Mendudukan Kembali Peran DPD Dalam Sistem Ketatanegeraan Kita

Polemik pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyita perhatian rakyat seantero Indonesia. Bagaimana tidak, sebagai lembaga negara, DPD yang berisi perwakilan tokoh terbaik dari setiap daerah justru menampilkan pertunjukan kerusuhan sidang seperti yg kerap kali terjadi di sidang-sidang yang dilakukan mahasiswa.

Kerusuhan tersebut bukan tanpa alasan, diabaikaannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 dan Nomor 38 P/HUM/2016 perihal periodesasi pimpinan DPD semakin menegaskan bahwa negara ini memang menganggap hukum sebagai panglima, tetapi politik tetaplah raja.

Agar tidak menyita energi terlalu banyak dan kehilangan momentum, ada baiknya masyarakat Indonesia jernih dalam menyikapi polemik tersebut dengan melihat setiap permasalahan sejak dari akarnya. DPD merupakan lembaga yang lahir dari rahim reformasi dengan semangat melepaskan peran dominan pemerintah, yang pada sebelum era orde baru tidak ada mekanisme kontrol dari lembaga lain (check and balances).

Pada awalnya, DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan sistem bikameral itu, diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan mekanisme double check, yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara relatif, dapat disalurkan dengan basis sosial lebih luas, dengan komposisi DPR merupkan cermin representasi politik (political representation),  sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).

Tetapi ide gagasan yang luhur tersebut mendapat tantangan yang keras dalam pergulatan politik kepentingan di Indonesia, sehingga sampai saat ini yang disepakati dalam konstitusi kita adalah terbatas pada mengajukan dan ikut membahas RUU, serta mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, yang keduanya baik RUU dan UU berkaitan dgn daerah dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, tanpa diberi kewenangan untuk memberikan keputusan pada rapat paripurna DPR, sehingga hanya sebatas memberikan pandangan tapi tidak bisa memberikan sikap “tolak atau setuju”.

Dengan kewenangan yang minim tersebut disokong oleh biaya operasional anggaran yang tidak minim, tentu energi bangsa hari ini dapat dikelola dan dilokalisir untuk fokus kepada beberapa hal yang memang menyelesaikan permasalahan inti, tidak berkutat pada penyikapan dinamika yang cenderung reaktif dan reaksioner. Ada dua hal jalan keluar terhadap solusi tersebut, pertama, perkuat DPD atau bubarkan. DPD dalam hal ini perlu didudukan kembali sesuai dengan cita-cita pembentukannya, dengan memperkuat kewenangan sebagai penyeimbang lembaga negara lain, atau membubarkannya sekalian, mengingat kecilnya peran dan tidak sedikitnya anggaran yang telah digunakan oleh lembaga tersebut. Kedua, negara dalam hal ini pemerintah, perlu meneguhkan kembali jargon revolusi mental, memberikan pendidikan karakter yang baik melalui penanaman nilai-nilai moralitas dan budaya. Peran ini selain merupakan tanggung jawab negara juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai kita mengkritik DPD, tapi kita sendiri di forum-forum organisasi juga tidak kalah mempertunjukan adu gulat fisik, bukan gagasan.

Penulis: Ahmad Mega, Staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI

Menerka Langkah Mahasiswa Islam Dalam Advokasi Energi dan Ekonomi

HMINEWS.COM, Indonesia sejak awal merdeka sangat tergantung kepada “luar”, hal ini terjadi hampir dalam berbagai bidang tidak terkecuali pada usaha pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kini di usia negara yang sepuh masih diklaim oleh sejumlah pihak memiliki kondisi yang sama ketika masa awal proklamasi. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, pada kenyataannya masih dapat disaksikan.

Ada yang berkeras agar negara ini berdiri di atas kakinya sendiri, ada pula yang menjegalnya mulai dari tataran gagasan hingga aplikasi. Beberapa pertanyaan seperti bagaimana dunia pengelolaan energi dan sumber daya alam Indonesia terkini, apa masalahnya, apa alternatif solusinya, bagaimana seharusnya, mengapa sampai saat ini Indonesia belum dapat setara dengan negara-negara lain dalam hal kemandirian energi dan sumberdaya alam, lalu menjadi secuil cahaya guna mengetahui seperti apa kondisi alur terjal yang ada pada bidang ini.

Belum lagi adu paradigma pengelolaan lingkungan hidup, melalui antroposentrisme yang berpolar pada manusia, sehingga meneguhkan manusia sebagai penikmat utama sajian alam raya ini, dengan biosentrisme yang berpusat pada pemahaman bahwa tumbuhan dan ciptaan hidup lainnya perlu dilestarikan, demi menjaga keseimbangan kehidupan alam, dan nantinya menjaga keberadaan manusia, hingga mencapai titik keseimbangan ideal berwujud ekosentrisme, yang mengakomodasi vitalnya eksistensi dan kelangsungan alam dan manusia. Hal ini membuat pemerintah menjadi gamang untuk memutuskan hendak berdiri pada pihak mana, untuk selanjutnya menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di nusantara, apakah mempertahankan kelestarian alam, memberi karpet merah kepada manusia, atau menjadi menjadi wasit di antara keduanya.

Pertanyaan yang hampir senada dengan pengelolaan sumberdaya alam juga sebenarnya secara kritis dapat diadaptasi pada kehidupan perekonomian negeri ini. Negeri yang katanya bangga dengan sistem ekonomi yang lahir dari rahimnya sendiri yakni “Ekonomi Pancasila”. Demikianlah jargon yang selalu dijejalkan ke dalam kepala setiap orang sejak rezim P4, tapi terbukti rontok tidak berdaya melawan badai krisis moneter pada akhir 1990-an.

Sebenarnya yang sedang berjalan adalah mekanisme kapitalistik,  sistem ini menggilas negara, ekonomi pancasila tidak punya daya apa-apa. Lalu bagaimana dengan saat ini, apakah masih sama dengan kondisi parah seperti yang terjadi 20 tahun yang lalu ? Atau bahkan seperti 50 tahun yang lalu ?. Menaruh perhatian pada sisi seperti ini menjadi hal yang pakem dengan menjadikan sistem sebagai intrumen yang perlu ditelisik, agar bekerja efektif dalam menanggulangi berbagai ketidakpastian yang setiap saat dapat saja muncul.

Baik pada bidang energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup serta bidang perekonomian, memiliki banyak persoalan yang perlu ditelaah dan dicarikan solusinya. Namun begitu upaya mahasiswa Islam dengan daya yang seadanya melalui rutinitas kajian yang berfokus pada kontribusi inti persoalan patutlah menuai apresiasi.[]

[Tulisan ini dibuat sebagai bentuk apresiasi atas terselenggaranya Focus Group Discussion oleh Komisi Energi Sumberdaya Mineral serta Lingkungan Hidup dan Komisi Perekonomian PB HMI pada 06 – 07 April 2017 di Jakarta].

Penulis: La Ode Rauda Manarfa

Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

Pelantikan Ketua DPD RI Menabrak Norma Hukum dan Etika

HMINEWS.COM, Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI yang baru seolah menjadi lonceng penanda bahwa “Indonesia Sebagai Negara Hukum ” belum sepenuhnya dijalankan. Proses dilantiknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua DPD yang baru oleh Mahkamah Agung, menurut Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO menabrak norma hukum dan etika.

“Secara hukum Proses pemilihan ini setidaknya menabrak atau melanggar amanat Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 dan Nomor 38 P/HUM/2016 mengenai periode kepemimpinan DPD.  Secara etika tidak pantas lembaga perwakilan daerah dipimpin oleh ketua umum partai politik” tegas Ahmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI, Kamis (6/4).

DPD sebagai lembaga tinggi negara yang proses lahirnya sebagai bagian amanat reformasi, seharunya tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung, jangan justru membuat akrobat politik dan hukum.

Disisi lain, tambah Bangun, Mahkamah Agung Sebagai penjaga keadilan di republik ini, seharunya tidak datang untuk mengambil sumpah Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD. Kedatangan dan keterlibatan MA ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum di republik ini “Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menegakan hukum ,justru menjadi bagian dari proses pelanggaran hukum itu sendiri, kepada siapa lagi rakyat ini harus menitipkan keadilan untuk ditegakkan jika lembaga tinggi negara pun tidak patuh dan tunduk pada hukum itu sendiri” jelasnya.

Oleh karenanya Komisi Hukum dan HAM PB HMI,  mendesak agar Mahkamah Agung Segera menjelaskan persoalan ini secara terbuka dan transparan ke rakyat.

Sementara itu Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi, mengatakan pelantikan Oesman Sapta Odang menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum dalam ruang politik “ada kesan bahwa aturan hukum dikompromikan dengan kepentingan politik dalam masalah ini” ujarnya, Kamis (6/4).

Walaupun telah dilantik, pro kontra terpilihnya Oesman Sapta Odang terus berlanjut, termasuk dalam internal DPD, hal ini berpeluang mengganggu stabilitas kerja DPD RI.[]

Kesenjangan Masih Jadi Pemandangan di Jakarta

HMINEWS.COM, Negara Indonesia telah melewati fase-fase perjuangan atas kemerdekaan, dan selama ini kita telah merasakan setengah abad lebih (71 tahun) kemerdekaan Indonesia, akan tetapi kita masih berkutat dengan kemiskinan (poor), hal ini terlihat dari jutaan rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Jutaan rakyat Indonesia menjadi pengangguran, mereka hidup di tempat yang bisa dikatakan kurang layak. Semua ini disebabkan oleh  hancurnya sumber-sumber perekonomian rakyat. KKN masih marajalela, praktik eksploitasi masih nampak, kekuasaan  dikendalikan oleh kelompok pro kapitalisme.

Untuk diketahui bersama pula, hal serupa saya jumpai di Ibukota DKI Jakarta, khususnya sewaktu ditugaskan oleh salah satu lembaga Survey Politik, saya berkunjung ke beberapa rumah warga dalam rangka wawancara langsung, tepatnya di Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terlihat bebera rumah tua yang sebenarnya sudah tidak layak huni namun masih ditinggali, dihuni oleh ibu paruh baya dan anak lelakinya.

Harapanku kepada gubernur DKI periode mendatang, agar benar-benar memprioritaskan pemerataan kesejahteraan bagi warga Jakarta, bukan hanya kerjanya menggusur saja, menggusur kaum miskin tanpa dalih yang bisa dipertanggungjawabkan, akan tetapi pada saat yang sama, bangunan milik kaum kaya yang jelas melanggar aturan tetap dibiarkan berdiri kokoh.

Penulis: Mukmin Talaohu

Bangkitkan Minat Baca, RIM Buka Lapak Baca Terbuka

HMINEWS.COM, Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Rumah Inspirasi Masyarakat (RIM) tidak henti hentinya melakukak kegiatan sosial di masyarakat. Kini Rumah Inspirasi Masyarakat itu kembali menggelar Lapak Baca Terbuka di Lapangan Raja Jin Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara.

Ketua Rumah Inspirasi Masyarakat, Veby Ferlina mengungkapkan, kegiatan Lapak Baca Terbuka dilakukan setiap hari Selasa dan Jum’at pada pukul 16.00 Wita di Lapangan Raja Jin yang di Koordinatori oleh Siskasirawati Kawasa.

“Setip Selasa dan Jum’at kami buka Lapak Baca Terbuka”, ungkapnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (4/4).

Veby menambahkan, kegiatan Lapak Baca Terbuka ini bermaksud untuk membangkitkan minat baca para pemuda yang ada di Kabupaten Buton Utara, khususnya anak sekolah.

“Membaca itu penting, jadi kami mulai lewat pendekatan emosional”, terangnya.

Pandangan senada juga diungkapkan oleh Koordinator Lapak Baca Terbuka, Siskasirawati Kawasa, Pada dasarnya anak sekolah punya kecenderungan rasa bosan dalam  belajar, sehingga harus ada suasana baru yang dihadirkan.

“Kita hadirkan ide-ide kreatif untuk membangkitkan minat baca mereka”, ungkapnya.

Dikatakanya, Lapak Baca Terbuka kali ini dihadiri oleh puluhan anak sekolah dari berbagai desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kulisusu. Selain program membaca di tempat, Relawan Inspirasi Masyarakat juga melatih dan menumbuhkan kemampuan berbicara para anak sekolah di depan publik.

“Kami latih mereka untuk berbicara didepan teman-temannya, belajar sambil bermain”, terang perempuan berjilbab itu. (HDJ)

Basic Training Komisariat FKIP Kendari Kebanjiran Peserta

HMINEWS.COM, Basic training HMI MPO Komisariat FKIP Universitas Haluoleo telah ditutup. LK I ini ditutup secara langsung oleh  Ketua Umum HMI  Cabang Kendari, Alialudin Hamzah. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Camat Poasia ini diikuti 119 peserta.

