementara Samsuryadi, Ketua Umum HMI Cabang Barru menilai bahwa “Salah satu kedala terlaksanya berbagai bentuk kegiatan ke-HMI-an di internal kami adalah kurangnya kuantitas kader, Sumber daya pengader dan militansi kader” ujarnya

ia melanjutkan bahwa “Harus diakui bahwa HMI Cabang Barru adalah Cabang yang Baru berdiri, dan kami berharap kedepannya Badko Sulambanusa dapat membangun kerja sama dengan kami untuk pengembangan HMI Cabang Barru kearah yang lebih baik”. Lanjutnya

Kegiatan tersebut juga diakhiri dengan acara buka puasa bersama anak-anak yatim.

Nasrun