Walhi Aceh: Hentikan Kriminalisasi Warga Aceh Selatan

HMINEWS.COM, Warga dari tiga desa yang sengketa lahan dengan HGU perkebunana kelapa sawit PT. Asdal Prima Lestari (APL) di Aceh Selatan berujung pada pemanggilan oleh pihak Polres Aceh Selatan. Sebanyak tujuh orang warga dari Desa Kapa Seusak, lima warga dari Desa Krueng Luas, dan empat warga dari desa Titi Poben. Enam belas warga tersebut dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi atas tuduhan penyerobotan lahan HGU milik PT. APL. Berdasarkan informasi yang diterima Walhi Aceh, besar kemungkinan banyak warga lain yang akan dipanggil. Warga yang dipanggil diduga melakukan tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf (a) jo pasal 107 huruf (a) Undang-undang no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dari enam belas warga tersebut, empat orang diantaranya tidak wajib lapor, sedangkan yang lain dengan status wajib lapor. Semua KTP warga ditahan di Polres Aceh Selatan, kecuali satu orang warga dari desa Kapa Seusak.

Konflik lahan, warga dengan HGU PT. APL sudah berlangsung sejak tahun 1996 hingga tahun 2017, keberadaan kebun warga dalam areal HGU diakui oleh PT. APL.

Aktifitas perkebunan warga sempat terhenti karena konflik RI-GAM, pasca damai warga memulai kembali menggarap lahan yang sudah ditinggalkan dalam masa konflik. Permasalahan kembali terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2017. berbagai upaya  sudah dilakukan warga dalam upaya penyelesaian konflik, mulai dari aksi massa hingga berdialog dengan pemerintah. Terkait konflik tersebut, pada tahun 2009 anggota DPRK Aceh Selatan telah meninjau lahan sengketa, ditemukan sejumlah bukti fisik seperti pemakaman umum, bekas pemukiman, dan sejumlah tanaman tua. Pada tahun 2010, Bupati Aceh Selatan bersama Kapolres turun ke lapangan melakukan audiensi penyelesaian kasus, pada tahun 2014 DPRK membentuk Pansus penyelesaian konflik. Tapi kasus sengketa lahan warga dengan PT. APL juga tidak selesai, meskipun pada 24 november 2009 Bupati Aceh Selatan juga menyurati PT. APL untuk menghentikan sementara aktivitas di lahan sengketa.

Dampak dari sengketa lahan tersebut, dalam rentan waktu 2009 – 2010 banyak prilaku buruk dari perusahaan yang dialami warga. Warga kerap mendapatkan sejumlah ancaman saat mendatangi kebun, perusahaan terus memperluas area HGU dibawah pengawalan oknum polisi. Dan pada akhir maret 2017, secara bertahap Polres Aceh Selatan memanggil dan memeriksa warga terkait tuduhan penyerobotan lahan PT. APL.

Walhi Aceh bersama Yayasan Gunung Hutan Lestari (YGHL) Aceh Selatan menilai, pemanggilan dan pemeriksaan warga yang dilakukan oleh Polres Aceh Selatan, merupakan tindakan kriminalisasi warga dalam mempertahankan hak atas tanah sebagai agenda presiden melakukan reformasi agraria dengan semangat membagi 10,2 jt ha lahan, terlebih sebagian besar warga diberikan status wajib lapor. Kondisi ini sangat merugikan warga, karena setiap hari senin harus melapor ke Polres, bisa hitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Begitu pula halnya dilihat dari kronologis kasus, Pemerintah Aceh Selatan “hilang taring” berhadapan dengan PT. APL, atau patut dicurigai Pemerintah Aceh Selatan sedang berkompromi dengan PT. APL untuk menyeret warga keranah hukum.

Terkait pemanggilan warga, Polres Aceh Selatan seharusnya tidak hanya menggunakan pasal 55 huruf (a), seharusnya dalam perkara ini lebih tepat menggunakan huruf (b) tentang larangan “mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan” yang disangkakan kepada PT. APL.

Untuk itu, Walhi Aceh bersama YGHL mendesak pemerintah Aceh Selatan menyelesaikan persoalan sengketa lahan warga dengan HGU perkebunan kelapa sawit PT. Asdal Prima Lestari (APL). Begitu pula halnya Polres Aceh Selatan untuk menghentikan proses hukum dan pemeriksaan warga dan mencabut status wajib lapor, serta memeriksa PT. APL karena diduga menyerobot lahan warga. Karena secara fakta, bukan warga menyerobot lahan perusahaan, melainkan HGU PT. Asdal yang masuk ke lahan warga. Ini bentuk kriminalisasi terhadap warga yang dilakukan oleh PT. Asdal dan Polres Aceh Selatan, tentu Pemerintah Aceh Selatan harus bertindak dalam kasus ini.

Daftar warga yang sudah diperiksa oleh Polres Aceh Selatan

No Nama Alamat Desa Status Ket
1 Abdul Latif Kapa Seusak Tidak Wajib Lapor KTP tidak di tahan
2 Nur Juli (Sekdes) Kapa Seusak Tidak Wajib Lapor KTP di tahan
3 Effendi Tumangger (Kadus) Kapa Seusak Tidak Wajib Lapor KTP di tahan
4 Kamidah Kapa Seusak Wajib Lapor KTP di tahan
5 Makripat Barat (Tuha Peut) Kapa Seusak Wajib Lapor KTP di tahan
6 Amis Sagita (Tuha Peut) Kapa Seusak Wajib Lapor KTP di tahan
7 Saidi Kapa Seusak Wajib Lapor KTP di tahan
8 Jafri Krueng Luas Wajib Lapor KTP di tahan
9 Azhar Krueng Luas Wajib Lapor KTP di tahan
10 Abdul Latif Krueng Luas Wajib Lapor KTP di tahan
11 Herman Krueng Luas Wajib Lapor KTP di tahan
12 Riyanto Krueng Luas Wajib Lapor KTP di tahan
13 Andah Titi Poben Wajib Lapor KTP di tahan
14 Ibnu Abas. J (Keuchik) Titi Poben Wajib Lapor KTP di tahan
15 Ibnu Abas. F (Kadus) Titi Poben Wajib Lapor KTP di tahan
16 Muspida Titi Poben Tidak Wajib Lapor KTP di tahan

Banda Aceh, 19 April 2017

Eksekutif Daerah Walhi Aceh

Muhammad Nur

Direktur Eksekutif Walhi Aceh

HMI MPO Lombok Timur Kecam Keras Penghinaan Terhadap TGB

HMINEWS.COM, Penghinaan terhadap ulama kembali terjadi, kali ini dihadapkan kepada TGH, Zainul Majdi atau yang disebut Tuan Guru Bajang (TGB), seorang ulama dan umara.

Ucapan yang dilontarkan Steven Hadi Suryo (SHS) terhadp TGB mengundang kemarahan semua warga NTB dan keluarga besar NW. Setelah ditelusuri, Steven tersebut adalah pengusaha muda bermata sipit keturunan tionghoa, ini mengingatkan kita pada kasus yang terjadi di ibukota hari ini, bila kita amati ada korelasinya.

Untuk itu dalam hal ini Polri dengan Polda harus berkoordinasi dalam menangani kasus ini secara serius,  hal ini demi menghindari rasialisme yang berpotensi pada perpecahan berbangsa dan bernegera di republik ini. Kali ini penegak hukum harus benar-benar tegas untuk mengusut kasus ini sampai selesai supaya ada efek jera terhadap pelaku penghinaan,  dan tidak terulang lagi oleh steven steven lainnya.

Memang TGB sudah memaafkan kejadian tertsebut, dan Steven sudah meminta maaf dengan pernyataan bermatrai di Bandara Soekarno Hatta minggu lalu (9/4/17). Dalam UU mengatakan, penghinaan etnis kepada seseorang dapat dijerat dengan pasal penghinaan sesuai KUHP pasal 315. Tetapi setelah diundangkan UU No 40 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, maka penghinaan etnis bukan delik aduan, jadi Steven harus diprosess hukum.

