Membangun Kualitas Guru!

IngNgarso Sung Tulodo

Ing Madya Mangun Karso

Tut Wuri Handayani

(Ki Hajar Dewantara)

Di momentum Peringatan Hari Guru Nasional penulis mempersembahkan selayang pandang dalam membangun kualitas seorang guru. Ada tiga hal yang menjadi indikator kualitasnya pendidikan pertama; kualitas infrastrukturnya, kedua; kualitas Guru/pendidiknya dan kualitas murid/anak didiknya, ketiga hal tersebut haruslah bersinergis dalam membangun pendidikan yang berkualitas.

Sebelum memperbincang lebih jauh tentang seorang guru, kita harus memahami apa itu guru?  Guru secara etimologis, istilah guru berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara.

Rabinranath Tagore (1986-1941), menggunakan istilah Shanti Niketan atau rumah damai untuk tempat para guru mengamalkan tugas mulianya dalam membangun spiritualitas anak-anak India (spiritual intelligence).

Dalam bahasa Arab, guru dikenal dengan al-mua’allim atau al-ustadz yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim (tempat memperoleh ilmu). Dengan demikian, almua’allim atau al-ustadz, dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang yang mempuyai tugas untuk aspek membangun spiritualitas manusia.

Ki Hajar Dewantara telah merumuskan Asas Guru sebagai landasan dasar dalam membangun kualitas guru  ada 3 Asas yang harus di implementasikan dalam Dunia Pendidikan yang berasal dari bahasa Jawa sehingga dapat diartikan bahwa Ing Ngarso Sung Tulodo: Di depan seorang Guru harus dapat memberikan contoh atau Teladan yang baik kepada siswa-siswinya. Ing Madya Mangun Karso: Di Tengah atau bersama-sama dengan Siswa, Seorang guru diharapkan dapat aktif bekerjasama dengan Siswa dalam Usaha mencapai tujuan pendidikan. Tut Wuri Handayani: Di belakang, Seorang Guru harus mampu mengarahkan dan Memotivasi peserta Didik agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal.

Tingkat Berpikirnya seorang guru akan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru tersebut baik dalam Kualitas ilmu pengetahuannya, kualitas literasinya, kualitas metodologiknya dalam menerapkan pengajaran dan pembelajaran, kualitas akhlak dan moral, kualitas emosional dan komunikasinya serta kualitas kesadaran kritisnya, hal tersebut merupakan elemen terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dianggap sebagai pelopor dalam mencerdaskan dan membangun kesadaran generasi bangsa oleh karena itu kualitas guru haruslah terpenuhi.

Mayoritas Guru hari ini lebih disibukkan dengan mengejar tunjangan, dan sertifikasi guru yang sedang disalurkan oleh pemerintah meskipun hal ini baik sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru tetapi disisi yang lain terkadang guru lebih disibukkan dengan mencari cara untuk mendapatkan hal-hal seperti itu bukan lagi melakukan hal-hal yang lebih substansi yakni mendidik dan meningkatkan kualitas dirinya. Dalam meningkatkan kualitas guru tidak harus mengiming-mengiming hadiah atau bahkan memberikan tunjangan, sertifikasi guru dan seterusnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah tapi yang paling terpenting adalah membangun kualitas gurunya.

Lalu pertanyaan kemudian kualitas yang seperti apa yang harus dibangun  oleh seorang guru dalam membangun generasi bangsa dalam pandangan seorang penulis yang harus dibangun oleh seorang guru yaitu:

Kualitas ilmu pengetahuannya

Untuk menjadi Seorang guru harus ditopang oleh ilmu pengetahuannya ataupun berwawasan luas sehingga seorang guru tersebut mampu menyampaikan ilmunya secara komprehensif, kecerdasan, kebijaksanaan dan kemahiran seorang guru terletak sejauh mana kualitas ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan akan hadir ketika seorang guru tersebut giat dalam belajar, menjadikan segala aktivitasnya adalah sebuah proses dalam membangun kualitas ilmu pengetahuan dan dirinya.

Seorang guru jangan cepat merasa puas dengan ilmu yang diperolehnya tetapi guru harus terus belajar untuk mengupgrade ilmu pengetahuannya. Seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam mencari dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru agar pikiran-pikiran seorang guru diupgrade.

Kualitas literasinya

seorang guru sebelum memperbincangkan lebih jauh apa itu literasi? Literasi mungkin telah menjadi istilah yang familiar bagi banyak orang. Namun tidak banyak dari mereka yang memahami makna dan definisinya secara jelas. Sebab memang Literasi merupakan sebuah konsep yang memiliki makna kompleks, dinamis, terus ditafsirkan dan didefinisikan dengan beragam cara dan sudut pandang. Berangkat dari sini, maka perlu kiranya diuraikan apa sebenarnya makna dari Istilah Literasi itu.

