Gerakan Mahasiswa Bersatu Tuntut KPK Segera Adili Aguan

HMINEWS.COM, Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersatu mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengadili Sugianto Kusuma alias Aguan dalam Kasus Suap Penyusunan Raperda  Zona dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurut Jendral Lapangan Gerakan Mahasiswa Bersatu, Alialudin Hamzah dalam aksinya menyampaikan bahwa Sugianto Kusuma alias Aguan diduga melatarbelakangi kasus suap Penyusunan Raperda Reklamasi Zona dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta,

“Proses pengembangan kasus suap penyusunan Raperda reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan melindungi Sugianto Kusuma alias Aguan yang kami duga melatarbelakangi kasus suap Penyusunan Raperda Reklamasi”  Paparnya.

Dalam aksinya Ali menegaskan bahwa, keterlibatan Sugianto Kusuma Alias Aguan dalam kasus suap Raperda Reklamasi Teluk Utara Jakarta menjadi penting untuk dipertegas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasalnya, setelah divonis 3 orang bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus suap penysunan Raperda Reklamasi, Nama Sugianto Kusuma alias Aguan justru didiamkan oleh KPK, padahal posisi Aguan diduga Kuat mengaktori  Suap Raperda Reklamasi.

“Kami Berkeyakinan 3 Nama yang divonis bersalah oleh hakim dalam suap Raperda Zona dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah bentuk skenario kambing hitam yang dititipkan kepada mereka guna mengaburkan status saksi saksi lainya diantaranya Sugianto Kusuma” Jelasnya.

Setelah beberapa saat aksi belangsung, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui mediasi pihak kepolisian langsung menerima massa aksi untuk dilakukan hearing pendapat, akan tetapi massa aksi merasa keberatan karena pihak penyidik kasus suap reklamasi tidak hadir dalam hearing pendapat.

“Kami merasa kecewa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi karena penyidik KPK absen saat hearing” Tutup Ali

Macetnya Demokrasi Kita

Reformasi yang pecah pada 1998 memberikan harapan besar bagi rakyat Indonesia, momen ini disambut sebagai momen kemenangan demokrasi, setelah 32 tahun otoritarianisme berkuasa dengan memanipulasi demokrasi, kehadiran reformasi dianggap sebagai berkah guna mewujudkan demokrasi subtantif, optimisme sangat menguat di masa itu. Seiring dengan berjalannya waktu, optimisme tentang harapan terwujudnya demokrasi hakiki diuji oleh kenyataan, faktanya mewujudkan demokrasi subtantif tak semudah membayangkannya, ternyata optimisme saja tak cukup, juga dibutuhkan manusia yang memiliki integritas yang tinggi terhadap demokrasi, manusia yang tidak tergoda memanfaatkan demokrasi untuk melancarkan petualangan hitam demi kepentingan kelompok dan kroninya, manusia seperti ini yang cukup langka di tengah semakin bertambahnya usia demokrasi Indonesia.

Masyarakat Indonesia berharap dengan semakin bertambahnya usia demokrasi maka demokrasi akan semakin mengalami kemajuan, akan tetapi harapan tersebut sepertinya lebih dekat dengan angan belaka. Semakin kesini demokrasi kita bukannya mengalami kemajuan berarti, perjalanan demokrasi kita menjadi sangat lambat, bahkan cenderung stagnan, macet di tengah jalan. Lebih jauh demokrasi terjerumus ke dalam prilaku yang dikutuknya, yakni otoritarianisme, metamorfosis kelahiran otoritarianisme biasanya mengambil dua bentuk. Pertama pembatasan terhadap kebebasan secara perlahan, dalih yang biasa dipakai adalah konteks kebebasan yang berlaku saat itu dianggap berlebihan, sehingga perlu dibatasi oleh aturan yang mengikat, hal ini akan menjadi masalah tatkala tafsir batasan kebebasan ditentukan oleh penguasa, tafsir batasan kebebasan menurut penguasa sangat rawan mengikuti kepentingan kekuasaan. kebebasan yang dibatasi secara perlahan lambat laun akan memberangus kebebasan seluruhnya, disinilah otoritarianisme mengukuhkan diri. Kita percaya bahwa kebebasan memang tidak boleh tanpa batasan, namun ketika penafsir batasan kebebasan adalah penguasa maka hal itu akan menjadi masalah serius.

Kedua, otoritarianisme juga biasa lahir dengan melakukan pembatasan kebebasan secara total, cara yang kedua ini terbilang ekstrim, model ini biasanya terwujud saat diktator memimpin sebuah negara, atau saat junta militer melakukan kudeta lalu mempermanenkan kekuasaannya. Model kedua ini sangat gampang dirasakan dan disadari oleh masyarakat, namun mereka akan sangat kesulitan untuk keluar dari belenggu otoritarianisme model ini, bila berkaca kepada fakta sejarah, model otoritarianisme semacam ini biasanya bisa terawat hingga puluhan tahun. Terlepas dari hal itu, baik model otoririanisme yang pertama maupun model otoritarianisme yang kedua sama-sama membunuh demokrasi, mustahil demokrasi berjalan beriringan dengan otoritarianisme.

Dalam konteks penguasa di Indonesia hari ini, ada kesan kuat model otoritarianisme jenis pertama sedang dijalankan, indikatornya bisa kita lihat dengan lahirnya ragam regulasi yang perlahan tapi pasti memangkas kebebasan, yang paling vulgar adalah Perppu Ormas. Dalih yang digunakan terbilang klasik, penguasa meminjam dalih demokrasi untuk membunuh demokrasi itu sendiri, penegasan tentang keutuhan pancasila hingga ke tataran praktis sebagai dalih mengeluarkan Perppu Ormas, merupakan contoh nyata peminjaman dalih demokrasi guna membunuh demokrasi itu sendiri. Penguasa terjebak dalam dimensi irasional, celakanya tidak sedikit pengusung kebebasan berpendapat di masa lalu yang turut terjebak dalam dimensi irasional ini, mereka beramai-rami memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam kasus Perppu Ormas. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi kita bukan hanya macet, tapi juga berjalan mundur, dan lebih dekat kepada otoritarianisme.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO