PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok

HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO.

Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI, Aria Bima Sakti mengatakan keputusan Majelis Hakim yang menvonis Ahok lebih berat dari tuntutan Jaksa merupakan sikap yang sangat berani.

Menurutnya, Vonis Majelis Hakim yang didasari Pasal 156a tersebut disambut baik, demi mencerminkan keadilan untuk semua.

“Kasus penodaan agama ini kental dengan nuansa politis, namun sekali lagi patut diapresiasi bahwa Hakim Dwiarso menunjukan bahwa hukum harus ditegakan seadil-adilnya, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum seperti yang dijamin oleh konstitusi,” jelasnya, Selasa (9/5).

Lebih lanjut Bima menegaskan bagaimanapun pro dan kontra yang terjadi atas kasus penodaan agama ini jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terpidana juga masih dapat melakukan upaya hukum lanjutan, seperti mengajukan Banding.

“Mari kita hormati proses hukum dengan sebaik-baiknya, selain itu LKBHMI merasa bahwa kesatuan dan persatuan bangsa adalah hal yang utama, dinamika yang terjadi tentunya akan mendewasakan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Sementara itu Sekjend PB HMI, Endri Soemantri, mengatakan dirinya turut mengapresiasi putusan majelis hakim, dan berharap agar hukum tetap bertindak sebagai panglima.

“Saya sangat mengapresiasi putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, mari kita jadikan hukum sebagai panglima” tegas Endri, Selasa (9/5).

Pihaknya juga berharap agar vonis ini tidak menyebabkan perpecahan di antara masyarakat, sebab bangsa Indonesia sudah dewasa menghadapi ragam masalah.

“Saya kira bangsa Indonesia sudah dewasa dalam menghadapi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan” tutupnya.

Kesiapan Masyarakat Bulurejo Menghadapi MEA

HMINEWS.COM, Mata pencaharian masyarakat di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek, Jombang didominasi oleh pembuat batu bata merah, petani, dan pengepul barang bekas. Menarik ketika kita fokus kepada profesi terakhir, yakni pengepul sampah, tumpukan sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi bagi kebanyakan orang, justru memberi kehidupan untuk banyak masyarakat di  Bulurejo. Mereka memilih menjadi pengepul dan pengrajin barang bekas bukanlah hal yang kebetulan,  para tukang rongsok, sebutan akrab untuk pengumpul barang bekas, mengaku saat ditemui langsung bahwa ada “emas” di dalam setiap barang bekas yang mereka terima. Khususnya barang elektronik seperti komputer dan sebaginya.

Jika MEA menyasar ekonomi mandiri, maka karakteristik masyarakat Bulurejo ini, bisa menjadi cerminan dari sikap preventif rakyat Indonesia, khususnya untuk menghadapi kompetisi skala global. Mereka tidak hanya terfokus pada pengambilan dan peleburan kandungan “emas” yang terdapat dalam setiap unit computer saja, melainkan me-recycle komponen agar bisa digunakan kembali. Seperti komponen komputer tabung yang dapat dimodifikasi menjadi barang bernilai ekonomi semisal TV, dari penjualan komponen ini mereka bisa meraup pendapatan berbekal kreativitas. Tak sedikit keuntungan penjualan komponen dan kandungan “emas” yang bisa diraup oleh pengrajin, dalam satu komputer bisa mencapai angka Rp. 300.000, jika dalam sehari seorang pengrajin bisa menjual lima unit komputer bekas, lahan ekonomi mandiri di Indonesia tentu melimpah dan menjanjikan.

Pasar bebas dengan istilah MEA yang diresmikan pada tahun 2015 lalu, mengeluarkan kebijakan dengan memberi kesempatan bagi para pelaku bisnis dari negara di asia tenggara untuk bersaing menciptakan iklim ekonomi mandiri. Itu artinya akan ada banyak transaksi ekspor-impor di wajah bangsa Indonesia, penanaman modal, dan lain sebagainya. Masyarakat harus siap mengahadapi sistem perekonomian dengan skala global, demi menciptakan kesempatan bagi Bangsa Indonesia menjadi Negara adidaya. Saat ini urgensi ekonomi bagi masyarakat adalah pembekalan untuk kesiapan mental dan daya kreatifitas ekonomi mandiri.

Hemat saya, dalam skala mikro, masyarakat pengrajin barang bekas di Bulurejo adalah bentuk representasi Indonesia di kancah dunia,  tidak memerlukan modal yang besar, akan tetapi bisa menghasilkan sesuatu dengan maksimal berbekal mental kritis dan kreasi-aksi. Meski terkesan sepele,  saya yakin dengan sedikit penyuluhan seputar ekonomi kreatif, masyarakat Indonesia bisa dengan mudah beradaptasi dengan mandiri dan siap menghadapi sistem perekonomian global tanpa bergantung kepada Negara lain.

Penulis: Fahmil Hidayat

HMI Cabang Yogyakarta Akan Selenggarakan LK II

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta akan menggelar Latihan Kader II (LK II), kegiatan ini akan dilaksanakan pada 15 – 22 Mei 2017, Intermediate Training kali ini mengangkat tema “Masa Depan Demokrasi di Tengah Kemelut Politik Identitas”.

Mengingat betapa strategisnya forum LK II, maka kader HMI yang ingin mengikuti kegiatan ini diharapkan mempersiapkan diri semaksimal mungkin.

Selain terbuka untuk kader HMI MPO Cabang Yogyakarta, LK II ini juga terbuka diikuti oleh kader HMI diluar Cabang Yogyakarta. Informasi lebih lanjut bisa dilihat dalam TOR yang tertera di bawah ini.

Term of Reference

Masa Depan Demokrasi

di Tengah Kemelut Politik Identitas

Saat rezim Orde Baru tumbang dan digantikan era reformasi, euforianya dapat dirasakan hampir di segala bidang kehidupan. Bagaimana tidak, reformasi memberikan secercah harapan baru akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang sebelumnya direnggut oleh rezim Soeharto. Satu titik terang muncul, hadir menjadi harapan yang digadang dapat merubah nasib bangsa ini untuk lebih maju. Seiring berjalannya waktu, demokrasi yang dicita-citakan dan menjadi harapan itu perlahan dengan sendirinya memunculkan persoalan-persoalan baru. Ternyata cita-sita demokrasi yang berasaskan pada pancasila dalam praktiknya menggelinding begitu cepat sehingga melampaui tujuan utamanya

Presiden Jokowi dalam sebuah pidato menyampaikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam status yang kebablasan. Jokowi menguraikan, bagaimana pada era demokrasi liberal saat ini justru memunculkan praktik-praktik politik yang membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrim, seperti bermunculannya paham-paham liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme dan ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi pancasila. Bahkan, menurutnya ideologi tersebut diejawantahkan menjadi sangat lokalistik dan disesuaikan dengan kepentingan politik golongannya masing-masing.

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa permasalahan demokrasi Indonesia saat ini masih berkutat pada persoalan politik identitas. Demokrasi yang lahir dari rahim reformasi seharusnya dapat dinikmati sebagai perayaan sekaligus pemeliharaan atas pluralitas. Namun laksana api jauh dari panggang, demokrasi yang di pundaknya tergantung harapan rakyat itu justru masih menyisakan berbagai persoalan yang belum tuntas, bahkan dirasa cenderung semakin menjadi akut hingga perlu untuk segera disikapi. Kebhinekaan yang menjadi anasir khas negara ini berada dalam kurung ancaman oleh politik identitas yang kapan saja dapat menghancurkan  sendi-sendi kehidupan berdemokrasi.

Potensi konflik politik identitas dalam konstelasi perpolitikan nasional saat ini bisa muncul dari berbagai elemen. Mulai dari golongan yang beridentitas keagamaan, etinisitas bahkan sampai pada yang memiliki identitas ideologi politik tertentu. Beberapa fenomena yang belakangan pasang di berbagai media dapat merepresentasikan kondisi demikian. Jelas kekhawatiran merebak apabila perseteruan antar identitas pecah dari titik tertinggi kulminasinya. Di mana realitas tersebut akan memperpanjang daftar ekskalasi kekerasan yang dipicu oleh gerakan – gerakan yang dilandasi oleh adanya perbedaan paham, aliran dan ideologi.

Politik identitas sendiri sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru di dunia kemasyarakatan. Di Barat misalnya, politik identitis digunakan sebagai sebuah alat perjuangan bagi golongan-golongan minoritas untuk mendapatkan hak-haknya.  Sebut saja misalnya dalam pengangkatan isu-isu keadilan antar ras, kesetaraan gender bahkan sampai isu yang cukup kontroversial seperti LGBT.  Tetapi hal ini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia.  Di negeri ini,  politik identitas cenderung dimainkan oleh kelompok-kelompok mayoritas. Golongan ini kerap menggunakan politik identitas untuk mengendalikan opini sosial yang berujung pada reproduksi hegemoni mereka demi kepentingan politik pribadi atau golongan.

Sumbangan terbesar dari persoalan politik identitas saat ini adalah menjamurnya kelompok-kelompok yang menggunakan ideologi Islam, mulai dari golongan Islam ekstrem paling kanan sampai golongan Islam ekstrem paling kiri. Dinamika tersebut dapat terbaca secara transparan pada beberapa ajang Pilkada. Salah satunya adalah pilkada DKI Jakarta kemarin yang kerap menyita perhatian beberapa media swasta maupun nasional. Saat ini agama Islam yang merupakan agama mayotitas penduduk Indonesia digunakan sebagai alat jual yang paling laris dan massif dalam melegitimasi kepentingan-kepentingan. Oleh karenanya, ada anggapan bahwa Islam sebagai sebuah persepsi politik dan hukum akan gagal jika dijadikan solusi dalam kemelut politik identitas saat  ini. Kegagalan tersebut tidak lain karena banyak kalangan yang tidak bisa membedakan antara agama dan pandangan keagamaan.

Dan realitas sendiri ternyata lebih banyak mempertontonkan bagaimana pandangan keagamana dilegitimasi sedemikian rupa sebagai sebuah bentuk agama yang hakiki, sehingga dengan cepat dapat menylulut berbagai perbedaan pendapat dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Bahkan tidak cukup hanya dengan mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat, lebih jauh dari itu sebagian kelompok sampai melakukan hal-hal yang lebih sensitif dan agresif dengan melakukan berbagai tindak kekerasan baik itu bersifat simbolik, verbal bahkan fisik. Tentu potret kenyataan yang demikian adalah suatu keadaan yang jauh terbalik dengan harapan ideal democracy civility  yang selalu menyuarakan kebebasan, kesetaraan dan toleransi. Nilai prinsip kebebasan, kesetaraan – kesederajatan seluruh rakyat dan sikap toleransi dari penguasa kepada rakyat seolah menjadi teks-teks mati yang menggantung di mulut gua idealitas doktrin sejarah.

Melihat realitas praktik demokrasi yang seperti itu, perlu diberikan gagasan atau solusi cerdas dan strategis atas kemelut politik identitas. Gagasan tersebut tentunya yang dapat mendamaikan identitas-identitas kelompok (unity in diversity). Utamanya jelas dalam menjawab berbagai praktik dan tingkah fanatisme golongan. Karena bagaimana pun, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mempunyai etnis, bahasa, suku, ras dan agama majemuk sehingga mempunyai peluang untuk dapat dijadikan mozaik kultur yang sangat kaya, demi terciptanya keamanan dan kedamaian bagi siapapun yang menghirup udara Nusantara ini.

Referensi:

  • Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Akutualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
  • Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan, Bandung: Mizan, 2014.
  • Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan. Bandung: Mizan Publishing, 2015.
  • Ahmad Syafi’i Ma’arif, dkk, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta: Democrazy Project, 2012.
  • As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
  • Komaruddin Hidayat, Agama Punya Seribu Nyawa, Jakarta: Noura Book, 2012
  • Kholid Mawardi, “Fundamentalisme dan Gerakan Politik Identitas”, Komunika, Vol. 7, No. 1, 2013.
  • Zuly Qodir dan Syihabuddin Latief, “Kelangsungan dan Perlawanan Politik Identitas dalam Bingkai Keadaban Demokrasi”, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol.2, No.1, 2011.
  • Cornelis Lay, “Kekerasan atas Nama Agama: Persoektif Politik”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.13, No.1, 2009

SYARAT MENGIKUTI LATIHAN KADER II

  1. Wajib menyertakan surat keterangan bisa baca/tulis Al-Qur’an dari komisariat/cabang yang bersangkutan.
  2. Wajib menyertakan fotocopy sertifikat lulus LK I
  3. Membuat pointer khittah perjuangan (tulis tangan dengan menggunakan kertas folio dengan bentuk outline/paper).
  4. Membuat makalah sesuai tema dengan ketentuan : ukuran kertas A4 (folio), margins (top 3, left 3, right 3, bottom 3), font Times New Roman 12pt, spasi 1,5, minimal 7 halaman termasuk cover dengan ketentuan isi kandungan makalah : abstraksi, pendahuluan, isi, dan penutup. Referensi makalah minimal 5 buku.
  5. Membuat resensi buku minimal 2 buku tentang HMI minimal 2 halaman dengan ketentuan ukuran kertas, margins, font, dan spasi sebagaimana makalah.
  6. Hafal surat Ad-Dhuha hingga An-Nas.
  7. Mengikuti seluruh proses seleksi.

Note :

  • Makalah, pointer khittah perjuangan, dan resensi buku serta syarat poin 1 wajib dikumpulkan paling lambat tanggal 10 Mei 2017 maksimal pukul 23.59 WIB.
  • Khusus cabang luar Yogyakarta makalah, pointer khittah perjuangan dan resensi buku serta syarat poin 1 dapat dikirim via email ke latihankader2hmiyogyakarta@gmail.com paling lambat pada tanggal 10 Mei 2017 maksimal pukul 23.59 WIB.

MEKANISME PENDAFTARAN DAN TES SELEKSI

  1. Pendaftaran dibuka mulai 30 April 2017 pukul 23.59 WIB s/d 09 Mei 2017 pukul 23.59 WIB, melalui SMS : ketik LK II HMI Cabang Yogyakarta (spasi) Nama (spasi) Komisariat-Cabang (spasi) No. HP (spasi) Alamat Email. Kirim ke 0822-2115-1203 an (Dian Marhamah) atau 0812-2918-3894 an (Miftahul Hidayah).
  2. Bagi cabang luar Yogyakarta, maksimal mengirimkan 2 orang delegasi.
  3. Tes seleksi ditentukan sebagai berikut :
  4. 12 – 13 Mei 2017 di Sekretariat HMI Cabang Yogyakarta pukul 13.00 – 59 WIB.
  5. Tes pos I (Keislaman : Al-Qur’an + Tajwid, Hafalan Qur’an, sejarah peradaban Islam, wacana keislaman).
  6. Tes pos II (Ke-HMI-an : sejarah HMI, Konstitusi, Khittah Perjuangan, Pedoman Perkaderan).
  7. Tes pos III (Makalah : keaslian tulisan, metode/teori, sistematika/teknis, konsistensi ide).
  8. Pengumuman hasil tes seleksi berkas berupa : makalah, resensi, pointer khittah perjuangan pada tanggal 11 Mei 2017.
  9. Pengumuman hasil tes kelulusan tanggal 14 Mei 2017.
  10. Pelaksanaan LK II tanggal 15 – 22 Mei 2017

KONTRIBUSI

Biaya pendaftaran awal Rp 10.000

Pemuda Sulsel Kecam Penggusuran Asrama Latimojong

HMINEWS.COM, Penggusuran terhadap Wisma Latimojong menuai banyak kecaman dari para pemuda Sulsel, salah satunya datang dari Fahrul Rizal, Alumnus Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, menurutnya aparat seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif.

“Pemuda Sulsel mengecam keras upaya penggusuran paksa terhadap Wisma Latimojong. Harusnya aparat lebih mengedepankan cara mediasi yang lebih arif terkait persoalan ini apalagi pemerintah Sulsel sedang melakukan PK tentang kasus ini” tegasnya, Jumat (5/5).

Wisma Latimojong yang berlokasi di Jl Semeru, Bogor, merupakan asrama Ikatan Keluarga Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulsel. Tempat ini sudah difungsikan sejak 1958. WISMA Latimojong telah banyak melahirkan tokoh yang mengabdi kepada negara.

Fahrul Rizal yang juga merupakan Ketua HMI MPO Badko Sulambanusa berharap pemerintah Sulsel menanggapi serius kejadian ini.

“Pemerintah Sulsel harus menanggapi serius hal ini, termasuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah Bogor agar kericuhan tidak terjadi lagi. Pemerintah Sulsel juga harus memberikan jaminan pengobatan kepada mahasiswa yang terluka dan memberikan rasa aman kepada seluruh mahasiswa asal Sulsel yang tinggal di asrama tersebut” jelasnya. (IAL)

Nilai Islam dan Kebangsaan Bisa Dipadukan

HMINEWS.COM, Akhir-akhir ini ruang publik sangat gaduh, masyarakat seolah terbelah dalam dua kutub, masing-masing kutub membentuk penafsiran sendiri terhadap nilai kebangsaan, setiap kutub saling menegasikan, setiap pihak merasa paling memperhatikan nilai kebangsaan, dan pada saat yang sama menuduh kelompok lain mengabaikan nilai kebangsaan, bahkan bersifat anti. Isu ini menjadi salah satu bahan perbincangan dalam diskusi peradaban yang digelar Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO.

Islam dan kebangsaan harus dilihat sebagai satu bagian, bukan dua bagian yang terpisah, bila keduanya dilihat terpisah, maka yang muncul adalah penajaman perbedaan antara keduanya, akibatnya hal ini memunculkan relasi konflik.

Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI, Zaenal Abidin Riam, di sela diskusi mengatakan Islam dan kebangsaan tak mungkin dipisahkan, nilai yang terkandung dalam keduanya bersifat saling mengisi.

“Pada dasarnya saat isu keislaman dibincang maka berarti kita juga sedang membincang isu kebangsaan, demikian pula sebaliknya. Terdapat nilai kebangsaan dalam perbincangan tentang keislaman, juga terdapat nilai keislaman dalam perbincangan tentang kebangsaan” jelasnya.

“Isu kebangsaan seharusnya dipandang sebagai isu peradaban, hal ini penting agar kita tidak terjebak desain kelompok tertentu yang menjadikan isu kebangsaan sebagai jualan untuk mencapai kepentingan jangka pendek” tambah pria yang biasa disapa Enal ini.

Indonesia memang sedang mengalami krisis multidimensi, namun krisis tersebut tak boleh merontokkan pondasi hubungan Islam dan bangsa yang telah susah payah dirajut para pendiri awal bangsa ini.

Kegiatan diskusi peradaban akan rutin digelar setiap bulan, fokusnya membincang isu keumatan dan kebangsaan, khususnya yang dianggap urgen dan layak disikapi.[]

Sempat Vakum, HMI Komisariat Ulil Albab Cabang Mataram Gelar LK I

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)Komisariat Ulil Albab menggelar basic training, acara tersebut dilaksanakan di Aula Sekretariat HMI Cabang Mataram, Jumat (28/4) malam.

Kegiatan Basic training yang bertemakan “Membentuk Kader Yang Berintegritas, Bertanggung Jawab, Komitmen Serta Konsisten Terhadap HMI Komisariat Ulil Albab “

Kegiatan Basic training tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Sadam. Dalam sambutanya Ketua Umum HMI Cabang Mataram memberikan semangat dan apresiasi kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan inti di HMI itu.

“Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Mataram, saya mengapresiasi kegiatan ini, oleh karena itu adik-adik harus semangat dalam mengawal LK I ini”. Sambutnya sambil memberi semangat kepada para peserta LK I disambut tepuk tangan oleh seluruh tamu undangan.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Komisariat Ulil Albab, Aldin, mengatakan bahwa LK I ini diselenggarakan atas dasar krisis kader komisariat yang terjadi selama bertahun-tahun, sehingga berefek pada kurangnya minat kader terhadap aktifitas diskusi yang dilaksanakan oleh komisariat Ulil Albab.

“Dalam sejarahnya, Ulil Albab ini sebagai bagian dari cikal bakal berdirinya HMI Cabang Mataram tahun 2006 silam. Oleh karena itu, saya berkomitmen terhadap jalannya proses perkaderan dan diskursus yang ada sehingga rohnya HMI akan terlihat dimulai dari sini (Komisariat Ulil Albab)”. Terangnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Bima 1995 ini berharap kepada peserta basic training untuk terus berproses dan berdinamika di forum itu.

Untuk diketahui bahwa HMI Komisariat Ulil Albab adalah komisariat yang berasal dari kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram di Nusa Tenggara Barat.[]

Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia

Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat orang anak kecil yang merupakan siswa dari sebuah Sekolah Dasar di sana. Pada rekaman tampak bagaimana keempat siswa tersebut memakai baju dan celana yang kumal, tidak bersepatu, dan tas yang tidak layak. Hasil rekaman yang mengharukan tersebut coba disampaikan oleh guru tersebut dengan melalui salah satu media sosial hingga viral dan sampai ke Presiden Jokowi. Segera saja Presiden mengirimkan bantuan yang diperlukan serta memerintahkan staf khususnya untuk mengawal dan menyambangi siswa-siswa tersebut.

Kondisi hampir serupa juga terjadi di pedalaman bumi Nu Waar (Papua). Beberapa dekade terakhir hal seperti ini berlangsung, guru yang ditugaskan mengajar di sana mengalami kesulitan akibat mahalnya transportasi yang ada dan akses yang perlu ditempuh. Bayangkan saja, untuk mencapai sekolah yang ada di pedalaman dalam waktu cepat, hanya dapat digapai dengan menumpang pesawat terbang atau helikopter, tentulah sewanya berkalilipat lebih mahal dibandingkan gaji yang akan didapatkan sebagai pengajar. Bila tidak maka pilihan menempuh jalur darat yang jauh dan berhari-hari menjadi tidak terelakkan.

Pada daerah perkotaan pendidikan sangat gampang untuk diraih, tetapi ironisnya juga merupakan barang mahal yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berduit. Bayangkan saja seorang anak untuk dapat diterima menjadi siswa sekolah negeri, terlebih sekolah swasta yang favorit, maka orang tua siswa diharuskan membayarkan kewajiban berjuta-juta rupiah hanya untuk sekedar membeli “bangku”. Keadaan tersebut hampir merata terjadi pada beberapa kota besar di Indonesia. Kondisi demikian praktis menciptakan stigma bahwa hanya orang yang ber-uang sajalah yang dapat mengakses pendidikan berkualitas. Adapun warga yang memiliki ekonomi lemah, akan tetap bodoh dan meringkuk dalam status sosial yang tidak dapat diubahnya melalui lift social [pendidikan].

Dari sisi kebijakan pendidikan juga mengundang kontraversi. Hampir setiap menteri pendidikan yang berkuasa membawa kurikulum versinyasendiri-sendiri. Siswa-siswa di sekolah yang seharusnya mempelajari ilmu pengetahuan secara runut, utuh, berkesinambungan, selaras dalam satu pandangan yang tetap lalu menjadi terganggu oleh adanya susupan kepentingan politis berbalut “kebijakan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sehingga perumpamaan siswa yang belajar di sekolah mulai dari kelas 1 sampai kelas 12 sebagai pesawat dengan roda sepeda motor, sayap herkules, mesin helikopter, bahan bakar pertalite, pilot pesawat tempur, dan senjata bambu runcing adalah hampir mendekati kebenaran. Kualitas sekolah setiap tingkatan yang berbeda ditambah kurikulum yang selalu berubah, menjadikan siswa menjadi sosok manusia berpendidikan aneh yang tidak jelas bentuknya.

Fenomena kesetaraan fasilitas pendidikan, sulitnya akses pengajaran, mahalnya biaya pendidikan, dan perubahan kebijakan pendidikan adalah empat dari sekian banyak wujud permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum terentaskan hingga saat ini. Sejak tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional, sejak saat itu pula selalu diperingati bagaimana Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal tersebut berupaya mencerdaskan kehidupan rakyat dengan Taman Siswanya. Kini 128 tahun sejak Ki Hajar Dewantara lahir, cita-citanya terus diperjuangkan melalui ujung tombak para guru di sekolah-sekolah. Selama itu pula harapan agar manusia Indonesia yang tidak berpengetahun berkurang dan berganti dengan adanya insan-insan yang bijaksana lagi santun terus dipelihara.

Dibutuhkan data angka-angka statistik sebagai pembentuk kepercayaan sebesar apa masalah dunia pendidikan di Indonesia. Namun melihat beberapa fenomena sebagaimana ilustrasi di atas, rasanya cukup menggambarkan bagaimana permasalahan tersebut belum juga berubah, bahkan sejak Indonesia belum diproklamasikan. Pihak utama yang dianggap paling bertanggungjawab untuk mengurusi semua ini tentulah pemerintah. Evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini perlu diadakan, karena nyatanya masih belum memenuhi tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

“Anggaran terbatas” menjadi kalimat klise yang selalu digunakan oleh pemerintah, khususnya ketika tidak semua hal dapat dipenuhi oleh anggaran belanja negara. Tetapi bila permasalahan tersebut tidak teratasi bahkan selama 72 sejak Indonesia merdeka, rasanya ada yang salah dengan negeri ini. Bila melihat banyaknya orang yang ditetapkan sebagai koruptor oleh institusi penegak hukum, dengan jumlah kerugian negara yang fantastis, ditambah pengelolaan sumberdaya alam dulunya yang cenderung memperkaya golongan pemilik modal, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa dana pembangunan sebenarnya tersedia, namun tersalurkan dengan jalan tidak semestinya.

Ide pengelolaan negara dengan melakukan reformasi, berupa mengganti orang per orang telah berjalan hampir dua dasawarsa lamanya. Selama itu pula terlihat belum menjadi solusi yang tepat, sistem yang ada masih mengakomodasi tindakan-tindakan yang salah. Hal ini setidaknya terbukti bila melihat indeks korupsi negara-negara di dunia, yang bertahun-tahun masih menempatkan Indonesia pada posisi negara terkorup, dengan predikat yang sangat mengkhawatirkan, serta semakin meningkatnya jumlah dan tingginya jabatan orang-orang yang ditangkap oleh lembaga anti rasuah di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia berjalan di tempat, masih bergerak memberantas warganya dari ketidaktahuan, tetapi berputar pada wilayah yang itu-itu saja. Sementara pada daerah yang padanya kedaulatan bangsa dipertaruhkan malah hampir tidak terlihat jelas jejaknya. Anehnya gembar-gembor niat bangsa, yang hendak menyaingi tingkat pendidikan negara-negara lain di kawasan ASEAN, sering disampaikan melalui media. Sebuah perbedaan yang mencolok antara janji dengan realita.

Setelah mengetahui semua itu, lantas apa yang dapat kita lakukan, apakah hanya berdiam diri saja seraya merenungi nasib sedih yang disajikan atau melakukan sesuatu ?. Tindakan yang efektif sebenarnya dapat dilakukan oleh orang yang tergabung dalam organisasi, dengan kepemilikan dampak kebijakan yang besar. Namun demikian hal tersebut jangan menghalangi seseorang yang tidak memiliki daya apa-apa untuk menyuarakan hal yang dianggapnya perlu diperhatikan. Karena itu upaya ajakan dan penyadaran akan kesalahan sistem yang ada sudah seharusnya tetap dilakukan.

Solusi ideal mutlak diperlukan, seperti penegakan supremasi hukum yang konsisten, sehingga memberi efek jera bagi yang ingin melintasinya, aplikasi kerja yang benar dan lurus dengan menjadikan Pacasila sebagai jiwa pelaksanaannya, serta penciptaan ulang sistem yang tidak menyediakan ruang sekecil apapun bagi kesalahan untuk dimunculkan. Pengalaman menjalankan negara bertahun-tahun, dan dukungan pembelajaran sudah seharusnya dimanfaatkan, demi terciptanya sistem ideal yang diharapkan. Sehingga ke depan dunia pendidikan di Indonesia beralih, melangkah, hingga berlari melaju membawa Indonesia pada posisi kehidupan yang diinginkan. Semoga.

Penulis: La Ode Rauda Manarfa, Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI MPO / Mahasiswa Doktoral Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor