Idul Fitri dan Dilema Kemenangan

Ramadhan baru saja berlalu, umat islam menjalankan puasa selama sebulan penuh, lalu ditutup dengan perayaan Idul Fitri, momen yang dianggap sebagai perayaan kemenangan, kemenangan terhadap diri sendiri dan di luar diri. Bagi umat islam puasa merupakan salah satu ibadah utama, ajang untuk melatih diri, dan sebagaimana lazimnya, setiap latihan pasti menyisakan predikat lulus dan tidak lulus, yang paling tahu lulus dan tidak lulusnya seseorang dalam menjalani latihan adalah dirinya sendiri dan Tuhannya, kelulusan itulah yang dirayakan dalam momen idul fitri, lulus berarti merasa menang.

Pada dasarnya tidak semua orang yang merayakan Idul Fitri adalah manusia pemenang, yang kalahpun merayakan momen tersebut, disini letak pentingnya mengevaluasi perasaan menang kita, mungkinkah kita benar-benar menang atau tidak, caranya sangat sederhana, cukup mengevaluasi ibadah kita selama ramadhan, total atau tidak. Pemenang sejati dari ramadhan tidak akan pernah merasa menang, justru sebaliknya, mereka akan selalu merasa kalah, mereka akan selalu merasa ibadahnya jauh dari maksimal selam ramadhan, walupun di mata orang lain ibadahnya dianggap sudah sangat maksimal. Jadi sebaiknya berhati-hatilah dengan perasaan menang di hari idul fitri, boleh jadi itu pertanda kekalahan yang nyata.

Perasaan menang di hari fitri perlu dievaluasi kembali, lebih jauh kita patut bertanya, apa yang kita menangkan ? pertanyaan ini menjadi urgen khususnya saat dikaitkan dengan substansi tujuan puasa, yakni latihan mengendalikan hawa nafsu secara utuh, bila kita membuka cara pandang secara lebih luas, maka akan dijumpai realitas bahwa nafsu masih menjadi pemenang setelah ramadhan, buktinya kemiskinan masih merajalela, keserakahan terhadap kekuasaan masih kuat, ketidakadilan masih nyata, serta jenis pemandangan pahit lainnya, bukankah semua pemandangan tersebut merupakan konsekuensi dari berkuasanya nafsu. Hasrat menumpuk harta secara berlebihan sambil mematikan rasa kepedulian terhadap sesama melahirkan kemiskinan, ambisi kekuasaan yang tidak terkontrol melahirkan keserakahan terhadap kekuasaan, menempatkan kepentingan di atas apapun menyebabkan lahirnya ketidakadilan.

Pemahaman terhadap kontrol hawa nafsu perlu diperluas, bukan hanya kontrol terhadap nafsu pribadi, tetapi juga kontrol terhadap nafsu orang lain, mengontrol nafsu pribadi lebih identik dengan menyelamatkan diri sendiri walaupun tidak sepenuhnya benar, membiarkan nafsu orang lain tak terkontrol padahal kita bisa melakukannya berarti membuka peluang lahirnya kemungkaran, sungguh tidak etis membiarkan kemungkaran bersolek ria selama ramadhan, mereka yang mampu mengontrol nafsunya dan membantu orang lain mengontrol nafsunya, boleh disebut sebagai pemenang di hari fitri, namun orang seperti ini sudah pasti tidak akan merasa dirinya menang, justru mereka selalu merasa kalah.

Idul Fitri seharusnya dilihat sebagai momen ekspresi syukur, yang berpuasa maksimal bersyukur mampu melakukannya, sedangkan yang belum mampu berpuasa maksimal juga bersyukur setidaknya masih dipertemukan dengan Idul Fitri, bagi mereka idul fitri menjadi momen evaluasi diri dari ketidakmaksimalan puasanya. Jadi levelnya diturunkan satu tingkat, bukan lagi soal kemenangan, sebab sepertinya kemenangan bukan maqam manusia awam, tetapi kesyukuran, syukur lebih bisa dijangkau oleh manusia awam.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Full Day School, Solusi atau Masalah?

Isu peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud mengenai full day school, yang digantikan dengan Perpres,  harus menjadi perhatian serius kita, mengingat pendidikan kita hari ini yang masih  lemah dan Butuh Perhatian.

Full Day School Sangat tidak Efektif, karena siswa banyak terkuras pikiran dan tenaganya, hal ini bisa menyebabkan kondisi emosi dan fisik Siswa menjadi tidak Sehat. Siswa butuh waktu Istirahat dan bersosialisasi dengan temannya sebagai refreshing.

Penelitian menunjukkan, apabila direncanakan dengan baik, waktu istirahat dapat meningkatkan kehadiran serta prestasi akademik. Hal ini juga dapat membantu anak-anak berteman dan belajar cara mengatasi konflik.

Pentingnya bermain dan waktu Istirahat bagi anak-anak sudah diakui oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), yang memandang hal Ini penting Untuk kestabilan emosional dan  kreatifitas siswa.

Untuk itu pemerintah harus  mengkaji kembali dan Menghapus tentang rencana  full day school yang tidak efektif dan bisa merusak Hak Asasi Siswa dalam bersosialisasi dengan lingkungannya.[]

Penulis: Achmad Irfan S.E, M.Pd. (Direktur Eksekutif MEDIAN)

HMI Tuntut Kapolri Mundur

HMINEWS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Fauzi mempertanyakan komitmen dan keseriusan Polri dalam mengungkap secara objektif dan transparan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“Kasus ini terang benderang, keterangan korban dan saksi-saksi sudah cukup kuat untuk mengungkap dan menetapkan tersangka dan pihak-pihak terkait, termasuk oknum Jenderal Kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kalau Polisi serius, pasti terungkap aktor intelektual dibalik kasus ini” Jelas Fauzi, Kamis (29/6).

HMI MPO menilai Polisi tidak serius mengawal kasus ini, terkesan ada pembiaran.

“Ini hampir 3 bulan, tapi belum ada perkembangan kemajuan yang signifikan. Polisi terlalu banyak berjanji, tapi buktinya sampai sekarang begitu-begitu saja. Kasus ini mempertaruhkan institusi Kepolisian, kalau Tito Karnavian tidak secepatnya menuntaskan kasus ini, sebaiknya mundur dari Kapolri. Tegasnya.

Dugaan adanya keterlibatan oknum Jenderal dalam kasus ini adalah pertanda persoalan ini sangat serius, dilakukan secara terencana dan sistematis. HMI memandang kasus ini terjadi karena beberapa hal, Pertama, skenario untuk menghambat agenda pemberantasan korupsi, khususnya kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK saat ini. Kedua, Serangan balik para koruptor, atau pihak-pihak yang selama ini dirugikan oleh keberadaan KPK.

HMI mendesak presiden Joko Widodo untuk serius memperhatikan kasus ini. Presiden jangan diam saja, presiden harus menunjukkan komitmen dan keberpihakannya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi.

“Sebelumnya HMI pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk Membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). TPF akan mengungkap kasus kriminalisasi terhadap penyidik senior KPK ini secara independen dan transparan, sehingga dapat diungkap pihak-pihak yang terlibat dan apa motif dibalik kasus ini” Terangnya, Kamis (29/6).

HMI mengajak masyarakat untuk terus memantau dan mendukung proses penegakan hukum yang adil terhadap kasus ini.[]

HMI MPO: Tantangan dan Perubahan

Untuk menghidupi suatu bangsa selama setahun hendaklah menanam padi dan pohon, untuk menghidupi suatu bangsa selama seratus tahun hendaklah mendidik rakyat”

 

Berawal dari Perkaderan dan Perjuangan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mencoba memberikan suatu corak tersendiri dalam keikutsertaannya membangun bangsa ini. Sadar maupun tidak tantangan yang di depan mata maupun kedepannya, menunjukkan trenn dimana dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik berlangsung dalam kompetisi yang bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia (SDM).

 

Khittah Perjuangan yang merupakan landasan berpikir dan berjuang bagi para kader HMI MPO, dewasa ini sejatinya mampu memberi jawaban atas tuntutan zaman yang semakin dinamis. Dalam perspektif pengembangan SDM, HMI harus mampu menyiasati bagaimana keunggulan kadernya agar dapat berkompetisi, sehingga menjadi posisi tawar tersendiri bagi eksistensi HMI kedepannya.

