Polemik Ekonomi Kerakyatan Vs. Neoliberalisme

Secara konstitusional, ekonomi kerakyatan dapat terdapat dalam konstitusi negara Indonesia yakni di Undang Undang Dasar 1945. Namun penyebutan kata “ekonomi kerakyatan” tidak secara gamblang dituliskan dalam konstitusi, melainkan hanya tersirat dalam Pasal 33 beserta penjelasannya (sebelum diamandemen). Namun, makna ekonomi kerakyatan yang tersirat bukan berarti membuat bangsa Indonesia tidak menjalankan tataran praktiknya. Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem yang secara terminologi merupakan sistem yang asli berasal dari bangsa Indonesia, walau dalam beberapa naskah sejarah para ekonom atau Founding Fathers kita juga dipengaruhi bermacam ideologi dalam bernegara. Pertama kali ekonomi kerakyatan dicetuskan pada tahun 1966 oleh Emil Salim dalam beberapa tulisannya, namun secara historis bisa ditelusuri sejak percakapan Bung Hata dengan Tan Malaka pada tahun 1922 di Berlin.

Seiring berjalannya waktu, ekonomi kerakyatan mengalami pasang surut dalam penerapannya. Sempat bertahan dalam satu dekade sejak tahun 1974 sampai 1984, paska peristiwa Malari pada Januari 1974 ekonomi kerakyatan menjadi sistem perekonomian Indonesia. Dalam hal ini peranan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sangat kuat pengaruhnya, yang pada saat itu Mohammad Hatta atau Bung Hatta menjabat sebagai ketua umum. Masukan ISEI diterima oleh kaum teknokrat yang berkaca dari peristiwa Malari 1974 tentang kemarahan mahasiswa dan rakyat Indonesia atas terlalu liberalnya sistem perekonomian, sebagai konsukuensi terjadi pembakaran kurang lebih 1.000 mobil Jepang.

Dominasi Ekonomi Neoliberalisme

Namun ekonomi kerakyatan belum mampu menjawab tantangan bangsa pada saat itu, dengan dalih percepatan dan penyehatan iklim investasi dengan beberapa peraturan pemerintah yang lebih mengedepankan bangsa pribumi ketimbang non-pribumi dan asing. Ini dilakukan karena terlalu bebasnya perekonomian sehingga pada saat itu bangsa pribumi seperti terjajah untuk kesekian kalinya oleh sistem ekonomi yang diberlakukan di Indonesia. Ini dikarenakan peranan bank Dunia serta IMF begitu besar. Bukan hal yang aneh memang, karena pasca peristiwa 1965 dimana Presiden Soekarno dipaksa lengser, Presiden Soeharto kembali menandatangani Agreement dengan IMF dan World Bank setelah pada periode kepemimpinan Presiden Soekarno Indonesia menjadi anti-asing. Inilah penyebab peristiwa Malari 1974 dalam prespektif ekonomi. Namun satu dekade ekonomi kerakyatan berjalan pada tahun 1974 sampai 1984 ekonomi Indonesia  belum juga pulih, melainkan semakin jatuh. Setelah itu Indonesia tidak lagi pernah mengunakan ekonomi kerakyatan sebagai sistem perekonomian hingga saat ini.

Banyak sekali pertanyaan yang muncul dibenak penulis tentang aksiologis ekonomi kerkyatan dalam menjawab masalah keumatan. Banyak yang berpandangan bahwa ekonomi kerakyatan hanyalah sebuah ilusi. Ada juga yang menjawab iklim ekonomi saat ini sudah sangat relevan dalam penerapan dan memberikan dampak yang baik bagi Bangsa. Penulis tidak menyalahkan pendapat tersebut demi kekayaan prespektif memandang sebuah sistem ekonomi. Namun penulis memandang bahwa ekonomi Indonesia sudah terlalu jauh dari amanat Undang Undang Dasar 1945, dimana dalam pasal 33 tercantum jelas bahwa Indonesia dalam perekonomian berorientasikan kesejahtraan kolektif bukan kesejahtraan secara individu atau perseorangan.

Dalam studi Induktif Empirik jelas sekali pemerintah tidak sama sekali pro kepada rakyat. Pemerintah lebih mengedepankan asing dalam penanaman modal, contohnya mulai dari akses, peraturan perundang undangan, juga dalam hal pendistribusian kesempatan. Dalam hal ini penulis berpandngan Indonesia sudah secara kaffah (menyeluruh) menerapkan sistem Liberalisasi dalam perekonomian. Dimana regulasi persaingan usaha yang sehat tidak lagi dimainkan peranan-nya oleh pemerintah.

Sedangkan pemerintah memiliki dwi-fungsi dalam perekonomian, yang pertama sebagai pelaku lalu yang kedua sebagai regulator. Hal ini agar jaminan atas hak dan kesempatan yang sama juga terdistribusi secara adil kepada rakyat Indonesia. Bukan hanya kepada orang per seorang dengan kekuatan kapital yang kuat.

Jika berkaca pada kritik Karl Marx bahwa sistem ekonomi klasik tidak akan menyelesaikan permasaahan yang terjadi dan mempercepat pertumbuhan perekonomian dengan penguasaan faktor produksi oleh golongan tertentu. Melainkan sistem ekonomi klasik akan menciptakan jurang kelas yang semakin jauh dan menciptakan kartel-kartel ekonomi baru yang mengedepankan kepentingan pemodal ketimbang kepentingan umum.

Hal ini juga terjadi di Indonesia, dimana secara perekonomian faktor-faktor produksi dikuasi oleh asing atau orang perseorang. Menjadikan bangsa pribumi budak di negeri sendiri. Peran pemerintah sesuai amanat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 cukup jelas adanya, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan bangsa. Ketika faktor produksi dikuasi oleh pribadi, maka tertutup kemungkinan bagi orang lain untuk ikut serta dalam menikmati hasil produksi. Sesuai dengan agenda dari sistem ekonomi neoliberal: pengembangan kebebasan individu dalam bersaing secara bebas sempurna dalam pasar; pengakuan atas kepemilikan faktor produksi secara pribadi; dan pembentukan harga tanpa campur pemerintah. Melihat hal ini, nampaknya sistem neoliberal sudah sangat melekat pada sistem perekonomian saat ini. Dimana ke tiga hal diatas sudah benar benar dirasakan adanya. Tentunya ini sangat bertentangan dengan dasar konstitusi bangsa ini, yakni Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Kembali ke Ekonomi Kerakyatan

Namun muncul pertanyaan apakah sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan jawaban atas permasalahan umat? menurut hemat penulis, jawabannya adalah Ya! Mengapa demikian? karena ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang berdasarkan pancasila sebagai landasan ideologisnya.

Dalam praktiknya banyak hal yang menjadi agenda besar Ekonomi Kerakyatan: 1. Koperasi sebagai sokoguru perekonomin bangsa; 2. Menghilangkan privatisasi sektor vital perekonomian bangsa; 3. Pengalokasian faktor produksi kepada seluruh rakyat; 4. Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat; 5. Menghilangkan ketergantungan asing secara perlahan.

Hal ini yang menjadi gagasan dalam perubahan tentu sesuai dengan gagasan Trisakti Bung Karno: 1. Berdikari secara perekonomian; 2. Berkepribadian secara budaya dan 3.  Demokrasi secara perpolitikan.

Untuk mencapai ekonomi kerakyatan yang sesungghuhnya, hanya tinggal bagaimana isu Ekonomi Kerakyatan ini kembali hangat dan mengakar dalam seluruh kalangan masyarakat. Sehingga ekonomi kerakyatan bukan menjadi ilusi seperti dikemukakan oeh beberapa lapisan masyarakat Indonesia.

Maftuhi Firdaus
Staff Bidang Kajian Strategis HMI MPO Cabang Yogyakarta