UIN Jakarta Bolehkan Aktifis Mahasiswa Tak Ikut KKN

HMINEWS.COM, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengeluarkan aturan baru, aturan tersebut khusus berlaku kepada para aktivis di kampus itu, khususnya para aktivis yang bergerak dalam bidang sosial, aturan tersebut memberikan mereka kemudahan untuk tak perlu lagi mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pihak kampus menganggap kegiatan sosial yang nyata dan rutin di tengah masyarakat nilainya sama dengan KKN, baik itu dilakukan secara individu atau kelompok.

“Mereka yang telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, akan dinilai sebagai kegiatan KKN, tapi tentu dengan syarat-syarat yang berlaku sesuai aturan dan pedoman yang dibuat PPM nanti” jelas Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) UIN Jakarta, Jaka Badranaya ME, Rabu (29/3).

Mahasiswa UIN Jakarta yang selama ini melakukan kerja sosial di tengah masyarakat, diminta melaporkan agenda mereka kepada PPM, hal ini dimaksudkan agar ada informasi akurat tentang aktifitas dan jumlah mereka di lapangan.[]

Busana Putri Sumsel di Ajang Putri Indonesia Dianggap Permalukan Budaya Sumsel

HMINEWS.COM, Penampilan Nur Harisyah Pratiwi alias Caca pada ajang Putri Pariwisata 2017 menimbulkan kontroversi di masyarakat Sumsel. Pasalnya, Putri Sumsel tersebut memakai busana khas Palembang dengan bagian depan yang terbuka sehingga pahanya terlihat.

Menanggapi hal tersebut, Satria Alza Perdana, pendiri Silaturahmi Mahasiswa Sumsel (SIMS) Jakarta, menilai bahwa penampilan kontestan asal Palembang itu justru mempermalukan budaya Sumsel, karena tidak sesuai dengan adat masyarakat Sumsel yang menjunjung budaya timur (Islam).

“Saya meminta pihak-pihak yang terkait segera memberikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumsel agar hal serupa tidak terulang kembali, khususnya kepada desainer hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan nilai-nilai budaya pada masyakarat tersebut” jelas Satria, (30/3).

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan bukti bahwa masyarakat Sumatera Selatan adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

Tema fashion busana tersebut adalah “Ratu Sinuhun” yang dikenal sebagai penulis Kitab Simbur Cahaya, yang merupakan undang-undang perpaduan ajaran adat dan Islam, namun sangat bertolak belakang dengan konsep yang ditunjukkan dalam desain pakaian tersebut.[]

Kemenag Bulukumba Gegabah Melarang Guru Gunakan Jilbab Syar’i

HMINEWS.COM, Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan, R. Wijaya DM mengatakan bahwa pelarangan jilbab syar’i kepada Mardiah Hayati, Guru MTsN 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan oleh oknum tertentu di Kemenag Bulukumba terlalu gegabah. Sebab, pemerintah Indonesia menghormati dan menjamin dalam Undang-undang bagi wanita muslim untuk menggunakan busana syar’i.

“Yang melarang sungguh gegabah. Dan kami menilai pelarangan jilbab syar’i sungguh bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Undang-undang,” kata R. Wijaya DM di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Wijaya DM menambahkan, bahwa dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Sungguh aneh, sambungnya, jika di negara demokrasi ini masih ada oknum yang gagap menghayati dan menjalankan agamanya.

“Setiap orang dijamin untuk menjalankan ajaran agamanya di Indonesia. Begitupun dalam menggunakan pakaian syar’i bagi wanita muslim,” terangnya.

Sebelumnya di salah satu media cetak, Guru MTsN 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan, Mardiah Hayati dilarang untuk menggunakan jilbab syar’i di lingkungan sekolah tempat mengajarnya. Mardiah mengaku diperintahkan oleh Kepala MTsN 1 Bulukumba, A Nurmiah untuk melepaskan cadarnya.

“Dia hanya bilang, ini perintah dari Kemenag,” ujar Mardiah, Jumat (24/3/2017).

Namun, Kepala Kemenag Bulukumba, Muhammad Rasby membantah bahwa lembaganya melarang menggunakan pakaian syar’i di sekolah. Pihaknya hanya menyarankan agar guru tersebut profesional di lingkungan sekolahnya.(*)

Salamuddin Daeng: Taipan dan Asing Mengangkangi Indonesia

HMINEWS.COM, Peneliti Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan bahwa, sekarang ini sangat nyata kapitalisme dan negara bersetubuh dengan sangat kuat, serta Negara dikuasai segelintir Taipan. Akibatnya pemerintah  mengabdi pada kepentingan taipan. Keduanya pemerintah dan taipan menghisab rakyat secara bersama sama dan serempak.

