Dari Identitas Tunggal Ika Menuju Identitas Bhineka

Jauh sebelum terciptanya semangat nasionalime, dan saat berkobarnya perang melawan rezim kolonial Belanda, penduduk nusantara berjuang secara terpisah di berbagai tempat yang terpisah pula. Awal 1920-an kesadaran nasionalisme mulai menguat, penduduk nusantara yang dulunya berjuang berdasarkan asas kedaerahan mulai merubah kesadaran orientasi perjuangannya, kesadaran perjuangan tersebut bergeser dari asas kedaerahan menuju asas nasionalisme, muncul rasa senasib dan sepenanggungan yang sama yang menuntun mereka untuk bergerak bersama, pada tahap ini identitas yang ditonjolkan adalah identitas ketunggalan, identitas yang berupaya mempertegas bahwa walaupun berbeda daerah namun mereka memiliki persamaan yang substansi. Puncak kesadaran tersebut ditandai dengan deklarasi penegasan , tumpah darah yang sama, bangsa yang sama, dan bahasa yang sama, kesemuanya itu bernama Indonesia. tekad ini dikumandangkan pada sumpah pemuda 1928.

Pasca kemerdekaan situasi kebangsaan kita mengalami perubahan, Soekarno sebagai presiden pertama langsung diperhadapkan dengan dinamika keberagaman, dalam berbagai kasus, terlepas dari dalih pemerintah saat itu, keberagaman tersebut tak diselesaikan dengan mulus, pembungkaman dan penangkapan tokoh perjuangan yang dulunya berjuang bersama memerdekakan bangsa ini merupakan bukti dari kasus ini. Sangat kuat kesan pemerintah saat itu masih sangat menonjolkan odentitas kesatuan dibandingkan identitas keberagaman, padahal semboyan negara bukan hanya berupa tunggal ika tapi juga bhineka, semboyan ini kemudian menjadi identitas bangsa kita, identitas kesatuan di satu sisi, dan identitas keberagaman di sisi lain. Memprioritaskan persatuan di masa itu bukan hal keliru, hanya saja perlu lahir kesadaran, bahwa setiap negara yang telah merdeka, maka negara tersebut harus siap mengahdapi identitas keberagaman. Situasi yang kurang lebih sama juga diperlihatkan oleh pemerintahan Orde Baru, Soeharto dalam banyak kasus bahkan lebih tidak toleran terhadap keberagaman, pihak-pihak yang berbeda pikiran dengannya, atau berupaya meluruskan kekurangannya, dengan gampangnya diberi label makar.

Pasca reformasi situasi berubah drastis, keberagaman mendapatkan angin segar, pikiran dan aksi yang dulunya dilarang kini mendapatkan kesempatan berekspresi di ruang publik, keberagaman menjadi identitas yang tumbuh subur di masa ini, akan tetapi menguatanya identitas tersebut tidak bertahan lama, semakin ke belakang, pemerintah yang berkuasa di era reformasi, perlahan tapi pasti mulai melakukan pembelengguan secara halus terhadap identitas keberagaman tersebut,hal ini dipicu oleh ketakutan pemerintah akan bahaya keberagaman yang menurut mereka berpotensi merusak persatuan, kecenderungan ini menunjukkan pola pikir pemerintah tidak bergerak maju, sesungguhnya ini juga merupakan kemunduran dalam berdemokrasi.

Tanpa mengabaikan identitas persatuan, kini seharusnya bangsa ini mendorong identitas keberagaman, identitas keberagaman yang perlu didorong adalah yang sesuai dengan nilai lokal bangsa ini, mendorong identitas keberagaman merupakan konsekuensi atas pilihan kita menganut demokrasi, demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa penghargaan yang tulus terhadap keberagaman. Di sisi lain memang tetap perlu memastikan bahwa keberagaman tidak menjadi alat kepentingan individu atau kelompok tertentu untuk memenangkan kepentingan sempitnya, menjual isu keberagaman saat kontestasi politik merupakan contoh konkrit dari hal ini, ini sama saja dengan pembajakan terhadap identitas keberagaman. Identitas keberagaman harus dibiarkan terus mengalir, menemukan kematangannya, bila keberagaman konsisten dipelihara sebagai identitas nasional,maka bangsa ini akan kaya dengan pikiran dan sikap kreatif, pada gilirannya pikiran dan sikap kreatif ini akan berimplikasi positif terhadap kemajuan bangsa.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Pilwali Kota Baubau, Petahana Atau Penantang?

Pasca Reformasi, Bangsa Indonesia terus berbenah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat daerah. Tepatnya sejak Juni 2005 Kepala daerah, baik Bupati/Walikota maupun Gubernur tidak lagi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah yang sering disebut dengan istilah Pilkada langsung.

Semakin sentralnya peran Kepala Daerah, Bupati/Walikota dan Gubernur mengharuskan negara untuk terus melakukan perubahan dan pendewasaan dari segi regulasi. Hal ini sangat wajar dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Singkatnya, pemilihan Bupati/Walikota dan Gubernur dapat diartikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten/kota dan provinsi untuk memilih Bupati/Walikota dan Gubernur secara langsung dan demokratis.

Sementara pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam Pemilihan.

Sedangkan calon Bupati/Walikota dan Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten/ Kota atau Provisi.

Berdasarkan UU No 8 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 1, pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali Kota Bau-Bau Provisi Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 telah di tetapkan oleh KPU RI dan akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Sedangkan tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 8-10 Januari 2018, dan Kota Bau- Bau adalah salah satu peserta Pilkada Serentak untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Semakin dekatnya tahapan Pilkada Serentak 2018, untuk Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Bau Bau telah muncul bebera nama bakal calon yang di kabarkan berpasangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bau-Bau Periode 2018-2023.

Berikut nama nama yang dikabarkan berpasangan dalam Pilwali Kota Bau-Bau periode 2018-2023. Pertama, As Tamrin yang bertindak sebagai petahana di kabarkan berpasangan dengan Monianse.

Kedua, Hj Roslina rahim di kabarkan berpasangan dengan Ld. Yasin bertindak sebai penatang. Ketiga, H Yusran Fahim di kabarkan berpasangan dengan Ahmad arfa bertindak sebagai penantang.

Keempat, Maasra Manarfa di kabarkan berpasangan dengan Ikhsan Ismail bertindak sebagai penantang.

Nama-nama tersebut diatas telah santer dan hangat diperbincangkan dalam tatanan masyarakat Kota Bau-Bau dan di Grup sosial media Facebook Ruang Diskusi Mencari Walikota Bau-Bau Periode 2018-2023.

Dari beberapa nama tersebut, baik itu petahana maupun penantang sama sama memiliki peluang menang. Dalam tulisan ini saya ingin menggambarkan secara singkat kemungkina bangunan isu petahana dan penantang yang mungkin akan di sodorkan kepada publik Kota Bau-Bau dalam menarik perhatian dan minat pemilih. Bila tulisan ini kurang dan keliru harap di koreksi.

Kemungkinan Bangunan Isu Petahana

Singkatnya, petahana menurut saya adalah orang yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Bau- Bau. Dan petahana yang saya maksud disini adalah As. Tamrin.

Dalam pandangan publik kebanyakan, petahana memiliki peluang menang yang besar dan bangunan isunya juga cukup masif. Bagaimana tidak, dia (petahana) memiliki modal sosial karena telah berbuat dan menorehkan karya untuk masyarakat Kota Bau-Bau.

Tetapi disisi lain, karya dan modal sosial tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan acuan untuk memuluskan langkah petahana menuju kamenangan. Sebab tidak sedikit kebijakan petahana yang tidak memuaskan hati dan perasaan publik. Juga Berkaca pada Pilkada Serentak Tahun 2015 lalu, banyak petahana diwilayah Sulawesi Tenggara yang tumbang.

Selain itu, petahana bisa memanfaatkan atau memfungsikan para loyalisnya untuk menggalang massa. Ide dan gagasan baru pun akan menjadi bangunan isu yang ditawarkan oleh petahana dalam menarik perhatian dan dukungan masyarakat Kota Bau-Bau.

Petahana bisa saja lebih menojolkan bangunan isu pembaruan dan penyempurna dari rancangan pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya.

Sehingga saya berkesimpulan petahana akan lebih fokus berbicara karya pembangunan yang telah dibuat dan rancangan yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Kota Bau-Bau.

Kemungkinan Bangunan Isu Penantang

Singkatnya, penantang yang saya maksud disini adalah 3 (tiga) figur baru yang mendampingi petahana dalam sengitnya kontestasi Pilwali Kota Bau Bau.

Penantang akan sedikit berbeda dengan petahana dalam segi bangunan isu yang diusung ke publik pemilih. Ide dan gagasan baru yang biasa disebut pembaharuan akan menjadi wacana menarik yang dibincang oleh para penantang.

Selain itu, orang atau kelompok yang tidak begitu puas dengan kebijakan petahana akan lebih tertarik dengan ide dan gagasan baru para penantang petahana.

Walaupun penantang tidak semasif petahana dalam menjual bangunan isu karya, tetapi penantang lebih bebas berbicara untuk pembaharuan Kota Bau-Bau kedepannya. Penantang bisa saja masuk dan berbicara solusi dari kelemahan kebijakan pemerintah.

Sehingga saya berkesimpulan penantang akan lebih fokus berbicara pada isu isu pembaharuan dan solusi untuk Kota Bau-Bau yang lebih baik, serta menggalang orang atau kelompok yang kurang puas dengan kebijakan yang perna diambil oleh petahana.

Antara petahana dan penantang memiliki peluang menang yang sama, semua tergantung langkah dan strategi yang digunakan dalam menarik minat serta simpati para pemilih. Juga kepadaian merubah kelemahan menjadi kekuatan dan mendesain kelemahan yang lain menjadi sebuah peluang yang menguntukan. Lebih dari itu, garis tangan dan campur tangan juga menentukan.

Disisi yang lain, keduanya (petahana dan penantang) memiliki kekurangan dan kelemahan masing masing. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sindir menyindir dalam bangunan isu yang dilempar di publik pemilih. Bila ini terjadi, penantang akan lebih leluasa dibanding petahana.

Penantang bisa saja mengkritisi dan mengupas tuntas kebijakan petahana dengan ide dan gagasan pembaharuan. Sementara petahana lebih kepada menjawab tudingan yang disematkan kepadanya, dengan sesekali berbicara bukti karya bukan wacana.

Tetapi walau bagaimanapun sengitnya Pilwali Kota Bau-Bau, petahana dan penantang adalah putra dan putri terbaik yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kita hanya berharap, petahana dan penantang mampu berkomitmen untuk mendorong dan menciptakan demokrasi yang beretika dan beradap. Sehingga pasca Pilwali semua berlomba lomba untuk membangun Kota Bau-Bau yang kita cintai.[]

Penulis: Hasruddin Jaya

Medsos dan Gejala Over Narsisme

Saat ini media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, medsos merupakan konsumsi semua kalangan, tanpa kenal usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Interaksi dengan medsos dianggap sebagai sesuatu yang wajib, dilakukan tiap jam bahkan hampir tiap detik, tanpa kenal tempat, baik di tempat kerja, di atas kendaraan, di tempat ibadah, hingga di atas tempat tidur. Waktu luang yang biasanya digunakan untuk bersantai kini digunakan untuk berselancar di medsos, bagi sebagian orang medsos dianggap sebagai tempat pelarian waktu luang, alternatif bersantai model baru, walaupun didalamnya mereka terkadang terlibat dengan hal-hal serius, bahkan lebih serius daripada sekadar memeras energi fisik.

Menulis status merupakan bagian tak terpisahkan dalam dunia medsos, terlepas dari hal positifnya, status update dalam medsos merupakan rekayasa tak sadar menuju gejala narsisme, betapa tidak, setiap detik pengguna medsos dikondisikan untuk membuat status baru. Jika dikaitkan dengan teori kebutuhan manusia khususnya kebutuhan aktualisasi diri, maka medsos memang menemukan relevansinya, hanya saja aktualisasi diri juga harus diukur secara cermat, aktualisasi diri memiliki koridor tersendiri, aktualisasi diri seharusnya berorientasi untuk kemaslahatan, jadi bukan sekadar memamerkan diri tapi asas manfaatnya juga harus jelas. Aktualisasi diri berdasarkan asas manfaat dengan sekadar mengumbar narsisme adalah dua hal yang berbeda.

Jika diamati secara seksama, medsos tidak lagi sebatas menjadi ruang aktualisasi diri, mayoritas pengguna medsos menggunakan medsos hanya untuk mengumbar narsisme, bahkan dalam banyak kasus narsisme tersebut telah melampaui batas (over narsisme). Buktinya sangat mudah dijumpai, yang dipublikasikan oleh netizen bukan hanya hal yang bersifat umum, akan tetapi juga hal yang bersifat privat, bahkan seringkali sangat privat. Netizen biasanya selalu berharap postingannya menuai banyak sambutan, baik sekadar jempol atau komentar, lebih untung lagi kalau dibagikan sehingga bisa viral. Bila hal bersifat umum yang mereka publikasikan tidak menuai banyak tanggapan, maka biasanya mereka mulai mencari hal-hal lain yang dianggap menarik, kurang baiknya karena pilihan mereka sering jatuh kepada hal-hal yang bersifat privat, bahkan sangat privat, anehnya pula karena hal-hal yang bersifat privat ini justru seringkali menuai perhatian yang lebih dari netizen lainnya, atau bila bukan hal privat maka pilihannya biasanya jatuh kepada hal yang mengandung unsur kekerasan, yang ini juga biasanya menarik banyak perhatian dari netizen lainnya, karena merasa publikasinya diperhatikan, akhirnya netizen bersangkutan menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan, memang miris, hal privat yang dalamkehidupan normal selalu kita tutupi, namun justru diumbar di medsos yang sebenarnya merupakan ruang publik.

Media sosial juga sesungguhnya merupakan ruang mempertegas eksistensi diri, secara alamiah semua manusia ingin mendapat pengakuan, ingin diakui bahwa dirinya eksis, bagi mereka yang dalam kehidupan nyatanya merasa tak mendapat pengakuan, atau tidak puas dengan pengakuan yang didapatnya, maka medsos menjadi tempat pelarian mereka, pengakuan tersebut ditempuh melalui status update, komentar di akun lain atau dalam grup tertentu. Semuanya dimaksudkan demi satu hal, menarik perhatian netizen lainnya, karena terlampau ingin menarik perhatian, akhirnya tak jarang kalimat kontroversial tanpa manfaat yang jelas dilontarkan begitu saja, buntutnya muncul kegaduhan yang tidak produktif, bahkan tak jarang yang bersangkutan justru berurusan dengan hukum. Kita seharusnya melakukan refleksi, betapa rendah eksistensi kemanusiaan kita bila ukurannya adalah jempol dan komentar. Sudah waktunya kita berbenah, menggunakan medsos untuk maksud dan tujuan yang lebih bermanfaat, sebagaimana tidak sedikit pengguna medsos yang membuktikan hal ini, sebagai salah satu kreasi manusia, medsos memiliki potensi positif dan negatif, pilihannya kembali kepada diri kita.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

HIPMA Butur Kendari Resmi Terbentuk

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Buton Utara Kendari (HIPMA BUTUR-Kendari) resmi terbentuk. Hal ini ditandai dengan deklarasi pada Rabu (15/11/2017) di Kendari.

Ketua Umum HIPMA BUTUR Kendari, Asjun mengatakan pihaknya bersama pengurus yang lain siap menjadi wadah perkumpulan segenap mahasiswa Buton Utara di Kendari.

“Saya ajak semua teman-teman mahasiswa untuk berhimpun di lembaga ini. Ini lembaga kita semua. Dibentuk secara independen, tanpa bermaksud menggantikan paguyuban manapun,” Ungkapnya didampingi Sekretaris Umum, Laode Asriyawan.

Olehnya, ia juga siap melakukan komunikasi dengan HIPMA BUTUR yang ada di wilayah-wilayah lain.

“Seluruh mahasiswa Butur di Indonesia harus menemui titik temu soal koordinasi dan komunikasi,” Tuturnya.

Selain itu, lanjut Asjun HIPMA BUTUR Kendari sudah mengantongi akta notaris.

“Kita sudah dilegitimasi secara hukum. Lembaga ini terdaftar secara hukum. Ini sebagai syarat utama keabsahan. Jadi tidak ada soal,” Ungkapnya.

Kedepan, ia berharap lembaga ini mampu memberikan fungsi kontrol dan gagasan di daerah.

“Hal itu selaras dengan peran lembaga ini yang tercantum dalam AD/ART. Yakni sebagai wadah silaturahim, penyaluran aspirasi, kreatifitas, dan kontrol sosial,” Pungkasnya.[]

Indonesia Dalam Pusaran Perang Proxy

Secara geografis Indonesia merupakan negara besar, dari sisi kepemilikan sumber daya alam Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Negeri ini memiliki karunia yang berlimpah, karunia berlimpah yang dimiliki nusantara, khususnya dari segi kekayaan sumber daya alam, menjadi daya tarik negara dan kelompok di luar Indonesia untuk mengakses sumber daya alam tersebut.

Negara dan kelompok tersebut memahami bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan akses secara gratis untuk menguasai sumber daya alamnya, akhirnya mereka memilih menggunakan cara tidak sehat demi menguasai sumber daya alam Indonesia. Jika diamati secara lebih kritis, cara yang digunakan lebih berbentuk perang proxy (proxy war), sebuah model perang antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pihak ketiga untuk memenangkan perang, hal ini dimaksudkan demi menghindari kehancuran total antara dua kekuatan yang terlibat perang proxy, pihak ketiga yang digunakan sebagai pemain pengganti biasanya berupa negara kecil, atau bisa juga aktor non negara berupa kelompok masyarakat atau perorangan, untuk konteks Indonesia penggunaan kelompok masyarakat dan perorangan adalah cara yang lebih memungkinkan.

Faktor utama sehingga Indonesia menjadi medan perang proxy karena negara ini menyimpan sangat banyak sumber energi hayati, ini merupakan anugerah karena Indonesia berada di garis equator. Bila mengacu kepada sejarah perang, perang lebih banyak dipicu oleh upaya memperebutkan sumber energi, dulu sumber energi yang diperebutkan adalah minyak, namun ketersediaan minyak yang semakin menipis, bahkan dipredikasi beberapa dekade kedepan akan habis, memaksa negara yang membutuhkan cadangan energi besar untuk kebutuhan dalam negerinya mulai memikirkan sumber energi alternatif, salah satunya adalah sumber energi hayati, secara otomatis negara yang sejak dulu memiliki kecenderungan ekspansif ini akan menjadikan negara-negara yang kaya sumber energi hayati sebagai lahan bancakan baru. Dalam konteks Indonesia indikasi nyata berlangsungnya perang proxy oleh pihak asing mewujud paling tidak dalam lima bentuk.

Pertama, melakukan investasi masif ke Indonesia agar dapat menguasai sumber daya alamnya, kedok yang dipakai adalah dalih bisnis lintas negara, korporasi multi nasional biasanya terlibat dalam kasus ini, sejauh ini banyak dari sumber daya alam kita yang telah dikuasai oleh mereka.

Kedua, berupaya mengendalikan pengambil kebijakan dan legislatif melalui penyuapan agar regulasi yang dihasilkan memihak kepada kepentingan asing, sudah menjadi rahasia umum pihak asing melalui aktor-aktornya di dalam negeri selalu berupaya melakukan lobi sebelum kebijakan yang menyangkut kepentingannya dikeluarakan, lobi tersebut cukup berhasil bila mencermati berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan pihak asing.

Ketiga, penghancuran terhadap generasi muda, modusnya bisa beragam, mulai dari menciptakan budaya konsumtif, ketergantungan kepada narkoba, situs porno, judi online dll. Akibatnya generasi muda kehilangan peluang menjadi manusia unggul, manusia yang diharapkan menjadi nahkoda bangsa di masa mendatang, rusaknya generasi muda hari ini berimplikasi serius kepada masa depan bangsa.

Keempat, menguasai media massa guna menciptakan opini dan melakukan rekayasa sosial yang menguntungkan kepentingan pihak asing, sebagaimana dipahami, media sangat ditentukan oleh pemiliknya, pihak asing bisa saja membeli media melalui kaki tangannya di Indonesia, hal ini dimaksudkan agar penguasaan mereka terhadap media tidak terkesan vulgar, media tersebut seolah dimiliki orang dalam negeri padahal mereka hanya pion yang disetir dari luar.

Kelima, mengidentifikasi calon pemimpin di semua level pemerintahan yang mereka bisa kendalikan, sudah menjadi rahasia umum, biaya politik untuk menjadi pemimpin sangat mahal, banyak kandidat dengan hasrat kekuasaan tinggi tapi minim modal, disinilah pintu masuk pihak asing, mereka menawarkan bantuan modal dalam skala besar, namun bila berhasil menjadi pemimpin, yang bersangkutan harus menjamin kepentingan sang donatur saat pencalonan.

Pemerintah dan rakyat Indonesia seharusnya mampu lebih menyadari geliat perang proxy di negaranya, karena ini merupakan masalah serius, tidak layak didiamkan. Bahwa era ini merupak era keterbukaan, memang benar. Akan tetapi keterbukaan juga perlu diimbangi dengan proteksi yang kuat, proteksi tidak selamanya diartikan menutup diri, tapi lebih sebagai upaya melindungi kepentingan nasional,kepentingan rakyat Indonesia. Jika negara yang menjadi penganjur keterbukaan juga menyediakan sistem proteksi yang kuat untuk kepentingan nasionalnya, lantas mengapa kita masih memberlakukan sistem proteksi yang lemah atas nama keterbukaan, bukankah itu sama saja mengundang pihak asing melakukan penjajahan tidak kasat mata di negeri sendiri?[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Era Revolusi Digital; Competitive Advantage Bagi Indonesia

Secara konseptual pada tahun 1980 telah terjadi revolusi dalam bidang teknologi, dimana terjadi perubahan dan perbedaan signifikan dalam penggunaan elektronik analog ke teknologi digital. Era revolusi digital yang berjalan hingga saat ini, telah menjadi tren dan kebutuhan global yang tidak bisa dihentikan lagi penggunaannya. Menurut analisis e-marketter, Indonesia pada tahun 2018  akan menjadi negara dengan pengguna smartphone mencapai lebih dari 100 juta orang, dan itu menjadikan Indonesia negara pengguna smartphone terbesar di Asia Tenggara. Jika dilihat dari pola dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang sehari-hari selalu menggunakan smartphone, media sosial untuk periklanan, penyimpan data, dan aplikasi integrasi, tentunya faktor-faktor ini menjadi pemicu bahwasanya Indonesia akan menjadi pemain besar dalam era digital. Dalam hal potensi pasar era digital ini Indonesia merupakan negara dengan potensi pasar nomor satu di kawasan regional Asia Tenggara (e-marketter), apalagi dengan sudah masuknya sejak tanggal 31 Desember 2015 pasar bebas asean atau MEA artinya persaingan dari semua lini semakin terbuka.

Pada era revolusi digital ini target pemerintah pada e-commerce saja mencapai 130 milyar USD, artinya pemerintah benar-benar serius dalam mendukung digitilasisasi dalam segala aspek baik ekonomi, lingkungan, transportasi, sosial, hukum,budaya, dan pertanian.  Jika dianalisis dengan metode SWOT pada era digital bagi Indonesia, kelebihannya terletak pada bonus demografi pada tahun 2020 dimana usia produktif di Indonesia sangat meningkat, artinya SDM di Indonesia sedang dalam waktu yang tepat dalam mengembangkan segala aspek dengan digital, ditambah survei dari e-marketter yang menyatakan pengguna internet saat ini tahun 2016 dari 250 juta penduduk Indonesia mencapai 90 juta penduduk pengguna aktif internet. Kekurangan Indonesia pada era digital ini terletak pada persoalan pendanaan yang belum terlalu signifikan, meskipun dari pemerintah sudah memberikan dana 1 milyar untuk perusahaan swasta melakukan start-up dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta regulasi kebijakan yang belum jelas dari pemerintah terkait penggunaan digital ini seperti pajak,dll. Peluang di era revolusi digital bagi Indonesia sudah jelas ialah menjadi penguasa dalam hal inovasi-inovasi kreatif yang berbasis digital guna meningkatkan daya saing Indonesia di kancah dunia.  Ancaman di era revolusi digital bagi Indonesia sendiri terletak pada ketidaksiapan SDM Indonesia menghadapi persaingan yang begitu terbuka, apalagi inovasi dan kreativitas SDM di Indonesia masih terbentur oleh sistem di Indonesia, yang belum jelas regulasi dan penerapannya, ditambah lagi pada tahun 2022 terdengar isu bahwasanya Indonesia akan merapat ke pasar bebas buatannya Amerika, yaitu Trans-Pacific Partnership(TPP) yang mengundang negara-negara asia pasifik seperti Jepang,Singapura,Brunei,Vietnam,dll.

Untuk mencapai keunggulan kompetitif/competitive advantage di era revolusi digital ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia, seperti meningkatkan kualitas SDM nya dengan merubah mindset, bahwasanya Indonesia bukan hanya pasar potensial namun juga tempat produksi yang baik, adanya payung hukum yang jelas terkait regulasi kebijakan digitalisasi dalam semua bidang, proses pendanaan yang memudahkan dan membantu para perusahaan swasta untuk start-up dan UMKM-nya, dan adanya wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan inovasi dan potensi yang dimiliknya dalam hal digitalisasi seperti halnya rumah kreatif,expo,dan paguyuban. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir juga mendukung dan mencanangkan bahwasanya era revolusi digital berbasis inovasi akan berkembang untuk meningkatkan daya saing Indonesia.[]

Penulis: Erry Donneli, Kastrat LEM UII 2015-2016

Menemukan dan Menghidupkan Kekuatan Tersembunyi Kaum Muslim Indonesia

Tulisan ini diawali dengan sebuah pertanyaan: bagaimana langkahnya supaya kaum Muslim Indonesia bisa kuat, mandiri, profesional, kaya dan saleh secara komunal? Mengapa komunal, sebab secara individual, banyak dari kaum Muslim yang kaya dan kuat, namun keberadaannya tidak berdampak secara komunal, akibat bergerak dan berjuang sendiri-sendiri dan memandang dirinya terlepas dari kaum Muslim dalam urusan pencapaian materinya.

Pertanyaan di atas dikemukakan sebagai pantulan atas masalah kaum Muslim Indonesia yang didera oleh masalah komunal yang melingkupi mereka, yaitu: lemah secara komunal; tidak mandiri secara komunal; miskin secara komunal; dan jauh dari sifat saleh secara komunal. Lagi-lagi yang dibahas tulisan ini ialah kaum Muslim secara komunal, bukan per individu.

Problem-problem di atas telah membuat kaum Muslim Indonesia tidak berdaya secara politik dan ekonomi, kendatipun angka populasi mereka berbanding dengan kaum musyrik, kafir, munafik dan ahli kitab jauh lebih banyak.

Diletakkan dalam konstelasi ekonomi dan politik di negeri mereka Indonesia, kaum Muslim tidak lebih sekedar tenaga sewaan dan sasaran eksploitasi kaum musyrik, kafir, munafik dan ahli kitab. Selain itu, mereka juga menjadi pasar yang berfungsi menyerap produk, program dan solusi teknik dari kaum musyrik, kafir, munafik dan ahli kitab. Dan yang lebih pahit dari hal di atas, mereka sama sekali tidak menyadari kemalangan hidup secara komunal yang menimpa mereka.

Hal ini disebabkan terkikisnya kesadaran akan hakikat identitas dan jatidiri mereka sebagai Muslim yang sepatutnya memiliki perbedaan tajam dan mendasar dengan kaum musyrik, kafir, munafik dan ahli kitab.

Para ulama mereka absen dan gagal mendidik mereka untuk menemukan jatidiri sebagai muslim yang memiliki orientasi dan landasan hidup serta tolak ukur yang berbeda dengan manusia-manusia lain. Malahan para ulama yang mengetahui warisan Islam, mengaburkan permasalahan besar ini, dan menggiring kaum Muslim campur-aduk secara pikiran dan tujuan dengan kaum musyrik, kafir, munafik dan ahli kitab terkait urusan hidup di dunia, mencakup persoalan politik, ekonomi, dan budaya harian.

Itulah sebabnya, kerap tak bisa dibedakan secara prilaku dan ciri, mana orang muslim yang mengikuti ajaran Muhammad Saw dan mana orang kafir yang tidak mengakui ajaran Muhammad Saw dan memusuhinya.

Faktor membaur dan menyatunya muslim dan kafir, musyrik, serta ahli kitab dalam soal-soal kehidupan politik dan bidang hidup lainnya, menjadikan landasan legitimasi bagi berkuasanya kaum musyrik, kafir dan ahli kitab terhadap kaum muslim di Indonesia, tanpa suatu gugatan dan penentangan yang berarti. Sebab, sejatinya antara muslim, kafir, musyrik dan ahli kitabdi Indonesia pada umumnya sama saja, hampir tidak ada perbedaan yang memisahkan di antara mereka, baik secara nilai dan tujuan hidup. Sungguh mengenaskan.

Sebenarnya, potensi disparitas antara kaum muslim dengan kaum kafir, musyrik, dan ahli kitab, tersimpan dan setiap saat dapat terkuak dan meletup. Apabila penguasaan kaum kafir, musyrik dan ahli kitab terhadap kaum muslim makin mencengkeram, menindas dan melukai, maka kaum muslim akan menengok jati dirinya, perbedaan di antara mereka, dan arahan agamanya, serta rekam jejak tindak eksploitasi terhadap mereka sebagai tenaga perahan dan pasar besar yang menguntungkan bagi orang-orang yang menguasai mereka. Di titik ini, mereka tersadarkan bahwa sebenarnya mereka berbeda dengan orang kafir, musyrik dan ahli kitab. Mereka juga segera menyadari tersedianya kekuatan tersembunyi yang ada pada mereka yang tidak dimiliki oleh kaum musyrik, kafir, dan ahli kitab.

Masalahnya, setiap kali kesadaran akan kekuatan tersembunyi itu menguat di kalangan kaum Muslim Indonesia, maka eksploitator-eksploitator mereka bergerak secara sistematis, terstruktur dan eskalatif menyerang kaum Muslim. Memang senyatanya, pertempuran esensial di Indonesia hanyalah antara orang muslim yang ingin bebas dan mandiri dengan orang kafir, musyrik, ahli kitab yang berkolaborasi dengan kaum munafik yang mereka semua ingin tetap bercokol menguasi Indonesia dan seisinya. Setiap kali kekuatan kaum Muslim mengkristal dan terkonsentrasi, maka terjadilah deviasi, pemecahan dan peluruhan kekuatan Islam, baik melalui suatu serangan kekerasan dari eksternal maupun melalui pelemahan dengan upaya penyusupan agen-agen perusak dari internal kaum Muslim yang menyamar atau yang digarap dan ditanam sebagai elit-elit munafik peliharaan.

Golongan Munafik dan Penanganannya

Jika kaum musyrik, kafir dan ahli kitab dapat dengan jelas teridentifikasi perbedaan-perbedaannya dari kaum muslim, seperti tata cara ibadah mereka yang berbeda dengan kaum muslim, maka kaum munafik sulit sekali dibedakan dengan kaum muslim. Sebab kemunafikan tersebut berada di dalam bathin yang tidak kasat mata, walaupun atributnya muslim, walaupun yang bersangkutan terlihat mengamalkan ajaran Islam, menyandang titel haji, menyumbang pesantren, dan bahkan memimpin suatu organisasi berbasis massa Muslim.

Menangani kaum munafik ini pun haruslah hati-hati dan benar-benar cermat sesuai arahan Al- Qur’an dan sunnah. Sebab, kadang-kadang syetan dapat saja menjerumuskan hati seorang mukmin untuk terburu-buru menuding seorang muslim lainnya sebagai munafik, padahal bisa jadi yang bersangkutan belum masuk kategori munafik. Syetan sangat suka cita bilamana kaum muslim lemah, terpecah-belah dan bermusuhan satu sama lain.

Bermusuhan dengan orang kafir dan musyrik yang terang-terangan menyerang secara diam-diam dan mengeksploitasi kaum muslim justru dicontohkan Nabi, karena itu harus diikuti, maka bermusuhan dengan kaum muslim harusnya dihindari. Sebab pada dasarnya antar sesama muslim itu bersaudara, dan haruslah laksana bangunan yang kokoh yang menguatkan satu dengan lainnya. Prinsip dasarnya demikian. Namun manakala kaum kemunafikan seorang mengaku muslim tampak telanjang dan menjadi-jadi, maka perlu ada tindakan penanganan khusus dan perlakuan tersendiri terhadapnya, kendati melanggar prinsip bahwa setiap musim bersaudara. Sebab jika yang bersangkutan telah menjelma menjadi orang munafik, dia akan membahayakan kaum muslim akibat persekongkolannya dengan orang kafir, musyrik dan ahli kitab dalam memperdaya dan memanipulasi kaum muslim.

Lantas bagaimana harusnya kaum muslim menangani golongan munafik ini?

Pertama-tama, kemunafikan itu haruslah dapat dibuktikan dengan cukup bukti sebagai pelanggaran terhadap aqidah dan menyalahi secara jelas Al-Qur’an dan sunnah. Al-Qur’an dan sunnah inilah tolok ukur bagi kaum muslim untuk menilai seseorang sebagai munafik atau tidak, bukan hawa nafsu dan kepentingan politik. Lalu bagaimana cara memutuskannya?

Tentu tidak boleh menghukum seseorang sebagai munafik secara sendiri-sendiri dan serampangan. Musti ada sidang yang dilakukan oleh representasi kaum muslim yang dipercaya secara keilmuan, ketakwaan dan kepemimpinannya terhadap kaum muslim. Di sinilah sekali lagi, pentingnya ulil amri bagi kaum muslim. Sebab, banyak sekali masalah yang harus ditangani oleh kaum muslim dalam kehidupan mereka, dan itu harus ditangani tidak sendiri-sendiri dan sembrono, tetapi oleh suatu pihak yang kredibel, kapabel dan dipercaya oleh kaum muslim.

Jika ulil amri itu telah bersidang, kemudian dalam sidang itu diuji bukti-bukti kemunafikan pihak atau orang tertentu, baik bukti wawancara, bukti rekord perbuatan dan perkataan, saksi-saksi dan pengakuan yang bersangkutan, maka ulil amri dapat melakukan tindakan bagi yang bersangkutan supaya berhenti merongrong dan merusak kaum soliditas kaum muslim. Yang bersangkutan dapat ditegur supaya bertaubat dan dapat juga dicegah untuk tidak melanjutkan kegiatan kemunafikannya.

Adalah terpuji bilamana dilakukan debat terbuka yang menguji argumentasi dan sikap seorang yang ditersangkakan munafik dengan disaksikan secara langsung oleh kaum muslim. Bilamana yang bersangkutan enggan menghadapi debat terbuka, dapat juga diajukan debat tertutup. Pada prinsipnya hendaklah dijaga dan dijamin kehormatan dan martabat setiap muslim. Sebab sebenarnya, cap munafik bagi seorang muslim yang waras merupakan suatu noda yang serius.

Oleh sebab itu berhati-hatilah untuk tidak terburu-buru menuding seorang muslim sebagai munafik. Sebelum dituding sebagai munafik, hanya ulul amri yang berwenang membuktikan seorang tersangka munafik sebagai munafik. Dan ini pun dilakukan dalam kerangka melindungi kemaslahatan kaum muslim, mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh kerjasama dan perselingkuhan politik antara kaum munafik dengan kaum kafir, musyrik dan ahli kitab.

Penanganan secara khusus golongan munafik ini semata-mata untuk memisahkan golongan munafik dari orang musyrik dan kafir, sehingga kekuatan orang kafir dan musyrik yang menzalimi kaum muslim melemah dan lebih mudah untuk diatasi kemudian.

Selama kaum munafik ini dapat dengan bebas menggunakan Islam sebagai alat politiknya untuk memberi sarana bagi orang kafir dan musyrik serta ahli kitab untuk melegitimasi penguasaan mereka terhadap kaum muslim, maka kaum munafik ini mendesak untuk ditangani secara sistematis dan tepat.

Harus diakui, sejak dulu golongan munafik inilah yang merongrong kekuatan kaum muslim dan mensubversi kaum muslim dari dalam. Bukan kaum kafir, musyrik dan ahli kitab. Kaum munafik ini selalu berada di pihak kaum kafir, musyrik dan ahli kitab bilamana terjadi pertentangan. Mereka memecah konsentrasi kekuatan kaum muslim dan melemahkan dari dalam. Di sinilah urgensinya untuk menangani secara serius dan prioritas terhadap kaum munafik ini.

Pelembagaan Sikap Kaum Munafik

Di masa dimana Islam tidak menjadi sentral dan tolak ukur kehidupan kaum muslim akibat sekularisasi yang terlembagakan dan sekularisme yang menjadi acuan formal dan resmi terhadap pengaturan kehidupan sosial politik, maka kedudukan golongan munafik di dalam masyarakat terjamin sedemikian rupa. Kemunafikan dilindungi oleh hukum formal yang berlaku. Tetapi mereka tidak luput dari ancaman Yang memberi mereka nyawa untuk dapat hidup di dunia.

Kaum munafik ini dapat dikikis secara sistematis dengan menghidupkan Islam di dalam hati setiap kaum muslim. Ajakan dan dakwah kaum munafik ini tidaklah menarik dan meyakinkan bagi manusia yang jujur dan konsisten. Dakwah kaum munafik ini hanyalah cocok bagi sesama kaum munafik, menggembirakan hati orang kafir, musyrik dan ahli kitab karena menambah barisan bagi mereka untuk menguasai kaum muslim.

Urusan kaum munafik ini bukanlah bagaimana agama ditegakkan dengan jujur dan konsekwen, tetapi bagaimana kepentingan dan kesenangan duniawi mereka diutamakan dan dijamin, walaupun dengan memperalat dan memanfaatkan agama sebagai legitimasi sikap mereka. Agama bagi kaum munafik tidak lebih dari pada kendaraan dan souvenir bagi pencapaian kesenangan duniawi mereka.

Sejatinya kaum munafik ini amat mengharapkan kelesuan kaum muslim dan tidak berfungsinya Islam di dalam kehidupan kaum muslim. Bila tidak percaya, tanyalah orang-orang munafik itu. Mereka tidak ingin Islam menjadi aktif. Mereka ingin mengubah Islam hanya sekedar ritual dan karnaval budaya yang dapat dijadikan objek wisata dan kendaraan bagi popularitas mereka di hadapan orang kafir, musyrik dan ahli kitab serta orang-orang Muslim yang awam terhadap tuntutan agama.

Jika mereka terlanjur dikenal sebagai tokoh Muslim yang populer, hal itu merupakan suatu yang tak terelakkan saja dan prioritas obsesi mereka tidaklah itu, tapi bagaimana ketokohan mereka dapat populer di hadapan orang kafir, musyrik dan ahli kitab. Sejatinya mereka memang penolong bagi orang-orang kafir, musyrik dan ahli kitab, bukan penolong bagi Allah dan kaum muslim. Semua itu akibat kecintaan mereka terhadap kesenangan dunia.

Pada hakikatnya kaum munafik ini mempunyai kribadian ganda dan mendua secara sikap. Mereka hakikinya tidak bisa dipercaya, baik bagi kaum musyrik, kafir dan ahli kitab sekutu mereka, apalagi bagi kaum muslim. Mereka terhadap orang kafir, musyrik dan ahli kitab hanya bersekutu sesaat saja di dalam menghadapi kaum muslim dan mencapai kesenangan duniawi. Selagi kepentingan duniawi antar mereka terpenuhi, maka mereka bersekutu. Bilamana kaum muslim dapat menaklukkan orang kafir dan musyrik, mereka akan kembali merapat ke dalam barisan kaum muslim dengan berpura-pura.

Demikianlah sifat asli mereka disebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap Islam sebagai jalan hidup, terhadap Allah sebagai tuhan, dan ketergantungan mereka yang akut terhadap kesenangan duniawi. Kaum munafik ini adalah oportunis yang mengaku Islam. Kecintaan mereka terhadap kesenangan duniawi, nyaris membuat dunia dan diri mereka sebagai tuhan yang hakiki bagi mereka.

Di zaman ini sekularisme menjelma menjadi pelembagaan obsesi hati mereka. Itulah sebabnya, sekularisme senantiasa mereka bela dan disadari oleh mereka sebagai benteng bagi eksistensi mereka secara politik. Dengan sekularisme, mereka dapat mengekalkan diri dan mewariskan hasrat dan obsesi mereka.

Nestapa Kaum Muslim Indonesia

Kaum Muslim Indonesia adalah suatu ironi sekaligus tragedi. Betapa tidak, kaum Muslim tidak berdaya mengaplikasikan tuntutan-tuntutan agama mereka secara penuh dan maksimum, padahal mereka sebelum era penjajahan dapat dengan baik melakukannya. Justru setelah era penjajahan itu berlalu, rezim nasional tidak memberi mereka ruang yang cukup bebas untuk melaksanakan tuntutan agama secara penuh dan maksimum.

Agama menuntut kaum muslim supaya Al-Qur’an dan sunnah menjadi hukum formal yang memecahkan masalah-masalah kehidupan kaum muslim, tetapi hal itu tidak dapat dipenuhi oleh kendala hukum yang berlaku. Sistem hukum yang berlaku telah membuat kaum muslim tersandera dalam dilema dan kontradiksi. Bilamana mereka memaksakan tegaknya tuntutan maksimum agama mereka, negara akan berlawanan dengan mereka. Yang dapat mereka lakukan hanya melaksanakan agama yang tidak bertentangan dengan hukum formal. Akibatnya, pelaksanaan agama menjadi terbatas dan minimum.

Misalnya, kaum muslim menuntut supaya praktik syirik dan maksiyat dihukum sesuai tuntunan agama, tapi di lapangan tidak bisa dilakukan, karena hukum yang berlaku bukanlah hukum agama, tapi hukum positif yang dibuat berdasarkan proses politik elektoral. Kerap terjadi, antara hukum positif dengan hukum Islam tidak sejalan dan saling berselisih. Hal ini tidak perlu dijabarkan lebih lanjut dalam tulisan ini. Akibat dari hal ini ialah dikalahkannya tuntutan agama. Tentu hal semacam ini merupakan suatu perkara yang serius di hadapan Rabb Yang Diimani Kaum Muslim. Bagaimana mungkin agama dikalahkan oleh suatu hukum yang tidak dikehendaki oleh kaum muslim. Di sinilah kontradiksi itu terjadi.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana jalan keluarnya? Aksi jalan keluarnya tidak cukup dilakukan dalam lapangan yang tunggal, namun harus mencakup minimal tiga lapangan, yaitu:

1.Aksi Politik

Yang dimaksud dengan aksi politik di sini ialah pengorganisasian kaum Muslim agar langkah dan tujuannya teratur dan terkoordinasi. Tantangannya adalan, secara internal kaum Muslim sudah berpecah-belah dengan parah. Diperlukan kerja cerdas untuk mereintegrasi kesatuan politik kaum muslim di Indonesia saat ini.

Di sini diperlukan aktivis-aktivis yang bekerja hanya untuk mengintegrasikan kaum Muslim. Mengintegrasikan kaum Muslim tidak harus dengan suatu tokoh tunggal. Mempersatukan dengan suatu tokoh, saat ini lebih berat ketim bang disatukan oleh program.

Karena itu, menyatukan kaum muslim dengan suatu program haruslah dapat dirumuskan dengan suatu program minimum dan praktis, yang merepresentasikan keinginan setiap elemen kaum Muslim.

Mislanya, keinginan untuk membuat suatu pasar bersama kaum muslim dan kolaborasi kekuatan-kekuatan produksi antar kaum muslim, yang akhir tujuannya ialah guna meningkatnya kekuatan politik dan ekonomi kaum muslim.

Saat ini yang mendesak dilakukan bukanlah menyatukan atau menghomogenkan kaum muslim. Karena sudah lama terkondisi cerai-berai, maka yang diperlukan adalah kolaborasi dan koordinasi. Sekiranya kolaborasi dan koordinasi ekonomi ini dapat dilakukan oleh kaum muslim, itu sudah sangat bagus dampaknya bagi usaha penguatan ekonomi dan politik kaum muslim.

Kader-kader atau aktivis-aktivis yang menghidupkan dan membangun kolaborasi dan koordinasi antar lembaga, tokoh, dan kekuatan ekonomi, sosial dan politik kaum muslim haruslah menjadi pekerjaan dasar kader-kader semacam itu.

Di sini diperlukan hadirnya sekolah kader yang bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan menyatukan di atas. Selain itu, di lapangan politik, diperlukan jugaa sekolah yang diharapkan menghasilkan aktivis-aktivis yang secara profesional dapat menangani tantangan golongan munafik di dalam tubuh kaum muslim.

Sekolah semacam ini harus dapat mengurai dan menelanjangi kekuatan dan kelemahan golongan munafik. Mereka juga mampu secara profesional menaklukkan debat dengan golongan munafik,  juga dapat menghancurkan kekuatan golongan munafik ini sehingga kehilangan akar di dalam masyarakat. Pendeknya, sekolah khusus yang menangani golongan munafik, targetnya ialah bagaimana melumpuhkan golongan yang merongrong ini sekaligus mengeleminir pengaruh mereka di dalam masyarakat.

Sampai sejauh ini, belum pernah didirikan suatu sekolah khusus yang menangani golongan munafik, meskipun disadari betapa dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh eksisnya golongan munafik di dalam masyarakat.

2. Aksi Ekonomi

Kaum muslim sebenarnya merupakan kekuatan ekonomi potensial dan tersembunyi. Kekuatan ekonomi kaum muslim ini harus diintegrasikan dikoordinasikan serta dikolaborasikan satu sama lain, sehingga menghasilkan keuntungan yang berputar di antara kaum muslim.

Pasar mereka, tenaga mereka, kapital mereka dan keahlian mereka haruslah digunakan oleh mereka sendiri, bukan oleh orang kafir, musyrik, munafik dan ahli kitab, kecuali terpaksa dan saling menguntungkan.

Saat ini, para ahli dan profesional menjamur di dalam tubuh kaum muslim, namun sayangnya yang menikmati dan mengoptimalkannya malah orang kafir, musyrik dan ahli kitab. Demikian juga dengan pasar mereka, akibat meningkatnya populasi kelas menengah dari kaum muslim. Demikian juga kapital mereka.

Adapun tenaga-tenaga produktif mereka telah lama menjadi sumber tenaga bagi perusahaan-perusahaan kaum kafir, musyrik dan ahli kitab. Mulai sekarang, fenomena ini harus distop.

Bilamana tenaga, pasar dan keahlian kaum muslim ini dikembangkan untuk kepentingan kaum muslim, maka bisnis orang kafir, musyrik, munafik dan ahli kitab akan kehilangan suplai tenaga keahlian dan pasar yang signifikan. Tentu hal ini dapat menciptakan efek ganda baik bagi mereka maupun bagi kaum muslim yang bermaksud meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka.

Di sini, diperlukan peningkatan intensitas kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik dan besar di antara kekuatan-kekuatan ekonomi kaum muslim. Adapun kerja operatifnya telah kami uraikan dalam jurnal EkonomiKa edisi ke-4, 2016-2017.

“….Seharusnya strategi yang dipilih ialah sinergi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing kelompok dalam umat. Ilustrasinya seperti begini.

Pesantren A memiliki bisnis keuangan mikro yang sudah berkembang berupa BMT. Pesantren B memiliki ratusan hektar sawah, kebun sayur, ternak ayam yang telah berproduksi secara rutin. Pesantren C memiliki bisnis konveksi yang dapat memproduksi pakaian seragam dan sehari-hari. Pesantren D memiliki bisnis bahan-bahan bangunan seperti bata dan kayu hasil sendiri yang sudah berproduksi secara rutin.

Sekarang dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnis masing-masing pesantren tersebut, dapat digelontorkan dana, katakanlah Rp40 milyar yang dihimpun dari berbagai dermawan atau investor. Rp40 milyar masuk ke BMT milik pesantren A. Rp10 M dicatatkan sebagai milik pesantren A, Rp10 M milik pesantren B, Rp10 M, milik pesantren C, dan Rp10 M milik pesantren D.

Keempat pesantren tersebut memiliki jumlah santri katakanlah 8.000 orang. Ditambah ustadz-ustadzah, karyawan, keluarga masing-masing santri, sehingga tersedia pangsa pasar lebih kurang 20.000 orang. Tentulah setiap orang dari 20.000 jiwa tersebut membutuhkan pangan, sandang, dan papan (rumah) secara rutin.

Jika keempat komunitas ekonomi pesantren tersebut bergabung mengikat perjanjian ekonomi bahwa produksi dan konsumsi selama masih bisa disediakan oleh masing-masing pesantren, wajib menggunakan produksi dan konsumen komunitas ke empat pesantren tersebut supaya hasil-hasil ekonomi beredar saja di lingkungan ke empat pesantren tersebut dan tidak merembes ke pihak lain.

Operasi ekonominya sebagai berikut. Pesantren B jika memerlukan seragam sekolah buat ribuan santrinya, dia membeli dari pesantren C yang menyediakan produksi pakaian seragam. Uang yang digunakan adalah sebagian dari Rp10 M, milik pesantren B yang disimpan di BMT pesantren A.

Ribuan seragam dibeli secara tunai, tetapi uang tetap tidak keluar dari BMT. Hanya ada kwitansi pembelian dan catatan transaksi yang dibuat oleh BMT, ditanda tangani oleh pihak pesantren B dan C. Masing-masing diberikan copy catatan transaksi. Tentu harga seragam sudah memenuhi aspek keuntungan yang wajar bagi pesantren produsen seragam. Pesantren A pemilik BMT juga memperoleh keuntungan yang wajar atas layanan keuangannya.

Demikian juga transaksi antara pesantren A dengan pesantren D. Pesantren D bermaksud mendirikan bangunan jaringan BMT di suatu wilayah, dia membeli bahan-bahan bangunan dari pesantren D. Transaksi itu dilakukan secara tunai dengan dicatat di pembukuan keuangan. Aspek keuntungan ditentukan juga secara wajar. Lain waktu, pesantren D memerlukan untuk ribuan santrinya beras sekian puluh ton. Transaksi dengan sistem yang sama juga diterapkan. BMT memainkan peranan intermediasi. Alhasil berkembanglah secara bersama-sama bisnis dan ekonomi keempat entitas bisnis pesantren tersebut tanpa harus merembes ke pihak luar.

Begitulah ilustrasinya. Uang Rp40 M tetap stay di BMT. Tetapi kegiatan ekonomi berjalan lancar. Keuntungan tetap diraih oleh masing-masing. Yang keluar hanya catatan dan kwitansi.

Operasi ekonomi semacam itu amat mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim, terutama pesantren. Hanya dibutuhkan perjanjian bisnis dan aliansi bisnis di antara para pihak dengan komitmen.

3. Aksi Pendidikan dan Kebudayaan

Saat ini, berapa banyak institusi-institusi pendidikan kaum muslim, mulai dari bentuk pondok pesantren hingga pendidikan terpadu yang dikenal dengan SDIT hingga SMAIT, mencakup perguruan tingginya.

Institusi pendidikan dan kebudayaan ini sangat besar nilainya ditinjau dari sisi potensi pasar, tenaga, keahlian, kapital hingga jaringan politik.

Bilamana keseluruhan institusi pendidikan ini dikolaborasikan guna kemajuan dan peningkatan kekuatan kaum muslim, sungguhlah suatu hal yang menakjubkan.

Sayangnya, belum terlihat usaha yang kuat untuk mengkolaborasikan dan mengkoordinasikan kekuatan-kekuatan pendidikan dan kebudayaan ini.

Di sini lagi-lagi diperlukan aktivis-aktivis yang bekerja untuk tujuan ini. Sekolah dan organisasi yang berfungsi melaksanakan pekerjaan pembinaan kolaborasi dan koordinasi ini amat mendesak.

Jika tiga lapangan ini dapat dikerjakan dengan baik oleh kaum muslim, rasanya mereka akan terbebas dan perdaya dan eksploitasi orang-orang kafir, musyrik, munafik dan ahli kitab[]

Penulis: Syahrul Efendi Dasopang

Dilema Perjuangan HMI

HMI adalah organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Dalam Konstitusinya, HMI dikenali sebagai organisasi Perkaderan dan Perjuangan. Perkaderan bagi HMI adalah ibarat jantung sehingga mati hidupnya HMI tergantung pada perkaderannya. Sementara itu Perjuangan bagi HMI adalah keniscayaan mutlak sebagai implikasi dari perkaderan dan usaha mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam tujuan HMI.

Perjuangan HMI sejak awal berdirinya hingga tumbangnya orde lama hingga orde baru senantiasa mengiringi eksistensi Indonesia, sehingga hampir bisa dipastikan HMI adalah senyawa Indonesia, atau replika atau bahkan dikenal sebagai miniatur Indonesia. Dalam candaan ataupun guyonan para  kader HMI, maju mundurnya Indonesia tergantung pada maju mundurnya HMI, sehingga jika ingin memastikan Indonesia hancur maka pastikan lah HMI hancur terlebih dahulu.

Guyonan ini ada benarnya, tidak kurang pula kekeliruannya. Benar bahwa HMI dulu adalah pencetak SDM terbaik sehingga kader-kadernya banyak yang mengisi pos-pos jabatan struktural di Pemerintahan RI. Kelirunya sebab di zaman sekarang, bisa dilihat di media-media massa bahwa kader-kader HMI bermain politik praktis, sedangkan alumni-alumninya ramai-ramai melakukan korupsi.

Ada pertanyaan menggelitik, bagi setiap kader yang ingin sedikit berfikir tentang masa depan HMI. Apakah tujuan HMI masih konsisten pada “Terbinanya Insan Ulil Albaab/Insan Akademis, demi terwujudnya tatanan masyarakat/adil makmur yang diridhoi Allah SWT”?. Sebab dengan realitas hari ini, banyak kader yang menganggap HMI hanya sekedar batu loncatan agar bisa dikenal di kampus-kampus ataupun di masyarakat–Itupun jikalau HMI masih populer di kampus dan di masyarakat tersebut? Terlebih lagi fakta bahwa di setiap kontestasi Pilkada maupun Pileg dan Pilpres, kader-kader HMI terlibat secara langsung dalam politik praktis, sementara di dalam Anggaran Dasar HMI dikenal Independensi yang sangat kental.

Hal tersebut diatas bisa menjadi acuan awal untuk meragukan Istilah Perjuangan HMI sebagai implikasi dari hasil perkaderan. Sebab, istilah Perjuangan ini terlihat mengalami degradasi makna. Perjuangan hanya sebatas koar-koar sewaktu aksi, juga sebagai penyemangat pada status/cuitan-cuitan di media sosial. Aktivis HMI adalah aktivis yang hanya berjuang menjadi tim hore-hore atau penyemarak, juga sebagai aktivis peramai media sosial.

Seyogyanya perjuangan HMI adalah perjuangan tanpa henti, perjuangan yang akan senantiasa berlanjut hingga hari kiamat tiba. Perjuangan yang harus dimaknai oleh setiap kader dan dijiwai kemudian diimplementasikan dalam nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan tercermin dalam sikap dan pola perilaku setiap kader. Perjuangan HMI adalah perjuangan yang takkan pernah berhenti apalagi mengalami degradasi, sebab HMI memiliki sejarah panjang kesuksesan sejarah yang bisa ditiru, HMI memiliki Khittah Perjuangan/NDP yang menjadi pedoman pokok setiap kader untuk menjalani misi HMI. HMI harus menyerap semangat zaman, semangat yang senantiasa berubah dan menggebu sebagaimana zaman yang semakin canggih, HMI adalah anak zaman.

Perjuangan yang tak terlihat efeknya, sehingga terkesan sekedar slogan saja ini merupakan masalah utama setiap kader, setiap komisariat, cabang bahkan hingga tingkat Pengurus Besar HMI. HMI Seharusnya memiliki Common Enemy, musuh bersama yang nyata sehingga dengan itu HMI mampu survive dan bersatu untuk menumbangkan musuhnya tersebut. Musuh HMI adalah Kapitalisme/Liberalisme, Komunisme dan Sektarianisme. Musuh HMI adalah rezim yang menindas dan birokrasi yang sewenang-wenang. Musuh HMI adalah setiap kader yang belum sadar diri dengan perjuangannya, sehingga HMI memiliki kewajiban untuk membangunkan kader-kadernya dari tidur panjang yang mengungkung. Kader HMI adalah singa tertidur yang lama lelap dalam dekapan hegemoni dan ketidakpahaman akan Semangat YAKUSA.[]

Penulis: Sharlin, Ketua Umum HMI MPO Cabang Kendari

Lafran Pane dan Pilihannya di Garis Lurus

Nama Lafran Pane memiliki jangkauan spektrum yang semakin luas, kini dia bukan hanya dikenal di kalangan Himpunan Mahasiswa Islam, lebih dari itu namanya kini dikenal oleh rakyat Indonesia secara umum, hal tersebut setelah pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menetapkan Lafran Pane sebagai salah satu pahlawan nasional. Bagi keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, momen ini tidak mungkin bisa dilupakan, betapa tidak HMI dan Lafran Pane tidak mungkin dipisahkan, pria asal Sumatera Utara ini merupakan tokoh sentral pendiri HMI, sebuah organisasi yang dalam perjalanan sejarahnya bukan hanya mampu eksis di kampus yang sekarang telah bernama Universitas Islam Indonesia tempat HMI didirikan, melainkan mampu tersebar di Seluruh Indonesia, boleh jadi di masa itu Lafran Pane belum membayangkan bahwa organisasi yang didirikannya akan sebesar sekarang, namun yang pasti Lafran Pane mendirikan HMI berangkat dari niat yang tulus, berangkat dari kegelisahan yang tulus, niat yang tulus ini kemudian melahirkan manfaat besar.

Lafran Pane sesungguhnya berasal dari keluarga terpandang dan mapan, Lafran Pane bisa saja memilih untuk sekadar menikmati kemapanan hidup tanpa pusing dengan persoalan umat di masa itu, Lafran Pane juga bisa saja memilih menikmati nikmatnya dunia kampus tanpa memusingkan peran mahasiswa di luar koridor akademik yang perlu dijalankan, akan tetapi faktanya Lafran Pane memilih tidak mengambil pilihan itu, dia memilih menyibukkan dirinya dengan permasalahan umat yang sudah mulai kompleks di masa itu, khususnya bila ditinjau dari segi persatuan umat, dia memilih menaruh perhatian serius terhadap permasalah bangsa saat itu, khususnya bila ditinjau dari segi kedaulatan, dimana saat itu rezim kolonial Belanda berupaya menguasai kembali Indonesia, dirinya juga memilih menyibukkan diri dengan kompleksitas suasana mahasiswa yang menurutnya jauh dari cita ideal, khususnya bila ditinjau dari sisi peran yang seharusnya dijalankan mahasiswa, mahasiswa saat itu sudah mulai terjebak dalam lingkaran hedonisme untuk ukuran masanya. Ketiga aspek tersebut, yakni aspek keumatan, kebangsaan, dan kemahasiswaan merupakan penyebab dasar berdirinya HMI, pilihan yang diambil Lafran Pane merupakan pilihan untuk berada di garis lurus.

Pilhan Lafran Pane untuk melakukan kerja perjuangan di garis lurus seharusnya menjadi inspirasi tanpa henti bagi keluarga besar HMI, baik kader aktif maupun alumni. Dengan semakin berkembangnya organisasi ini, komunitas hijau hitam kerap diperhadapkan dengan suasana yang sering memancing lunturnya idealisme, lunturnya pilihan untuk tetap berada di garis lurus sebagaimana pilihan pendiri HMI, suasana tersebut mesti disikapi dengan matang dan cerdas, kesalahan dalam menyikapi hal ini bisa menimbulkan akibat yang fatal. Bahwa terjadi perbedaan cara pandang terhadap realitas dalam generasi yang berbeda di HMI adalah hal lumrah, hal tersebut bagian dari dinamika pemikiran, kekayaan gagasan, akan tetapi yang perlu diingat, model pandangan apapun yang dianut oleh setiap generasi di HMI namun komitmen perjuangan di garis lurus tidak boleh ditinggalkan.

Penetapan Lafran Pane sebagai pahlawan nasional merupakan berkah sekaligus ajang introspeksi bagi HMI, berkah karena perjuangan keluarga besar HMI untuk mendorong ditetapkannya Lafran Pane sebagai pahlawan nasional akhirnya terwujud, tentu perjuangan ini memakan energi yang banyak, dikatakan ajang introspeksi diri karena melalui momen ini HMI bisa melakukan refleksi bersama terhadap dinamika perjuangan Lafran Pane, sudah sejauh mana alumni dan kader menyerap nilai perjuangannya, sejauh mana komitmen alumni dan kader untuk terus berada di garis lurus, apakah kita bisa menyerapnya, tentu kita bisa dan harus bisa.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Kepemanduan LK I di Jombang

Cerita dalam tulisan ini saya buat karena ada hal yang membuat saya tergerak hatinya saat saya menikmati perjalanan dari Jogjakarta menuju Jombang. Saat perjalanan pulang dan saya saat itu berada di perbatasan Malang dengan Blitar. Dimana ada sebuah bendungan yang nampaknya elok untuk diabadikan momen tersebut, maka saya bercerita dengan Pak Mohtar Nasir untuk membuat tulsan ini. Saya mencoba membuatnya walaupun belum bisa menggambarkan cerita yang aslinya.

Perjalanan kepemanduan menuju jombang memiliki kesan tersendiri. Dengan bermodal niat yakin saya bersama dengan Mohtar Nasir yakni selaku Ketua Kooardinator Badko Jabagtengtim, juga ditemani oleh Pengurus Badko juga yang berada di Staf Perkaderan Badko yakni Hasanudin, yang aslinya dari perwakilan Cabang Purworejo. Sedangkang dari Ketua Badko sendiri yakni Muhtar Nasir berasal dari Cabang Yogjakara.

Berawal dari tugas dan amanah daripada seorang pengader saya sedang mengantar seorang kader untuk menjalani pendidikan kediriannya di Jogjakarta. Saya sebenarnya tidak ada niatan untuk mandu di Jombang maupun melakukan kepemanduan. Ini didasari dari permintaan Ketua Cabang Jombang yakni saudara Anam yang meminta pengader dari Cabang Wonosobo, maka saya yang ditunjuk sebagai perwakilan pengader dari Wonosobo. tetapi pada waktu itu saya tidak ada persiapan apa-apa apalagi posisi sedang mengantar kader, saat itu yang saya pikirkan adalah beberapa bekal maupun persiapan untuk ke Jombang. Tetapi Pak Muhtar sudah berada di tempat yang sama dengan saya dan pada saat itu juga saya sudah ditanya tentang kesanggupan untuk mandu di Jombang. Dalam kode etik kepemanduan, jika ada tugas amanah untuk memandu maka kata yang harus diucapkan adalah siap. Karena ini adalah bagian perjuangan yang paling urgen dalam ber-HMI.

Setelah diputuskan untuk saya mandu, hal yang pertama saya lakukan adalah persiapan berangkat. Pemberangkatan yang dilakukan dimulai dari Jogjakarta sambil menunggu Pak Hasan yang sedang berada dalam perjalanan dari Purworejo ke Jogja.  Setelah waktu menunjukkan pukul setengah satu Pak Hasan sudah berada di Jogja, setelah beristirahat dahulu kita menuju warung kopi didekat korkom UIN sampai waktu menunjukan pukul 00.01 WIB.

Pemberangkatan kita mulai dari pukul 00.01 WIB lebih sedikit, kita berangkat menggunakan sepeda motor dengan dua sepeda motor. Keluar Jogjakarta kita begitu menikmati perjalanan walaupun dalaM kondisi malam hari malah sudah menjelang dini hari. Sampai di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur kita beristirahat di Masjid Sragen. Kata Pak Muhtar itu adalah tempat yang biasanya untuk transit beliu saat melakukan perjalanan Jogjakarta-kampung halaman. Tepat pukul 00.04 waktu menunjukan subuh kami solat di masjid tersebut. dan beristirahat sebentar untuk mendapat tubuh yang fresh. Selanjutnya perjalanan dimulai kembali sekitar pukul 05.30 kami meninggalkan Masjid KK di Kota Madiun tersebut. dengan makanan khasnya yakni pecel madiun yang sangat enak dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Dengan menikmati aura kota tersebut dengan khasnya yang begitu sedikit panas suhunya dibanding dengan kota saya sendiri. Kita begitu menikmati perjalanan maupun pecelnya ini. Sampai kami lupa akan rasa capek maupun pegal-pegal tubuh ini. Dan sampai kami puas dengan apa yang kami santap maka kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Jombang.

Dalam perjalana berbagai rintangan kami lalui adanya rintangan fisik seperti ban bocor sampai dengan keadaan Pak Hasan yang diharuskan untuk berisitarahat sejenak karena minimnya tenaga yang kita miliki. Maka harus adanya sikap sabar dan kekeluargaan yang harus kita junjung tinggi.

Pukul setengah satu kita sudah sampai di Jombang, selanjutnya kami mencari lokasi LK I. Baru beberapa menit kita sudah menemukan lokasi tersebut, sampainya kami di lokasi kami disambut begitu hangat dan penuh dengan keakraban dari teman-teman Jombang ini. Berhubung kita masih dalam keadaan yang kurang fit, maka kita beristirahat sejenak sebelum melakukan kepemanduan. Ternyata saya mendapat begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan di Jombang ini, dari berbagai segi dan juga dari perjuangan saya sebelumnya.

Empat hari kami melakukan amanah sebagai pengader dengan selalu mempertimbangkan nilai-nilai pengader dan juga semangat perjuangan dan perkaderan HMI. Kami khususnya saya pribadi telah banyak membaur dan juga belajar dari teman-teman yang ada di Jombang, dari suasananya, kulturnya, segi keadaannya sampai karakteristik orang-orangnya. Sampai kami mengenal stake holder Hmi Cabang Jombang ini.

Perjalan kami lanjutkan ke Kota Malang dengan maksud ingin bertemu dengan teman sekaligus kader disana. Maka pukul 20.00 kami berpamitan dengan para kader Jombang dan melanjutkan perjalanan ke Malang dengan dalih ingin mengetahui kota malang dan juga membuka deklarasi di daerah Malang. Kota malang merupakan kota terbesar setelah surabaya, dan suasanapun disana sangat berbeda dan juga sangat nyaman. Itu karena saya berasal dari kota kecil dan kota tertinggi di Jawa Tengah yakni Kota Wonosobo. dan Kota Wonosobo sendiri merupakan kota dingin dan juga masih asri. Setelah saya berada di Malang saya merasakan kota tersebut seperti kota sama dengan kota kelahiran saya, ya walaupun sedikit agak ramai dan juga padat kendaraan, tetapi itu tidak menghalangi perjalanan saya untuk keliling Kota Malang.

Akhirnya saya dan teman-teman bertemu dengan kader HMI, agung namanya. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya, universitas terbesar di Kota Malang ini. Dan ia mengikuti pendidikan LK I di Jogjakarta. Dengan berbagai konsolidasi dan juga diskusi bersama teman-teman yang lain kita diajak bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dan juga ingin berjuang menja eksistensi HMI juga. Kemudian kami lanjutkan perjalan pulang. Perjalanan pulang ini kami berbeda alur. Kita menggunakan jalur selatan. Kita akan melewati Blitar tempat kelahiran sang revolusiner dan bapak pejuang kita. kemudian kami lanjutkan perjalanan melewati pingggiran pantai yakni melewati Tulung Agung, trenggalek pacitan. Di tempat kelahiran presiden ke-6 ini kami berhenti sejenak di Pantai Soge namanya. Kita beristirahat sambil mengabadikan momen.

Pada pukul setengah sepuluh malam, sampailah saya pada Kota Gunung Kidul Jogjakarta. Dimana pada awalnya saya mengantar kader untuk mengikuti Pelatihan Senior Course. Saat itu saya menuju lokasi. Saat saya sampai ada teman saya yang menjadi pemandu sekaligus ada juga yang menjadi peserta. Tidak lama kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Korkom UIN, tempat kumpul kader-kader HMI asal UIN. Setelah istirahat, paginya saya langsung berangkat menuju Wonosobo untuk kembali pulang di kampung halaman.

Penulis: Utsman, Kader HMI Cabang Wonosobo