HMI Cabang Serang Bersama Aliansi Mahasiswa Kecam Penangkapan Aktifis Saat Demo Merespon Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

HMINEWS.COM, Lebih dari 100 Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Pemuda-Mahasiswa-(ANPM) Serang (KP-EK LMND Serang, UMC, NDP, KMS30, KUMALA UIN, KUMANDANG UIN, HMI-MPO menggelar aksi damai di depan Kampus UIN-SMH-Banten dalam merespon 3 Tahun Pemerintahan jokowi-JK dengan tema 3 Tahun Jokowi-JK Rakyat Semakin Menderita, Jumat (20/10)

Aksi damai yang di mulai dengan longmarch dari Kampus Untirta sampai Kampus UIN SMH-Banten yang di mulai pukul 15.30. sesampainya massa aksi, langsung di isi dengan beberapa orasi-orasi politik serta aksi teaterikal. Kemudian tepat pada pukul 17.15 WIB saat massa aksi segera mengakhiri aksi massa dengan membaca pernyataan sikap membuat massa aksi yang semula duduk menjadi berdiri dan memajukan barisan beberapa langkah, tetapi pihak kepolisian langsung menanggapi hal tersebut secara arogan dengan langsung melakukan tindakan yang bar – bar membabi buta bahkan bukan hanya untuk membubarkan massa aksi akan tetapi juga secara sengaja melakukan tindakan represif kepada massa aksi.

Atas represifitas yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Serang, tidak sedikit massa aksi mendapat luka ringan, baik dari memar-memar sampai pada luka lecet akibat cakaran dari pihak kepolisian, dan juga selain itu didapatkan satu luka berat berupa bocornya kepala pada satu massa aksi yaitu Sekretaris Jendral KMS30, dan juga terdapat satu wartawan yang dikerumuni sampai diinjak-injak oleh kepolisian pada saat itu yaitu wartawan dari Banten Pos, yaitu Panji.

Di saat itu juga, ditangkap satu massa aksi yaitu Ketua Komisariat HMI-MPO Untirta pakupatan; Jabied. Kemudian massa aksi akhirnya tetap bertahan dengan sedikit memundurkan massa aksi didalam kampus tepat dibelakang gerbang kampus UIN SMH Banten sampai pada pukul 19.00 WIB dan kemudian membubarkan diri.

Pasca aksi massa yang dibubarkan sampai pada malam ini, tiap perwakilan/pimpinan dari organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa-Serang masih mengawal kondisi satu kawan yang tertangkap di Polres Kota Serang.

Di tengah situasi yang demikian, semakin memperpanjang catatan anti demokrasi di bawah Rezim Jokowi-JK dan tindakan represif serta penangkapan dari pihak kepolisian. Begitupula semakin menerangkan kepada kita bahwa rezim Jokowi-JK adalah rezim anti rakyat dan anti demokrasi.

Atas hal-hal yang demikian, Kami mengecam tindak kekerasan aparat kepolisian terhadap massa aksi. Tindakan tersebut menjadi catatan kian buruk nya iklim demokrasi di Indonesia. Pemerintah tidak lagi memiliki itikad untuk mendengar tuntutan dan aspirasi dari rakyat, namun serta merta langsung melakukan tindak represif.

Atas dasar itu, kami menyatakan sikap kecaman keras terhadap tindakan represif, kekerasan, penganiayaan, dan penangkapan yang dilakukan oleh Polres Kota Serang, Kami juga menuntut:

  1. Kepada Kapolres Kota Serang untuk membebaskan tanpa syarat apapun terhadap 1 aktivis Aliansi Nasional Pemuda-Mahasiswa yang ditangkap.
  1. Kepada Kapolres Kota Serang untuk bertanggung jawab penuh atas dampak tindak kekerasan yang dilakukan terhadap massa aksi yang luka-luka.
  1. Kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan segala tindakan anti demokrasi.

Hormat Kami,

Nama Organisasi:
HMI MPO Cabang Serang, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), KOPETA – Lampung, Untirta Movement Community (UMC), Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI-Jaksel, GMNI – Tegal, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), GMNI-Jakbar, KMS30, , YLBHI-LBH Jakarta, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Kelompok Belajar Mahasiswa Progresif (KBMP)-Bali.

Pengawasan Dana Parpol

Dana untuk Partai Politik (Parpol) telah naik. Dari sebelumnya Rp 108 per suara, menjadi Rp 1.000 per suara. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014, mendapatkan kenaikan dari sebelumnya Rp 2,5 Miliar menjadi Rp 23,7 Miliar. Sedangkan PKPI yang berada di urutan terakhir dalam pemilu 2014, mendapatkan kenaikan dari Rp 123,4 Juta menjadi Rp 1,1 Miliar. Jika ditotal, dana untuk 12 Parpol yang menjadi peserta pemilu 2014 yang sebelumnya Rp 13,42 Miliar, naik menjadi Rp 124,92 Miliar. Dengan selisih Rp 111,5 Miliar. Yang menjadi catatan, kenaikan dana Parpol ini terjadi disaat RAPBN 2018 mengalami defisit Rp 326 Triliun. Oleh karena itu, kenaikan dana Parpol ini menimbulkan pro dan kontra. Terlepas dari perdebatan tersebut, kita juga perlu mengkaji seberapa urgen kenaikan dana Parpol tersebut.

Urgensi Kenaikan

Usulan kenaikan tersebut didahului oleh kajian yang dilakukan Tim Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai oleh Maruli Tua. Tim tersebut menemukan kesimpulan bahwa ada 3 permasalahan utama partai politik di Indonesia, yaitu perekrutan, kaderisasi dan pendanaan. Terkait pendanaan, Tim Kajian memberikan rekomendasi agar dana Parpol dinaikkan menjadi Rp 1.071 per suara. Pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan tersebut namun tidak sebesar rekomendasi dari KPK.

Alasan pentingnya dana Parpol dinaikkan, menurut KPK adalah untuk meminimalisir korupsi yang selama ini banyak dilakukan oleh oknum Parpol. Akan tetapi kalau dipahami secara komprehensif, naiknya dana Parpol ada relevansinya dengan perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Schattscheider mengatakan bahwa Parpol-lah yang menentukan demokrasi. Bahkan, Parpol bukan hanya sebagai penggerak demokrasi, tetapi juga sebagai instrumen negara (Ramlan Subakti:2016).

Berdasarkan asumsi tersebut, maka menaikkan derajat pelembagaan Parpol menjadi suatu keharusan. Salah satu cara menaikkan derajat pelembagaannya adalah melalui kebijakan menaikkan pendanaan Parpol.

Pendanaan tersebut berhubungan erat dengan peran dan fungsi Parpol sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Tentu saja bahwa kenaikan dana Parpol tersebut haruslah dapat menunjang peran dan fungsi yang ada, sehingga turut menghadirkan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena prinsipnya, dana yang berasal dari rakyat haruslah kembali kepada rakyat. Sebagai contoh bahwa pendidikan politik bagi masyarakat masih minim dilaksanakan oleh Parpol, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu pendanaan Parpol dapat diarahkan untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.

Pengawasan

Terdapat pertanyaan, bagaimana pengawasan dana Parpol apabila dinaikkan? Fakta yang ada, Parpol di Indonesia belum mampu untuk menghadirkan data dan laporan pertanggungjawaban pendanaan secara akuntabel dan transparan. Terkait pengawasan, kita perlu mendorong Badan Pemeriksa Keuangan agar melaksanakan perannya secara maksimal. Dalam Pasal 34 UU Parpol menyebutkan bahwa Parpol wajib untuk diaudit oleh BPK. Selain itu, dalam Pasal 39 UU Parpol juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan Parpol harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, yaitu dengan melibatkan akuntan publik dan diumumkan secara periodik.

Pengawasan berikutnya melalui mekanisme pengawasan internal Parpol itu sendiri. Salah satu caranya adalah penyediaan mekanisme pertanggungjawaban laporan pengelolaan pendanaan pengurus Parpol kepada para anggotanya, dan para anggota akan menilai pertanggungjawaban tersebut secara terbuka.

Pengawasan di atas dapat menjaga Parpol agar selalu dalam koridor peran dan fungsinya. Ditengah zaman keterbukaan informasi dan semakin melek politiknya masyarakat seperti sekarang, informasi publik terutama menyangkut dana publik haruslah dapat disajikan dengan akuntabel dan transparan. Tentu akan menjadi contoh yang baik bagi badan publik lainnya jika Parpol dapat merumuskan dan membangun suatu standar sistem informasi mengenai data dan laporan pengelolaan keuangannya. Termasuk didalamnya, juga menggunakan sarana dan media yang gampang diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika pengawasan di atas diterapkan dengan baik, maka kita tidak akan menjumpai lagi fenomena penangkapan dan penahanan anggota Parpol yang melakukan korupsi. Hal itu tentu akan menaikkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Parpol, sebagai pilar sekaligus tulang punggung demokrasi kita.

Penulis: Aulia Rifqi Hidayat S.H

  • Ketua Bidang Pengembangan dan Penyehatan Organisasi HMI Cabang Yogyakarta
  • Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Benarkah Local Wisdom Mengandung Local Crime?

Sejak istilah local wisdom absah diterima sebagai pembahasan yang sah dalam ranah akademik, beragam reaksi bermunculan, banyak yang mengapresiasi, namun tak sedikit pula yang mengkritik. Tulisan ringkas ini bermaksud membedah kritik yang menghampiri istilah local wisdom atau kearifan lokal, bila berkaca kepada asal usul munculnya istilah local wisdom, maka akan dijumpai kenyataan bahwa local wisdom erat kaitannya dengan wacana postmodernisme, postmodernisme sendiri merupakan diskursus yang muncul sebagai reaksi modernisme, postmodernisme menentang penyeragaman berpikir ala modernisme, postmodernisme menentang pemberangusan diskursus lokal yang hidup di tengah masyarakat. tradisi yang merupakan diskursus lokal dalam sebuah komunitas oleh modernisme dianggap sebagai penghambata kemajuan, oleh sebab itu harus didobrak lalu ditinggalkan, sebaliknya postmodernisme memandang tradisi sebagai identitas unik sebuah masyarakat yang mengkonstruk tatanan kehidupan dalam masyarakat tersebut, oleh sebab itu perlu dipertahankan, dalam perjalanannya penentang local wisdom seringkali merupakan pengikut setia pikiran modernisme, hal ini tentu tak mengherankan.

Salah satu kritik yang sering dialamatkan kepada local wisdom adalah local wisdom dianggap mengandung local crime, menurut kritik ini ada prilaku kejahatan tersembunyi dalam praktik local wisdom, kejahatan tersebut terus langgeng dengan menggunakan jubah local wisdom, dalam banyak kasus local wisdom ditengarai memelihara nalar kekuasaan yang menguntungkan kelompok tertentu sekaligus merugikan kelompok lain, analisis yang dipakai biasanya merupakan turunan buah pikir modernisme dengan perangkat positivisme logis, untuk lebih memperjelas mari ambil contoh kasus dalam masyarakat NTT, dalam masyarakat tersebut ada sebuah tradisi yang mengharuskan istri yang mengandung untuk mengambil tempat tersendiri selama empat puluh hari, selama itu sang istri tidak bercengkrama seperti biasanya bersama suaminya, juga tidak diperbolehkan mengkonsumsi daging, bagi pengkritik local wisdom, tradisi ini dianggap sebagai ekspresi penegasan kekuasaan laki-laki atas perempuan, perempuan juga dianggap tertindas dalam konteks ini karena terhalang memberi nutrisi maksimal terhadap anak dalam kandungannya, sekilas kritik ini tampak ampuh, namun bila dibedah lebih lanjut kritik semacam ini terkesan prematur dan terlampau menyederhanakan.

Ketika perangkat positivisme logis dipaksakan membedah local wisdom, maka sesungguhnya disana telah terjadi penghakiman sejak awal, sesungguhnya disana sejak awal telah terjadi pejajahan gaya berpikir, kolonialisasi paradigma, dan modernisme memang akrab dengan kolonialisasi paradigma, kesalahan yang terjadi sejak awal dalam kasus ini adalah pemaksaan rasio untuk menjadi standar kebenaran bagi semua realitas, termasuk realitas local wisdom, modernisme selalu abai bahwa setiap realitas punya standar kebenaran tersendiri, local wisdom memiliki standar kebenaran tersendiri yang hanya bisa dipahami berdasarkan standar tersebut, pada titik ini modernisme terkesan sangat otoriter, otoritarianisme dihidupkan secara tak sadar, dan itu bertentangan dengan prinsip dasar rasionalisme, ini merupakan kontradiksi kasat mata dalam tubuh modernisme, jadi yang terjadi sesungguhnya adalah kontradiksi yang dirawat dalam tubuh modernisme berupaya ditularkan kepada realitas lain, suatu prilaku yang sangat irasional, nilai irasional inilah yang berupaya diimpor kepada semua realitas.

Kesalahan selanjutnya dari pengkritik local wisdom adalah kelalaian mereka memandang local wisdom secara utuh, mereka cenderung memandang local wisdom dalam konteks norma atau bentuk, akibatnya perhatiannya hanya terpusat pada aspek luar suatu tradisi yang telah menjadi local wisdom, tidak menukik lebih dalam hingga menyentuh substansi, padahal di bagian ini nilai sebuah tradisi bersemayam, karena hanya menyentuh aspek luar akibatnya anggapan yang muncul bahwa yang ditransformasikan dalam sebuah tradisi adalah bentuk dari tradisi itu, padahal sesungguhnya yang ditransformasikan ke generasi selanjutnya bukan bentuk dari tradisi itu, akan tetapi nilai dari tradisi itu, bentuk bisa berubah tapi nilai tak harus selalu berubah, dan walaupun berubah, maka nilai baru yang datang belum tentu lebih benar dan lebih baik dari nilai lama, nilai modernisme yang muncul belakangan belum tentu lebih benar dan lebih baik dari nilai local wisdom, apalagi bila transformasi nilai tersebut ditempuh melalui jalur pemaksaan paradigma, ini adalah bagian dari tindakan kejahatan intelektual.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Era Ekonomi Digital; Penerapan Pajak E-Commerce

Perkembangan sistem berbelanja saat ini menjadi hal yang menarik untuk diamati. Karena terjadinya pergeseran trend berbelanja yang dahulu secara konvensional harus bertatap muka dan langsung mengunjungi lokasi penjualan untuk mendapatkan barang yang diinginkan, kini hal tersebut berubah menjadi ternd berbelanja digital atau online (e-commerce). Hal ini dipicu oleh berkembangnya sistem telekomunikasi yang kian hari kian canggih dan kini berkomunikasi sangat mudah dan dapat dengan mudah diakses melalui smartphone. Data terakhir jumlah penguna internet tahun 2016 terjadi penngkatan dari tahun tahin sebelumnya yakni sebesar sebesar 132,7 juta jiwa atau 50 persen lebih dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 256,2 juta jiwa. Tentunya e-commerce diprediksi akan terus berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan internet masyarakat Indonesia.

Melihat hal ini sangat besar sekali potensi e-commerce untuk berkontribusi dalam peningkatan pendaptan negara melalui instrumen pajak, skema yang digunakan tentunya skema pajak pada umunnya yakni pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Dan kabar baiknya pemerintah sedang meramu formula yang akan diterapkan dalam pajak bisnis online. Namun pemerintah melalui kementian keuangan dan dirjen pajak harus merancang formulasi dengan hati-hati untuk penerapan pajak pada bisnis berbasis digital ini.

Karena jika melihat komposisi yang bermain dalam bisnnis e-commerce ini tidak semua penjual yang tergabung dalam sebuah model aplikasi jual beli bermodal besar. Banyak diantaranya usaha kecil menengah (UKM) dengan modal kecil berbasis industri rumahan dengan berjumlah kayawan dibawah 5 orang. Tentunya penerapan pajak pada UKM tersebut harus memalui riset yang cukup lama dan mendalam. Memang dengan tumbuh pesatnya bisnis digital merupakan angin segar bagi pemerintah tetapi harus harus berhati-hati dalam pengaplikaisnnya.

Pengklasifikasian kebijakan pajak pada bisnis yang bermodal besar serta berpengasilan besar harus dibedakan dengan bisnis yang bermodal dan berpenghsilan menengah atau dengan bisnis kecil yang berpenghasilan serta bermodal kecil. Pajak bisa digunakan kepada pedagang yang bermodal besar dan berpengasilan besar sampai pedangang yang bermodal dan berpengasilan menengah. Ini mengacu pada pertumbuhan dan perkembangn bisnis berbasis digital tersebut. Dengan asumsi pengenaan pajak pada pelaku bisnis besar dan memengah tersebut karena melihat pendapatan yang diterima pertahunnya. Sedangkan pada pebisnis dengan modal dan penghasilan kecil skema kompensasi atau tidak dikenakan pajak berasumsi dana yang diperoleh sebagai keuntungan tersebut digunakan untuk memperbesar dan meningkatkan volume penjualan setiap tahunnya. Ini cukup adil karena jika pebisnis sedang kecil dan memengah dikenakan pajak sesuai presentase yang telah disesuaikan dengan jenis dan penghsilan bisnis tersebut khawatir akan membuat bsnis kecil tersebut bangkrut. Hal ini merupakan skema pajak dan kompensasi guna merangsang pertumbuhan e-commerce di Indonesia.

Selanjutnya dalam hal penerapan pajak ini pun harus menyeluruh pada semua apllikasi atau jejaring sosial yang dijadikan tempat berjualan online. Jangan hanya memfokuska diri pada website yang mengkhususkan pada jual beli online (e-commerce), tetapi juga pada website sosial media yang banyak digunakan penjual untuk menawarkan prodaknya seperti Facebook, Twitter, Instagram. Jikalau hanya pada website jual beli saja dikhawatirkan akn terjadi polemik dan berimbas pada penurunan jumlah pebisnis online yang juga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah perlu berfikir cermat terkait rencana penerapan pajak pada bisnis e-commerce, karena dalam segi target penerimaan pajak pemerintah tahun 2018 menargetkan sebesar 1.609,4 triliun rupiah, naik 9,3 persen  dari tahun 2017 sebesar 1.472,7 triliun rupiah yang sampai saat ini pun target penerimaan pajak tersebut belum maksimal.

Dengan mempertimbangkan target sasaran kebijakan pajak e-commerce dengan hati-hati, bukan hal yang mustahil untuk mencapai  target pendapatan pajak atau setidaknya bisa mendekati angka yang sudah ditentukan pada RAPBN 2018.[]

Penulis: Maftuhi Firdaus, Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Gema MA Desak RI Tekan Myanmar Hentikan Kekerasan dan Peganiayaan Terhadap Muslim Rohingya

HMINEWS.COM, Mengikuti pemberitaan media terkait Genosida yg dialami Suku Rohingya di Rakhine Myanmar, sangat mengoyak batas kesabaran kita sebagai sesama manusia. Pembunuhan massal secara brutal dan keji, yang dialami penduduk sipil Rohingya di Rakhine, menegaskan bahwa di abad modern ini pun prilaku primitif dan vandalisme masih berlangsung di muka bumi ini. Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP Generasi Muda (GEMA) Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi.

Dikatakannya, Aung San Suu Kyi sebagai ikon gerakan Pro Demokrasi melawan Rezim Junta Militer Myanmar, yang kemudian memperoleh Nobel Perdamaian, yang hari ini memiliki kekuasaan di pemerintahan Myanmar, seharusnya dapat mengambil peran konkrit menyudahi aksi genosida di Rakhine.

“Diam nya Suu Kyi tentu tak ayal membuat kita semua, termasuk sejumlah tokoh dunia, juga para peraih nobel seperti Desmon Tutu, Malala Yousafzai dan lain lain sangat kecewa,” kata Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar seraya menambahkan “terlepas apapun agama kita, juga indikasi adanya kepentingan geopolitik, ekonomi dan lainnya, kekerasan yang dialami warga Rohingya di Rakhine Myanmar sudah mengoyak nilai-nilai kemanusiaan kita”.

Untuk itu, tambah Nawawi lagi, pihaknya meminta Pemerintah RI untuk  segara mengambil langkah cepat dan tegas menekan Pemerintah Myanmar melalui Jalur ASEAN dan PBB untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan peganiayaan terhadap warga Rohingya.

Dikatakannya, pembiaran atas tindakan brutal tentara Pemerintah Myanmar juga kelompok radikal agama di sana, dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap keberlangsungan hidup Suku Rohingya di muka bumi. Konflik inipun tidak menutup kemungkinan mengganggu situasi dan kondisi keamanan kawasan ASEAN, Asia, bahkan dunia. (MAD)

Kapal Pataya III Cemari Laut Sabang

HMINEWS.COM, Kapal Pataya III yang kandas satu tahun lebih di perairan Sabang tepatnya di kawasan Iboih diduga melakukan pencemaran perairan laut dengan membuang limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) . Walhi Aceh mendapatkan laporan dari anggota Walhi Aceh (YPS) kapal tersebut telah membuang limbah oli/minyak ke perairan Laut Sabang dengan sengaja. Walhi Aceh mendesak Dinas Lingkungan Hidup Sabang untuk melakukan survey investigatif untuk mengukur baku mutu air terkait kasus tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Sabang kami desak untuk memanggil pemilik kapal Patayallluntuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Jika terbukti melakukan pelanggaran dan unsur pidana lingkungan, maka pemilik kapal Pataya harus diproses secara hukum, serta wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar.

UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sangat tegas disebutkan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dalam kasus ini, pemilik kapal Pataya memiliki tanggung jawab mutlak sesuai ketentuan pasal 88 undang –undang lingkungan hidup, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana lingkungan, pemilik kapal Pataya dapat dipenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 3 milyar rupiah, sebagaimana ketentuan Pasal 104.

Untuk itu Walhi Aceh mendesak pemerintah Kota Sabang dan aparat kepolisian untuk bertindak cepat terkait kasus ini. Sehingga kasus ini menjadi pelajaran bagi setiap pemilik kapal, serta kasus serupa tidak terulang kembali di masa akan datang. Demikian.

Muhammad Nur, Direktur Eksekutif WALHI Aceh

HMI MPO Barru: Suardi Saleh Harus Uji Publik

HMINEWS.COM, HMI MPO Cabang Barru memandang kondisi pemerintahan di Kabupaten Barru bisa dikatakan belum stabil, begitupun pembangunan yang efeknya belum dirasakan, bahkan jauh dari harapan masyarakat Barru hari ini.

Pengurus HMI Cabang Barru berharap pengganti bupati lama adalah sosok yang mampu memimpin kabupaten barru.

“Sebelum didefinitifkan kami dari HMI MPO Cabang Barru  menginginkan adanya uji publik, dilakukan kepada Ir.H.Suardi Saleh.M.Si. Karena kami ingin yang memimpin Kabupaten Barru memiliki integritas, loyalitas, mampu bersinergi dengan masyarakat, dan yang paling penting adalah bebas dari korupsi” Jelas Syamsuryadi, Ketua Umum HMI Cabang Barru, Jumat (13/10).

“Kami mengapresiasi Suardi Saleh selama menjabat Plt Bupati Barru. namun di sisi lain jika Suardi Saleh sebentar lagi akan disahkan sebagai Bupati Barru, maka tentu jauh sebelum itu uji publik itu harus ada terhadap Pak Plt.” Tambahnya

“Masyarakat barru hari ini sudah banyak belajar dari pemerintahan sebelumnya dalam melihat sosok figur yg layak memimpin Kabupaten Barru. Ini bukan hanya tentang uji publik, tapi ini demi keberlangsungan kemajuan dan pembangunan daerah dengan memberdayakan segenap potensi yg dimiliki oleh daerah Barru, dan tentu yg bisa melakukan itu adalah pemimpin yang loyal komitmen serta bebas dari korupsi, ataupun tidak cacat hukum. Jadi uji publik adalah cara yang kami anggap tepat sebagai filter untuk pejabat daerah yang ada di Barru. Kami tegaskan hal ini kepada Mendagri, Pemprov Sulsel dalam hal uni Gubernur serta DPRD Kabupaten Barru, Jika ini tidak diindahkan, maka kami akan turun dalam bentuk aksi demonstrasi” Tutupnya. (SRD)

Resmi Dilantik, Komisariat Ulil Albab Bertekad Jadi Komisariat Penuh

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Komisariat Persiapan Ulil Albab Periode 1439-1440 H/2017-2018 M  menggelar Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Perdana pada Ahad, 08 Oktober 2017 di Gedung LPTQ Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Pelantikan Pengurus ini mengangkat tema “Sinergitas Gerakan HMI: Membangun Kreatifitas dan Kemandirian HMI Komisariat Ulil Albab”. Acara pelantikan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota HMI Sesorong Raya, Ketua HMI Badko Papua Raya, OKP diantaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat STKIP Muhammadiyah Sorong.

Ketua Panitia “Zahra Wauyai” dalam laporan panitia menyampaikan, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dan partisipasi dari rekan-rekan panitia dan Support dari Pengurus HMI Cabang Sorong Raya dan Pengurus Komisariat Ulil Albab serta patisipasi dan dukungan dari Komisariat Al-Mahdi (UMS), Intidzar (UMS) dan Komisariat STAIN Sorong.

Selamat dan sukses kepada Pengurus yang telah dilantik. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjwawab yang telah diembankan,” ujarnya.

Ketua Umum HMI Komisariat Ulil Albab “Siti Rahima Lahangatubun” dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia akan berusaha menjalankan tugas dan tanggungg jawab yang diberikan. Namun hal ini tidak dapat berjalan efektif apabila tidak didukung oleh jajaran pengurus lainnya. Ia juga sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pengurus HMI Cabang Sorong Raya guna mengawal setiap proses perkaderan dan perjuangan di HMI Komisariat Ulil Albab.

“Saya sangat mengharap dukungan dan partisipasi aktif dari rekan-rekan pengurus maupun anggota demi perkembangan dan kemajuan Komisriat kita kedepan, kita harus tunjukkan bahwa kita juga bisa dan mampu seperti Komisariat-Komisariat lainnya,” Ujarnya, Ahad (8/10).

Sedangkan Ketua Umum HMI Cabang Sorong Raya, Hambali Fata Wear juga menerangkan dan berpesan dalam sambutanya bahwasanya  Komisariat Ulil Albab yang merupakan komisariat baru dibentuk dengan status Komisariat Persiapan. Oleh karena itu, Pengurus HMI Cabang Sorong Raya akan selalu mengawal segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Komisariat Ulil Albab dan aktifitas lainnya yang dapat menunjang keberlangsungan roda perkaderan dan perjuangan selama satu periode, sehingga kedepannya status komisariat persiapan dapat ditetapkan sebagai komisariat penuh.

Ia juga sangat mengharapkan kepada Ketua Umum Komisariat beserta jajaran Pengurus agar selalu Bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diembankan, hal ini demi tercapainya Komisariat Ulil Albab yang mandiri dan kreatif.

Pada kesempatan yang sama, ketua HMI Badan Koordiasi (BADKO) Papua Raya, Salim Wear, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Hambali Fata Wear serta pengurus HMI Cabang Sorong Raya, atas kerja keras dari rekan-rekan pengurus hingga Komisariat Ulil Albab Dapat terbentuk. Selain itu, Ia berpesan kepada Ketua Umum HMI Komisariat Ulil Albab agar tetap membangun sinergitas di internal pengurus, Komisariat Sesorong Raya dan HMI Cabang Sorong Raya.

Harapannya kepada pengurus HMI Cabang Sorong Raya, untuk mendampingi Komisariat Ulil Albab yang notabene baru di bentuk dan berstatus persiapan tersebut sehingga kedepanya dapat ditetapkan sebagai komisariat Penuh dan mandiri.

“Saya Selaku Ketua Badko beserta rekan-rekan pengurus akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawal perkaderan di HMI Cabang Soron Raya, serta Cabang-Cabang lain di bawah naungan Badko Papua Raya.” Ujarnya.

Kegiatan pelantikan ini dilanjutkan dengan Orasi Ilmia dengan Tema “Peran Mahasiswa Islam Dalam Membentuk Masyarakat Madani”. Keynote Speaker Kakanda Abdul Hafid M.Pd., (Alumni HMI-MPO Cabang Mataram). Dalam Orasi tersebut beliau menyampaikan, Kalau berbicara mengenai peran mahasiswa Islam dalam membentuk masyarakat madani dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek historis.

Untuk membentuk masyarakat Madani dalam pespektif Islam, kita harus kembali pada sejarah beberapa abad silam yang dilakukan oleh Rasulullah Saw di Madinah ketika itu. Yang mana masyarakat ketika itu diberikan hak dan kewajiban yang sama, hidup rukun, aman dan damai. Setiap penganut Agama diberikaan kebebasan untuk hidup bersama di Negeri Madinah.

Menurut Beliau, kita tidak akan pernah bisa mencapai masyarakat madani (Civil Sociaty), kalau tidak ada sebuah organisasi atau perkumpulan, sebuah gerakan. Yang mana gerakan itu bersifat independen, yang berarti tidak berpihak pada golongan manapun, tidak bergantung pada harta, tahta atau apapun. Tidak berpihak pada kapitalisme, sekularisme dan lain sebagainya. Dan salah satu organisasi itu adalah HMI-MPO. Sehingga kalau tidak ada gerakan mahasiswa, dalam konteks ini adalah mahasiswa islam yang independen, maka gerakan ini akan bercampur-baur, tidak berasas, tidak tau arahnya kemana. Karena yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Jadi asas merupakan hal yang sangat penting dalam konteks gerakan mahasiswa Islam.

Jika berbicara dalam persektif Keindonesiaan, maka kita melihat dari berbagai macam budaya, suku, bahasa, dan agama, dan HMI sebagai Gerakan Mahasiswa Islam tidak anti terhadap pemahaman yang lain, tidak anti terhadap Agama yang lain. Karena konteks Bhineka Tunggal Ika itu merupakan hal yang mutlak untuk dipertahankan dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat dan beragama di Negara ini.

Beliau menambahkan, Mahasiswa Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat Madani tersebut, masyarakat yang memiliki nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, toleran terhadap sesama bangsanya.[]

Modern Bukan Hak Monopoli Barat

Sejak lahirnya revolusi pemikiran di Prancis dan revolusi industri di Inggris, dunia dianggp memasuki zaman baru, zaman tersebut kini dikenal dengan zaman modern, sebab pemicunya lahir di dua negara yang berada di kawasan Eropa akhirnya istilah modern selalu dinisbatkan kepada barat, buntut dari asumsi ini adalah modern seolah menjadi hak milik barat, segala yang berkaitan komederenan selalu dikaitkan dengan barat. Dari sisi umat islam efek penetapan modern sebagai hak milik barat minimal memunculkan dua akibat, pertama sikap inferior dihadapan barat, kedua penolakan terhadap segala hal yang berasal dari barat, dua-duanya tak ada yang menguntungkan untuk kemajuan Islam.

Akibat pertama lahir sebagai reaksi perasaan keterbelakangan terhadap barat, sebagaimana dipahami modern identik dengan kemajuan, bila modern dimonopoli oleh komunitas tertentu, maka kemajuan seolah menjadi hak milik pribadi komunitas tersebut, malangnya kelompok manusia yang berada di luar komunitas tersebut seolah belum menjadi pemeran kemajuan, mereka selalu ditempatkan sebagai komunitas kelas dua yang berada di belakang pemeran utama kemajuan, mereka dituntut untuk mengikuti keinginan komunitas yang mengklaim diri sebagai pemeran utama kemajuan, dalam perjalanannya label ini secara sengaja terus dihidupkan, yang muncul kemudian adalah kondisi vis a vis antara yang dianggap modern dan tidak modern, pada posisi ini modernisme sesungguhnya gagal memenuhi tugas idealnya sebagai penyebar kemajuan, mengajak sebuah komunitas mengecap kemajuan secara bersama dengan cara menempatkannya di belakang merupakan jalan keliru menuju kemajuan.

Adapun akibat kedua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kolonialisme Eropa ke wilayah Islam, selama proses penjajahan tersebut terjadi perampasan sumber daya alam dan penghancuran tradisi islam, hal ini tentu memicu kebencian mendalam terhadap barat, akibatnya di kemudian hari walaupun mereka telah merdeka kebencian terhadap barat tetap terpelihara, dampaknya segala sesuatu yang datang dari jantung peradaban barat akan ditolak secara mentah-mentah.

Jika ingin jujur pada fakta sejarah, sebenarnya modern bukan merupakan hak monopoli barat, modern berikut segala perangkat yang menyertainya selalu hadir dalam setiap peradaban yang paling maju dalam setiap masa. Ukuran modern ada dua yakni kekinian dan kemajuan, kekinian dan kemajuan pernah hadir dalam berbagai peradaban dari masa yang berbeda, kekinian dan kemajuan pernah berkembang pesat dalam peradaban Yunani, Yunani menjadi corong kemoderenan di masa itu, ragam karya pemikiran dan corak kehidupan yang dianggap paling maju pada zamannya tumbuh subur dalam peradaban Yunani. Peradaban Islam juga pernah menjadi pusat kemoderenan, aktifitas keilmuan yang tumbuh subur dalam dunia islam merupakan model pemikiran paling terkini dan paling maju untuk ukuran zamannya, ragam penemuan mutakhir lahir dari peradaban ini, hal tersebut menjadi magnet bagi orang-orang di luar dunia islam untuk datang berguru, termasuk para pelajar dari dunia barat yang waktu itu ramai menimba ilmu di berbagai pusat pendidikan ternama dalam dunia islam. kendali kemoderenan juga pernah dipegang oleh peradaban timur, mereka sangat maju dalam berbagai aspek untuk ukuran di masa itu.

Fakta sejarah yang ada seharusnya menyadarkan umat manusia bahwa kemoderenan tidak akan bertahan selamanya dalam komunitas tertentu saja, alur kehidupan manusia membuktikan bahwa sejarah ukuran paling modern selalu berganti dari peradaban yang satu ke peradaban lainnya, kemoderenan akan menjadi hak milik siapa saja yang paling giat menjalankan aktifitas pemikiran dan penemuan teknologi, siklus modern akan terus berputar, mencari tempat yang paling nyaman dan menyediakan bekal hidupnya, yakni aktifitas pemikiran yang tumbuh subur dan penciptaan teknologi mutakhir yang berkelanjuutan.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Mengurai Keruwetan Perizinan Usaha

Membahas perizinan bagaikan mengurai benang kusut. Mayoritas penyelenggara pelayanan perizinan mengambil langkah hati-hati. Dampaknya bisa ditebak. Pelayanan belum secepat harapan publik. Sebagaimana data statistik pengaduan masyarakat khususnya pelayanan perizinan masih cukup tinggi yakni 2,5% di tahun 2016 dan meningkat menjadi 2,7% di Triwulan II tahun 2017 (Sumber: Ombudsman 2016-2017). Data ini menjadi potret masih buramnya pelayanan perizinan di Indonesia.

Sebagai salah satu dari 7,6 Juta followers Facebook Presiden Joko Widodo. Sabtu 9 September 2017 kepala negara menulis kegerahan mengenai proses perizinan di Indonesia. 10 hari setelahnya mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Tidak kurang 81.000 memberikan tanggapan suka, 5.500 komentar dan telah di-share oleh 4.000-an pengguna jejaring sosial.

Jokowi menuturkan proses perizinan di Indonesia selain sukar juga berbelit-belit. Beliau mendiagnosa penyebab runyamnya pelayanan perizinan disebabkan oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jumlahnya pun tidak sedikit, sekitar 42.000 regulasi.

Ciutan Presiden di media sosial bukanlah tanpa alasan. Pertama, karena sebelum berkiprah di panggung politik, Beliau berlatar belakang pengusaha. Sehingga merasakan sendiri bagaimana proses bolak-balik ke kantor pemerintahan dan kebosanan menunggu waktu kapan perizinan selesai. Kedua, karir politik berjenjang dari Walikota, Gubernur dan Presiden memudahkan dalam menemu kenali akar permasalahan ruwetnya pelayanan perizinan.

Jokowi telah mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam catatan saya, sampai dengan Agustus 2017 pemerintah pusat telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi. Seperempat diantaranya berfokus pada pembenahan pelayanan perizinan.

Pertama, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 2 di bulan Oktober 2015 berfokus pada kecepatan perizinan investasi. Izin investasi harus jadi dalam waktu 3 jam. Kedua, Sebulan berselang lahir Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 6. Fokus utamanya perizinan yang sederhana (paperless). Ketiga, awal tahun 2016, kembali diluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 12 berfokus pada revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi ke-12 mengevaluasi 16 kebijakan. Salah satunya pencabutan pengaturan izin gangguan. Keempat, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 yang diterbitkan 31 Agustus 2017. Selain mengadvokasi kendala dalam pemrosesan perizinan ditingkat pusat dan daerah, juga akan diterapkan sistem perizinan terintegrasi (single submission).

Dari rentetan Paket Kebijakan Ekonomi yang berjilid-jilid dan kegundahan Presiden di media sosial. Nampaknya kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan menjadi platform yang ingin diwujudkan pemerintah. Sesedernaha inilah yang dikehendaki Presiden. Harapan Presiden ini lahir dari kemampuan membaca ekspektasi publik. Namun dalam mewujudkannya diperlukan revolusi pelayanan perizian.

Dalam percaturan global, negara kita telah mendapatkan kepercayaan sebagai tujuan investasi. Disisi lain perekonomian Indonesia digerakkan oleh sektor usaha skala mikro dan kecil. Berdasarkan publikasi sensus ekonomi 2016 bahwa 98% lapangan usaha didominasi sektor usaha mikro dan kecil kemudaian 2% usaha menengah dan besar (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016).

Dari kacamata ekonomi, peran sektor swasta teramat strategis dalam menopang pembangunan ekonomi. Tentu menjadi sebuah ironi jika masih dihadapkan pada kendala perizinan yang belum ramah investasi.  Selain itu, pelayanan perizinan bernilai strategis karena menjadi indikator utama kemudahan berbisnis.

Berkaca dari hasil survey kemudahan berbisnis yang diselenggaran Bank Dunia, pada tahun 2014 Indonesia berada di peringkat 120. Masih dibawah Vietnam (99) dan Filiphina (108). Tahun 2017 Indonesia meroket ke peringkat 91 diantara 190 negara.  Meski masih jauh dari Singapura (2), Malaysia (23) dan Thailand (46). Perbaikan peringkat menjadi bukti Indonesia telah berbenah.

Bagaimana mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat?, siapa yang memulai? Dari mana memulai? Dan mengunakan instrumen apa? Menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab dengan langkah nyata penyelenggara pemerintahan dinegeri ini, baik tingkat pusat maupun daerah.

Dari perspektif praktisi penyelenggara pelayanan publik, setidaknya ada tiga langkah sebagai solusi atas kesemrawutan pelayanan perizinan di Indonesia.

Pertama, Evaluasi regulasi pusat dan daerah yang mengatur perizinan. Karena jumlahnya ribuan regulasi, evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap lamanya waktu dan besarnya biaya. Lain halnya jika Pemerintah Pusat berani menginisiasi Peraturan Pemerintah yang mengatur perizinan usaha secara komprehensif. Sekurang-kurangnya seragam dalam nomenklatur perizinan, norma, standar, prosedur dan kriteria. Dengan adanya peraturan yang lebih tinggi, maka asas hukum “lex superior derogat legi inferior” dapat diterapkan. Asas hukum tersebut mempunyai subtansi bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Disatu sisi penyelenggara pelayanan publik mempunyai rujukan utama. Disisi lain dapat menekan terjadinya keruwetan regulasi dilevel kementerian dan daerah.

Kedua, sistem perizinan terintegrasi (single submission). Sejak tahun 2009 sistem perizinan elektronik terintegrasi sebenarnya sudah dipraktikkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dan telah diterapkan oleh penyelenggara pelayanan perizinan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Hanya saja sistem ini masih jauh dari kata sempurna. Selain jumlah izin yang terlayani masih terbatas, juga belum mengakomodir perizanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada praktiknya pemerintah daerah masih menggunakan sistem perizinan lokal untuk melayani Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, Tanda Daftar Perusahaan dan izin–izin lainnya. Pengembangan sistem perizinan terintegrasi dengan mengakomodir perizinan daerah dapat dijadikan pilihan sistem perizinan di Indonesia. Sistem seperti ini lazim disebut sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah aspek normatif dan sistem terintegrasi terpenuhi. Ketiga yakni modernisasi mindset aparatur melalui brainwash (cuci otak)  kemudian baru ditanamkan benih melayani. Sehingga lahirlah aparatur dengan semagat dasar pelayanan dengan penuh pengabdian.

Di era transparansi, publik tak hanya melihat dan merasakan, melainkan subjek pelayanan. Sebagaimana konsep pemasaran, pembeli adalah raja. Sehingga penyelenggara pelayanan perizinan juga harus bertindak layaknya pemasar profesional. Dengan begitu terjadi win-win solution sehingga perizinan tidak lagi menjadi penghambat dunia usaha, justru menjadi faktor pendukung kemajuan bisnis di Indonesia.[]

Penulis: Sriyanto, Ketua HMI MPO Komisariat Unnes Tahun 2006 – 2007, sekarang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah