Peringati Milad, PUSKAPINA Bahas Situasi Terkini di Palestina

HMINEWS.COM, Pusat Kajian Israel dan Palestina (PUSKAPINA) memperingati miladnya yang pertama, lembaga ini dibentuk oleh PB HMI MPO, dalam milad ini dilaksankan dialog dan doa bersama, dialog membahas perkembangan situasi terkini di Palestina, Jumat (21/7).

Dialog berlangsung dinamis, para peserta diberi kesempatan yang sama mengutarakan pandangannya, walaupun berbeda pandangan dalam sisi tertentu, namun para peserta dialog meyakini bahwa mendorong kemerdekaan Palestina adalah hal mutlak.

Direktur PUSKAPINA, Ruslan Arief BM mengatakan masalah di Palestina terbilang kompleks, walaupun demikian kita perlu menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk mendorong kemerdekaan Palestina.

“Dinamika di Palestina memang terbilang kompleks, banyak aktor yang turut bermain, terlepas dari hal itu segala upaya tetap perlu dikerahkan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan berdaulat” Jelasnya, Jumat (21/7).

Pada kesempatan yang sama, Zaenal Abidin Riam, yang juga merupakan Wakil Direktur PUSKAPINA memandang situasi terkini di Palestina merupakan buntut dari rangkaian yang panjang.

“Situasi terkini di Palestina, khususnya tindakan pendudukan langsung Israel terhadap Al Aqsa, tidak bisa dipandang terpisah dari rangkaian panjang sepak terjang Israel di Palestina selama ini, zionis israel sangat berhasrat menguasai seluruh wilayah Palestina dengan cara yang kejam” Tegasnya.[]

Perbankan Syariah Sebagai Lokomotif Perekonomian Bangsa

Dalam sektor keuangan, perbankan Islam telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia baru mulai beroperasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut salah satu pasalnya memungkinkan atau memberi peluang untuk bank menyalurkan kreditnya berdasarkan bagi hasil.

Seiring berjalannya waktu , Industri perbankan syariah sangat istimewa dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah menjadi Lokomotif dan pelopor  utama yang ikut mendorong perkembangan industri non-bank syariah lainnya dalam sistem keuangan nasional. Perkembangan yang pesat dari Industri perbankan syariah kemudian melahirkan Industri Asuransi Syariah (takaful), pasar modal syariah, pembiayaan syariah, koperasi syariah dan reksadana syariah.

Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen mempunyai otoritas yang berkewajiban mengembangkan, mengatur dan mengawasi Industri perbankan syariah. Bank Muamalat Indonesia,  adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan oprasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan  Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendikiawan muslim dan pengusaha  serta masyarakat luas. Pada tahun 1994 Bank Muamalat Indonesia telah menjadi bank devisa, produk pendanaan yang menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual-beli, bagi hasil, dan sewa.

Pada tanggal 3 Maret 2009, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagai salah satu bentuk dukungan dan komitmen pemerintah dalam memajukan industri keuangan dan perbankan syariah nasional. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan  juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  No. 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang, dimana undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas , modal ventura dan perusahaan pembiayaan lain yang menyelenggarakan  pengelolaan dana masyarakat.

Berdasarkan data statistik dari OJK Hingga April 2016, jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), DAN 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS).  Bank Syariah antara lain: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah dan lain-lain. Peranan perbankan syariah terhadap perekonomian adalah prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan ekonomi. Selain itu promosi halal juga menaikan investasi  keungan syariah karena keuntungan yang didapat lebih transaparan dan merata serta menjadi  lokomotif pemacu usaha ekonomi Kerakyatan.

Penulis: Achmad Irfan, S.E, M.Pd. Staf Komisi Ekonomi PB HMI MPO/Direktur Monitoring Education and Finance (MEDIAN)

Julius Sitanggang Akan Gelar Konser Kemanusiaan

HMINEWS.COM, Mendengar nama Julius Sitanggang tentu akan membuat kita teringat pada lagu-lagunya yang membuat manusia lebih manusiawi, juga kecintaan pada Yang Maha Kuasa, juga kesantunan pada orang tua, serta keindahan alam Indonesia.

Eksistensi bermusiknya yang tak pernah berhenti, dari usia cilik ke remaja hingga dewasa, Julius Sitanggang akan kembali menggelar konser tunggalnya pada hari Minggu, 30 Juli 2017 di Hard Rock Cafe Jakarta – Pacific Place Mall Ground Floor #G-05 SCBD LOT 3-5, Jalan Jenderal Soedirman, Kav. 52 – 53 Jakarta. Acara yang akan dimulai dari jam 19.00 WIB hingga 21.00 WIB ini mengangkat tema Up Close and Personal with Julius Sitanggang. Ini mengisyaratkan bahwa Julius Sitanggang ingin selalu membina kedekatan dengan para penggemarnya secara lebih personal.

Ranto Sitanggang (drummer) dan David Sitanggang (gitaris dan vokal), dari De Joli’s, adalah grup musik yang telah mendampingi kesuksesan karir musik Julius Sitanggang, juga akan tampil mengiringi 20 lagu yang akan dibawakan oleh Julius Sitanggang pada konser ini, dan aransemen musik juga akan didukung oleh permainan musik dari beberapa musisi lainnya. Sandro Tobing yang akan menjadi pembawa acara ini.

“Materi lagu sudah dipersiapkan, tentunya adalah lagu-lagu saya yang dikenang oleh para pecinta musik di Tanahair. Karena konser ini digelar di Hardrock Cafe, maka lagu-lagunya akan diaransemen dengan sentuhan rock, namun tetap mempertahankan keaslian tunning nada dan vokalnya,” kata Julius Sitanggang, penerima BASF Awards 1985 (sekarang bernama Anugerah Musik Indonesia), Minggu (2/7).

Julius Sitanggang juga mengatakan, “Persiapan pelaksanaan konser ini ditangani oleh beberapa event organizer di bawah kontrol Julius and Friends Management, didukung oleh para fans setia di JSC (Julius Sitanggang and De Joli’s Community), yang membuat saya optimis untuk terlaksananya konser kali ini. Namun dukungan dari pihak-pihak lain masih sangat kami tunggu, untuk dapat mensponsorinya. Konser ini tidak berorientasi pada komersial namun lebih untuk kemanusiaan, panggilan pada nurani kita bersama.”

Emilia Sitanggang, adik kandung Julius Sitanggang menginformasikan, bahwa konser ini dibatasi untuk 400 orang penonton, sesuai kapasitas ruangan. Ini salah satu cara untuk terciptanya suasana lebih dekat dengan para fans. Dari pembelian tiket, para penonton juga akan disuguhi snack dan minuman. Konser ini juga akan dihadiri oleh bintang tamu dari para artis terkenal Indonesia, tentu akan menjadi kejutan tersendiri bagi para penonton yang menghadirinya.

“Masa-masa kecil saya ditemani lagu-lagu Julius Sitanggang yang lirik-lirik lagunya sangat memotivasi kehidupan saya agar selalu tabah dan tegar menghadapi peliknya kehidupan, hingga mampu meraih kesuksesan. Lagu-lagu Julius Sitanggang sangat mempengaruhi kehidupan masa lalu saya hingga sekarang,” kata Pipin Temi Gandi, salah seorang fans setia Julius Sitanggang dan De Joli’s.

Menelisik muatan lirik lagu-lagu Julius Sitanggang, sebagian besar bermuatan pesan-pesan kemanusiaan, seperti pada lagu Tabahlah Mama. Lagu ini berkisah tentang seorang anak ditinggalkan ayahnya, dengan runtunan penderitaan dihadapi, memberikan motivasi hidup agar tak mudah berputus asa.

Pada lagu Balada Penyemir Sepatu, nurani kita seperti disentakkan pada keadaan hidup sekitar, bahwa ada anak-anak usia dini mengais kehidupan dengan menyemir sepatu, agar bisa bertahan hidup dan tidak mati kelaparan. Untuk lagu Sebuah Penantian kita seperti diajak larut dengan penderitaan anak-anak korban perceraian. Dan lagu Balada si Tua menggambarkan kemiskinan di tengah megahnya kota metropolitan.

Sementara itu pada lagu Maria, kita diajak peduli untuk memaknai persahabatan dan kesetiakawanan pada orang-orang pengidap penyakit tak terobati. Beragam permasalahan kemanusiaan di Tanahair diangkat pada lagu-lagu Julius Sitanggang.

Lagu-lagu Julius Sitanggang yang menginspirasi dan memperjuangkan kemanusiaan, menjadi solusi bagi penikmat lagunya untuk bertarung dengan kenyataan hidup, agar tabah, tegar, tak mudah berputus asa, dan mengajak untuk bangkit kembali, ‘Tiada duka sepanjang masa’.

Hari ini permasalahan-permasalahan kemanusiaan di Indonesia belum mampu kita tuntaskan, dan semoga konser Julius Sitanggang ini mendapat dukungan dari siapapun agar berbagai permasalahan kemanusiaan di Tanahair selalu jadi kepedulian untuk kita atasi bersama.

“Bagi yang belum memesan tiket konser Julius Sitanggang pada tanggal 30 Juli 2017 nanti, dan juga bagi yang ingin jadi sponsor konser kemanusiaan ini, dapat menghubungi nomor 087888165561,” kata Ranto Sitanggang, kakak kandung Julius Sitanggang.

Penulis: Muhammad Fadhli

Demi Perbaikan, HMI Tangerang Dukung Penataan Kawasan Banten Lama

HMINEWS.COM, Wacana Gubernur Banten Wahidin Halim yang akan menata kawasan Banten Lama didukung oleh Elemen organisasi kemahasiswaan yakni, Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Tangerang Raya.

Ketua Umum HMI (MPO) Abdul Muhyi menyampaikan, Kawasan Banten Lama adalah kawasan yang sarat akan sejarah keislaman dan kebantenan, sudah seharusnya kita sebagai bagian dari warga Banten turut mendukung wacana Gubernur Banten untuk menata kawasan Banten Lama.

Penataan kawasan tersebut juga bisa sebagai upaya peningkatan wisatawan luar untuk berkunjung ke Banten Lama, sekaligus juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Serang. Tutur Muhyi

“Jika sudah tertata, kan lebih enak dan nyaman dikunjungi. Jangan sampai kawasan yang sarat sejarah ini terlihat kumuh, tidak tertata dan tidak rapi kembali. Selain ditata, Pemprov pun harus segera mengeluarkan kebijakan untuk pengelolaan Kawasan Banten Lama. Agar tak ada lagi oknum oknum yang membuat perusakan pada kawasan tersebut” Tambah Muhyi yang juga aktivis mahasiswa UMT.

HMI pun meminta agar tidak ada lagi yang menolak untuk dibenahi. Sudah saatnya Banten dibenahi dan diperbaiki demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banten.

Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, Selama ini banyak keluhan dari masyarakat, para alim ulama dan pelancong yang ingin berwisata ke Banten Lama. Mereka pun berharap ingin segera adanya penataan dan perbaikan di kawasan Banten Lama.

HMI FH UII Deklarasi Bersama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Tolak Hak Angket KPK

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, melakukan deklarasi bersama Tolak Hak Angket KPK. Deklarasi tersebut berlangsung di Kantor PWNU Yogyakarta pada 18 Juli 2017, selain organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga turut bergabung dalam deklarasi ini, berikut pernyataan sikapnya:

Deklarasi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Kita Waras Bareng : Tolak Hak Angket KPK

Proses penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia kembali digoyahkan dengan munculnya Hak Angket DPR terhadap KPK. Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang munculnya angket KPK ini berawal dari keinginan DPR untuk membuka rekaman atas saksi dugaan kasus korupsi E-KTP Miryam S. Haryani. Rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi E-KTP yang sampai hari ini sedang berjalan.

Kami menilai bahwa hak angket terhadap KPK ini sedang digunakan DPR untuk melemahkan KPK sekaligus mengintervensi proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Didasari dengan adanya beberapa permasalahan hukum:

Pertama, hak angket DPR tidak tepat ditujukan kepada KPK. Sebab berdasarkan konstitusi Indonesia –baik sejak UUD 1945, UUDS, Konstitusi RIS, dan UUD 1945 hasil Amandemen sampai dengan Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang berlaku hari ini – hak angket hanya ditujukan untuk pemerintah saja (Presiden dan para menteri atau jajarannya). Sedangkan KPK bukan merupakan lembaga pemerintah melainkan lembaga negara yang bersifat independen (bebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Sehingga salah arah jika hak angket ditujukan kepada KPK.

Kedua, pengaturan tentang hak angket menegaskan bahwa objek yang diselidiki dengan hak angket adalah (i) hal penting; (ii) strategis; dan (iii) berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan demikian bersifat kumulatif. Maknanya, objek hak angket haruslah untuk perkara yang memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pertanyaannya adalah apakah yang sedang dilakukan oleh KPK memenuhi tiga kriteria yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Jawabannya tidak. Justru jika dilihat dari latar belakang pembentukan hak angket, DPR lah yang “meminta” KPK melanggar hukum dengan meminta KPK untuk membuka alat bukti yang sedang diproses di luar persidangan. Oleh karena itu, hak angket KPK telah memenuhi cacat materil objek hak angket.

Ketiga, pengguliran hak angket juga cacat formil. Ketentuan dalam undang-undang mensyaratkan minimal 281 anggota DPR harus hadir dalam sidang paripurna penentuan usulan hak angket. Keputusan persetujuan angket harus diambil oleh minimal 141 dari 281 anggota yang hadir. Faktanya, dari 558 anggota DPR, 204 orang hadir menandatangani daftar presensi sidang paripurna usulan hak angket KPK. Berarti terdapat 354 anggota DPR yang tidak hadir. 120 orang dari 354 anggota DPR menyatakan izin tidak hadir dalam rapat paripurna. Kemudian, Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang paripurna mengkalkulasi 120 orang anggota DPR yang tidak hadir dalam sidang paripurna ke jumlah 204 anggota DPR yang hadir, sehingga jumlahnya menjadi 324 anggota. Lalu disahkanlah usulan angket dalam paripurna. Kalkulasi atas jumlah anggota DPR yang hadir dengan memasukkan 120 anggota DPR yang izin tidak hadir di sidang paripurna usulan hak angket merupakan cacat formil prosedural yang sangat nyata. Hal ini adalah perlawanan yang terang-benderang yang dilakukan oleh DPR terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat (3) UU 17/2014.

Keempat, adanya konflik kepentingan pansus hak angket KPK. Berdasarkan dakwaan Irman dan Sugiharto, Agun Gunanjar –ketua Pansus Angket- merupakan salah satu anggota dewan yang diduga menerima aliran dana proyek E-KTP. Selain potensi konflik kepentingan dari Agun, sejumlah nama petinggi partai pengusung hak angket juga disebut dalam dakwaan menerima aliran dana E-KTP.

Selain permasalahan hukum tersebut, nampaknya perlu dipertanyakan niat DPR dalam hak angket ini. Tujuan yang awalnya hanya ingin melakukan intervensi proses hukum Miryam Haryani, namun kemudian berkembang wacana di antara elit politik untuk bermuara pada merevisi UU KPK. Pertanyaan juga perlu diajukan kepada para partai politik pendukung pemerintah tentang konsistensinya mendukung program Nawa Cita Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Peran partai pendukung pemerintah begitu dominan dalam usulan hak angket KPK hingga pembentukan panitia khusus. Usulan hak angket KPK yang ditandatangani oleh 26 anggota DPR paling banyak disumbang oleh partai yang berada dalam pemerintah.

Berdasarkan catatan di atas, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menuntut DPR untuk menghentikan hak angket KPK karena bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang;
  2. Mengutuk segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK dan penegakan hukum tindak pidana korupsi;
  3. Meminta Presiden memerintahkan partai pendukungnya untuk mundur dari pengajuan hak angket terhadap KPK sebagai komitmen dalam menegakan Nawa Cita pemberantasan korupsi;
  4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya berupaya melawan pelemahan terhadap KPK;
  5. Mendukung KPK menuntaskan kasus korupsi E-KTP.

Yogyakarta, 18 Juli 2017

PWNU DIY, PUKAT UGM, Dema Justicia FH UGM, BEM KM UP45, BEM FH UWMY, Komutasi FH UAJY, BEM FH UAJY, FKKMH-UWMY, HMI FH UII, BEM UAD, LP2I Tipikor DIY, PUSHAM UII, Prodi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UAJY, Future Leader For Anti Corruption (FLAC) Jogja, JurASIK IDEA Yogyakarta, DEMA Fishum UIN SUKA, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Wadah Perwakilan Umat Budha Indonesia-Yogyakarta, SPAK JOGJA, Forum LSM DIY, Ponpes Sunan Kalijaga, GPMK, PIA Jogja (perempuan Indonesia antikorupsi), AKSARA, PKBI DIY, SAMIN, Rifka Annisa, LSPPA, Komite Bersama Reformasi (KBR), Indonesian Court Monitoring (ICM), Rumah Belajar Rakyat (RBR), WALHI Yogyakarta, AEER(Asosiasi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, SP Kinasih Yogyakarta, Perempuan Sahabat Merapi (PSM), Jaringan Perempuan Yogyakarta, HMI UP 45, LPAN DIY, Gusdurian Jogja, Satunama, AMPPY (Aliansi Masyarakat Perduli Pendidikan Yogyakarta), SARANGLIDI, Center for Civic Engagement and Studies (CCES), LBH Yogyakarta, IRE Jogja, JKPGK(Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul), Akar Budaya Community Banyuwangi, Satuhati – Banyuwangi, HMI Cabang Nagan Raya,  Laskar Hijau Banyuwangi, Komunitas Merawat Integritas Bangsa, KAHAM UII, PUNDI ( Pendidikan Untuk Indonesia), JMKP(Jaringan Masyarakat Kulonprogo), SAPDA, CIQAL, Narasita, Swara Nusa Institute, Sanggar Bumi Menoreh, UPC (Urban Poor Consortium), JERAMI (Jejaring Rakyat Miskin Indonesia), Kiprah Perempuan Yogyakarta, Kedai Kebun Forum, RUMPUN TJOET NJAK DIEN, SPRT TUNAS MULIA, MTB, Mitra Wacana WRC, JPB ( Jaringan Perempuan Bantul), FKKP, BEM KM UGM, Alumni Sekolah Politisi Muda – Satunama (Angkatan I), Aliansi Sumatera Utara Bersatu (ASB)- Medan, Taman Impian Bangsa- Banten, Alumni Sekolah Politisi Muda-Satunama (Angkatan II), Sekolah Politisi Muda- Satunama (Angkatan III), Yayasan Wali Ati (Yasalti)-Sumba Timur, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup-Purwokerto (Banyumas), Rumah Peradaban- Banyuwangi, Alumni Kelas Politik Cerdas Berintegritas-Banten, Alumni Kelas Politik Cerdas Berintegritas-Kepulauan Riau, LBH APIK-Medan, LKiS-Yogyakarta, BEM FP UMI Makassar, MPM IAIN Palopo, BEM FF UMI Makassar, Alumni kelas politik cerdas Berintegritas – Sul-Sel, Forum Negarawan Muda PD. Sulawesi-Selatan, HMJ-Manajemen STIE Amkop Makassar, LAW (Lingkar Advokasi mahasiswa) Unhas, Institute of International Studies (IIS) UGM, Prodi Ekonomi USD, BEM FISIP UPN, Campus Ministry USD

Anggaran Pendidikan DKI Jakarta 17 Triliun Mau Dibawa Kemana?

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pernah  menjelaskan, biaya pendidikan merupakan salah satu anggaran tertinggi yang dianggarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada APBD DKI Jakarta tahun 2017. Anggaran Pendidikan DKI Jakarta mencapai Rp 17 Triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk gaji guru, pembangunan sekolah, rehab sekolah dan pembiayaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sungguh Ironis dengan anggaran pendidikan DKI Jakarta  yang sebesar 17 Triliun, tetapi jumlah siswa putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta masih tergolong tinggi. Berdasarkan informasi dari pusat data dan statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016/2017 yaitu: jenjang Sekolah Dasar 982 siswa, jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.080 siswa dan jenjang Sekolah Menengah Atas 606 siswa. Jadi jumlah siswa yang putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016/2017 dari Tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas sebanyak 2.668 siswa.  Padahal Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini menjamin warganya mendapatkan sekolah hingga 10 Tahun.

Dengan anggaran pendidikan yang sangat besar,  seharusnya Pemerintah DKI Jakarta mampu membiayai kebutuhan biaya  pendidikan siswa dari SD sampai SMA,  sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31, yang mengamanatkan bahwa pendidikan dasar merupakan hak bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Sebanyak 9.578 guru honorer dan 6.183 tenaga kependidikan (tata usaha, administrasi) sekolah tahun 2017 di Jakarta diberikan gaji  Rp. 3,35 Juta setiap bulan. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengungkapkan, pihaknya mengangarkan Rp. 373 Miliar untuk menggaji guru honorer dan tenaga kependidikan ini. Kepala Dinas Pendidikan DKI  Jakarta Sopan Ariyanto mengatakan , Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 156 Gedung sekolah di tahun 2017 yang memerlukan perbaikan dan proses realisasinya masih dalam tahap lelang. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengatakan bahwa pihaknya akan membangun 45 Sekolah pada tahun 2017.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus Menjalankan amanah dana Pendidikan sebesar Rp 17 Triliun itu dengan maksimal, meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan swasta, memperbaiki sekolah yang rusak serta membangun sekolah baru. Pemprov DKI Jakarta juga harus mencari tambahan dana baik dari pihak swasta maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan. Laporan keuangan tentang anggaran pendidikan di Provinsi DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel, agar masayarakat bisa mengetahui sejauh mana anggaran pendidikan yang sudah dijalankan atau masih dalam proses.

Penulis: Achmad Irfan, S.E, M.Pd. Direktur Monitoring Education and Finance (MEDIAN)  

PB HMI Tolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

HMINEWS.COM, Hak angket merupakan hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan (controling). Secara historis, hak angket sebagai penguatan posisi DPR ketika berhadapan dengan Pemerintah dalam hal ini presiden. Namun, Hak Angket tersebut tidak tepat digunakan DPR karna melebihi batas untuk menyelidiki KPK. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik, karena angket tersebut “dipaksakan” muncul ketika KPK berupaya menuntaskan mega skandal korupsi e-KTP.

HMI sebagai organisasi kemahasiswaan melihat, bahwa penggunaan angket tersebut telah melebihibatas kewenangan sebagimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), maka PB HMI menilai;

Kesatu, hak angket DPR terhadap KPK tidak jelas substansi dan tujuan yang hendak dicapai, faktanya materi angket dapat mengganggu kinerja KPK yang sedang menyelesaikan penyidikan korupsi e-KTP. Sehingga tidak tepat DPR sebagai lembaga politik justru menyelidiki secara politik materi yang sedang diselidiki secara hukum (pro justicia) oleh KPK.

Kedua;hak angket DPR sarat kepentingan politik, hal ini dapat dijelaskan dengan adanya nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat korupsi e-KTP, namun berada di keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR bahkan menjadi Ketua Pansus.

Ketiga,Pansus angket DPR cacat Prosedural dan cacat substansi, karena dipaksakandisahkan ketika sejumlah anggota DPR melakukan interupsi hingga walk out. Kemudian, tidak tepat justru yang menjadi subyek angket adalah KPK selaku state independent agencies,padahal seharusnya yang harus diselidiki adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian DalamNegeri yang melaksanakan program e-KTP.

Keempat,Pansus DPR telah berlebihandengan dalih klausul “pelaksanaan UU” dalam UU MD3 maka dapat mengangketkan KPK. Sebaliknya, Pansus DPR tidak mengaitkan dengan klausul  kedua, yaitu kebijakan pemerintah penting, strategis, dan berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal rumusan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah kumulatif –alternatif, sehingga harus dibuktikan unsur penting,strategis dan berdampak luas.Maka Dapat disimpulkan, Pansus angket KPK tidak memahami nilai historis dan yuridis (original intent)hak angket masuk dalam Perubahan Kedua UUD RI Tahun 1945 (pasal 20A ayat 2).

Kelima; Korupsi adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinari Crime). Pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama seluruh elemen bangsa. Maka merupakan kesalahan fatal dan melawan hukum bagi siapapun yang berusaha menghalangidalam hal inimelakukan kriminalisasi dan pelemahan terhadap agenda perjuangan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan Hal diatas, PB HMI MPO menyatakan:

  1. Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK, karena substansi angket bertentangan dengan upaya penyidikan (pro justicia) kasus e-KTP oleh KPK;
  2. Mendesak agar partai politik menarik perwakilan dari Pansus hak angket, karena keberadaan Pansus Angket Cacat prosedural dan Substansi;
  3. Mendukung Wadah Pegawai KPK untuk melakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU.No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD;
  4. Mendukung agenda pemberantasan korupsi oleh KPK secara akuntabel dan tidak tebang pilih.
  5. Menginstruksikan kepada seluruh cabang HMI Se-Indonesia melakukan aksi simpatik menolak pelemahan dan Kriminalisasi KPK.

Demikian Kami Nyatakan.

Jakarta, 17 Juli 2017

Pengurus Besar Himpunana Mahasiswa Islam

MUHAMMAD FAUZI

Ketua Umum

ENDRI SOEMANTRI

Sekretaris Jenderal