“Apa buktinya? Seluruh kebijakan pemerintah dibuat untuk memperkaya para taipan dan asing. Kebijakan ekonomi dibuat dalam rangka melancarkan usaha taipan mengeruk sumber daya alam, melahap APBN, menghisap para pekerja/buruh dan merampas jerih payah petani,” ujar Salamuddin Daeng kepada wartawan, Senin (27/3/2017).

Lebih jauh lagi, kata Salamuddin, ini jelas ditunjukkan oleh bagaimana pemerintah mengeluarkan berbagai izin dan konsesi penguasaan tanah oleh para taipan dan asing, hingga pemguasaan mereka atas tanah setara dengan 93% luas daratan Indonesia dan kekayaan alam di atas dan di dalamnya. Bahkan, sambungnya, ada satu taipan menguasai 2,5 juta lahan sendiri atau 3 kali luas pulau bali.

“Pemerintah juga memperkaya para taipan dengan merancang berbagai megaproyek infrastruktur. Menghabiskan APBN untuk infrastruktur. Pajak yang dibayarkan rakyat habis menjadi bancakan para taipan dan asing melalui megaproyek infrastruktur tersebut,” ungkapnya.

Salamuddin menambahkan, pemerintah juga mengeruk rakyat dengan tingkat bunga yang tinggi, mencabut segala bentuk subsidi, menaikkan harga energi, upah buruh yang tidak manusiawi, harga hasil pertanian petani yang terus menurun. Semua kebijakan tersebut, secara langsung mengalirkan kekayaan dan pendapatan ekonomi kepada segelintir taipan dan asing. Akibatnya, terangnya, lebih dari 43% pendapatan nasional dinikmati 1% orang (koefisien gini) yang artinya hasil produksi/kerja/usaha seluruh rakyat dalam setahun sebanyak 43% langsung menjadi milik taipan dan asing.

“Hasilnya sekarang terlihat. Kekayaan 4 orang setara dengan kekayam 100 juta penduduk. Ketimpangan dalam kekayaan semakin parah seiring lamanya pemerintahan Jokowi berlangsung yang memperlihatkan identitasnya sebagai sekutu para taipan dan asing yang paling setia,” bebernya.

Oleh karena itu, harapnya, tugas pemerintahan Jokowi yang semestinya dan seharusnya adalah memisahkan kapitalisme para taipan dan modal asing dari negara secara politik. Karena hal itu telah diamanatkan oleh Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945.

“Pemerintahan Jokowi harus mengerti bahwa secara politik negara harus berdiri di atas para taipan bukan sebaliknya para taipan dan asing mengangkangi negara sesuka hati mereka,” pungkasnya.(*)

Riduan Syah Nahkodai HMI Cabang Jakarta

HMINEWS.COM, Riduan Syah terpilih sebagai Formatur Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta, Periode 1438-1439 H/ 2017-2018 M pada Konferensi ke-55. Putra asli Nanggroe Aceh Darussalam ini berasal dari HMI Komisariat Al Aqidah.

“Astagfirullah, semoga amanah ini bisa saya jalankan untuk perjuangan dan pergerakan HMI,” kata Riduan Syah, di Asrama Mahasiswa Islam Sunan Gunun Jati, Jakarta, Ahad (26/3/2017).

Perjuangan HMI, ujar Riduan Syah, merupakan kewajiban seluruh kader HMI di semua lini untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Dan pergerakan HMI, sambungnya, tidak boleh pudar meskipun cobaan datang silih berganti.

“HMI harus tetap menjadi pionir dalam perjuangan dan pergerakan mahasiswa Islam. Serta menjadi barometer pergerakan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Domisioner HMI Cabang Jakarta, Yandrico Putra, mengucapkan selamat kepada Formatur terpilih dan berharap HMI mesti berjuang lebih keras menghadapi problematika sosial politik Jakarta.

“Saya apresiasi kepada Kanda Riduan atas terpilihnya untuk mengembang amanah sebagai nahkoda HMI Cabang Jakarta,” tandasnya.

Selain itu, Yandrico berharap kepada seluruh kader agar selalu bahu membahu untuk HMI Cabang Jakarta kedepan, lantaran kemenangannya adalah kemenangan bersama. Dan HMI, tambahnya, merupakan organisasi perkaderan untuk menciptakan kader-kader yang berjiwa pejuang dan terjaga integritasnya.

“Semoga HMI semakin baik lagi di pundak Kanda Riduan. Dan tetap konsisten dalam perjuangan Islam,” tandasnya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada senior, alumni dan rekan-rekan HMI semua atas dukungan moril dan materil selama 1 periode kepengurusan,” pungkasnya.(*)

Pastikan Kelanjutan Estafet Perjuangan, HMI Cabang Jakarta Gelar Konferensi

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta menggelar Konferensi ke-55. Organisasi kemahasiswaan tertua ini akan melakukan pergantian kepengurusan demi berlanjutnya estafet perjuangan dan pergerakan.

“Hari ini kami mengadakan pembukaan acara Konferensi ke-55 HMI MPO Cabang Jakarta,” kata Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta, Yandrico Putra di lokasi acara, Sabtu (25/3/2017).

Yandrico menambahkan, bahwa agenda ini merupakan hajatan untuk melahirkan generasi baru demi melanjutkan roda organisasi di tubuh HMI MPO Cabang Jakarta. Kegiatan ini juga, ujarnya, merupakan ajang pembelajaran bagi kader hijau hitam agar terlatih dalam mengelola sebuah organisasi dan kepemimpinan.

“Konferensi ini sebuah kegiatan regenerasi untuk melahirkan pemimpin di HMI,” ungkap mahasiswa Universitas Islam Jakarta ini.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Jakarta, R. Wijaya DM menegaskan bahwa calon pemimpin umat dan bangsa lahir dari rahim organisasi mahasiswa dan pemuda. Selain itu, katanya, konferensi ini merupakan pembelajaran bagi kader mahasiswa Islam dalam mengembangkan keahlian berorganisasinya.

“Mahasiswa Islam harus punya skill dalam berorganisasi, nah inilah wadahnya dalam kegiatan Konferensi untuk menyampaikan gagasan yang bernas,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, kader HMI wajib memberikan pencerahan kepada masyarakan agar mengerti tentang beragama yang sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Hadist. “Kader HMI berkewajiban menuntun masyarakat agar ber-Islam secara kaffah (menyeluruh) dan berpikir modern,” tandas pria asal Sulawesi Selatan ini.(*)

 

KPK Minta PB HMI Terus Kawal Kasus e-KTP

HMINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi sangat mengapresiasi langkah PB HMI MPO dalam mengawal kasus e-KTP, apresiasi tersebut disampaikan dalam surat resmi yang dikirim ke Sekretariat PB HMI, Jl Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis (23/3). Surat tersebut merupakan respon terhadap pernyataan sikap PB HMI, yang didalamnya menegaskan agar KPK menuntaskan kasus e-KTP.

Dalam surat tersebut, Pimpinan KPK menyampaikan terima kasih atas dukungan PB HMI dalam pemberantasan korupsi, KPK meminta HMI untuk terus mengawal dan mengawasi perkembangan kasus e-KTP yang sementara ditangani KPK.

KPK juga menyampaikan komitmen untuk tetap menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, termasuk menuntaskan kasus e-KTP. Penanganan kasus ini diperkirakan akan memakan waktu, juga menghabiskan energi yang cukup banyak.

Menanggapi hal tersebut, PB HMI melalui Komisi Hukum dan HAM, mengapresiasi KPK atas respon yang diberikan, PB HMI tetap berkomitmen mengawal kasus e-KTP.

“PB HMI mengapresiasi Pimpinan KPK yang telah menjawab surat kami, kami percaya komitmen KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, karena itu HMI akan terus mengawal dan mengawasi kasus e-KTP, selanjutnya dalam waktu dekat HMI berencana menjalin kerjasama dengan KPK” jelas Andi Tantowi, Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI, Kamis (23/3).[]

 

UIN Alauddin Makassar Akan Terapkan One Touch Data Mulai Tahun Ini

HMINEWS.COM, Dalam beberapa waktu ke depan, pihak yang berkepentingan dengan data UIN, tak perlu lagi susah payah datang ke kampus UIN, cukup menggunakan androidnya dengan ujung jarinya, semua data sudah bisa diambil. Hal tersebut memungkinkan setelah diresmikannya program one touch data, atau dalam terjemahan bebasnya “data di ujung jari anda”. Program ini merupakan salah satu program unggulan Rektor UIN Alauddin Makassar.

Program ini masih sementara dalam proses, pihak kampus menargetkan program one touch data mulai diberlakukan tahun ini. Rektor telah menginstruksikan kepada para dekan dan unit kerja untuk menginput data yang terdapat dalam bidang tugas masing-masing, 2018 akan menjadi fase perbaikan, lalu pada 2019 program ini akan dilaunching dan mulai digunakan secara sempurna.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, mengapresiasi program yang dicanangkan ini, menurutnya di tingkat pusat Pendis sementara merancang program serupa.

“Dengan hadirnya program one touch data ini, kiranya entitas UIN Alauddin Makassar, dapat terpantau hingga ke dunia internasional” kata Kamaruddin.[]

Pemilihan Calon Rektor UHO Ditunda

HMINEWS. COM,  Pemilihan Calon Rektor Universitas Haluoleo (UHO) Kendari Sulawesi Tenggara ditunda.

Pemilihan tersebut awalnya dijadwalkan pada 23 Maret. Namun mengalami penundaan setelah ada surat dari Kemenristekdikti ke pihak UHO.

Surat penundaan pemilihan rektor UHO bernomor 1358/A.A2/KP/2017 tanggal 21 Maret 2017 ditandatangani Sekjen Menristekdikti, Ainun Na’im.

“Pelaksanaan sidang Senat UHO dengan agenda pemilihan Calon Rektor Periode 2017-2021 yang sedianya dilaksanakan pada Kamis, 23 Maret 2017, agar ditunda sampai dengan selesainya proses penelusuran rekam jejak calon rektor,” demikian isi surat Menristekdikti yang ditujukan kepada Plt Rektor UHO di Kendari.

Penundaan pemilihan itu diduga karena adanya aliran dana kandidat yang diduga tidak wajar.

“Menjelang pemilihan rektor UHO, ada dugaan suplai dana ke rekening seorang calon dari pejabat tertentu yang nilainya tidak wajar,” kata sumber yang namanya tidak dipublikasi.

Pimilihan calon rektor UHO sedianya dilaksanakan Kamis (23 Maret 2017) untuk memilih rektor yang diikuti tiga calon rektor hasil penyaringan anggota senat pada Kamis (16 Maret 2017).

Tiga calon itu masing-masing adalah Prof. Buyung Sarita, Dr. Zamrun, dan Prof Dr. La Sara. Tiga kandidat ini akan memperebutkan 101 suara senat ditambah 35 persen suara Menristekdikti.

Penundaan itu disambut positif oleh sejumlah dosen dan mahasiswa universitas terbesar di Sultra tersebut.

“Kita berharap dengan langkah yang dilakukan kementerian (Kemenristekdikti, Red) itu bisa melahirkan rektor yang punya integritas baik,” kata Jamal Hamirudin, dosen di salah satu fakultas di UHO.

Hal senada diungkapkan Lulu (19), mahasiswa Fakultas Hukum berharap agar Rektor UHO terpilih selain berintegritas baik, juga harus mempunyai dedikasi tinggi dalam mengelola iklim perguruan tinggi yang kondusif dan bisa diterima semua pihak.(*)

Desak Penuntasan Kasus e-KTP, HMI MPO Mataram Gelar Aksi di Polda NTB

HMINEWS. COM, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisai (HMI MPO) Cabang Mataram melakukan demonstrasi terkait kasus e-KTP di Polda NTB.

Dalam aksi ini, massa aksi mendesak Kapolda NTB untuk mendukung penegakan hukum dalam mengusut tuntas kasus e-KTP karena dinilai telah merugikan uang negara. Kasus e-KTP dianggap masif, terstruktur, dan terorganisir.

Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram,  Sadam.

Dalam orasinya, Sadam dengan tegas meminta Kapolda mendukung pengusutan kasus e-KTP.

“Kami meminta kepada Kapolda NTB secara kelembagaan sebagai bentuk dukungan daerah untuk terus meminta kepada Kapolri agar bekerja sama dengan KPK dalam mengawal kasus ini” kata Sadam, Selasa (21/3/2017).

Hal senada juga disampaikan kordinator lapangan aksi Afiek Fahmi Ayatullah. Selain itu Afiek juga menyerukan agar Polda NTB bersinergi dengan KPK guna menuntaskan kasus ini.

“Kasus ini merupakan kejahatan luar biasa, presiden tidak bisa tinggal diam dan harus bersikap untuk menyelesaikan kasus ini tanpa tebang pilih” tegas Afiek.

Aksi ini digelar beberapa jam di depan kantor Polda NTB. Setelah menyampaikan orasinya dan membacakan pernyataan sikap, massa aksi kemudian ditemui perwakilan Polda NTB, pihak Polda NTB menegaskan komitmennya untuk bersinergi melawan segala bentuk korupsi.  massa HMI kemudian membubarkan diri setelah berdialog dengan pihak Polda NTB.(*)