Tidak hanya TGB yang merasa tersinggung, tetapi juga secara tidak langsung semua masyarakat yang merasa memiliki identitas yang sama di Indonesia. Sehingga jelas tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk mengabaikan kasus ini.

Kata pribumi dan tidak pribumi sudah dihapuskan dalam kehidupan sosial. Setiap orang yang berdomisili dan menjadi Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, lalu kenapa Steven masih menyebut kata-kata tersebut. Dia harus paham kalau kata tersebut memancing api kemarahan warga NTB. Khawatir, seorang ulama dan gubernur saja bisa dihina begitu rupa apalagi kita yang masyarakat biasa. Bisa dibayangkan jika nanti kita berurusan dengsn orang seperti Steven, mungkin kepala kita diinjaknya, bersamaan dengan itu keluar pula cacian yang tidak sepantasnya, harga diri tidak akan ada. Ucapan Steven di Bandara Shangai Singapura bersifat makna mengerucut (umum- khusus) kepada masyarakat Indonesia yang dilampiaskan kepada TGB sepenuhnya.

Ucapnan SHS di Bandara Shangai Singapura, “dasar indo, dasar indonesia, dasar pribumi, Tiko(Tikus Kotor) dan setelah dikaji ternyata Tiko, dua suku kata bermakna Ti=Babi dan Ko=Anjing. Jadi bisa dibayangkan betapa hinanya pribumi.

Oleh karena itu HMI MPO Cabang Lombok Timur menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengutuk keras penghinaan Steven Hadisuryo Sulistyo tehadap PB NW (Ulama) TGH, Zainul Majdi sekaligus umara di NTB;
  1. Mendesak Polri dan Polda berkoordinasi untuk mengusut kasus SARA ini sampai selesai. kalau tidak, jangan salahkan kami jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  1. Tidak boleh hidup dan brkeliaran rasisme di Indonesia demi menjaga Bineka Tunggal Ika dari isu SARA yang berpotensi melahirkan rasialisme;
  1. HMI MPO Cabang Lombok Timur mendukung sepenuhnya aksi damai yang dilakukan hari senin (17/04/2017) di Mataram yang dimotori oleh aliansi NW Ormas NW, HIMMAH NW, IPNW, SATGAS HAMZANWADI, PEMUDA NW, dll.

Demikian pernyataa sikap HMI MPO Cabang Lombok Timur.

Ketua Umum

Abdul Muiz

Sekretaris Umum

Rini Hidayati

HMI Cabang Purworejo Gelar Pelantikan Pengurus

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Purworejo sukses gelar Pelantikan pengurus, acara ini diselenggarakan pada Ahad, 16 April 2017, bertempat di Gedung PKK   kompleks Pendopo Bupati.

Kepengurusan HMI Cabang Purworejo Periode 1438-1439 H/2017-2018 M mengusung tema “Internalisasi Kultur Perkaderan HMI Sebagai Spirit Menuju Masyarakat yang Transformatif”.

Ketua Umum HMI Cabang Purworejo, Fatkhurohman, dalam sambutannya mengatakan HMI memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar bagi Indonesia  “HMI adalah organisasi yang mempunyai sejarah panjang dan mempunyai sumbangsih di negeri ini, HMI adalah organisasi perkaderan dan perjuangan” Jelas Fatkhurohman. Ahad, (16/4).

Sementara itu Pengurus Besar HMI yang diwakili Sekretaris Jendral, Endri Somantri, dalam sambutannya menegaskan tentang perkaderan dan perjuangan HMI “Sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan diharapkan HMI mampu membentuk kader dan menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun serta memiliki platform yang jelas dalam menyusun agenda dengan mendekatkan diri kepada realitas masyarakat” ungkap Endri.

Acara ini berjalan lancar hingga selesai, para hadirin terlihat antusias mengikuti kegiatan. Besar harapan agar HMI Purworejo ke depan menjadi lebih baik.[]

Polda Sultra Didesak Tetapkan Drs. Masiudin Sebagai Tersangka

HMINEWS.COM, Sekelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Wakatobi (KMW), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) dan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (DPM FISIP) Universitas Halu Oleo, pagi tadi melakukan aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Mapolda Sultra).

Aksi demonstrasi tersebut dalam rangka mendesak Mapolda Sultra untuk segera menuntaskan kasus indikasi korupsi pengadaan 107 unit komputer dan Uninteruptible Power Supply (UPS), yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2010.

Dalam orasinya korlap aksi, Muhamat Ali Fata, menyebut kasus indikasi korupsi ini telah dilaporkan di Polres Wakatobi, dan saat ini sudah dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Wakatobi. Yakni, Ridwan dan H. Ishak pemilik PT Timako Group.

Saat ditemui usai berorasi, Muhamat Ali Fata mengungkapkan, Polda Sultra harus segera menuntaskan kasus ini dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Drs. Masiudin sebagai tersangka atas indikasi korupsi pengadaan 107 unit komputer dan Uninteruptible Power Supli (UPS).

“Kita desak Polda agar Drs. Masiudin ditetapkan sebagai tersangka. Masa kontraktor sudah tersangka, KPA dibiarkan”, ungkapnya saat ditemui, Senin (17/4).

Setelah lama berorasi di depan Mapolda Sultra, akhirnya mereka ditemui oleh Kanit Tipiter Polda Sultra, Akp. Malik Fahril Safa di ruangan Rekrimsus Tipikor.

Kanit Tipiter Polda Sultra, Akp. Malik Fahri Safa mengungkapkan kepada para pendemo, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan dan mempercepat gelar perkara terkait indikasi korupsi pengadaan 107 unit komputer dan Uninteruptible Power Supli (UPS) bersama Polres Wakatobi.

“Secepatnya kita akan lakukan pemanggilan kepada pihak terkait dan gelar perkara di Polda Sultra”, ungkapnya.

Akp. Malik Fahri Safa berjanji, pihaknya akan menindaklanjuti perihal tuntutan para pendemo dalam hal penuntasan dan pengambilalihan kasus ini sesuai mekanisme dan prosedur yang ada.

“Tetap kita tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku”, tegasnya kepada para pendemo.

Menanggapi hal itu, korlap aksi Muhamat Ali Fata menyampaikan, jika Polres Wakatobi dan Polda Sultra bermain main dan/atau tidak menindaklanjuti tuntutan kami dalam kurun waktu 3×24 jam, maka kami akan kembali melakukan aksi besar-besaran di Mapolda Sultra.

“Saya peringatkan, pihak penegak hukum jangan main-main dengan kasus ini. Segera tuntaskan dan tetapkan Drs. Masiudin sebagai tersangka”, tegas Ali Fata.

Diketahui pengadaan 107 unit komputer dan Uninteruptible Power Supply senilai Rp. 2,1 milyar lebih berasal dari APBNP Tahun Anggaran 2010, dan dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Wakatobi pada bulan lalu. (HJA)

Bongkar Kekerasan Novel, PB HMI Dukung Pembentukan TPF

HMINEWS.COM, Wacana pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus penyiraman air keras kepada penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu dukungan itu datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO).

Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Mubdi Ohoiewer menilai pembentukan TPF akan membuka jalan untuk mengungkap pihak-pihak yang memiliki agenda pelemahan KPK secara sistematis.

Pria yang biasa disapa Puche itu juga mengatakan teror terhadap Novel tersebut sangat terkait dengan kasus-kasus yang ia tangani saat ini sebagai penyidik KPK, terutama kasus mega korupsi e-KTP.

Sehingga dengan adanya TPF, kasus kriminalisasi terhadap Novel terungkap secara utuh dan transparan fakta yang sebenarnya terjadi tanpa ada manipulasi.

“HMI mendukung pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF), karena lebih independen dan transparan dalam mengungkap kriminalisasi KPK,” kata Mubdi, Senin (17/4).

Mubdi juga menyayangkan sikap DPR yang terkesan tidak peduli dengan KPK.

Lebih lanjut, Mubdi meminta kepada Presiden Jokowi menunjukan keseriusannya untuk membongkar kasus kekerasan Novel tersebut, Jika tidak diungkap, kejadian serupa akan menimpa pimpinan KPK lainnya.

Sebagaimana diketahui, Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal saat pulang shalat subuh di masjid dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (12/4) lalu.

Novel saat ini dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. Sebelumnya ia dirawat di Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat.[]

Transportasi Online Merebak, Supir Angkot Depok Keluhkan Pendapatannya Menurun

HMINEWS.COM, Di indonesia angkutan kota (angkot) yang sering disebut mikrolet sudah lama beroperasi, akan tetapi belakangan ini kemunculan jasa ojek online /transportasi online, membuat Para penumpang beralih ke jasa transportasi tersebut.

Hal ini, telah dirasakan oleh Supir Angkot D 11 Depok Jurusan Pal-Pal, Menurut Pak Kistu, salah satu supir angkot,  sebelum kehadiran ojek online di Depok, dia bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan, akan tetapi setelah transportasi online beroperasi, pendapatannya menyusut.

“Sehari saya bisa mendapatkan 100 ribu bahkan lebih. Setelah ojek online beroperasi penghasilan saya justru menurun, kadang-kadang hanya dapat 60 ribu sehari” keluhnya, Minggu (16/4).

Sementara itu,  Mas Yundri yang sehari-harinya berjasa Menaikkan Penumpang di depan Depok Towns Square, mengatakan jumlah penumpang tidak sepadat sebelumnya.

“Tadinya 1 Mikrolet hanya butuh 10 menit untuk menaikan Penumpang dengan muatan penuh. Tapi sekarang telah berbeda Jauh sekali, satu mobil bisa ngetem berjam-jam barulah penumpang penuh” ungkapnya, Minggu (16/4).

Penyebab sepinya penumpang ini, dikarenakan ojek online juga telah parkir menunggu pesanan di depan Depok Towns Square. Harapannya ojek online harus memiliki Jalur dan trayek yang berbeda, supaya menghindari gesekan sesama pengemudi. (MTL)

Hoax Semakin Meresahkan

HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu persebaran berita hoax.

Co-Founder Provetic, Shafiq Pontoh mengatakan, jenis hoax yang paling sering diterima adalah masalah sosial politik, yaitu sekitar 91,8 persen, masalah SARA sebanyak 88,6 persen, kesehatan 41,2 persen, makanan dan minuman 32,6 persen, penipuan keuangan 24,5 persen, iptek 23 ,7 persen, berita duka 18,8 persen, candaan 17,6 persen, bencana alam 10,3 persen dan lalu lintas 4 persen.

Konten hoax biasanya bersifat negatif, mayoritas bernada hasut dan fitnah, hoax berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, penyebabnya karena hoax menyasar emosi masyarakat, sehingga rawan menimbulkan benturan di tengah masyarakat.

Menurut Shafiq, dari sisi rekayasa, hoax dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yang mudah diklarifikasi dan yang sulit diklarifikasi, yang mudah diklarifikasi biasanya kontennya berupa fiksi yang gampang dicari bantahannya, sedangkan yang sulit diklarifikasi biasanya merupakan perpaduan antara berita dan fiksi, persentasinya 80 % berita dan 20 % fiksi, hoax jenis ini direkayasa oleh tim tertentu dengan kemampuan tingkat tinggi.[]

Telaah Ringkas Novel Kau Bidadari Surgaku

HMINEWS.COM, Secara genre, novel Kau Bidadari Surgaku, termasuk dalam novel religi, atau novel islami, salah satu genre novel yang belakangan mulai populer, novel ini pada dasarnya tidak rumit, pembaca dari berbagai kalangan, akan mudah menemukan pesan dibalik teks novel tersebut, hal ini karena paparannya terbilang sederhana, gamblang, serta tak berbelit – belit, penulisnya mencoba mengangkat realitas sosial di sekitar kita, kejadian yang sering terjadi di lingkungan perkotaan, khususnya kota metropolitan, setting cerita mengambil tiga tempat: Jakarta, Bandung dan Kroya, novel ini menyajikan dilema kaum perempuan yang mencoba keluar dari ingkungan kerja yang telah merusak dirinya, apa yang dialami Marwah, sang tokoh utama, juga banyak dialami perempuan lain yang merantau ke ibukota, bahkan banyak diantara mereka yang menjadi korban perdagangan manusia, nasib Marwah masih lebih beruntung, ia sebatas menjadi wanita panggilan, aktifitas yang di kemudian hari ia tinggalkan.

Minimal ada dua sisi kehidupan yang dikupas dalam novel ini: agama dan kompleksitas sosial, agama menjadi topik utama dari ke duanya, bahkan beberapa Ayat Al Qur’an menghiasi novel ini, Marwah digambarkan sebagai tokoh utama yang mencoba kembali ke jalan Islam, dalam usahanya ini, ia terlibat pertarungan sengit dengan dirinya sendiri, antara tetap menjadi wanita panggilan dengan bergelimang uang, uang itu ia butuhkan demi menjaga status keluarganya di kampung agar tetap dihormati, atau kembali menjadi muslimah taat, dengan konsekuensi kehilangan uang yang selama ini didapat secara instan, lalu memulai hidup dari nol, semua berawal saat Marwah bertemu Hamzah, laki – laki yang menginspirasinya untuk kembali ke jalan benar, sekaligus ia memendam cinta diam – diam pada lelaki tersebut, dilema yang dialami Marwah untuk kembali ke jalan lurus, merupakan sindiran terhadap realitas masyarakat terkini, bagi masyarakat, orang yang telah dilabeli negatif, cenderung dijauhi, seolah tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk insaf, situasi ini menyebabkan orang bersangkutan, menjadi semakin nyaman dalam zona kesalahan.

Dari sisi kompleksitas sosial, novel ini menyajikan sisi kelam hidup di ibukota bagi mereka yang tidak punya keterampilan hidup, ini pula yang melanda Marwah, dengan maksud mengangkat kualitas hidup keluarga, ia lalu merantau ke ibukota, malangnya dirinya justru menjadi korban penipuan dari oknum yang menjanjikannya menjadi pembantu, situasi sulit ini, memaksa Marwah menerjunkan diri ke dalam dunia kelam, walaupun telah diperingati sahabatnya, shinta, namun saat itu ia merasa tak punya pilihan lain, novel ini juga menggambarkan betapa kejamnya dunia malam, selalu ada potensi menjadi korban kejahatan lain, itu yang dialami Shinta, saat ia harus berurusan dengan pihak berwajib karena dikaitkan kasus korupsi, walaupun ia sekadar menemani tamunya saja, yang ternyata seorang koruptor, saat digeledah KPK, ada ragam kompleksitas sosial yang disinggung dalam Bidadari Surgaku, bukan hanya korupsi, tapi juga kenaikan BBM dan rumitnya kehidupan kaum miskin, bagian ini memang tidak menjadi cerita utama, namun pesan sosialnya tetap tersampaikan.

Penulis, dalam novelnya, berupaya menyajikan pemahaman keislaman yang moderat, terbuka terhadap perbedaan tafsiran, juga penghargaan terhadap agama lain, penulis melihat Islam dari sisi keberagaman, sekaligus mengkritik pemahaman Islam yang sangat literal, hal itu tertuang saat tokoh utama menanggapi prilaku adiknya, sepertinya penyajian ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan penulis, terutama latar belakang pemahaman keislamannya yang disemai di lingkungan pesantren.

Nuansa asmara terlihat kental dalam novel ini, nuansa asmara tersebut dibalut dalam konteks Ajaran Islam, boleh dikata asmara menjadi bahan perbincangan dominan dalam Bidadari Surgaku, modelnya terbilang klasik, menceritakan cinta segitiga, antara Marwah, Hamzah dan Shafa, pilihan Hamzah terhadap Marwah, yang notabenenya keluarga kelas atas, ditambah rekam jejak kelam Marwah di masa lalu, serta penolakannya terhadap Shafa, yang berasal dari keluarga konglomerat, juga merupakan drama cinta klasik, yang membuat drama cinta mereka menjadi berbeda, karena drama cinta ini terekspresikan dalam bentuk ajaran Islam, mulai saat Hamzah memiliki rasa terhadap Marwah, begitupun sebaliknya, Marwah yang menaruh harapan pada Hamzah, namun Hamzah tak sekalipun menyentuh Marwah dalam mengekspresikan cintanya, apalagi memacarinya, justru Hamzah memilih melamar Marwah setelah merasa cukup kenal dengannya, cara ini sengaja digambarkan secara jelas, untuk menampik anggapan bahwa pacaran merupakan cara satu – satunya menuju pelaminan, bahkan ada beberapa kalimat kritikan terhadap konsep pacaran dalam novel ini.

Benar novel ini terlihat sederhana, tapi beberapa bagian ceritanya tidak mudah ditebak begitu saja, pada beberapa bagian, terdapat beberapa kejadian, yang bisa menampik prediksi mapan pembaca, semisal diagnosa palsu yang diberikan dokter kepada Marwah, ketidaktenangan Hamzah dalam mengambil keputusan, sehingga berujung pada penalakan istrinya, padahal sejak awal, Hamzah digambarkan sebagai sosok tenang dan matang, hingga meninggalnya Marwah sesaat setelah Hamzah menyadari kekeliruannya, dan juga mencabut talaknya, semua ini terjadi pada bagian akhir cerita, jika mengikuti prediksi mapan, maka pembaca bisa saja beranggapan bahwa puncak konflik, berada pada tarik ulur lamaran Hamzah ke Marwah, setelah itu mereka hidup bahagia hingga tua, namun prediksi semacam itu, tidak berlaku untuk novel ini, justru di bagiaan setelah pernikahan, penulisnya menyajikan drama ringan yang justru merupakan klimaks dalam novel ini, dan disinilah nilai lebih Kau Bidadari Surgaku dari segi alur cerita.

Penulis: Zaenal Abidin Riam

HMI Komisariat FIAI UII dan LEM UII Gelar Istighosah Untuk Suriah

HMINEWS.COM, Kondisi Suriah yang belakangan ini semakin memilukan, mengundang simpati dari berbagai pihak, tak terkecuali di Indonesia, salah satunya datang dari Yogyakarta, HMI MPO Komisariat FIAI (Fakultas Ilmu Agama Islam) UII bekerjasama dengan LEM (Lembaga Eksekutif Mahasiswa) FIAI UII menggelar istighosah, kegiatan ini berlangsung pada Selasa 11 April 2017, bertempat di depan FIAI. Istighosah dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap Suriah, juga sebagai upaya penggalangan dana untuk korban longsor di Ponorogo.

Longsor di Ponorogo terjadi pada 1 April, hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Nasional (PVMBG) menyebutkan bukit yang beralih fungsi menjadi ladang jahe menjadi salah satu penyebab Longsor. Longsor susulan sempat terjadi pada 9 April.

Dalam istighosah ini ada sesi pembahasan tentang latar belakang konflik Suriah, dengan menghadirkan pembicara Dr. Ahmad Sahide, S,IP.,M,A. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam pemaparannya Ahmad Sahide menekankan bahwa masalah Suriah bukan hanya masalah rakyat Suriah, tapi merupakan masalah seluruh umat Islam.

” Polemik yang saat ini tengah dihadapi oleh saudara muslim kita di Suriah bukanlah menjadi masalah mereka saja. Hal yang menimpa saudara kita disana adalah masalah dan kegundahan besar yang dihadapi oleh seluruh muslim dibelahan bumi ini” tegasnya, Selasa (11/4).

Konflik di Suriah awalnya dilatarbelakangi keinginan masyarakatnya untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, namun tidak digubris oleh penguasa, tambah pria yang biasa disapa Ahmad ini, keinginan tersebut melahirkan gerakan poeple power, akan tetapi gerakan tersebut berupaya dibungkam oleh rezim yang berkuasa.

“Bentrok yang terjadi di negara-negara Timur Tengah sana dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk ingin kualitas hidupnya menjadi lebih baik, namun tidak digubris oleh pemerintah yang menjabat kala itu. Karena hal ini maka people power hadir di berbagai negara  itu diantaranya Mesir, Tunisia, dan Suriah” jelasnya.

Konflik di Suriah merupakan konflik terpanjang dari rangkaian Arab Spring, bila Tunisia dan Mesir relatif telah stabil kembali, maka tidak halnya dengan Suriah, hal ini karena Suriah menjadi ajang pertarungan dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Rusia.

“Suriah saat ini dikelilingi oleh negara adidaya (Amerika Serikat dan Rusia) yang sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Peperangan yang terjadi diantara kedua negara adidaya ini memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa. Ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum HMI Komisariat FIAI UII, Ahmad Muthahhar, mengatakan kegiatan ini memperlihatkan bahwa HMI memiliki kepekaan terhadap masyarakat, serta mampu berbuat nyata untuk masyarakat.

“Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai salah satu kegiatan yang sangat luar biasa, sudah seharusnya HMI terjun langsung ke lapangan untuk berbaur dengan masyarakat. Kegiatan ini bisa menstimulus  kepekaan dan kepedulian kader terhadap masyarakat, Insha Allah manfaat dan ridho-Nya kita dapatkan bersama-sama. Semoga HMI tetap Istiqomah untuk bisa selalu menyelenggarakan kegiataan serupa. Yakin Usaha Sampai” tuturnya, Selasa (11/4).

Hal senada disampaikan Ketua LEM FIAI UII, Ananda Abdillah Amanu, menurutnya kegiatan ini merupakan inisiatif bersama LEM dan HMI, salah satu tujuannya untuk menggerakkan hati nurani agar peka dengan masalah sosial.

“Kegiatan seperti ini menjadi inisiatif bersama dari LEM dan HMI untuk sama-sama menggerakkan hati nurani kita agar peka terhadap permasalahan sosial, dan sejauh ini FIAI merupakan fakultas pertama yang menyelenggarakan kegiatan peduli Suriah dan penggalangan dana untuk korban longsor di Ponorogo, hal ini merupakan contoh nyata dari fungsi mahasiswa itu sendiri. Semoga kegiatan ini mampu memotivasi rekan-rekan yang lain agar sama-sama berjalan beriringan menuju ridho-Nya” bebernya, Selasa (11/4). (GMA)

Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4).

Rombongan PB HMI tersebut dipimpin oleh ketua umum PB HMI, Muahammad Fauzi dan beberapa fungsionaris PB HMI lainnya.

Tujuan kunjungan PB HMI tersebut untuk memberikan dukungan moril terhadap Novel atas insiden penyiraman air keras oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kemarin (selasa/11/4).

Muhammad Fauzi menceritakan pengakuan Novel bahwa beberapa minggu terakhir ia sudah diingatkan oleh pihak kepolisian untuk berhati-hati atas ancaman yang mengarah pada keselamatan dirinya.

Fauzi menduga, serangan terhadap Novel itu dilakukan oleh koruptor sebagai salah satu cara untuk melakukan serangan balik (Corruptor Fight Back) dalam melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

“Bisa jadi karena ada kasus Mega Korupsi yang sedang dia tangani di KPK. Saat ini, NB terlibat dalam tim yang membongkar kasus korupsi e-KTP yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif,” kata Fauzi usai menjenguk Novel.

Menurutnya, Teror, ancaman dan kriminalisasi personil KPK seperti yang dialami oleh Novel dilakukan dengan cara Gerpol elit, baik secara langsung atau tidak langsung.

Oleh karena demikian, Ia katakan, sebagai bagian dari elemen civil society, HMI hadir memberikan dukungan penuh kepada KPK.

“HMI melawan segala upaya pelemahan KPK, kita berharap Presiden bersikap tegas dan menjamin keamanan Penyidik dan keluarganya. Pihak kepolisian juga harus dapat melindungi penyidik dan pimpinan KPK dari segala bentuk teror dan ancaman koruptor,” tukasnya.

Ia berharap, kedepannya, agar perkuat lagi konsolidasi sipil, dengan penguatan elemen sipil untuk bahu membahu bersama KPK dalam menuntaskan agenda pemberantasan korupsi di indonesia.

“ Kami berharap, HMI dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegasnya.

Terakhir, Ia doakan kesembuhan untuk Novel Baswedan sehingga dapat melaksanakan tugas dalam melawan para koruptor. “Semoga beliau cepat sembuh,” tutupnya.[]