Menurut kamus online Merriam-Webster, Literasi berasal dari istilah latin ‘literature’ dan bahasa inggris ‘letter’. Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, makna literasi juga mencakup melek visual yang artinya “kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual (adegan, video, gambar).” National Institute for Literacy, mendefinisikan Literasi sebagai “kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.” ada dua hal yang menjadi Kelemahan utama dari seorang guru adalah ketika dihadapkan dengan intensitas membaca dan menulis.

Kenapa sangat perlu untuk kualitas literasinya karena seorang guru selain sebagai seorang pengajar, guru juga harus mampu bertutur, berdemostrasi, dan bernarasi Sehingga sangat pentinglah seorang guru harus memiliki kecakapan dalam hal berliterasi.

Kualitas Metodologik

Kualitas Metodologik merupakan kualitas dalam merancang berbagai metodologi misalnya seorang guru harus kreatif dan variatif dalam menerapkan berbagai metodologi pengajaran dan pembelajaran sehingga guru tidak cnderung monoton dalam hal memberikan pengajaran dan pembelajaran salah satu contohnya metodologi yakni metodologi demonstrasi, naratif dan transformatif dan masih banyak lagi metodologi yang lainnya.

Kualitas akhlak dan Moral

Etika, estetika dan perilaku atau dalam istilah agama dikatakan sebagai cakupan akhlak seorang guru akan menjadi cerminan ataupun teladan untuk anak didiknya karena setiap yang dilakukannya baik tutur kata dan tindakannya akan ditiru dan akan diikuti oleh anak didiknya sehingga seorang guru haruslah menjaga dan menghindari agar tidak berimplikasi pada anak didiknya. Menurut Buya Hamka Moral diartikan sebagai suatu persediaan yang telah ada dalam batin manusia dan dapat menimbulkan perangai atau tingkah laku dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran dan penelitian lebih lama. Terutama membangun moral terpuji dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak didiknya, sehingga dari moral terpuji tersebut seorang guru dapat menjadi teladan untuk anak-anak didiknya sehingga guru tersebut disegani dan dihormati.

Kualitas emosional dan komunikasi

Seorang guru memiliki peran penting dalam membangun kualitas emosional dengan anak didiknya sebab guru adalah orang tua kedua murid di sekolah. Ketika anak-anak didk yang jauh dari kedua orang tuanya selama hampir seharian anak didik berada di sekolah. Seorang guru harus menjadi keluarga yang nyaman, bahagia dan menggembirakan untuk anak didik.

Komunikasi merupakan langkah dialogis dalam berinteraksi antara seorang guru dan anak didiknya. Komunikasi yang baik akan menentukan jalan tidaknya proses-proses disekolah misalkan ketika ada masalah yang dihadapi oleh murid, seorang guru harus mampu menyelesaikannya.  Kenapa akhir-akhir ini banyak terjadi kriminalitas terhadap anak didik dan seorang guru disebabkan hubungan emosional dan komunikasi guru yang tidak bagus.

Kualitas Kesadaran Kritis

Guru tidak hanya melakukan proses pengajaran dan pembelajaran tetapi haruslah kritis dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi oleh anak didiknya.

Kesadaran kritis bersifat analitis sekaligus praksis. Seseorang itu mampu memahami persoalan anak didik  mulai dari pemetaan masalah, identifikasi serta mampu menentukan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Disamping itu ia mampu menawarkan solusi-solusi alternatif dari suatu problem anak didik.

Seorang guru harus kritis dalam menilai kualitas anak didiknya terutama perkembangan anak didik, potensi anak didik, kemampuan anak didik sehingga pemetaan ataupun penggalian potensi berdasarkan pada bakat dan minatnya, seorang guru harus mampu memahami sikap, tindakan dan mentalitas anak didiknya.

Masa depan Bangsa dan umat terletak pada kualitas pendidik-pendidiknya baik yang berada dalam dunia pendidikan formal maupun dalam dunia pendidikan nonformal sebab merekalah yang akan mencetak generasi-generasi yang unggul dalam membangun dan memajukan bangsa ini oleh karena kualitas niscaya adanya tanpa itu bangsa ini akan mengalami krisis generasi yang tiada akhirnya.

Penulis: Irfan Safari (Pengamat Pendidikan dan Aktivis Islam)

 

 

 

 

 

Membumikan Semangat Kebangsaan Sam Ratulangi, HMI Manado Gelar Dialog Publik

HMINEWS.COM, Manado- Langkah pertama menaklukkan suatu bangsa adalah dengan merusak ingatannya, lalu perintahkan seseorang untuk menulis buku-buku baru, membangun kebudayaan baru dan menyusun sejarah baru. Tinggal menggantang waktu, bangsa itu akan lupa pada masa kini dan masa lalunya.

Diakaui bahwa banyak Pahlawan di negeri ini yang sengaja dilupakan, bahkan ada juga yang namanya tidak tercantum dalam “takdir” sejarah di negeri ini. Lebih parah lagi, masih banyak pahlawan yang hanya diabadikan namanya semata, tetapi tidak demikian dengan ide-ide brilian mereka dan semangat perjuangan mereka. Salah satunya DR.Gerungan Saul Samuel Jakob Ratulangi, pahlawan nasional asal Sulawesi Utara (Sulut). Meskipun, oleh sejumlah kalangan masih menjadi perdebatan apakah Sam Ratulangi termasuk satu dari sekian pahlawan nasional atau tidak.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Manado turut prihatin dengan kondisi demikian, terutama pada konteks lokal masyarakat di Sulut yang dinilai telah kehilangan memori tentang pemikiran Sam Ratulangi. Oleh karenanya, melalui Komisariat Sosial Unsrat, Sabtu (19/11), menggelar Dialog Publik dengan tema “Membumikan Semangat Kebangsaan Sam Ratulangi: Jejak dan Pemikirannya Dalam Konteks Sulut”.

Substansi dari tema yang diusung dalam dialog itu, menurut Ketua Umum Komisariat Sosial Resky Daeng, adalah bentuk keperihatinan dia dan jajaran Komisariat di Unsrat. Pasalnya, kampus yang menyandang nama Sam Ratulangi itu tidak sama sekali menanamkan falsafah yang dicetus oleh manusia yang hampir komplit itu, Diantaranya adalah: Pertama, Si Tou Timou Tumou Tou’, Kedua, Wawasan Sumikola, ketiga, Otonomi Sempurna untuk Bangsa dan Tanah Minahasa, keempat, Republik Indonesia yang berbentuk Federal, dan kelima, Peran Minahasa dan Indonesia di Asia Pasifik.

“Tema yang kami tampilkan saat ini merupakan bentuk prihatin kami selaku mahasiswa/i Unsrat dan juga bagian dari generasi muda Sulut. Karena sosok Sam Ratulangi dan beberapa falsafah yang lahir dari pemikirannya tidak dijadikan pijakan dan batu loncatan dan terkesan hanya “slogan” terutama di kalangan civitas akademik Unsrat. Kampus yang mengabadikan nama Ratulangi,” terang Resky Daeng yang kini terdaftar di jurusan sosiolpgi Fisipol Unsrat.

Dialog yang berlangsung di Lnt.2 Aula Fisipol Unsrat ini panitia menghadirkan empat narasumber yakni, Syarifudin Saafah, ST (Anggota DPRD Manado), DR.Drs.Michael Mamentu, S.sos.Msi (Dosen dan Pembina Badan Tadzkir Fisipol Unsrat), dan Drs.Alex John Ulaen, DEA (Sejarawan Sulut) serta Ketua Umum HMI Cabang Manado Rifaldi Rahalus. Dalam kesempatan ini, HMI mendapat apresiasi dari salah satu narasumber yakni, Alex John Ulaen.

Menurut mantan dosen antropologi Fisip itu, topik mengenai Ratulangi seharusnya bukan diangkat oleh HMI melainkan organisasi intra kampus Unsrat yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan jajaran civitas akademik.

“Saya capek sekali, tetapi karena topik dialog ini sangat menarik maka saya harus hadir. Terus terang saya salut kepada HMI atas tema yanh dingkat saat ini. Seharusnya bukan HMI tetapi civitas akademik membicarakan topik ini, sekali lagi saya bangga terhadap HMI. Bravo HMI,” beber Ulaen mengawali pemaparan materinya.

Pelanitkan HMI Badan Kordinasi Papua Raya, Mahasiswa Menghadapi Pluralitas Bangsa

HMINews, Papua- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Badan Kordinasi Papua Raya (Badko Papua Raya) periode 1437-1439H/2016-2019M  mengadakan pelantikan pada Sabtu, 19 November 2016 di Gedung Serbaguna Balaikota Sorong, Papua Barat.

Pengurus periode ini mengangkat tema “Penguatan idiologi dan gerakan kader dalam menjawab pluralitas bangsa”. Acara pelantikan dihadiri oleh HMI se-Papua Raya, utusan wali kota, KNPI Papua Barat, Ormas dan OKP yang tergabung dalam kelompok Cipayung, tokoh adat dan agama di Papua.

PB HMI yang diwakili oleh Sekretaris Jendral, Endri Somantri, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Papua ibarat surga kecil yang turun ke bumi. Kekayaan sumber daya alamnya banyak diperebutkan oleh pihak asing. Hadirnya kader HMI sebagai kaum intelektual harus dirasakan langsung oleh masyarakat Papua, dengan ikut andil membangun sumber daya manusia, bersinergi dengan organisasi pemuda dan ormas serta tokoh-tokoh agama dan adat membangun ketentraman dan kebhinekaan di tanah Papua.

Pada kesempatan yang sama, ketua Badko Papua Raya, Salim Waer, menyampaikan siap mengakomodir cabang-cabang HMI se-Papua Raya untuk membangun Papua dengan bersinergi dengan masyarakat Papua. Dia juga berkomitmen untuk memperkuat perkaderan HMI dengan memperbanyak jumlah pengader, mengaktifkan kembali cabang-cabang yang vakum dan membentuk cabang-cabang baru.

Keharidan Badko sebagai kepanjangan tangan PB HMI dirasa sangat penting oleh cabang-cabang di Papua, seperti yang sampaikan oleh Ketua HMI Cabang Sorong, Hambali. Dia menilai Badko Papua sangat dibutuhkan karena lokasi Papua yang jauh dari Ibu Kota sehingga menyulitkan PB HMI untuk turun langsung mengakomodir Cabang-Cabang HMI di Papua.

Senior HMI Cabang Sorong sekaligus Pendiri HMI Cabang Sorong, Ridwan Iribareng, meneteskan airmata karena terharus melihat organisasi yang ia dirikan terus semangat melakukan perjuangan dengan segala keterbatasan yang ada.

Kegiatan pelantikan ini dilanjutkan dengan Diskusi Publik dengan Tema “Membangun sinergitas dan transfaransi dalam pengawalan pemilu”, hadir sebagai narasumber diskusi Panwaslu Sorong, ketua KPU Sorong, Wakapolres Sorong dan Sekjen PB HMI.

Dorong Entrepreneurship, Kader HMI Sleman Kembangkan Usaha Makanan Tradisional

HMINEWS.COM, Sleman- Merupakan hak bagi warga Indonesia untuk sehat dan secara budaya mendapatkan pangan yang cocok melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bicara tentang pangan, Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki potensi pangan lokal yang beraneka ragam dan patut untuk dikembangkan. Sebab, tak hanya sekedar kebutuhan pangan yang cukup, kandungan nutrisi juga perlu diperhatikan.Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan untuk memunculkan ide-ide kreatif dan mendorong adanya peluang berwirausaha di kalangan kader HMI.

Adalah Luthfi Alfianto beserta kawan-kawan kader HMI komisariat fakultas pertanian Universitas Gadjah Mada (HMI Komfak Pertanian UGM) Cabang Sleman mencoba mengembangkan usahayang dinamakan Giakina Chips. Giakina Chips merupakan kue kering tradisional yang dengan fortifikasi rumput laut berupa mikroalga Spirulina platensis didalamnya. Ayo dicoba! Selain nikmat, juga kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh kita lho.

Sebagai kader HMI yang fokus di bidang pertanian dan perikanan, mereka mengembangkan produk pangan lokal Indonesia agar memiliki value added yang tinggi dengan meningkatkan gizi didalamnya.“Mikroalga Spirulina platensis memiliki kadar protein yang cukup tinggi, lebih dari 50% dan sangat bermanfaat untuk kesehatan seperti mencegah penuaan dini, mempercepat pertumbuhan bagi anak-anak dan masih banyak manfaat lainnya” jelasnya selaku ketua komisariat saat diwawancarai mengenai ide usahanya dalam Entrepreneur Event 2016 di Yogyakarta (Ahad, 13/11/2016).

Berbekal pengalaman saat praktikum yang dikembangkan dalam bentuk karya tulis, mereka merintis usaha ini mulai tingkat kecil-kecilan dengan target pasar dikalangan mahasiswa dan dosen. Usaha ini dilakukan sejak tahun 2015. Hingga saat ini, usaha tersebut sudah dikembang dalam “AYO Community”, yaitu komunitas mahasiswa petani dalam mem-booming kan produk pertanian organik bersifat lokal dan tradisional. Usaha ini pulasudah diikutsertakan dalam Program Mahasiswa Wirausaha UGM 2016.

Luthfi juga menyerukan bahwa disamping berupaya menyelesaikan permasalahan umat, kader HMI harus bisa berbisnis dan memulai wirausaha sejak muda untuk mengasah ketrampilan serta kemandirian ekonominya. “Kader HMI harus bisa berwirausaha meskipun dalam skala yang tak seberapa. Ini langkah realistis dalam idealisme kita! Berbeda dengan menghalalkan berbagai macam cara” tegasnya.

Serupa dengan hal tersebut, sebelumnyaFarouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development) menerangkan pentingnya kemandirian ekonomi dikalangan kader HMI agar idealisme yang dipupuk tidak mudah terbeli nanti, jika secara ekonomi pribadinya sudah kuat.Yaitu dengan memulai bisnis ataupun usaha yang halal, dan tidak membutuhkan modal yang besar.

Kontributor: Salim Suparto

Ahok Tersangka, PB HMI Apresiasi Langkah Kepolisian

HMINEWS.COM, Jakarta- Penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama oleh Mabes Polri terkait kasus penistaan agama yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal tersebut membuat sejumlah pihak mengapresiasi langkah pihak kepolisian. Salah satunya datang dari Ketua Umum PB HMI-MPO, Muhammad Fauzi.

Dalam Konferensi Persnya, Rabu (16/11), Muhammad Fauzi mengatakan bahwa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) mengapresiasi langkah kepolisian dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang telah bekerja sesuai undang-undang dengan mengedepankan transparansi dalam proses penyelidikan.