 

Namun, di sisi lain muncul pertanyaan mendasar. Sejauh mana pemahaman para kader terhadap Khittah Perjuangan sekarang ini? Hemat saya ini menjadi “PR” besar HMI MPO saat ini. Cara berpikir HMI yang seharusnya sudah berada satu langkah di depan, sebagai ujung tombak atau tepatnya sebagai lokomotif gerakan dalam membangun peradaban, khususnya pada tataran Pengurus Besar (PB HMI). Paling tidak harus dimulai dari “dapur pacu” HMI itu sendiri baik dalam perkaderan maupun efektifitas manajerial organisasi dari tingkatan PB, Badko, Cabang, Korkom, hingga Komisariat.Ini semua harus sinergi dan harmonis sehingga “ruh” perjuangannya akan selalu hidup.

 

HMI sudah semestinya peka, cepat serta tepat bersikap terhadap isu-isu kekinian, baik itu di tingkat nasional maupun manca Negara, khususnya negara-negara dimana umat islam sedang dalam kesulitan baik itu akibat perang maupun yang lainnya. Pola pikir biar lambat asal selamat sudah harus dirubah menjadi cepat, tepat dan selamat.

 

Sehingga kedepan HMI bukan hanya sebatas organisasi kemahasiswaan yang memberikan basic need kepada para mahasiswa yang “kehausan” tren berorganisasi, namun lebih dari pada itu. Sekiranya HMI tidak dapat merumuskan jawaban-jawaban atas tantangan dinamika yang ada dewasa ini, bisa dipastikan HMI tak jauh berbeda dengan sebatang pohon cengkeh yang subur dan besar tapi tak berbuah.

 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantah mereka dengan cara yang baik (Q.S. 16:125).[]

Penulis: Riduansyah, Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta

Menyoal Eksistensi dan Esensi Mahasiswa

Eksistensi dan esensi menjadi hal yang penting bagi sebagian mahasiswa. Ini pun jika persepsi mahasiswa sudah terstruktur dan sadar akan peran dan tanggung jawabnya yang menyandang status sosial sebagai mahasiswa. Bagi sekelompok mahasiswa yang menyibukkan/menghimpun diri dengan dunia pergerakan, mungkin tidak awam dengan tema eksistensi dan esensi. Tapi lain halnya dengan mahasiswa yang diberi label mahasiswa kupu-kupu, dalam artian kuliah pulang, yang tidak aktif berorganisasi, mungkin hanya sedikit yang mengetahui kata dan makna tentang eksistensi dan esensi.

Eksistensi menurut hemat penulis yakni status yang diperoleh/diraihnya baik prestasi akademik maupun non akademik, artinya dimana kita menempati posisi yang hanya sedikit orang melakukannya/memiliki posisi tersebut. Contoh bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi akan mudah terbantu dalam  meraih eksistensi dirinya, sehingga populer di kalangan/duniannya, bisa karena kecerdasan berfikirnya sehingga memunculkan ide serta gagasan yang menarik, atau yang aktif di media sosial, yang membawa embel-embel akademis baik berupa status, karya personal, dan pengalaman pribadi sehingga mudah untuk dikenali.

Contoh-contoh eksistensi ini bisa dengan mudah kita temui di lingkungan kita, misal di level lebih tinggi yakni seorang caleg dari partai politik tertentu dalam melakukan kampanye politik  untuk maju di panggung pileg, atau penceramah dalam menularkan pengetahuan keagamaannya.

Ada baiknya kita mengutip penyataan Prof Buya Hamka, pendiri Yayasan Al-Azhar Jakarta, yang juga sebagai cendikiawan muslim Indonesia yang bisa menjadi bahan untuk renungan dan pengakuan dosa kita, yakni “jika hidup hanya sekedar hidup babi dihutanpun hidup, jika hidup hanya sekedar bekerja kera dihutanpun bekerja”.

Tidak sedikit pula didapati oknum-oknum cerdik yang memanfaatkan organisasi sebagai alat untuk mencapai eksistensi pribadi. Organisasi yang mempunyai peran perjuangan dengan gampang dipelintir untuk mempermudah dalam mencapai eksistensi dengan cara-cara pragmatis, tentu eksistensi ini menjadi bumerang bagi sekelompok mahasiswa yang menghimpun diri dalam organisasi. Bisa ditemui dari pola-pola yang diperankan dengan jelas tidak mencerminkan nilai-nilai ilmiah, tapi lebih diperuntukan dalam rangka mencari kepuasan diri sendiri demi mencapai hasrat pribadi bukan kemaslahatan antar sesama.

Esensi dari mahasiswa menajdi hal yang mesti kita pertanyakan, apakah esensi mahasiswa masih ada atau tidak? Jika yang didapati tidak ada masihkah pelu mahasiswa ada. Esensi menjadi hal yang selalu berkaitan dengan hakikat, membahas mahasiswa tentu tidak terlepas dari rujukan mereka yang belajar di perguruan tinggi, yang disuguhkan dengan teori-teori ilmiah yang bersifat metdologis non mitologis, yang belum khalayak umum mendaaptkannya. Dengan begitu esensi dari adanya mahasiswa yang juga memainkan pernan sebagi agent of change, control sosial dan sebagai agen penerus bangsa, diharap mempunyai esensi sesuai dengan disiplin ilmu yang dikonsentrasikan sebagi bentuk pertanggungjawaban keilmuannya.

Eksistensi dan esensi mahasiswa diharap mampu menjadi fenomena yang menunjukan nilai-nilai manusia si pembelajar, tentu ini tidak ada kelonggaran bagi mahasiswa yang memperoleh dengan cara-cara pragmatis, orientasi mahaiswa sejak dini harus dipupuk seideal mungkin, karena kelengahan dan pembiaran orientasi menandakan kekacauan berfikir, sehingga menimbulkan dampak ketidakpastian mahasiswa.[]

Penulis: Baqi Maulana Rizqi

HMI Desak Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Hary Tanoesoedibyo

HMINEWS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Fauzi,  mendesak Penegak Hukum untuk  memproses secara transparan dan akuntabel kasus Hary Tanoesoedibyo (HT) atas dugaan sms ancaman terhadap penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom.

Muhammad Fauzi dalam rilisnya mengatakan, bahwa sms yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibyo terhadap Yulianto, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menunjukan arogansi Hary Tanoesoedibyo sebagai seorang politisi dan selaku Ketua Partai, seolah-olah dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi dan persoalan hukum dengan cara-cara di luar hukum.

HMI MPO menilai bahwa sms Hary Tanoesoedibyo terhadap penyidik kejaksaan Agung merupakan bentuk kepanikan Hary Tanoesoedibyo. Sikap seperti itu memperlihatkan kemungkinan keterlibatannya dalam kasus korupsi Restitusi Pajak PT Mobile 8 Telecom 2007-2009.

“ya, cara seperti yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibyo sungguh tidak patut, dan tidak menghargai proses hukum, biasanya politisi menempuh cara-cara seperti itu, karena ingin menunjukan pengaruhnya, karena takut menghadapi proses hukum, ungkapnya, Senin (26/6).

Lebih lanjut Pria yang disapa Fauzi ini, mempersoalkan kenapa Hary Tanoesoedibyo melakukan komunikasi dengan penyidik.

“Sungguh tidak elok, kenapa pula mengirim sms dengan bahasa yang tidak pantas, ini menunjukan bahwa Hary Tanoesoedibyo panik dan kemungkinan terlibat dalam kasus korupsi Restitusi Pajak PT Mobile 8 Telecom 2007-2009” tegasnya.

“Kami berharap Kejaksaan Agung segera memproses kasus dugaan korupsi Restitusi Pajak PT Mobile 8 Telecom 2007-20O9, pihak Kepolisian juga harus segera menuntaskan kasus sms ancaman terhadap penyidik Jampidsus, HMI melawan segala upaya yang menghambat proses pemberantasan korupsi di bumi pertiwi ini” tutupnya, Senin (26/6).[]

Komitmen Terhadap Pembebasan Palestina, PUSKAPINA Turut Peringati Hari Al Quds

HMINEWS.COM, Pusat Kajian Israel dan Palestina (PUSKAPINA) turut memperingati hari Al Quds, kegiatan yang berpusat di monas ini diinisiasi oleh Voice of Palestine Garda Suci Merah Putih Solidaritas Muslimin untuk Al Aquds, Jumat (23/6).

Peringatan Al Quds digelar setiap jumat terakhir ramadhan, momen ini untuk mengingatkan dunia bahwa perjuangan pembebasan Palestina belum selesai. Sejak diinvasi Israel, Palestina hingga kini menjadi negeri terjajah. Jutaan nyawa rakyat Palestina telah melayang.

Sebelum berpusat ke monas, peringatan Al Quds dimulai dengan melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jl Merdeka Selatan. Sesampainya di Monas peringatan Al Quds dilanjutkan dengan melakukan orasi bergantian dan doa bersama untuk rakyat Palestina.

Wakil Direktur PUSKAPINA, Zaenal Abidin Riam, yang hadir di lokasi peringatan Al Quds, mengatakan Palestina adalah isu kemanusiaan.

“Palestina bukan hanya masalah agama, tapi masalah kemanusiaan, oleh sebab itu semua manusia dengan latar belakang apapun perlu berkontribusi dalam perjuangan pembebasan Palestina” jelasnya, Jumat (23/6).

Menurut Enal, yang dialami Palestina adalah penjajahan dan pembantaian yang dilakukan secara vulgar di era kemerdekaan Negara bangsa.

“Apa yang dilakukan zionis Israel terhadap Palestina adalah pembantaian terhadap manusia merdeka, hal ini sangat kejam, apalagi dilakukan di masa dimana penjajahan telah diharamkan” tegasnya.[]

Rektor UIN Jakarta Akan Sampaikan Khutbah Idul Fitri di Jatinegara

HMINEWS.COM, Rektor Unversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA akan menjadi khotib hari raya Idul Fitri 1438 H/ 2017 M di Jalan Jend. Oerip Soemaharjo, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan rencananya, ia akan membawakan tema “Meraih Kebahagian Dunia dan Akhirat”.

Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Jakarta Timur, Rudi mengatakan bahwa kami selaku panitia sudah siap 90 persen untuk melaksanan hari raya Idul Fitri. Semoga saja, tambahnya, ibadah ini berjalan lancar dan diridhai oleh Allah SWT.

“Insya Allah, yang akan menjadi khotibnya, yaitu Rektor UIN Jakarta, Prof. Dede Rosyada,” ujar Rudi yang juga pengurus HMI Cabang Jakarta ini, Rabu (21/6).

Selain itu, Rudi menambahkan, kami juga menghimbau kepada umat Islam yang berada di sekitar Pasar Jatinegara dan Matraman agar datang ke lokasi shalat sebelum jam 7 pagi. Sebab, pelaksanaan sholat akan dilaksanakan tepat waktu pada pukul 07.00 WIB.

“Kami harap umat Islam sudah ada di lokasi shalat jam 6.30, agar pelaksanaan sholat bisa dilakukan dan diikuti oleh segenap kaum muslimin,” pungkasnya.[]

Sentuh Humanisme Netizen, Lagu Dangdut Bumil Menuai Apresiasi

HMINEWS.COM, Diatunes Management telah merilis videoklip lagu Dangdut Bumil pada hari Minggu (18/6) di akun media sosialnya. Dalam dua hari, videoklip lagu ini telah tayang lebih dari lima puluh ribu kali. Lagu Dangdut Bumil ini dinyanyikan oleh Yuna Sopran, penyanyi pendatang baru asal Bengkulu, berdarah Bukittinggi, Sumatra Barat. Saat ini, penyanyi yang bernama asli Ayu Nurhasanah ini tengah menjalani pendidikan di Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Yuna Sopran adalah grandfinalis Sumbar Talenta XII, yang baru saja digelar pada bulan Mei 2017 lalu.

“Semoga lagu Dangdut Bumil ini bermanfaat untuk semua, dan bisa ikut berpartisipasi dalam menekan angka kematian ibu melahirkan,” kata Mhd. Faisyal Lubis, penulis lagu Dangdut Bumil yang juga adalah petugas kesehatan di Puskesmas Sungai Aur, Pasaman Barat, ketika diwawancarai, Rabu (21/6).

Untuk mendukung lagu Dangdut Bumil ini, videoklipnya mengangkat perjuangan dan pengabdian seorang bidan desa bernama Devi, anggota Bhayangkari Cabang Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, yang tugas kesehariannya mendampingi, merawat, dan menyelematkan ibu hamil dari resiko kematian.

“Berdasarkan laporan survei demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2012, Indonesia adalah negara dengan angka kematian ibu melahirkan tertinggi di Asia Tenggara, dari setiap 100.000 kelahiran hidup di Indonesia terdapat 359 ibu melahirkan yang meninggal dunia. Hingga tahun 2017 ini, masalah ini belum mampu kita tuntaskan. Semoga lagu Dangdut Bumil ini bisa jadi salah satu media untuk mengetuk pintu hati siapa saja dan juga tenaga medis khususnya bidan, agar dapat semakin meningkatkan pengabdiannya dengan sepenuh jiwa,” kata Denni Nasution, penulis lagu Dangdut Bumil bersama Mhd. Faisyal Lubis.

Denni Nasution lebih dikenal dengan nama Denni Meilizon, sebagai Sastrawan Sumatra Barat, penerima Anugerah Literasi Minangkabau 2016, dan Apresiasi Penulis Sumbar 2016, yang telah merilis beberapa lagu ciptaannya; Perjalanan Menuju Langit (2015), Saiyo (2015), dan Ayah Ceritakanlah Kepadaku (2016).

Lagu Dangdut Bumil menyentuh rasa kemanusiaan (humanisme) para netizen yang telah mendengarnya, sehingga terpanggil nurani mereka  untuk ikut membagikan link videoklipnya ke wall facebook mereka. Berikut beberapa kutipan status postingan mereka membagikannya;

Sherly Sinaga; “Pastikan ibu-ibu yang mau melahirkan didampingi yang berkompeten. Unang holan Sibaso, dohot ma bidan (Jangan pada dukun, tapi pada bidan).”

Rimayanti, “ Kalau bisa dihapal lagunya. Jangan salah, lagu dangdut tapi maknanya itu lho.”

Rima Yunita Sari, “Tugas dan profesi yang berat.”

Memed Humaedi,”Mengabdi pada negara Indonesia demi rakyat dan masa depan.”

Mhd. Faisyal Lubis juga mengatakan, lagu Dangdut Bumil ini tengah proses penggarapan gerak, yang akan digunakan sebagai musik pengiring senam pagi bagi para tenaga medis di Puskesmas Sungai Aur – Pasaman Barat. Lagu Dangdut Bumil juga sudah bisa ditonton di YouTube pada link berikut ini: https://youtu.be/fly2V7L2OZ4

“Lagu ini adalah lagu non komersial, yang sengaja dibagikan secara gratis pada masyarakat, dan kami akan mengirimkan lagu ini pada Dinas Kesehatan se Indonesia, agar dapat diteruskan ke Puskesmas-Puskesmas, dan juga pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Semoga saja lagu Dangdut Bumil ini bermanfaat, demi meraih keinginan kita bersama, mewujudkan zero angka kematian pada ibu melahirkan dalam skala nasional,” kata Mohardo, Publishing Manager di Diatunes Management.

Untuk memiliki MP3 lagu Dangdut Bumil secara gratis, bisa di download pada link berikut ini: https://www.mediafire.com/file/rdn3czmj3qc6aw1/Yuna+Sopran+-+Dangdut+Bumil.mp3

Penulis: Muhammad Fadhli

HMI dan Diskursus Kedaulatan

Akhir-akhir ini diskursus kedaulatan menguat di internal HMI, jika dikaitkan dengan tema gerakan HMI saat ini yakni “HMI Sebagai Pusat Keunggulan Bangsa” yang salah satu turunan diskursusnya adalah “Gerakan HMI Dalam Bingkai Islam dan Kebangsaan” maka isu kedaulatan juga bisa menjadi turunan diskursus lainnya dari tema besar “HMI Sebagai Pusat Keunggulan Bangsa”.  Isu kedaulatan merupakan cerminan kesadaran keindonesiaan, jika kita melihat ke belakang, khususnya pra reformasi, diskursus keindonesiaan belum berkembang secara maksimal di HMI, wacana yang lebih banyak disorot adalah isu–isu transnasional, tentu ini bukan sesuatu yang salah, hanya saja ada yang kurang dalam hal ini, yakni perhatian terhadap isu keindonesiaan yang ditasbihkan sebagai wacana organisasi, boleh jadi hal ini dipengaruhi oleh tradisi cara pandang HMI yang bersifat global, khususnya dikaitkan dengan isu keislaman, yang selama beberapa kurun waktu sebelumnya menjadi wacana favorit di HMI, isu keislaman ini tentu melampaui batas Negara bangsa.

Jika diamati secara lebih seksama, selama ini, muncul jarak antara wacana di tubuh hijau hitam dan aksi yang dilakukan hijau hitam, secara wacana, khususnya wacana formal organisasi, masalah keindonesiaan memang masih sedikit porsinya, akan tetapi berbeda halnya pada wilayah aksi, gerakan dalam bentuk aksi yang dibangun HMI sering menyasar masalah keindonesiaan, baik yang lahir dalam bentuk instruksi nasional dari PB, atau yang merupakan inisiatif cabang dalam menyikapi realitas keindonesiaan di daerahnya, terjadinya fenomena seperti ini, menandakan bahwa pada dasarnya HMI bukan organisasi yang abai dengan realitas keindonesiaan.

Masih minimnya aspek keindonesiaan dalam wacana formal organisasi, tidak bisa juga dilihat sebagi ketidakmampuan organisasi dalam merumuskan wacana tersebut, namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang terjadi di tubuh HMI dalam masa–masa sebelumnya, namun perlu diingat, bahwa dengan semakin bergulirnya waktu, maka kondisi psikologis juga sangat mungkin berubah, bila generasi HMI di masa sebelumnya, belum sepenuhnya menaruh perhatian serius terhadap isu keindonesiaan/kebangsaan, agar diberikan porsi yang lebih banyak dalam wacana organisasi, maka generasi HMI sekarang tidak lagi memandang seperti itu, bahkan hal tersebut dianggap perlu.

Setiap perubahan kecenderungan wacana, pada umumnya terjadi secara bertahap, demikian pula yang terjadi di HMI, bila kita mengikuti perkembangan organisasi ini dari waktu ke waktu, tema yang diusung dalam setiap kongres, cenderung bergerak ke muara yang sama, yakni semakin menampakkan aspek keindonesiaan, tema kongres menjadi penting untuk diamati, karena tema ini menjadi bahan dasar bagi organisasi, dalam merumuskan format gerakan secara nasional dalam dua tahun ke depan, atau bahkan bisa saja lebih dari itu, walaupun memang hasilnya juga sangat dipengaruhi sumber daya manusia para kader, khususnya yang terlibat di forum kongres, mengamati perkembangan ini, maka tidak mustahil, ke depan aspek keindonesiaan tidak hanya terlihat dalam tema kongres, tapi juga akan menurun ke tema konferensi cabang, hal ini sangat memungkinkan karena secara ideal, tema konferensi cabang diturunkan dari tema kongres, bahkan tidak menutup kemungkinan, khittah perjuangan sebagai pedoman gerakan HMI, yang selama ini sering dkritik karena dianggap minim aspek keindonesiaan, suatu waktu akan mengalami revisi dan lebih memberikan ruang bagi lahirnya gagasan keindonesiaan di dalamnya, namun tentu semua itu butuh proses dan dinamika tersendiri.

Jika ingin serius, isu kedaulatan seharusnya tidak hanya menjadi perbincangan di ruang informal HMI, lebih dari itu format diskursusnya perlu dirumuskan secara lebih spesifik, paling awal yang perlu diperjelas adalah bentuk kedaulatan yang diharapkan, apakah bentuknya berbeda dari gagasan tentang kedaulatan yang biasa disampaikan kelompok lain? Atau bentuknya sama saja? Atau mungkin pula secara umum sama namun memiliki perbedaan pada aspek yang lebih spesifik? Penegasan tentang hal ini menjadi penting, agar dalam lingkup HMI, muncul kesamaan pandangan tentang gagasan kedaulatan yang dimaksud, munculnya pertanyaan ini juga tidak bermaksud memancing debat yang tidak produktif, HMI sebagai organisasi yang memiliki tradisi intelektual, tentu sudah terbiasa dengan proses tukar pikiran, sepanjang proses tersebut produktif, maka ruangnya perlu dibuka.

Jika telah muncul kesamaan pandangan, tentang defenisi dan bentuk kedaulatan yang dimaksud, maka selanjutnya kita perlu berbicara terkait pada wilayah mana saja gagasan kedaulatan itu diturunkan, adakah aspek kehidupan tertentu yang lebih diprioritaskan, misalnya apakah aspek ekonomi harus diprioritaskan berdaulat dibandingkan aspek kehidupan lainnya? Atau tidak ada prioritas semacam itu? Bila tidak, maka tentu tawarannya adalah, pelaksanaan kedaulatan secara serentak di semua aspek kehidupan, ini merupakan tawaran lain yang juga rasional.

Pada hakikatnya tidak perlu mempertentangkan, antara memperioritaskan aspek kehidupan tertentu sebagai wilayah garapan kedaulatan, dengan merealitaskan gagasan kedaulatan secara serentak pada semua aspek kehidupan, semuanya memiliki kalkulasi tersendiri, memberi prioritas berarti meyakini bahwa kedaulatan pada aspek kehidupan tersebut menyebabkan lahirnya kedaulatan pada aspek kehidupan lainnya, sedangkan memberlakukan secara serentak, berarti meyakini bahwa kedaulatan pada aspek kehidupan tertentu tidak secara otomotis menyebabkan aspek kehidupan lain menjadi berdaulat pula, pilihannya sangat dipengaruhi oleh pembacaan HMI terhadap kondisi Indonesia terkini.

Hal selanjutnya yang perlu dipertegas adalah, proses menghidupkan kedaulatan dalam setiap aspek kehidupan di NKRI, pada posisi ini, mesti hadir tahapan-tahapan yang jelas dan terukur, minimal dalam bentuk metodologi, bahkan kalau perlu penjelasannya sampai menyentuh aspek teknis, kita tidak perlu selalu terjebak dengan pandangan, bahwa aspek teknis tidak urgen dirumuskan karena sifatnya kondisional saja, justru dengan hadirnya petunjuk teknis, maka hal tersebut akan semakin mempermudah kader organisasi dalam mengejawantahkan gagasan ini.

Tidak ada salahnya pula, bila dalam merumuskan proses menghidupkan kedaulatan pada aspek kehidupan NKRI, komunitas hijau hitam melakukan studi komparasi, dengan gagasan kedaulatan yang pernah dimunculkan kelompok lain di bumi NKRI, manfaat yang bisa diambil dari sini adalah, mengukur sejauh mana kelebihan dan kekurangannya dalam realitas empirik di bumi Indonesia, hal ini menjadi penting, sebab secara ideal, gagasan kedaulatan yang dilontarkan HMI, seharusnya mampu menutupi kekurangan dari gagsan kedaulatan yang terlebih dahulu muncul.

Setelah semua itu, langkah selanjutnya adalah, menghadirkan konsistensi gerakan dalam tubuh HMI, sebab sudah menjadi rumus umum, secanggih apapun gerakan, namun bila tidak dikawal secara serius di ranah praktis, sudah pasti gagasan tersebut akan menguap begitu saja, suara akan sekadar menjadi suara bila tak disertai dengan gerakan. Diskursus kedaulatan tidak boleh sekadar menjadi respon, yang sifatnya reaksioner terhadap krtik yang selama ini dialamatkan terhadap gagasan gerakan HMI, khususnya tentang minimnya aspek keindonesiaan dalam gagasan gerakan HMI, lebih khusus lagi khittah perjuangan yang selama ini menjadi sasaran kritik, namun lebih dari itu, tema ini perlu menjadi kepeduliaan HMI terhadap Indonesia, hadirnya tema ini juga tidak bermaksud menghalangi HMI, untuk peduli terhadap isu transnasional, baik yang berkaitan dengan umat islam, maupun umat manusia secara umum, HMI tetap perlu peduli dengan isu semacam itu, namun HMI juga tidak boleh abai dengan isu keindonesiaan, di sini poin intinya.

Sebagai sebuah gagasan yang lahir dari paradigma baru, maka gagasan tersebut akan mengalami perkembangan, dalam dinamikanya, tentu banyak muatannya yang bisa berubah, dan hal tersebut memang dibutuhkan demi mematangkan gagasan ini dari waktu ke waktu, diskursus kedaulatan perlu dilihat sebagai sebuah wacana terbuka, oleh sebab itu, pandangan yang menghampiri diskursus ini, baik yang mengapresiasi maupun yang mengkritik, tetap perlu diakomodir, barang tentu kritiknya harus konstruktif, terlepas dari hal itu, menguatnya perbincangan tentang kedaulatan dalam ruang HMI, menandai lahirnya kesadaran baru dalam memandang NKRI, atau lebih tepatnya benih kesadaran yang lebih dipertegas dalam bentuk gagasan, NKRI menanti sumbangsih HMI, khususnya pada aspek kedaulatan, semoga terwujud.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO