Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI Jalankan Program Silaturrahim Intelektual

HMINEWS.COM, Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI menjalankan program silaturrahim intelektual, agenda ini dilaksanakan secara berkala, fokusnya adalah dialog dengan individu, tokoh intelektual, kelompok, dan ormas yang memiliki gagasan peradaban. Pada periode ini tema gerakan HMI adalah “HMI Sebagai Pusat Keunggulan Bangsa” dari tema tersebut diturunkan beberapa produk wacana, salah satunya “Gerakan HMI Dalam Bingkai Islam dan Kebangsaan”.

Agenda silaturrahim intelektual dimaksudkan untuk mendialogkan sekaligus mensosialisasikan wacana gerakan HMI kepada pihak luar HMI, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO.

“HMI sebagai organisasi gerakan mahasiswa tentu memiliki gagasan pemikiran, gagasan ini tidak cukup hanya menjadi konsumsi kader HMI tapi juga perlu menjadi konsumsi umat secara umum, oleh sebab itu butuh terus didialogkan dan disosialisasikan” jelas Enal, Ahad (30/7).

Sejak program ini dijalankan, telah ada beberapa tokoh intelektual yang ditemui, mereka memberikan respon positif dan pandangan konstruktif, rencananya program ini akan terus dijalankan hingga akhir periode PB HMI Periode 2015-2017.[]

Terkait Kasus Guru SMAN 3 Parepare, AGUPENA: Guru Tidak Bisa Dipidanakan Karena Mendisiplinkan Siswa

HMINEWS.COM, Merujuk kejadian yang menimpa rekan kami (Darmawati, S.Ag. M.Ag/Sekretaris AGUPENA Parepare) yang menjadi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di SMAN 3 Parepare, Sulawesi Selatan. Dengan ini kami menyatakan sikap:

  1. Mendukung Ibu Darmawati, S.Ag. M.Ag. untuk mencari keadilan terhadap dala perkara yang dituduhkan kepadanya;
  2. Menyuarakan kepada organisasi guru, Ormas Islam, LSM Pendidikan, Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga terkait agar turut membantu proses advokasi dan edukasi perkara Ibu Darmawati;
  3. Menyesalkan kejadian tersebut, yang semestinya tidak dibawa ke ranah hukum, karena sudah dilindungi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa: guru tidak bisa dipidana, karena mendisiplinkan siswa;
  4. Mohon pihak-pihak yang terlibat mencari jalan damai untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan dilandasi asas kekeluargaan dan perikemanusiaan;
  5. Mohon kepada pihak pengadilan membatalkan keputusan tersebut, karena bertentangan dengan aturan yang berlaku, dan melampaui batas-batas etika dan akhlak;
  6. Mendorong Dina Pendidikan Kota Parepare untuk berperan aktif memediasi dengan bijak antara pihak-pihak yang berperkara.

DPP AGUPENA

Naijan, M.Pd

Ketua Umum

Abdul Rahman, MA

Sekretaris Umum

Perppu No. 2 Tahun 2017, Meruntuhkan Negara Hukum Dengan Dalih Hukum

HMINEWS.COM, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah. Perppu tersebut merupakan perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebagai Peraturan yang dikeluarkan dalam keadaan “genting” menurut penilaian “subyektif” Presiden Jokowi, Perppu tersebut merubah beberapa hal esensial dalam UU sebelumnya, yakni berkenaan dengan hal-hal yang dilarang bagi Ormas, mekanisme pembubaran dan pencabutan status badan hukum Ormas, serta Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi Ormas.

Dalam hal Pembubaran Ormas, UU sebelumnya menempatkan Ormas dan Pemerintah dalam posisi yang equal, yakni diantara keduanya diletakan lembaga Peradilan yang akan mengadili dan menjatuhkan putusan, tatkalah Pemerintah menganggap Ormas tertentu melanggar ketentuan yang dilarang dalam UU Ormas. Adanya forum judicial sebagai penengah, dikarenakan keberadaan Ormas merupakan pengejawantahan Hak berkumpul dan berserikat yang dijamin konstitusi.