Ketua Panitia, Ramlan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepanitiaan “Berkat kerja sama yang baik kegiatan ini dapat terselesaikan, untuk peserta jadikan HMI sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan umat” harapnya.

Ketua Umum HMI Komisariat FKIP, Sharlin, yang sedikit lagi akan demisioner , dalam sambutannya mengucapakan  selamat bergabung di organisasi hijau hitam “Kalianlah yang akan meneruskan perjuangan HMI di tingkat komisariat dan berikan yang terbaik untuk Komisariat FKIP yang telah melahirkan kalian” ujarya untuk seluruh peserta LK I.

Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang kendari, Alialudin Hamzah,  yang sekaligus menutup kegiatan , dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Komisariat FKIP dan komisariat-komisariat lain yang telah melahirkan generasi baru di hijau hitam “Kader HMI harus mampu membentuk masyarakat tamaddun sebagaimana tema LK I kali ini” tegasnya, Senin (3/4).

Seluruh kader baru HMI diharapkan terus berproses dan meningkatkan budaya literasi. Karena jenjang pendidikan di HMI bukan hanya LK I , tapi masih ada LK II , SC , dan LK III  untuk menyempurnakan ke-HMI-an. (MAM)

HMI Cabang Bireuen Gelar LK I

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bireuen baru saja melaksanakan LK I, LK I atau yang biasa juga disebut Basic Training, merupakan forum yang sangat penting dalam konteks perkaderan HMI, hidupnya LK I menandakan hidupnya aktifitas perkaderan di cabang dan komisariat.

Basic training berlangsung 1- 3 April 2017,  bertempat di Sekretariat HMI Cabang Bireuen, Jl Medan Banda Aceh, Km 220, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.Tema yang diangkat adalah “Membentuk Karakter Mahasiswa Islam Demi Terwujudnya Pluralitas dalam Beragama, Berbangsa, dan Bernegara” Peserta berasal dari berbagai kampus di Bireuen, diantaranya Institut Agama islam Aceh (IAIA), STIE Kebangsaan Bireuen dll.

Ketua Umum HMI Cabang Bireuen, Wahyu Mirza, dalam sambutannya  menekankan pentingnya mahasiswa bersifat kritis dalam setiap keadaan “Kader HMI MPO harus berbeda dengan mahasiswa lain, jangan hanya kritis di kampus tapi juga diluar kampus” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan Koordinator Pemandu, Syibran Malasi Idris “sebagai mahasiswa anda harus bersifat kritis karena disitulah identitas kemahasiswaan terletak” katanya, Sabtu (1/4).

Sementara itu Ketua Pantia  Pelaksana, Ade Saputra, memberikan motivasi kepada peserta tentang pentingnya merubah diri “Kita berawal dari bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa menjadi bersaudara selama berproses di himpunan ini” terangnya. (WMA)

 

Dosen Arsitek Ciptakan Rumah Pintar Tanpa Energi

HMINEWS.COM, Seorang dosen arsitek bernama Agung Murti Nugroho menciptakan rumah pintar, rumah pintar tersebut menggunakan 0 energi. Inspirasi awal pembuatan karya ini adalah saat sang dosen menemukan rumah yang menyalakan kipas angin hingga 16 jam sehari, ia berpikir bila keluarga tersebut beralih pada Air Conditioner (AC) sekalipun, maka lama penggunaan listrik harian juga akan tetap tinggi.

“Maka dari itu karena memang kan sekarang padat penduduk ya, jadi panas dan sebagainya kita juga tidak bisa menyalahkan. Maka dari itu saya membuat smarthouse ini ada jendela tepat, yang bisa membuka dan menutup otomatis sesuai dengan suhu” beber Agung.

Menurutnya, selain jendela otomatis, masih dibutuhkan beberapa hal agar rumah menjadi dingin tanpa AC, misalnya cerobong surya, taman pintar, dinding bernafas, vertikal garden dll.

Dunia memang sedang mengalami krisis energi, untuk itu setiap keluarga di Indonesia harus jeli memanfaatkan semua sumber energi yang digunakan setiap hari.[]

RIM Intens Galakkan Tradisi Literasi di Butur

HMINEWS.COM, Rumah Inspirasi Masyarakat Buton Utara (RIM-Butur) Jum’at lalu (31/03) gelar Lapak Baca Terbuka di Lapangan Raja Jin Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Buton Utara. Usai itu, kini RIM-Butur kembali melakukan Survei Buta Huruf di Desa Wakurempa, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara.

Ketua RIM-Butur, Vebi Verlina menyampaikan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat buta huruf yang ada di pelosok Kabupaten Buton Utara.

“Kegiatan ini semata mata untuk membantu masyarakat buta huruf”, ungkapnya via Whatsapp, Minggu, (2/4).

Vebi Verlina juga membeberkan hasil survei lapangan buta huruf yang mereka temukan di Desa Wakurempa pada sore tadi. Bahwa mayoritas dari masyarakat desa tidak mengerti bahasa Indonesia.

“Masih banyak yang buta huruf dan hanya satu dua kata bahasa Indonesia yang mereka tau, selebihnya mereka tidak paham”, bebernya.

Dikatakannya, masyarakat disana masih sangat original dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa daerah asli (Kulisusu-red).

“Mereka takut melihat orang baru. Takut bila ditanya menggunakan bahasa Indonesia”, tambahnya.

Diakuinya juga mereka agak kesulitan dalam menyesuaikan dengan masyarakat Desa Wakurempa. Tetapi, semua itu bisa diatasi dengan kemampun bahasa kulisusu yang dimili oleh anggotanya.

“Awalnya kami kesulitan, tapi ada teman yang bisa berbahasa Kulisusu”, akunya.

Dari hasil temuan survei lapangan di Desa Wakurempa tersebut, RIM-Butur berencana untuk melakukan kegiatan pengajaran buta huruf dan bahasa Indonesia pada pekan depan.

“Kami akan lakukan pengajaran gratis untuk memberantas buta huruf di Buton Utara”, tegasnya.

Diketahui, RIM-Butur beranggotakan anak muda dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi untuk saat ini mereka masih fokus di bidang pendidikan, Selasa-Jum’at buka lapak baca dan Kamis-Sabtu pengajaran gratis ke anak anak sekolah. (HDJ)

Peneliti AEPI: Dana Infrastruktur APBN Menguap ke Kantong Penguasa?

HMINEWS.COM, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng mengatakan, bahwa sungguh luar bisa besarnya dana yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun mega proyek infrastruktur. Tapi, ungkapnya, semuanya telah menghasilkan infrastruktur katanya, yang hanya ada di televisi dan koran-koran pendukung pemerintah.

Salamuddin mengatakan untuk Dana APBN, tahun 2014 pemerintah mengalokasikan Rp 139 triliun, tahun 2015 senilai Rp 209 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 227 triliun, dan tahun 2107 sebesar Rp. 346 triliun (Sumber: PWC). Jumlah dana pajak rakyat  yang telah diberikan pemerintahan Jokowi untuk mega proyek infrastruktur secara keseluruhan mencapai Rp.  921 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk penyertaan modal negara melalui BUMN.

“Kemana uang-uang tersebut mengalir. Faktanya tidak ada infrastruktur bernilai ribuan triliun yang dibangun pemerintah? Sementara infrastruktur dikerjakan dengan cara swastanisasi,” ujar Salamuddin Daeng kepada wartawan, Jakarta, Minggu (2/4).

Sebagai contoh, Salamuddin membeberkan, infrastruktur semua dibangun swasta, di Jakarta MRT dibangun  swasta Jepang, LRT dibangun dana swasta pinjaman, Monorel kontrak dengan China tapi gagal, kereta cepat kontrak dengam china juga gagal.

“Jadi kemana dana infrastruktur dari APBN ribuan triliun yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi. Menguap ke kantong kantong penguasa? Atau menjadi keuntungan para taipan yang menguasai proyek ini? Atau ditabung untuk persiapan pemilu 2019,” tanyanya.

Padahal, jelasnya, penggunaan APBN untuk memenuhi ambisi Pemerintah Jokowi telah membawa dampak dicabutnya subsidi untuk rakyat. Akibatnya, terangnya, kemiskinan meningkat dan ketimpangan ekonomi kian parah. (JAY)