Selain itu Fauzi juga menyampaikan, PB HMI mendorong Bareskrim untuk melakukan percepatan penyelesaian ke tahap hukum berikutnya, agar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang turut serta dalam aksi 4 11 agar tetap menjaga soliditas dan semangat dalam mengawal kasus ini”. Ujar Fauzi.

Lanjut Fauzi, rasa keadilan akan didapatkan setelah penetapan hasil akhir pengadilan, bukan hanya sebatas penetapan status tersangka.

“Jangan sampai penetapan Ahok sebagai tersangka hanya skenario untuk menyenangkan massa umat Islam sesaat”Tambah Fauzi

Ia juga menghimbau kepada umat Islam agar semangat dan kekompakan membela Agama juga harus diwujudkan dalam bentuk pembelaan terhadap kaum lemah dan terpinggirkan di negeri ini.

PB HMI MPO Tak Mengakui Keberadaan Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi Yang Melaporkan SBY

HMINEWS.COM, Jakarta- Pengurus Besar HMI (MPO) tidak mengakui keberadaan organisasi yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi yang melaporkan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bareskrim Polri.

PB HMI MPO menyangkan langkah Mustaghfirien yang mengaku Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi dan menduga SBY melakukan tindak pidana penghasutan saat pidato di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa (2/11/2016) serta menyebabkan aksi unjuk rasa “Bela Islam” berujung bentrok pada 4 November 2016 lalu.

Tak terima Mustaghfirien membawa nama HMI, PB HMI mengeluarkan pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap PB HMI MPO yang ditandatangi dan dibacakan oleh Muhammad Fauzi selaku Ketua Umum dan Endri Soemantri selaku Sekjen, Jumat (11/11/2016).

Saat ini banyak media memberitakan tentang Pelaporan terhadap mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh sekelompok orang yang mengatasnamakam alumni HMI. Melalui laporan di Bareskrim Polri (Kamis,10 November 2016), sekelompok tersebut menamakan dirinya sebagai Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi. Poin utama pelaporan adalah tuduhan terhadap mantan Presiden SBY karena dianggap menghasut dan mengajak aktivis HMI untuk melakukan Aksi Damai 4 November 2016.

Menanggapi pemberitaan yang ada, sekaligus untuk meluruskan perjuangan Aksi Damai 4 November 2016. Kami, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan:

  1. Aksi Damai 4 November yang dilakukan oleh HMI adalah aksi yang dilakukan TANPA PROVOKASI pihak manapun. Aksi tersebut adalah aksi nyata perjuangan umat Muslim untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, ini merupakan pilihan HMI dalam bersikap sebagai gerakan independen.
  2. TIDAK ADA HUBUNGAN antara Pidato mantan Presiden SBY dengan sikap aksi HMI, karena Pidato mantan Presiden SBY adalah hak pribadi, dan aksi HMI adalah hak berkelompok yang dijamin oleh konstitusi. Sikap aksi HMI terbebas dari kepentingan politik pragmatis dan provokasi pihak manapun.
  3. HMI menghormati hak seseorang untuk melaporkan dugaan tindak pidana,namun SANGAT DISESALKAN terdapat kelompok yang secara sepihak mebawa nama alumni HMI. Pembawaan nama HMI ini perlu dipertanggungjawabkan karena secara nyata telah MENCARI KEUNTUNGAN atas nama HMI.
  4. Korps Alumni HMI (KAHMI) adalah wadah alumni HMI yg representatif untuk mewakili alumni HMI saat ini. Sedangkam Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi TIDAK DIKENAL dalam struktur organisasi KAHMI.
  5. HMI tetap memperjuangkan agenda Aksi Damai 4 November termasuk mengutuk upaya-upaya penangkapan relawan aksi. HMI juga TIDAK MENTOLERIR pihak manapun yang mencari keuntungan dengan membawa nama baik HMI dan alumni HMI.

Demikian sikap ini untuk diketahui semua pihak.

Muhamma Fauzi (Ketua Umum),   Endri Soemantri (Sekretaris Jenderal)

 

 

Badko HMI Jabagbar: Penangkapan Sekjen PB HMI Pengalihan Isu

HMINEWS.COM, Serang- Himpunan Mahasiswa Islam Badko Jawa Bagian Barat (Jabagbar) menilai bahwa penangkapan Sekretaris Jenderal PB HMI (Dipo) oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, hanya sebagai pengalihan isu dari kasus penistaan agama oleh Ahok.

Ketua HMI Badko Jabagbar, Ipenk dalam Siaran Persnya (09/11) menilai bahwa penangkapan Sekretaris Jenderal PB HMI (Dipo) tersebut adalah upaya pelemahan nama besar HMI, sebagaimana tuduhan HMI sebagai “pencetak” koruptor

Lebih lanjut menurut Ipenk, HMI dan Umat sengaja dibenturkan dengan pembetukan stigma negatif, sebab HMI merupakan lembaga kepemudaan yang tumbuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia.

“HMI MPO sebagai oposan pada rezim orde baru, menyerukan kepada seluruh kader HMI untuk turut mengawal proses penangkapan Sekjend PB HMI (Dipo) sebagai wujud persaudaraan muslim dalam jihad bela Quran”, Tulis Ipenk

Oleh karenanya, Ia Mendesak kepada POLRI untuk tetap fokus terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dalam menegakan keadilan hukum

Sebagai anak dari Umat Indonesia, HMI MPO mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk wasapada terhadap upaya adu domba dalam pengawalan kasus penistaan agama oleh Ahok.

“HMI MPO BADKO JABAGBAR tetap istiqomah dalam mengawal proses hukum kasus penistaan agama oleh Ahok” Tutupnya dalam Rilis

Sekjend Ditangkap, HMI Jangan Reaktif

Selasa dinihari pukul 00.01, kurang lebih 20 Aparat dari polda metro jaya menangkap Sekertaris jendral PB HMI di kantor sekretariat PB HMI dijalan sultan agung no 25 A. tidak hanya itu beredar juga infromasi penangkapan juga terjadi dilokasi yang berbeda, dua kader HMI Cabang Jakarta pusat ditangkap ditugu proklamasi serta satu kader dari Jakarta raya.

Kejadian ini sebenarnya tidak mendapat protes jika penangkapan dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku (protap), dan yang sangat disesalkan penangkapan dilakukan dinihari tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu, seolah bernuansa penculikan.

Penangkapan beberapa aktivis HMI ini karna dituding sebagai provokator kerusuhan dalam aksi damai 4 November lalu,padahal PB HMI telah melakukan klarifikasi pasca aksi tersebut.

Insiden ‘’penculikan’’ ini pun langsung mendapat reaksi dari kader hmi seindonesia,ditambah dengan dukungan dari berbagai pihak bahwa ini merupakan kriminalisasi aktivis. Penangkapan ini mendapat respon yang cukup keras karna yang ditangkap merupakan salah satu pimpinan tertinggi organasasi,lantas ada beberapa yang menanggapi bahwa ini merupakan penghinaan terhadap simbol organisasi sebab yang ditangkap adalah sekjend.

Jika dianalisa lebih jauh,bukan tidak mungkin ini merupakan skenario yang terstruktur,sistematis, dan massif untuk mengalihkan issue proses hukum saudara Ahok,peran ini yang dimainkan para Spin doctor (memutar isu). Mengingat HMI merupakan organisasi besar dengan jumlah massa jutaan kader diseluruh Indonesia. Jika seluruh anggota HMI seindonesia digerakkan untuk melakukan aksi massa akan menjadi trending topik dan sangat seksi (jadi sorotan publik).

Coba kita lihat kebelakang, ketika kasus Saut Situmorang melakukan penghinaan terhadap HMI,PB HMI ketika itu mengsintruksikan kepada seluruh cabang seindonesia,maka terjadilah aksi besar-besaran diseluruh Indonesia,aksi itu pun menjadi viral di media massa dan menjadi bahan pemberitaan di stasiun TV,hal inipun dikomsumsi public dan menjadi wacana publik.

Sebagai organisasi Islam, keberadaan HMI sudah banyak memberikan kontribusi untuk Ummat dan Bangsa, hal ini sejalan dengan tujuan awal HMI didirikan yaitu: Mempertahankan Negara Republik Indonesia juga mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran islam. Untuk itu sebagai kader Ummat dan kader bangsa sudah selayaknya mendahulukan kepentingan Ummat diatas segalanya.jangan sampai hanya karna ego dan emosional kelompok yang katanya symbol organisasi dihina(sekjen ditangkap), lalu mengabaikan kepentingan ummat yang selama ini diperjuangkan(Penuntasan Proses hukum Ahok). Organisasi yang berumur Tua (baca: 69) ini sudah sering menghadapi banyak masalah baik internal maupun eksternal organisasi,harusnya sikap organisasi juga sudah matang dalam menyikapi berbagai masalah serta memilah isu mana yang prirotas. Karna jika Isu protes HMI akibat sekjendnya ditangkap akan booming maka isu proses hukum ahok akan hilang.

Saya sebagai kader HMI, berharap agar PB HMI bisa mengarahkan masalah ini dengan pertimbangan yang matang, tidak perlu buru-buru untuk mengintruksi seluruh kader untuk merespon kasus penangkapan ini dengan gerakan massa akssi.sebab saya dapat kabar bahwa beberapa cabang akan melakukan aksi untuk memprotes.

Padahal jalur hukum sudah ditempuh,bahkan saya dengar sudah ada 200 pengacara yang siap mendampingi kader HMI yang ditangkap, Kasus ini sudah dimainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jika HMI terpancing,berarti kalah dengan permainan isu. Bisa jadi masalah ini sengaja untuk memancing tokoh-tokoh besar HMI (KAHMI) ikut turun menyikapi seperti kasus Saut, maka kasusnya bukan lagi antara Ahok dan umat Islam tapi antara Ahok dan seluruh kader HMI.

Penulis: Amirudin Dawan, PTKP HMI Cabang Sukoharjo.

 

HMI Cabang Serang Gelar Aksi Tuntut Ahok

HMINEW.COM, Serang- Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang serang melakukan aksi demonstrasi terkait  kasus penistaan agama yang oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, Aksi tersebut dilaksanakan di depan kantor POLRES Serang, Banten, 02/11/2016.

Mereka menilai apa yang disampaikan Ahok di kepulauan seribu pada tanggal 27 September 2016 yang lalu telah melewati batas, pasalnya, Ahok telah  menuduh Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat kebohongan dan pembodohan

Padahal menurut mereka, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi Ummat Islam dan juga sumber ilmu paling utama.

Dalam orasinya, Ketua Umum HMI-MPO Cabang Serang, Suhendra mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Ahok telah melukai hati umat Islam.

“Polri dan Presiden harus tegas dan segera penjarakan Ahok sesuai dengan KUHP 156 A” Tegasnya

 

Aksi yang dilkasanakan depan kantor Polres Serang tersebut kemudian dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian Serang dengan dalih tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

Massa aksi kemudian melanjutkan aksinya dengan long march ke lampu merah ciceri.

Setelah aksinya dibubarkan, dugaan mereka bahwa Ahok dilindungi oleh penguasa sehingga letupan aksi di daerahpun dibubarkan paksa.

“Kami melakukan aksi ini dengan damai, tujuannya jelas yaitu mendorong dan mendukung POLRES Serang untuk mendesak POLRI dan Presiden memenjarakan AHOK, tapi aksi belum sampai 30 menit kami di bubarkan paksa oleh polres dengan dalih tidak mengikuti prosedur padahal kami sudah mengikuti sesuai dengan praturan, sehingga kami melanjutkan aksi dengan long march ke lampu merah ciceri dan menyampaikan aspirasi kami” Ujarnya

Sementara itu Andrika Mutiara selaku koordinator lapangan menagatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan pada hari senin, hanya saja polres mengembalikan suratnya dan meminta lokasi aksi di rubah ke-alun alun, akan tetapai sesuai dengan intruksi ketua umum dan hasil kesepakatan tekalap aksi mereka tetap dilaksanakan di polres serang.

“Surat sudah kami layangkan dan kemudian dikembalikan kembali. padahal jelas bahwa tempat aksi ya sesuai kesepakatan kami di teklap yaitu di depan kantor POLRES Serang” Sesalnya.

Suhu 4 November dan Konsumerisme Media

Kegaduhan kembali terjadi. Kali ini bukan saja masyarakat pinggiran, bukan saja para petani dan nelayan dan para santri di seluruh pondok pesantren, melainkan para tokoh-tokoh Islam dan ulama Indonesia juga turut meraskan suhu yang menghangat dewasa ini. Ada yang menanggapi dengan melihat aspek positif dan ada pula yang menanggapi dengan penuh tuntutan terkait dugaan penistaan terhadap agama oleh Ahok. Alhasil negara menjadi tegang dan tentu membuat pikiran presiden Jokowi menjadi blak-blakan. Dalam konteks ini saya tidak melihat pada aspek politik cultural saja melainkan secara keseluruhan. Bukan tidak mungkin rencana demonstrasi besar-besaran pada 4 November nanti amat besar potensi terjadinya konflik. Entah konflik apa, yang pasti dari sudut pandang yang beragam siapa saja bisa menafsirkan demikian dilihat dari ragam reaksi massa umat Islam saat ini.

Yang terpenting disini adalah saya bukan dipihak Ahok atau sedang berbicara soal Pilkada DKI, apalagi harus memprovokasi ummat islam yang sampai saat ini masih merasa terhina oleh pernyataan Ahok. Saya mengajak kita sekalian yang menjunjung tinggi akan keadilan di negeri ini bahwa perkara hukum sejatinya adalah sebuah proses keseimbangan antara pelaku pelanggaran hukum dan pihak yang dirugikan. Meskipun dalam berbagai kesempatan kita sering menjumpai teriakan masyarakat menuntut sebuah keadilan, sementara praktek hukum dinegeri ini terlalu murah untuk dipasarkan, dan sangat mudah dibesar-besarkan meskipun sebuah masalah tergolong kecil, demikian sebaliknya kasus besar yang jelas merugikan negara pun sangat mudah ditenggelamkan. Tak bisa dimungkiri ini merupakan sebuah fakta budaya hukum kita.

Kembali ke pembahasan awal soal rencana demonstrasi pada 4 November, saya menilai bahwa sebagian ummat islam terlalu menampakkan sikap agresifitas mereka dalam menyikapi persoalan ini. Bahkan terlalu memaksakan diri dan menguras energi melalui demonstrasi jika memang keinginan umat islam saat ini semata hanya agar kasus Ahok secepatnya diproses secara hukum. Pertanyaannya, kenapa demonstrasi harus direncanakan? Dalam durasi beberapa waktu sejak direncanakannya demonstrasi tersebut hingga tiba pada 4 November nanti apalagi yang sedang direncanakan? Dimana tokoh-tokoh muslim (PBNU, MUI dan PP Muhammadiyah) sejak awal isu yang berpotensi SARA ini buming? Kenapa pemuka agama seakan “ragu menyikapi” reaksi publik khususnya umat islam sejak awal?, meskipun ada sebagian tokoh yang tampil kritis, Apakah karena pemuka agama terlalu simpatis dan cenderung mendewakan kepentingan pribadi mereka ketimbang kepentingan umatnya? Atau jangan-jangan mereka takut “sikap dramatis” mereka segera tercium?. Mengamati kasus bersimbol “Ahok dan Penistaan terhadap Islam”, tentu banyak pihak yang akan dirugikan, namun pada kesempatan yang sama ada juga pihak ketiga yang memanfaatkan kisru ini. Siapapun dia. Tentu melalui perantara media, apalagi masyarakat saat ini banyak yang terlalu konsumerisme terhadap media, masyarakat tidak terlalu cermat dalam menganalisa isi berita. Akhirnya mereka sangat mudah diperalatkan oleh orang-orang/kelompok yang tidak bertanggungjawab hanya karena hasrat kepentingan dengan mengatasnamakan agama, sungguh ironis.

Konsumerisme Media

Karena kebanyakan masyarakat Indonesia yang terlalu konsumtif dan minim menciptakan gagasan berupa solusi menuju keadilan, maka jangan heran jika masyarakat terus dijamu, disajikan dan dipertontonkan dengan berbagai upaya yang kesemuanya itu hanyalah propaganda. Suhu yang berpotensi SARA akhirnya terus-terusan menjulang, padahal jika jauh sebelumnya para pemuka agama islam cepat mengambil langkah dengan mendatangi dan menuntut kepada pihak hukum secara baik-baik dan kemudian pihak penegak hukum juga merespon untuk mengusut kasus tersebut tentu tidak akan tumbuh subur bibit provokator dan harus berkepanjangan sampai sekarang ini.

Dengan demikian, Jokowi juga tidak bakalan mengundang mereka para pemuka agama untuk hadir di Istana Negara dan tidak harus menjadikan pertemuan itu sebagai agenda resmi. Yang pada intinya tujuan dari undangan resmi presiden terhadap tokoh-tokoh (NU,Muhammadiyah dan MUI) sebagai cerminan ummat islam itu, tak lain dan tak bukan guna membicarakan soal reaksi ummat islam. Ada persoalan lain yang timbul setelah diadakan pertemuan itu. Bahwa tidak sewajarnya se-orang Jokowi mempertanyakan, mengingatkan dan meminta kepada tokoh-tokoh islam tersebut untuk kembali menyeruhkan semangat “Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaa” penduduk mayoritas di negeri ini. Karena kita semua tentu tahu betapa besarnya kapasitas ke-ilmuan dan pemahaman para tokoh-tokoh islam tentang ajaran agama yang mereka anut. Dan secara pribadi saya akan merasa sangat dipermalukan jika posisi saya ada pada mereka yang harus diberikan kesadaran, terlepas dari sejauh mana pemahaman Jokowi terhadap islam meskipun tidak bermaksud merendahkan Jokowi sebagai seorang presiden.

Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi dialog antara presiden dan para tokoh-tokoh serta beberapa pejabat negara. Sempat ada pertanyaan menuntut sikap presiden terkait konstelasi bangsa saat ini, namun Jokowi tidak memberikan tanggapan jelas dan hanya memberikan isyarat bahwa dalam kasus Ahok, secara hukum presiden tidak mua terlibat apalagi membelanya. Jokowi akan beraksi bilamana tidak ada penyelesaian dari pihak penegak hukum. Oleh karena itu, kepada pemuka agama Jokowi sangat berharap agar mereka bisa memberikan pencerahan kepada seluruh ummat islam. Disisi lain juga Jokowi tidak permasalahkan mengenai rencana demonstrasi pada 4 November pekan ini, setidaknya, menurut Jokowi jangan sampai aksi tersebut berujung konflik yang kemudian hanya menimbulkan kerugian negara.

Jika kita mengamati respon presiden Jokowi terkait rencana demo yang menurutnya dibolehkan, maka hanya ada dua hal yang bisa disimpulkan. Pertama, Secara kekuasan yang dimiliki Presiden Jokowi, tentu ia juga bisa memberikan tekanan kepada pihak hukum agar segera menyelesaikan kasus Ahok sehingga tidak terus berkepanjangan. Tetapi sampai sejauh ini tidak ada kebijakan itu dari Jokowi padahal kasus Ahok jelas menjadi persoalan bangsa dan tentu menjadi tanggungjawab seorang presiden sebagai kepala negara. Kedua, Jokowi membolehkan dilakukan demonstrasi pada 4 November dan pernyataan tersebut akan menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian persoalan bangsa lainnya yang begitu bertumpuk dengan sendirinya akan tenggelam.

Penulis: Rifaldi Rahalus, Ketua HMI-MPO Cabang Manado.