Disamping itu, penyelesaian sengketa yang menyangkut HAM melalui lembaga Peradilan, merupakan hal yang mutlak dalam negara yang menganut prinsip negara hukum, seperti halnya Indonesia yang mengakui hal tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menabrak itu semua. Argumen Pemerintah tentang asas Contrarius Actus yang juga dimuat dalam Ketentuan Menimbang Perppu ini, adalah hal konyol dan mengada-ada. Asas Contrarius Actus adalah asas yang umum dalam hukum Administrasi Negara. Sementara Perppu dikeluarkan untuk menanggulangi kegentingan yang memaksa. Adalah aneh jika kegentingan yang memaksa tersebut kemudian direspon dengan asas yang berlaku dalam keadaan normal. Pemerintah terlihat sangat tidak cerdas dengan Perppu ini.

Yang kedua, berkenaan dengan dimuatnya ketentuan pidana, bahkan sampai pada sanksi penjara seumur hidup. Disini jelas ada upaya dari pemerintah untuk menjadi diktator. Bagaimana tidak, Perppu yang telah memberikan kewenangan secara sepihak bagi pemerintah untuk melanggar hak konstitusional warganya, dilengkapi pula dengan sanksi pidana sampai seumur hidup. Maka adalah wajar jika pemerintah dinilai sedang belajar menjadi diktator baru di era global yang sudah terbuka.

Atas berbagai uraian di atas, maka Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta mengambil sikap sebagai berikut:

  1. Menganggap bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan tindakan Rezim Jokowi untuk meruntuhkan Negara Hukum Indonesia dengan memakai dalih hukum.
  2. Mendukung dan menghimbau kepada seluruh Ormas untuk berasatu padu, melawan Pemerintahan Diktator melalui cara-cara yang sah dan konstitusional.
  3. Mendukung dan menghimbau kepada seluruh Ormas untuk berasatu padu, melawan Pemerintahan Diktator melalui cara-cara yang sah dan konstitusional.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada semua pihak. Semoga bangsa dan negara ini senantiasa mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT.

Himpunan Mahasiswa Islam

Cabang Jakarta

Riduan Syah

Ketua Umum

Sorot Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia, Komisi Ekonomi PB HMI Gelar Diskusi Ekonomi

HMINEWS.COM, Komisi Ekonomi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menggelar diskusi ekonomi, tema yang diangkat adalah “Ekonomi Indonesia Dalam Pusaran Kepentingan Asing”. Salah satu topik ekonomi yang sedang hangat diperbincangkan.

Kegiatan berlangsung pada Rabu 26 Juli di Kantor PB HMI. Ada dua narasumber yang dihadirkan, yakni Bima Yudhistira dari INDEP dan Edy Suryanto sebagai Ketua Komisi Ekonomi PB HMI MPO.

Dalam pemaparannya, Bima banyak menyinggung efek negatif utang terhadap kepentingan nasional Indonesia, menurutnya lingkaran elit di Indonesia mulai resah terhadap trend pemerintah yang terus menambah utang ke China.

“China mengadopsi strategi AS dalam mengintervensi negara lain melalui utang, pemerintah harus disadarkan, eleman pemuda dan mahasiswa harus bergerak memberikan warning kepada pemrintah” Terangnya.

Sementara Edy Suryanto dalam penyampainnya banyak menyinggu realitas ekonomi skala mikro, Edy juga mengatakan bahwa diskusi ini akan didorong oleh Komisi Ekonomi PB HMI MPO agar melahirkan output kebijakan.

“Hasil dari diskusi akan kita elaborasi sehingga melahirkan kebijakan dalam merespon situasi ekonomi terkini, dalam beberapa waktu kedepan draft kebijakannya akan segera disusun” Jelasnya.[]

Syawalan Nasional Keluarga Besar HMI MPO, Anies Baswedan Jadi Pembicara Utama

HMINEWS.COM, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) sukses selenggarakan Syawalan Nasional, perhelatan Syawalan Nasional kali ini merupakan kerja sama antara komponen alumni dan PB HMI MPO. Kegiatan ini bertempat di Aula Masjid Umar Bin Khattab, Jakarta, Ahad (23/07).

Selain sebagai ajang pertemuan para kader dan alumni HMI, syawalan nasional juga berfungsi mempererat tali silaturrahim keluarga besar HMI MPO.

Dalam Kegiatan Syawalan yang berlangsung lancar dan sukses tersebut, beberapa pihak mendapat kesempatan khusus berbicara di atas panggung, yakni Awalil Rizky (Inisiator Syawalan Nasional), Muhammad Fauzi (Ketua Umum PB HMI MPO), Tamsil Linrung (Anggota DPR RI Fraksi PKS),  Erwin M Singaruju (Anggota DPR RI Fraksi PDIP), Ahmad Yani (Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014 Fraksi PPP).

Anies Baswedan selaku Gubernur Terpilih DKI Jakarta menjadi Pembicara Utama, dalam pidatonya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, menyampaikan bahwa HMI MPO selalu memilih jalan Ikhlas, Jalan Mandiri sehingga mampu mewujudkan kader tangguh.

“Kenapa menarik di HMI MPO ini, Karena disini kader diuji keikhlasan, Kadernya lebih memilih jalanp ikhlas, jalan Mandiri, Jalan Sunyi. Dari situlah menjadikan kader-kader yang tangguh. Ungkapnya.

Anis juga menyoroti tradisi gerakan HMI MPO, menurutnya HMI MPO akrab dengan tradisi perlawanan terhadap ketidakadilan.

“HMI MPO masih lekat dengan tradisi perlawanan, ketika terjadi ketidakadilan, organisasi ini pasti akan bergerak dengan berbagai cara, hal ini bisa dilakukan karena HMI MPO masih mampu menjaga independensinya. Terangnya. (AHZ)

Petani dan Sistem Mawah

Padi merupakan komoditas yang paling penting, wajib dimiliki oleh setiap rumah kita. Khusus di Aceh kita bisa melihat adanya lumbung padi/kroeng pade, mulai dari ukuran kecil yang berisi 1,25 ton sampai dengan 5 ton. Ukuran ini tergantung luasnya  sawah yang dimiliki. Sebenarnya banyaknya padi tidak diukur dengan kilogram, tetapi saya sebutkan demikian untuk memudahkan dalam mendeskripsikannya. Satuan volume yang digunakan biasanya masyarakat Aceh menyebutnya “Gunca” dengan rincian sebagai berikut:

16 bambu =1 naleh

1 gunca    =10 naleh

1 naleh bisa mencapai 25 sampai 30 kg tergantung kualitas padi

Ketersediaan lumbung padi di setiap rumah ini bisa dipenuhi bukan karena semua rumah atau keluarga memiliki sawahnya sendiri, tapi bisa didapat dari hasil pengelolaan sawah orang lain ( pemilik sawah dinamakan “Poe Tanoh”).

Masyarakat Aceh telah lama menerapkan sistem “mawah” selanjutnya dalam ilmu ekonomi islam disebut “mukhabarah” jika bibit disediakan oleh penggarap ” muzara’ah” bibit disediakan oleh pemilik tanah, “musaqah” penggarap hanya merawat tanaman yang sudah ada. Sistem “mawah” yang digunakan bisa diantara salah satu di atas, tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, mengingat dalam adat aceh,  hal tersebut tidak dibedakan secara terperinci. Mawah merupakan akad kerja sama antara pemilik tanah/poe tanoh dengan Penggarap.

Tahapan pertama dari sistem ini, pemilik tanah akan menyerahkan tanahnya untuk penggarap, selanjutnya penggarap akan menyediakan bibit, menyemai, menanam, merawat sampai dengan panen. Setelah panen, hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Sebelum tahun 2010 pembagiannya 2 bagian untuk pemilik tanah dan 1 bagian untuk penggarap, tetapi sekarang menjadi 2 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik tanah dengan pertimbangan biaya untuk pupuk dan pestisida. Biaya ini semakin membengkak karena perubahan cara bertani dari yang serba organik menjadi serba kimia, juga meningkatnya hama yang menyerang padi.

