PB HMI Gelar Training Politik Nasional

HMINEWS.COM, Komisi Politik PB HMI menyelenggarakan Training Politik Nasional, kegiatan ini dilaksanakan pada 18-21 Mei 2017, bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema “Menakar Isu Kebangsaan, Memetakan Jalan Persatuan, Memperjuangkan Pembebasan Umat Islam dan Rakyat Indonesia.

Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, Abd Rahim H. Janggi mengungkapkan bahwa Gagasan Trapol ini dilatarbelakangi oleh situasi global dan nasional yang kian tidak menentu. Situasi yang tidak menentu itu baik langsung maupun tidak langsung juga ikut mempengaruhi nasib umat dan rakyat Indonesia secara umum.

“Atas dasar itu, komisi politik menginisiasi Trapol ini dalam rangka untuk memetakkan situasi, memetakan tantangan umat dan rakyat Indonesia kontemporer serta mentransformasikan gagasan, ide dan sejumlah alternatif solusi dalam rangka menghadapi keseluruhan tantangan tersebut” jelasnya, Selasa (16/5).

Peserta  Trapol berasal dari cabang HMI seindonesia, dengan syarat telah menempuh LK II dan sedang aktif di struktur kepengurusan organisasi.

Rahim juga berharap agenda ini bisa membantu mentransformasikan gagasan HMI dalam menyikapi tantangan umat dan bangsa.

“Dengan demikian diharapkan, Trapol ini bisa membantu mentransformasikan gagasan HMI dalam menyikapi berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dan rakyat Indonesia. Dengan itu pula, diharapkan kepada seluruh cabang HMI seindonesia agar bisa menjadi pionir perjuangan pembebasan umat Islam dan rakyat Indonesia” tutupnya.[]

Matinya Nilai Keadaban

Akhir-akhir ini ruang publik sangat gaduh, ragam masalah dipertengkarkan di ruang publik, masalah itu bukan hanya masalah besar, masalah kecilpun tak luput dari bingkai pertengkaran di ruang publik, bentuknya bisa beragam, mulai dari serangan berupa ujaran kebencian, hingga penggunaan kekerasan fisik, pada saat yang sama, aparat negara seolah tak berdaya meredam kegaduhan yang sungguh tidah produktif itu, atau boleh jadi dalam kasus tertentu sengaja dibiarkan, bila sengaja dibiarkan boleh jadi ini merupakan settingan kelompok elit. Yang terakhir ini sama sekali tidak diharapkan, mari berharap bahwa prasangka terakhir tidak benar, walaupun indikasinya ada dan cukup benderang.

Konflik di ruang publik, yang mulai terlihat kasar, serta mematikan nurani dan akal sehat, merupakan cerminan bahwa kita semakin jauh dari nilai keadaban, bahkan boleh jadi nilai keadaban kita telah mati, semestinya hal ini dilihat sebagai sebuah masalah serius, masalah ini jauh lebih serius daripada rebutan klaim kebenaran di ruang publik, terlebih bila klaim itu didasarkan pada orientasi jangka pendek. Sikap yang sehat berasal dari nurani dan akal yang sehat, akan sangat beda bentuk sikap yang diproduk dari nurani dan akal yang sehat, dibandingkan sikap yang lahir dari nurani yang sakit dan akal yang sakit, nurani yang sakit dan akal yang sakit hanya melahirkan sikap yang sakit pula.

Ciri utama sikap yang sakit adalah kecenderungan untuk terlalu mudah mengklaim kebenaran, dan pada saat yang sama terlalu berhasrat menyerang kelompok yang dituduh keliru. Bila suatu kelompok sudah berada di level ini, maka mereka akan berprilaku layaknya api, membakar apa saja, bahkan membakar peraduannya sendiri, rumahnya sendiri, menyerang siapa saja, bahkan teman dan keluarganya sendiri yang dianggap bertentangan dengan klaim kebenarannya, segala cara akan dipakai, dimulai dari kekerasan psikologis berupa pembunuhan karakter, serangan ini dibungkus dengan berbagai macam cara, termasuk dengan mengemas fitnah yang terlampau hoax, bila cara pertama tidak berhasil, maka level serangan akan dinaikkan, yakni berupa penggunaan kekerasan fisik, suatu tindakan yang sungguh barbar.

Matinya nilai keadaban merupakan lonceng peringatan serius bagi keberlangsungan tatanan masyarakat yang telah susah payah dibangun, keharmonisan yang susah payah dibangun terancam rontok begitu saja, kebhinekaan yang susah payah dikuatkan terancam rusak parah, upaya untuk mencapai peradaban yang tinggi terancam bubar di tengah jalan. Betapa besar harga yang harus dibayar akibat merajalelanya sikap yang sakit, situasi menjadi semakin runyam karena mereka yang mengidap sikap yang sakit justru merasa sangat sehat, saat seorang sakit merasa dirinya sehat maka itu merupakan puncak tertinggi dari sebuah penyakit, menyembuhkannya tentu tak mudah, apalagi bila penyakit itu dianggap sebagai prinsip yang harus dipertahankan dengan segala cara.

Situasi yang terjadi sekarang boleh disebut sebagai zaman api, orang-orang lebih tertarik memperbesar nyala api daripada memadamkannya, orang-orang lebih rela membakar rumahnya yang bernama Indonesia daripada meyelamatkannya, dalam situasi seperti ini orang-orang yang masih memiliki nurani dan akal sehat harus bergerak, mereka tak boleh hanya menjadi penonton kegaduhan ini, gerakan itu bukan berarti diterjemahkan dalam bentuk membela salah satu kelompok yang bertikai, kesalahan masing-masing berada di kedua belah pihak, yang perlu dilakukan adalah berupaya meredam ego kedua kelompok lalu mengajak mereka melihat sumber masalah secara jernih, agar hal itu bisa terjadi maka kita harus keluar dari kotak yang selama ini mengotak-ngotakkan kita.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

 

Pelantikan Pengurus HMI MPO Korkom UII

HMINEWS.COM, Bahagia HMI, suatu frasa yang menggambarkan tumbuhnya regenarasi di kubu HMI MPO UII. Setelah berbagai cara dilakukan, baik dari perencanaan pengkaderan dan perjuangan, pendidikan dan pelatihan khusus HMI MPO Cabang Yogyakarta melahirkan kepengurusan baru periode 1438-1439 H/2017-2018 M dalam lingkup Koordinator Komisariat Cabang Yogyakarta.

Pucuk dicinta ulam pun tiba, suatu pribahasa yang menggambarkan sebuah harapan yang terwujud. Minggu, 14 Mei 2017 HMI MPO Koordinator Komisariat UII mengadakan agenda tahunan, yakni pelantikan pengurus dengan mengusung tema “Gerakan Transformatif dalam Menjawab Problematika Kemahasiswaan ” forum tersebut menetapkan saudara Ahmad Muthahar sebagai Ketua Koordinator Komisariat HMI MPO UII, saudara Herry Irawan sebagai Sekretaris Koordinator Komisariat HMI MPO UII, saudara Ilham Budi Laksono sebagai Bendahara Umum dan saudara M. Zakiul Fikri sebagai Staf Bidang Perjuangan.

Agenda pelantikan pengurus baru KORKOM UII disambut meriah oleh lapisan kader HMI MPO Cabang Yogyakarta. Tak dapat dipungkuri kehadiran beberapa delegasi lingkup cabang HMI MPO memberikan stimulun yang positif akan keberlangsungan Koordinator Komisariat HMI MPO UII kedepan lebih sehat dan terjaga. Dihadari lebih dari 50 orang simpatisan HMI MPO Cabang Yogyakarta, terkhusus lingkup UII menjadi marwah pengharapan yang besar bagi kinerja KORKOM UII,  diantara yang hadir adalah saudara Ikmal Yasir selaku Ketua Umum Cabang Yogyakarta periode 2017-2018, saudara Aulia Rifqi Hidayat selaku Ketua Demisioner HMI MPO KORKOM UII periode 2016-2017, bapak Sholeh UG. selaku alumni/perwakilan KAHMI UII, para Ketua Lingkup HMI MPO Cabang Yogyakarta, dan para Ketua/Presidium Lembaga Khusu HMI MPO Cabang Yogyakarta.

Dalam sambutan pertama oleh delegasi KAHMI UII, bapak Sholeh UG. mengatakan bahwa saat ini HMI mengalami penurunan pada aspek kebangsaan. Padahal dapat diketahui lahirnya UII salah satu tujuannya adalah cinta “kemerdekaan”. Pancasila bisa dikatakan sebagai kebenaran mutlak, dan saat ini adalah era pasca kebenaran. Artinya seperti yang dikatakan beliau, kader HMI harus menjadi candradimuka memaknai kebenaran pancasila itu sendiri. Sehingga terus dan aktif menjaga NKRI. Dan lebih penting lagi memaknai media dengan memakai pisau analisis yang tajam, sehingga tidak tergerus oleh kebohongan media. Dikarenakan saat ini media online sudah bukan lagi produk tangan manusia, melainkan produk teknologi canggih dengan robot sebagai aktor media online sekarang.

Sedangkan dalam konteks yang lebih kecil, HMI MPO UII mengalami paradoksial kemahasiswaan. Kebenaran mahasiswa relatif tanpa diukur. Ini yang menjadikan sambutan selanjutnya oleh saudara Aulia Rifqi Hidayat, mengatakan bahwa sepatutnya HMI MPO mengadakan normalisasi kampus secara besar-besaran. Dalam artian restorasi HMI MPO sebagai suatu kebenaran historis dan kultural. Kata beliau juga bahwa dari lingkup PB HMI MPO mengatasi permasalahan Nasional, lingkup HMI MPO Cabang Yogyakarta mengatasi masalah regional, dan komisariat melakukan normalisasi kampus. Sehingga integrasi dari setiap lini dapat berjalan secara beraturan. Dan setelah itu sambutan terakhir oleh formatur terpilih, saudara Ahmad Muthahar mengatakan bahwa sesuai tema yang diusung, yaitu “Gerakan Transformatif dalam Menjawab Problematika Kemahasiswaan ” maka beliau menyampaikan UII memanggil HMI. Artinya sudah saatnya HMI dan UII itu bersatu, agar dapat berkalaborasi lagi demi menerjang perjuangan di UII. Karena tidak bisa dipungkiri ibu kandung HMI adalah UII. Maka dari itu HMI akan mengawal tujuan dan visi-misi UII yang sejalan dan searah.

di Sela itu juga salah satu presidium LAPMI mewawancari saudara Ahmad Muthahar mengenai kepribadiannya sebagai cerminan kepemimpinan, beliau menjawab “saya enggak bisa menilai bahwa saya sosok yang mempunyai kepribadian pemimpin. Namun satu yang bisa saya terapkan. Bahwa kita harus mencontohkan hal-hal baik. Agar kader HMI khusunya dapat menjadikan kita sebagai panutannya. Kan kacau, kalau ketua HMI tidak bisa menjadi panutan.” Beliau juga melihat kondisi riil yang dialami dunia kemahasiswaan sekarang. Menurut beliau seharusnya peran HMI harusnya lebih konstruktif dan menyentuh sendi-sendi di kampus UII. ketidakhadiran HMI di jantung kemahasiwaan saat ini mengakibatkan kecacatan dalam dunia kemahasiswaan UII, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama selaku kader HMI MPO KORKOM UII menjalankannya.

Penulis: Alvy Saidi, Presidium LAPMI HMI Cabang Yogyakarta

Kedudukan Ilmu Dalam Kehidupan Manusia

Ilmu merupakan sesuatu penting bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu manusia dapat memperpendek proses pencapaian semua keperluan dan kebutuhannya sehingga bisa terpenuhi secara cepat dan mudah. Ilmu juga telah banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia seperti halnya memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya.

Meski sedemikian pentingnya kedudukan ilmu di dalam kehidupan manusia, harus kita kritisi apakah ilmu selalu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia? Dan memang sudah terbukti, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan berbagai bentuk teknologi. Misalnya, pembuatan bom yang pada awalnya untuk memudahkan kerja manusia (pekerjaan menambang, misalnya), namun kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif yang menimbulkan malapetaka bagi umat manusia itu sendiri, seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki bertahun-tahun lalu. Disinilah kemudian ilmu harus di letakkan secara proporsional dan memihak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusian. Sebab, jika ilmu tidak berpihak pada nilai-nilai, maka yang terjadi adalah bencana dan malapetaka.

PENGERTIAN AKSIOLOGI

Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata axios artinya nilai dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi bisa juga disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Berikut ini dijelaskan beberapa definisi aksiologi. Menurut Suriasumantri (1987) aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang di peroleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono (dalam Surajiyo, 2009) aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu.

Jadi Aksiologi adalah bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk (good and bad), benar dan salah (right and wrong), serta tentang cara dan tujuan (means and goal). Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Menurut Bramel (dalam Amsal, 2009) Aksiologi terbagi tiga bagian :

  1. Moral Conduct, yaitu tindakan moral, Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika.
  2. Estetic expression, yaitu ekspresi keindahan, bidang ini melahirkan keindahan
  3. Socio-politcal life, yaitu kehidupan social politik, yangakan melahirkan filsafat social politik

Dalam Encyslopedia of philosophy (dalam Amsal, 2009) dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation :

  1. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak, Dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran dan kesucian.
  2. Nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai. Ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya atau nilai dia.
  3. Nilai juga dipakai sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai atau dinilai.

Dari beberapa definisi aksiologi di atas, terlihat bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika dimana makna etika memiliki dua arti yaitu merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan, tingkah laku, atau yang lainnya.

Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif, apabila subjek berperan dalam memberi penilaian; kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Dengan demikian nilai subjektif selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang.

Kemudian bagaimana dengan nilai dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah menciptakan berbagai bentuk kemudahan bagi manusia. Namun apakah hal itu selalu demikian? Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologinya merupakan berkah dan penyelamat baagi manusia, terbebas dari kutuk yang membawa malapetaka dan kesengsaraan? Memang mempelajari teknologi seperti bom atom, manusia bisa memanfaatkan wujudnya sebagai sumber energi bagi keselamatan umat manusia, tetapi dipihak lain hal ini bisa juga berakibat sebaliknya, yakni membawa mausia pada penciptaan bom atom yang menimbulkan malapetaka. Menghadapi hal yang demikian, ilmu pengetahuan yang pada esensinya mempelajari alam sebagaimana adanya, mulai dipertanyakan untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan?

Berkenaan dengan nilai guna ilmu, tak dapat dibantah lagi bahwa ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, dengan ilmu sesorang dapat mengubah wajah dunia. Berkaitan dengan hal ini, menurut Francis Bacon seperti yang dikutip oleh Jujun.S.Suriasumatri (1996) yaitu bahwa “pengetahuan adalah kekuasaan” apakah kekuasaan itu merupakan berkat atau justru malapetaka bagi umat manusia. Memang kalaupun terjadi malapetaka yang disebabkan oleh ilmu, bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan ilmu, karena ilmu itu sendiri merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya, lagi pula ilmu memiliki sifat netral, ilmu tidak mengenal baik ataupun buruk melainkan tergantung pada pemilik dalam menggunakannya.

ILMU DAN MORAL

Berbicara masalah ilmu dan moral memang sudah sangat tidak asing lagi, keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Ilmu bisa menjadi malapetaka kemanusiaan jika seseorang yang memanfaatkannya “tidak bermoral” atau paling tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Tapi sebaliknya ilmu akan menjadi manfaat bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara benar dan tepat, tentunya tetap mengindahkan aspek moral.

Perkembangan ilmu tidak pernah terlepas dari ketersinggungannya dengan berbagai masalah moral. Baik atau buruknya ilmu, sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan moral yang para penggunanya. Peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, merupakan sebuah contoh penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah maju pada jamannya.

Pada dasarnya masalah moral, tidak bisa dilepaskan dari tekad manusia untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran. Moral sangat berkaitan dengan nilai-nilai, serta cara terhadap suatu hal.

Pada awal masa perkembangannya, ilmu seringkali berbenturan dengan nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat banyak ilmuwan atau ahli filsafat yang dianggap gila atau bahkan dihukum mati oleh penguasa pada saat itu. Nicholas Copernicus, Socrates, John Huss, dan Gallileo Gallilei adalah beberapa contohnya. Selain itu ada pula beberapa kejadian dimana ilmu harus didasarkan pada nilai moral yang berlaku pada saat itu, walaupun hal tersebut bersumber dari pernyataan-pernyataan di luar bidang keilmuan (misalnya agama).

Karena berbagai sebab diatas, maka para ilmuwan berusaha untuk mendapatkan otonomi dalam mengembangkan ilmu yang sesuai dengan kenyataan. Setelah pertarungan ideologis selama kurun waktu 250 tahun, akhirnya para ilmuwan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan ilmu tanpa dipengaruhi berbagai hal yang bersifat dogmatik.

Kebebasan tadi menyebabkan para ilmuwan mulai berani mengembangkan ilmu secara luas. Pada akhirnya muncullah berbagai konsep ilmiah yang di-kongkretkan dalam bentuk teknik. Yang dimaksud teknik disini adalah penerapan ilmu dalam berbagai pemecahan masalah. Yang menjadi tujuan ialah bukan saja untuk mempelajari dan memahami berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah-masalah manusia, tetapi juga untuk mengontrol dan mengarahkannya. Hal ini menandai berakhirnya babak awal ketersinggungan ilmu dengan moral.

Pada masa selanjutnya, ilmu kembali dikaitkan dengan masalah moral yang berbeda. Yaitu berkaitan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah. Maksudnya terdapat beberapa penggunaan teknologi yang justru merusak kehidupan manusia itu sendiri. Dalam menghadapi masalah ini, para ilmuwan terbagi menjadi dua pandangan. Kelompok pertama memandang bahwa ilmu harus bersifat netral dan terbebas dari berbagai masalah yang dihadapi pengguna. Dalam hal ini tugas ilmuwan adalah meneliti dan menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain akan menggunakan pengetahuan tersebut atau tidak, atau digunakan untuk tujuan yang baik atau tidak. Kelompok lainnya memandang bahwa netralitas ilmu hanya pada proses penemuan ilmu saja, dan tidak pada hal penggunaannya. Bahkan pada pemilihan bahan penelitian, seorang ilmuwan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral. Kelompok ini mendasarkan pandangannya pada beberapa hal, yakni:

  1. Sejarah telah membuktikan bahwa ilmu dapat digunakan sebagai alat penghancur peradaban, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perang yang menggunakan teknologi-teknologi keilmuan.
  2. Ilmu telah berkembang dengan pesat dan para ilmuwan lebih mengetahui akibat-akibat yang mungkin terjadi serta pemecahan-pemecahannya, bila terjadi penyalah gunaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka kelompok kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat manusia.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ILMUWAN

Ilmu merupakan hasil karya seseorang yang dikomunikasikan dan dikaji secara luas oleh masyarakat. Jika hasil karyanya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka karya ilmiah itu, akan menjadi ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat luas. Maka jelaslah jika ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat, tetapi karena ia juga memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan, tidak hanya sebatas penelitian bidang keilmuan, tetapi juga bertanggung jawab atas hasil penelitiannya agar dapat digunakan oleh masyarakat, serta bertanggung jawab dalam mengawal hasil penelitiannya agar tidak disalah gunakan.

Selain itu pula, dalam masyarakat seringkali terdapat berbagai masalah yang belum diketahui pemecahannya. Maka ilmuwan sebagai seorang yang terpandang, dengan daya analisisnya diharapkan mampu mendapatkan pemecahan dari masalah tersebut. Seorang ilmuwan dengan kemampuan berpikirnya mampu mempengaruhi opini masyarakat terhadap suatu masalah. Ilmuwan mempunyai kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dicerna. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberikan perspektif yang benar: untung dan rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan.

Tanggung jawab sosial lainnya dari seorang ilmuwan adalah dalam bidang etika. Dalam bidang etika ilmuwan harus memposisikan dirinya sebagai pemberi contoh. Seorang ilmuwan haruslah bersifat obyektif, terbuka, menerima kritik dan pendapat orang lain, kukuh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya. Semua sifat ini beserta sifat-sifat lainnya, merupakan implikasi etis dari berbagai proses penemuan ilmiah.

Seorang ilmuwan pada hakikatnya adalah manusia yang biasa berpikir dengan teratur dan teliti. Seorang ilmuwan tidak menolak atau menerima sesuatu secara begitu saja tanpa pemikiran yang cermat. Disinilah kelebihan seorang ilmuwan dibandingkan dengan cara berpikir orang awam. Kelebihan seorang ilmuwan dalam berpikir secara teratur dan cermat inilah yang menyebabkan dia mempunyai tanggung jawab sosial. Dia mesti berbicara kepada masyarakat sekiranya ia mengetahui bahwa berpikir mereka keliru, dan apa yang membikin mereka keliru, dan yang lebih penting lagi harga apa yang harus dibayar untuk kekeliruan itu.Sudah seharusnya pula terdapat dalam diri seorang ilmuwan sebagai suri tauladan dalam masyarakat.

Dengan kemampuan pengetahuannya seorang ilmuwan harus dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap masalah-masalah yang seyogyanya mereka sadari. Dalam hal ini, berbeda dengan menghadapi masyarakat, ilmuwan yang elitis dan esoteric, dia harus berbicara dengan bahasa yang dapat dicerna oleh orang awam. Untuk itu ilmuwan bukan saja mengandalkan pengetahuannya dan daya analisisnya namun juga integritas kepribadiannya.

Dibidang etika tanggungjawab sosial seseorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi namun memberi contoh. Dia harus tampil didepan bagaimana caranya bersifat obyektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahan. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat.

Seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penelitian atau penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain meskipun yang memepergunakan bangsanya sendiri. Sejarah telah mencatat para ilmuwan bangkit dan bersikap terhadap politik pemerintahnya yang menurut anggapan mereka melanggar asas-asas kemanusiaan.

Pengetahuan merupakan kekuasaan, kekuasaan yang dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia atau sebaliknya dapat pula disalahgunakan. Untuk itulah tanggung jawab ilmuwan haruslah “dipupuk” dan berada pada tempat yang tepat, tanggung jawab akademis dan tanggung jawab moral.

PENUTUP                                                                                                 

Ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuwan. Ilmu merupakan produk dari proses berfikir manusia. Ilmu bersifat netral pada bagian epistemologi dan ontologi saja sedangkan pada tingkat aksiologi ilmu terikat dengan nilai-nilai. Dalam memanfaatkan atau menggunakan ilmu maka hendaknya kita berlandaskan kepada moral sebagai landasan normatifnya.

Melihat bagaimana ilmu sangat berperan dalam menentukan proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan manusia maka sudah tentu harus dibingkai dengan niliai-nilai moral agar keberadaannya benar-benar membawa kemanfaatan yang sebenarnya bagi kehidupan. Dengan demikian kedudukan ilmu yang seakan-akan begitu berkuasa ini mengharuskan seseorang ilmuan yang memiliki landasan moral yangn kuat, ia harus tetap memegang idiologi dalam mengembangkan dan memanfaatkan keilmuannya. Tanpa landasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral, maka seorang ilmuan bisa menjadi “monster” yang setiap saat bisa menerkam manusia, artinya bencana kemanusiaan akibat ilmu pengetahuan manusia bisa setiap saat terjadi.

Penulis:Dhedhi Irawanto, S.Hut., M.K.P.

 

DAFTAR PUSTAKA

Admojo,Wihadi, et.al. 1998. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Amsal, Bakhtiar. 2009. Filsafat Ilmu. Jakarta: Rajawali pers.

Endrotomo, Ir. 2004. Ilmu dan Teknologi. Information System ITS. Surabaya

Poedjawijatna, Prof. Ir. 2004. Tahu dan Pengetahuan. Jakarta : Rineka Cipta.

Surajiyo. 2007. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia.Jakarta: Bumi Aksara.

Suriasumantri, Jujun S.1990. Filsafat ilmu: Sebuah Pengantar Populer.Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.

Soetriono, & Hanafie,Rita.2007. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi.

Bencana Longsor Luwu Timur, Badko Sulambanusa Instruksikan Cabang HMI Terdekat Untuk Bantu Korban

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Badko Sulambanusa turut berduka atas bencana longsor yang menimpa masyarakat Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Luwu Timur. Bencana tersebut mengakibatkan 7 korban jiwa meninggal dunia. 7 korban luka berat dan 14 rumah warga rusak parah tertimbun longsor.

HMI Badko Sulambanusa telah menginstruksikan kepada cabang-cabang HMI sekitar lokasi agar turun membantu para warga. Partisipasi hijau hitam dalam penanganan bencana ini dinilai urgen sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.

Hingga berita ini diturunkan, HMI Cabang Palopo sebagai salah satu cabang yang relatif dekat dengan Luwu Timur, sedang melakukan penggalangan dana di beberapa titik Kota Palopo dalam rangka membantu korban longsor

“Tindakan kepedulian terhadap korban longsor Luwu Timur wajib dilakukan, derita para korban adalah derita mahasiswa, derita mereka adalah derita HMI” ungkap Ketua HMI MPO Badko Sulambanusa, Fahrul Rizal, Jumat (12/5).

Pihaknya juga berharap pemerintah bertindak cepat menagani bencana ini. “Kami berharap pula pemerintah cepat dan sigap membantu para korban bencana dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka dan memberikan pengobatan kepada korban luka-luka” tutupnya. (LUR)

Sebuah Reinkarnasi

Dalam petang yang mencipta sunyi

Membisik tiap semilir yang tak tahu arah tujuan

Coba rapal rasa dalam hati dengan kepala menengadah

bulir air buncah menggelanyut di pelupuk mata

gemuruh langit kandas dalam gelora sanubari

jiwaku telah mati

Kemana seluruh jasad pergi

Mengunjungi aku di kehidupan berikutnya

Berkelabat enggan berhenti

Menjerembabkan pusara tanya tanpa muara

Aku tak benar-benar mati

Mengakhiri perjumpaan nafas ini

Tanpa secuil rasa untuk sadar dan berniat hidup kembali

Ainur Rizki Erian, Jombang, 30-3-2017

 

 

Pastikan Regenerasi Kepengurusan, Komisariat Hijau Hitam Gelar RAK

HMINEWS.COM, HMI Komisariat Hijau Hitam Cabang Mataram menggelar Rapat Anggota Komisariat (RAK), tema yang diangkat adalah “Revitalisasi Kepemimpinan Dalam Konsepsi Hmi” kegiatan ini dilaksanakan di Gedung C PAI UIN-Mataram dan dihadiri oleh seluruh anggota komisariat yang ada di cabang Mataram.

Ketua Panitia Muhammad Arif mengatakan dirinya tertantang sehingga memberanikan diri menjadi ketua panitia.

“Saya baru kali ini duduk di depan forum yang banyak, dan memberanikan diri untuk menjadi ketua panitia. Karena ini adalah momen yang langkah menurut saya dan apa salahnya saya mencoba sebab saya percaya dengan pepatah yang mengatakan bahwa jangan takut mencoba untuk melakukan suatu kebaikan” Terangnya, Kamis (11/5).

Dalam sambutannya Ketua Komisariat Hijau Hitam, Diran Arianto mengapresiasi kinerja panitia, menurutnya RAK adalah acara sakral yang harus di lakukan oleh komisariat setiap tahun dan wajib hukum nya karena sudah tertera dalam konstitusi HMI.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja panitia hari ini untuk mengaktualisasikan kegiatan yang sudah di rencanakan jauh-jauh hari. Dan Yang harus diingat adalah setiap periode kepemimpinan pasti beda pola dan gaya kepemimpinannya, maka dari itu anggota harus jeli menilai dan melihat keadaan supaya tidak menjustifikasi seseorang dengan salah” Jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua umum HMI MPO Cabang Mataram, M. Sadam,  menyampaikan bahwa struktur pimpinan dalam HMI mulai dari pengurus besar (PB) sampai komisariat sudah diatur semua dalam konstitusi, maka dari itu Rapat Anggota Komisariat adalah forum kekuasaan tertinggi di tingkat komisariat yang dihadiri oleh seluruh anggota komisariat.

Dalam khittah perjuangan, lanjut Sadam, dijelaskan bagaimana konsep kepemimpinan menurut HMI, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah:30

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, ”Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana. Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, ”Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

“Pemimpin menurut HMI, pertama :harus memiliki iman (tauhid) kedua: ilmu ketiga: amal saleh.  Ketiga point inilah yang menjadi bekal bagi pemimpin yang dilahirkan oleh HMI. Ujarnya.

“Saya mengharapkan siapapun yang terpilih menjadi ketua baru Komisariat Hijau Hitam harus mampu mengaktualisasikan tema yang tertera dalam spanduk RAK” tutupnya. Setelah itu Imam Cabang Mataram Tersebut  langsung membuka acara dengan resmi. (SBH)

Walhi Aceh Bersama Warga Menolak Galian Berbatuan dan Pasir

HMINEWS.COM, Walhi Aceh menerima laporan warga terkait kasus galian C, pada 29/04/2017, melalui surat pemberitahuan yang dikirimkan warga tertanggal 07 Februari 2017. Surat tersebut ditujukan kepada; Plt Bupati Aceh Tengah, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Kepala Dinas Pertanahan, Kabag Perekonomian Setdakab, Camat Linge, Mukim Isaq, serta Reje Kampung Gemboyah.

Permasalahan yang dikemukakan warga dalam surat yang ditujukan ke berbagai pihak strategis tentang penolak pengalian meterial batu/pasir galian di kawasan kampung Gemboyah, tepatnya di aliran sungai dusun Wih Ni Jagong.

Analisis Walhi Aceh kegiatan penambang jenis berbatuan dan pasir akan merusak bantaran sungai dan fasilitasi publik seperti tempat dan rumah ibadah Mesjid Nurul Huda kampung Gemboyah berjarak lebih kurang 8 meter dari aliran sungai. Kondisi lapangan tebing mulai dikikis air deras. Selain itu, warga juga mengkhawatirkan akan berdampak terhadap pemukiman warga hingga ancaman terhadap kawasan pertanian.

Dampak ekologi kawasan dusun Wih Ni Jagong kampung Gemboyah setiap tahunnya mengalami longsor dan terjadinya erosi dikawasan sepanjang aliran sungai, hal tersebut akan merusak sepadan sungai, mempengaruhi arah aliran sungai, dan akan mempengaruhi debit air yang berada di kawasan aliran sungai. Secara topografi kondisi bukitnya yang berpasir, tanah gembur, berkerikil, dan berbentuk lereng, jika praktek pertambangan galian C ini dilakukan akan mengancam keselamatan warga yang berada disekitarnya. Berdasarkan kondisi di atas, sebanyak 116 orang warga dusun Wih Ni Jagong menandatangani pernyataan menolak izin pertambangan galian C. Walhi Aceh bersama warga meminta Bupati Aceh Tengah untuk membatalkan izin galian C dikawasan dusun Wih Ni Jagong Kampung Gemboyang.

Menurut undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pada pasal 145 mengenai masyarakat berhak mendapatkan perlindungan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan. Dan pada pasal 150 ayat 4 dan 3, menerangkan sanksi pidana bagi pemegang izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, dimana pada pasal 151 maksimal hukuman kurungan 10 tahun dan denda 10 miliyar. Dalam  UU no. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 65 mengenai hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan sumber daya alam, demikian juga dengan peran masyarakat dalam pasal 70 juga diatur, masyarakat memiliki hak yang seluas-luasnya dalam berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan SDA.

Apa yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk kesadaran terhadap dampak dan kelangsungan lingkungan hidup. Terlebih, wilayah pertambangan merupakan kawasan rawan bencana longsor dan erosi.

Untuk itu, Walhi Aceh mendesak pemerintah Aceh Tengah untuk membatalkan izin galian c, sebagaimana permintaan warga[].

Demikian.

Muhammad Nur

Direktur Eksekutif  Daerah WALHI Aceh

Delegitimasi Fastabiqul Khairat Dalam Dialektika Kehidupan

Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya menjalankan dan mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah SWT, dan menjauhi bahkan meninggalkan setiap apa yang dilalarang oleh-Nya, kemudian pada gilirannya dapat dikatakan bahwa orang tersebut bertaqwa kepada Allah SWT secara utuh. Mengerjakan kebaikan dalam hal apapun, termasuk bagian dari perintah Tuhan kepada semua umat manusia yang bermukim di bumi ini, tak terkecuali perintah atau ajakan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, selama rujukan dalam berbuat baik itu berangkat dari Al-quran dan Sunnah sah saja untuk dilakukan.

Berbuat kebaikan tentunya tidak tebatas oleh dimensi ruang dan waktu, selama niat itu memang benar-benar murni untuk berbuat kebaikan, maka wajib dilakukan secara total dan menyeluruh. Al-quran Surat Al-baqarah ayat 148 menjelaskan yang artinya, “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”. Penggalan ayat itu merupakan satu perintah untuk selalu berbuat baik dimana, kapan, dan dalam kondisi apapun, tanpa memandang suku, ras, golongan bahkan agama sekalipun, karena kesemuanya adalah bentuk dari manifestasi Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

Kebaikan yang kita lakukan dan kita perbuat sejatinya selalu berlaku bahkan menyejarah di tempat kita berbuat kebaikan tersebut, tanpa bertanya dimana dan dari mana titik tolak kebaikan tersebut, yang pada intinya datang dari Allah SWT. Perbuatan baik selalu direpresentasikan oleh orang baik pula, dan seharusnya orang baik tidak pernah memperlihatkan kebaikannya berangkat dari alibi dan alasan apapun. Perbuatan baik tentunya selalu berangkat dari motif dan tujuan tersendiri, motif yang paling paripurna adalah berbuat baik hanya karena semata-mata untuk mendapatkan rida dari sesuatu yang Maha, kemuadian motif yang paling hina rasanya berbuat baik atas dasar dorongan dari pihak-pihak tertentu yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Contoh: pamer, ingin dipuji, pencitraan, mencari keuntungan dan lain sebagainya, pada akhirnya nilai-nilai kebaikan itu menjadi batal dengan sendirinya.

Rasa kesadaran menjadi hal paling mendasar dalan melakukan perbuatan baik, sehingga kebaikan tersebut bermanfaat dalam semua sendi kehidupan, terutama sekali dalam aspek-aspek sosial. Aspek sosial adalah ruang yang menjadi hal paling utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan, perbuatan baik di ranah social akan dibalas dengan perbuatan baik pula, simbiosis mutualisme berlaku dalam kasus ini.

Bagaimana kemudian jika ada sebagian orang, kelompok, atau golongan yang dirasa tidak suka dengan perbuatan baik kita, tidak menyetujui perbuatan baik kita, bahkan nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan dicap bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Bukankah nada baik bernilai relatif dalam konsepsi kehidupan, dan bukankah baik atau tidak hanya Allah yang memiliki hak prerogatif untuk menilainya, kita harus memahami kata “baik” itu sendiri secara mendalam dan utuh. Sangat jelas dan nyata tentunya, jika kita memiliki rasa bernada tidak setuju bahkan tidak suka terhadap orang, kelompok atau golongan yang hendak berbuat baik, bahkan melarang, maka berarti kita yang tidak mengindahkan apa yang tuhan telah anjurkan melalui firma-Nya tentang kewajiban berbuat baik.

Pada akhirnya, berbuat baik adalah bagian dari perintah Tuhan terhadap semua makhluk. Tidak menyetujui, tidak menyukai, bahkan membatasi makhluk untuk berbuat baik adalah tindakan yang nyata bertentangan dengan ayat-ayat Tuhan, dan sudah pasti bertentangan dengan Tuhan itu sendiri. Sudah seharusnya langkah kita dalam menjalani kehidupan berbuah kebaikan bagi sekeliling kita, semoga nilai-nilai kebaikan selalu kita tanamkan dalam semua sendi dan aspek kehidupan tanpa memandang dari sisi suku, ras, kelompok, dan agama sekalipun, sehingga Tuhan mau memberi kebaikan kepada kita.Wallahhualam.

Penulis: Yogi Prasetio, Kader HMI MPO Cabang Bogor

Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal

Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam. Pada tanggal 8, Wiranto selaku Menkopolhukam mengumumkan melalui konferensi pers bahwa “setelah melakukan pengkajian, dipelajari secara komprehensif, kami menyimpulkan memburkan HTI.” Adapun alasan pembubaran yang baru akan diajukan ke pengadilan itu antara lain: bertindak di luar koridor hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia dengan mempropagandakan penggantian sistem pemerintahan yang berdasarakan Pancasila menjadi khilafah.

Sebelumnya di UIN Ar-Raniry Aceh, 55 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia bersepakat menolak segala bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan keutuhan NKRI. Kesepakatan itu dituangkan dalam bektuk deklarasi dan dibacakan oleh Ketua Forum Pimpinan PTKIN se-Indonesia, Dede Rosyada di hadapan Menteri Agama RI, ribuan mahasiswa dan masyarakat yang menghadiri Pekan Ilmiah Olahraga dan Sains (PIONIR) VII 2017 di UIN Ar-Raniri Aceh, pada tanggal 26 April 2017.

Deklarasi itu sebagaimana dikutip dari www.kemenag.go.id adalah sebagai berikut:

Kami forum pimpinan PTKIN dengan ini menyataka: 1). Bertekad bulat menjadikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD RI 1945, Bhinnika Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. 2). Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan NKRI. 3). Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan dan realitas budaya dan bangsa. 4). Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentagnan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN. 5). Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Pada tanggal 6 Mei, deklarasi serupa dikeluarkan oleh PTN /PTS se-Jawa Tegah – DIY bersama dengan Menristekdikti dan kepala BNPT. Poin-poin dalam deklarasi itu antara lain: Menjunjung tinggi NKRI berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945, Menjaga semboyan Bhineka Tunggal Ika, anti-radikalisme/terorisme, anti-narkoba/obat terlarang, dan cinta tanah air/bela negara.

Munculnya wacana pembubaran organisasi anti-Pancasila berikut Deklarasi PT ini memiliki kesamaan latar belakang, yaitu muncul dan berkembangnya gerakan keagamaan (khusunya Islam) di Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru yang ditengarai membawa dan mengkampanyekan paham anti-Pancasila dan anti-NKRI. Jika dibiarkan maka – dalam kaca mata pemerintah – organisasi tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarakan kalkulasi pemerintah adalah organisasi keagamaan yang  memenuhi kriteria tersebut, sehingga menjadi organisasi Islam pertama yang (akan) dibubarkan.

Langkah antisipasi pemerintah dalam mencegah berkembangnya kelompok radikal yang mengancam keutuhan NKRI patut diaprisiasi dan didukung penuh oleh selurh rakyat, tetapi langkah yang ditempuh harus hati-hati, apalagi berupa pembubaran kelompok/organisasi yang secara yuridis keberadaannya sah dan diakui oleh negara. Penggunaan istilah ‘anti-Pancasila’ sebagai alasan jangan sampai menjadikan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tidak pancasilais sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Belajar dari (kesalahan) Orde Baru

Tumbangnya Soekarno yang kemudian digantikan Soeharto dengan kebijkan pertama membubarkan dan melarang PKI pada awalnya disambut meriah dan penuh harapan oleh mayoritas umat Islam. Tetapi dalam perkembangannya, kebijakan-kebijakan Orde Baru menyadarkan umat Islam bahwa dalam proses peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru umat Islam hanyalah dijadikan alat dan dimanfaatkan oleh kalangan militer (Soeharto, dkk) untuk memuluskan ambisi kuasanya. Kekecewaan pertama kalangan Islam pada Orde Baru adalah ditolaknya rehabilitasi Masyumi, juga pelarangan bagi para tokoh-tokoh eks-Masyumi untuk berpartisipasi dalam partai politik dan pemilu.

Selain itu, terdapat beberapa sumbatan ketat Orde Baru terhadap aspirasi umat Islam, yaitu: Pertama, ditundanya pemilu 1968 sampai dengan 1971. Kedua, dikeluarkannya peraturan Mendagri (Permendagri) No. 12/1969 dan PP No. 6/1970, yang melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik.  Ketiga, pemaksaan fusi partai politik di Indonesia tahun 1973 yang kemudian dituangkan dalam UU No. 3/1973. Keempat, Undang-Undang Perkawinan Islam sebagai upaya de-islamisasi kaidah-kaidah kemasyarakatan.

Kelima, usaha pemerintah menciptakan mentalitas konformis serta mengontrol kehidupan sosial umat Islam melalui penciptaan korporatisme keumatan, yang disebut MUI, yang diberlakuan secara nasional mulai tahun 1975. Keenam, dilegalisasinya aliran kepercayaan dan P4 melalui Tap MPR No. II/1978 yang merupakan usaha pemerintah untuk memperlemah potensi umat Islam. Ketujuh, rekayasa pemerintah dalam bidang komunikasi dan sosialisasi umat Islam melalui SK Menag No. 44/1978, No. 7-/1978 serta surat edaran Menag No. 77/1979 yang secara tidak langung merupakan usaha untuk meregangkan umat Islam dari cita-cita politik keislaman. Berbagai kebijakan tersebut selanjutnya dipungkasi dengan jatuhnya ‘palu godam’ berupa Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk seluruh kekuatan sosial politik di  Indonesia – melalui Tap. MPR No. II/1983, diperkuat dengan UU No. 3 dan No. 8 /1985.(Yudi Latif, 1993).

Paruh pertama kekuasaan Orde Baru berbarengan dengan awal abad ke-15 H yang oleh kalangan Islam dianggap sebagai masa kebangkitan Islam, dalam tataran global hal itu ditandai dengan bergulirnya Revolusi Islam Iran 1979  berikut populernya wacana islamisasi pengetahuan. Di Indonesia, sejak akhir tahun 1970-an kebangkitan islam ditandai dengan lahirnya gerakan islam non-politik yang terdiri dari gerakan dakwah yang dimotori oleh Muhammad Natsir dkk, Gerakan Pembaruan pemikiran oleh Nurcholis Madjid dkk, dan Gerakan transformasi sosial, ekonomi dan kemasyarkatan oleh M. Dawam Rahardjo dkk. Ketiga jenis gerakan ini muncul selain karena jalur politik telah ditutup oleh kebijakan Orde Baru juga sebagai evaluasi kalangan Islam dari sebelumnya yang dalam memperjuangkan aspirasi umat cenderung menggunakan jalur politik. Melalui ketiga gerakan non-politik inilah umat Islam menuangkan aspirasi dan ikut andil mengisi pos-pos penting dalam rezim Orde Baru, diantara yang populer adalah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalat di awal tahun 90-an.

Rezim Soeharto yang ditopang kekuatan militer memang mampu ‘mengakhiri’ riwayat hidup para lawan politiknya, termasuk Islam politik. Keadaan yang demikian, memaksa gerakan Islam berkompromi dengan kehendak pemerintah, ormas-ormas Islam menerima asas tunggal Pancasila (kecuali HMI-MPO dan PII), penerimaan itu bukan murni karena kesadaran dan pemahaman bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan lebih didorong karena ke-khawatiran apabila kehendak pemerintah itu ditolak maka riwayat organisasinya akan berakhir. Dalam obrolan, diskusi dan forum terbatas ormas-ormas Islam itu menyadari bahwa Orde Baru melalui kebijakan Asas Tunggal telah bertindak tidak Pancasila-is atas nama Pancasila. maka ketika rezim itu tumbang pada tahun 1998, dan kembijakan Asas Tunggal dicabut, banyak organisasi Islam itu yang kembali mencantumkan Islam sebagai asas organisinya.

Kita berharap, pemerintah saat ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Orde Baru. Terhadap kelompok, gerakan atau siapapun yang mengancam keutuhan NKRI pemerintah harus tegas menindaknya, tetapi tetap harus melalui mekanisme hukum yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru akan membuat keutuhan NKRI semakin terancam.