Dengan memakai sistem “mawah” kedua belah pihak sama-sama diuntungkan (mutual benefit). Bagi pemilik lahan tentunya akan meringankan pekerjaan di sawah, menghemat energi dan waktu, sedangkan penggarap lahan, mendapat bagian dari hasil panen padi, jika panen melimpah melebihi kebutuhan ini bisa menjadi sumber pendapatan. Keuntungan lainnya sistem mawah ini bisa menjembatani antara orang yang kelebihan sumber daya alam (excess resource) dengan kekurangan sumber daya alam tetapi memiliki skill yang mumpuni. Penggabungan keduanya memungkinkan kesejahteraan lebih merata dan dampak kesenjangan sosial dapat ditekan.

Penulis: Furqan Gus, Ketua Bidang Pengembangan Intelektual HMI MPO Cabang Bireuen

HMI Tangerang Harapkan Pilkades Berlangsung Bersih

HMINEWS.COM, Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini akan menggelar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2017 yang dilakukan secara serentak di 16 Desa, 13 Kecamatan pada 27 agustus 2017.

Ketua Umum HMI Cabang Tangerang Raya Abdul Muhyi menuturkan, proses pelaksanaan Pilkades Kabupaten Tangerang 2017 kali ini harus berkualitas dan berintegritas. Ada beberapa desa yang rawan konflik ketika perhelatan Pilkades. Maka dari itu sudah kewajiban kami sebagai kader HMI untuk turut serta mengawal proses Pilkades secara aman dan damai.

“Pilkades 2017 ini harus benar-benar bersih dari politik uang, jangan sampai kita menyesal kemudian hari hanya karena memilih pemimpin kepala desa karena dikasih uang. Melainkan masyarakat harus memilih atas dasar visi misi calon kepala desa. Agar masyarakat desa dapat hidup sejahtera setelah memilih kepala desa yang diinginkan” Harap Muhyi.

Adapun pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh HMI MPO Cabang Tangerang Raya, yaitu:

  1. Meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang untuk bersikap transparan terkait anggaran pilkades 2017 kepada masyarakat.
  2. Meminta kepada Panitia Pilkades Kabupaten Tangerang untuk dapat menyeleksi calon Kades secara berkualitas dan berintegritas sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Meminta kepada jajaran kepolisian untuk menindak tegas oknum yang berbuat kecurangan dan kerusuhan.
  4. Menghimbau kepada seluruh kader HMI Cabang Tangerang Raya dan masyarakat untuk turut serta mengawal proses pelaksanaan Pilkades Kabupaten Tangerang secara aman dan damai.

Demi Peningkatan Kualitas, HMI MPO Cabang Kendari Siap Distribusikan Kadernya Dalam Berbagai Forum Perkaderan

HMINEWS.COM, Intermediate Training atau Latihan Kepemimpinan Dua (LK II) merupakan tradisi perkaderan di Himpunan Mahasiswa Islam. LK II Merupakan Penegasan dari Pemahaman Pendidikan Setelah LK I.

Perkaderan HMI MPO yang diharapkan mampu mencetak kader kader intelektual, islami serta mandiri sebgaimana tujuan HMI yakni “Terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulil albab yang turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT”.

Guna mencapai cita cita itu, HMI Cabang   Kendari selalu siap mendistribusikan kadernya di setiap momentum perkaderan, baik melalui program perkaderan formal maupun informal.

“Kami selalu support setiap program yg bermuatan pendidikan, baik pendidikan secara struktural di HMI maupun diluar HMI guna meningkatkan kualitas kader HMI MPO Cabang Kendari”, Pungkas Sarlin, Ketua Umum HMI MPO Cabang Kendari, Ahad (23/07).

“HMI Cabang Tanggerang Raya tanggal 7 sampai dengan 13 Agustus mendatang akan menyelenggarakan Interediate Training (LK II), dengan Tema “Gerakan HMI Dalam Bingkai Islam dan Kebangsaan”, dan HMI MPO Cabang Kendari siap untuk distribusikan kade -kader terbaiknya. Tegas Sarlin.

Saat ditanya, berapa jumlah kader HMI MPO Cabang Kendari yg akan berangkat, Sarlin enggan memberitahukan jumlah kader yang akan direkomendasikan, pasalnya HMI punyaaturan yang wajib diikuti bagia setiap kader yg hendak mendapatkan rekomendari LK II.

Sarlin menambahkan, bahwa saat ini sudah delapan nama yang disinyalir akan mengikuti proses verifikasi pada tanggal 27 sampai dengan 28 juli 2017 besok yang bertempat di Sekretariat HMI MPO Cabang Kendari, kelulusan kader tergantung dari tim screaning yang telah dibentuk oleh HMI MPO Cabang Kendari.

“Saya tidak bisa pastikan berapa yang akan direkomendasikan untuk berangkat, kita serahkan saja pada tim screaning HMI Cabang Kendari yang sudah kami bentuk, memang saat ini ada delapan nama yang sudah mendaftar untuk diverifakasi, kita tunggu saja hasilnya nanti, siapa yang dinyatakan lulus itulah yang berhak dapat rekomendasi, saya pikir itulah prosedurnya” Tutur Sarlin

Selanjutnya sarlin juga meminta kader-kader yang hendak ikuti LK II untuk lebih serius dalam menempuh segala proses yang ditentukan, selain mempersiapkan kualitas keilmuan dan keislaman, mental juga penting “Kita harus objektif serta besar hati menerima keputusan dari tim screaning” tutupnya. (ALI)

Generasi Android dan Hilangnya Waktu Produktif

Generasi masa kini biasa disebut generasi android, sebuah model generasi yang kesehariannya hampir tak pernah lepas dari perangkat android, bagi generasi ini android merupakan bagian dari kehidupan mereka, generasi ini sesungguhnya merupakan generasi sibuk, dalam artian sibuk bercengkrama dengan perangkat android di ujung jari atau di depan matanya. Mereka akan merasa terganggu bila dalam hitungan menit saja tak bersentuhan dengan android, walaupun itu hanya sekadar mengecek status di dunia maya. Bagi para orang tua dan pendidik, kehadiran generasi android tak mungkin dinafikan, terlepas dari aspek negatifnya, generasi ini tak bisa dipaksa menghilangkan interaksinya dengan perangkat android dalam kehidupannya, kiranya ini merupakan tantangan tersendiri bagi orang tua dan pendidik.

Bagi generasi android, yang menganggap bahwa persentuhan dengan android adalah sesuatu yang wajib, kehidupan mereka dalam sehari praktis lebih banyak dihabiskan dengan berselancar di dunia maya, tak peduli kapan dan dimanapun tempatnya, bahkan seringkali saat mereka sedang dituntut fokus kepada hal lain yang sedang dijalani, sebagian waktu dalam momen tersebut justru dicuri guna bermain di media sosial. Generasi ini dalam banyak sisi memperlihatkan ketidakmampuan mereka mengontrol kegilaannya terhadap android, sering pula apa yang diutak-atik di depan jari mereka bukan hal yang bermanfaat, bahkan beberapa diantaranya terang negatif, namun mereka tetap merasa mendapat kesenangan dari aktivitas tersebut, sebuah hal yang tak baik bagi kehidupan mereka.

Efek negatif paling nyata dari kegilaan terhadap android adalah hilangnya waktu produktif, hilangnya waktu yang seharusnya dipakai mengembangkan kualitas diri, lenyapnya momen yang seharusnya difungsikan untuk melakukan kerja yang lebih besar. Secara sederhan bisa kita renungkan bersama, bila seorang yang berasal dari generasi ini mencurahkan hampir semua hidupnya dalam sehari untuk berselancar di dunia maya, dan itu lebih banyak berhubungan dengan upaya mengecek media sosial, maka kapan waktu mereka untuk belajar? Kapan waktu mereka untuk membaca buku? Kapan waktu mereka untuk melatih kreatifitas dirinya? Kata “kegilaan” terpaksa saya gunakan dalam tulisan ini, pertimbangannya sederhana, saat generasi ini sedang makan dan minum, yang merupakan dua dari beberapa aktifitas utama manusia, mereka masih tetap bercengkrama dengan layar di depan matanya sambil mengunyah dan menyeruput, bahkan tak jarang dari mereka lupa waktu makan hanya karena asyik berselancar di dunia maya, bukankan ini sesuatu yang gila? Jika kebutuhan primer saja rela mereka abaikan apalagi yang hanya sekunder.

Generasi android seharusnya mampu membuat mekanisme kontrol dalam dirinya, hal ini penting agar android benar-benar berimplikasi positif bagi generasi ini, akan tetapi kesadaran kontrol susah diharapkan lahir secara sadar dari diri mereka, perlu ada keterlibatan pihak luar, pada bagian ini peran orang tua dan pendidik sangat diharapkan, orang tua sebagai pihak yang berinteraksi dengan anak perlu mengatur waktu produktif sang anak, anak tidak harus dilarang berselancar di dunia maya, karena disana juga ada ragam hal positif, orang tua hanya perlu mengupayakan agar waktu produktif anaknya tak habis hanya untuk sekadar mengecek media sosial. Sementara itu di lingkungan sekolah, pendidik harus memastikan bahwa sekolah benar-benar menjadi tempat belajar bagi siswa, bahwa semua momen dalam jam sekolah digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pembelajaran, hal yang berkaitan dengan pengembangan kreatifitas diri, larangan mengaktifkan handphone selama jam sekolah.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO 2015 – 2017 M

The Key of Happiness is Gratitude

Kesalahan yang paling fatal yang terus saja kita lakukan adalah meletakkan  kebahagian pada apa yang belum kita miliki, misalnya akan merasa bahagia jika memiliki mobil padahal tahun lalu baru saja diganti, seandainya dilakukan pertimbangan plus minusnya, pergantian mobil tidak mempengaruhi aktivitas atau meningkatkan produktivitas, malahan ini akan mengganggu cash flow keuangan keluarga. Dalam financial management selalu disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus berdampak pada peningkatan produktivitas atau positive income, apabila negatif, maka akan mengalami kebangkrutan atau collapse.Kebahagiaan pada dasarnya bisa diperoleh dengan melakukan interaksi sosial di lingkungan sekitar, seperti menghadiri acara walimahan, makan bersama walaupun dengan menu yang sederhana, membantu orang lain dll.

Kebahagiaan memiliki mobil baru (happines-materialistic based) dengan kebahagiaan yang diperoleh dari interaksi sosial  (happiness-social interaction based) sebenarnya memiliki tingkat yang sama, tetapi durasi ketahanannya berbeda. Social interaction happines cenderung lebih durable dibanding materialistic happiness. Dalam financial behaviour terdapat teori tentang “Hedonic treadmill” yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak menambah kebahagian kita hanya dengan mengganti cara atau benda yang membuat bahagia.

Sangat berbahaya saat manusia mulai memahami bahwa kebahagian terbesar datang dari kepemilikan benda, wanita, anak, kekuasaan dan yang sejenis dengannya sehingga mengorbankan kebahagian yang berasal dari sifat menyayangi, berbagi, toleransi, tenggang rasa dan rasa keadilan terhadap sesama manusia. Implikasi dari tindakan ini adalah melebarnya kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, korupsi, malnutrisi, eksploitasi alam secara masif tanpa menghiraukan efek negatif (negative externality) yang ditimbulkan, seperti pembabatan hutan gambut yang berakibat pada hancurnya ekosistem,berkurangnya paru-paru (menipisnya ozon), pemberian izin berbasis perkebunan korporasi dimana masyarakat pribumi menjadi budak di negerinya sendiri, padahal pengembangan perkebunan berbasis kelompok masih bisa dilakukan.

Perilaku kita sebagai generasi materialistik, telah menimbulkan kegoncangan di meja para ilmuwan dimana Economic Theory of Enough menjadi salah satu jalan keluar bagi mereka yang terjebak didalam dunia materialistik. Mulailah untuk merasa enough (cukup) and be gratitude ( bersyukur ).

Penulis: Purqan Gus, Ketua Bidang Pengembangan Intelektual HMI MPO Cabang Bireuen