Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31

HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi umat, menjaga keutuhan bangsa”.

Acara kongres dibuka oleh pimpinan komisi V DPR RI, Tamsil Linrung. Dalam sambutannya, Tamsil menyampaikan pentingnya HMI mengambil peranan dalam membangun bangsa dan negara.

Acara dihadiri juga oleh anggota komisi VIII DPR RI Erwin Muslimin Singajuru, Wakil Bupati Sorong, pimpinan-pimpinan daerah, beberapa mantan ketua PB HMI, serta OKP-OKP dilingkungan Sorong dan Papua Barat.

Ketua panitia Kongres, Afidin Muhammad, dalam sambutannya berkomintemen akan memberikan yang terbaik demi kelancaran acara kongres sampai selesai.

Terpilih Sebagai Ketum HMI MPO Cabang Barru, Muhammad Reski Dapat Selamat Dari Perintis Cabang Barru

HMINEWS.COM, Konferensi X Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Barru telah berakhir Jumat (5/11) dini hari. Agenda tahunan Cabang tersebut berlangsung di Sekretariat HMI Cabang Barru.Kegiatan ini dihadiri oleh kader-kader HMI dari seluruh komisariat yakni Komisariat Ilmu kesehatan (KOMIK) AKPER YAPI Barru, Komisariat STIA Al Ghazali (KOMISI), Komisariat Hukum dan Tarbiyah (KOMHUMTAR).

Dalam forum tertinggi cabang itu, Muhammad Reski yang merupakan calon tunggal, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum HMI MPO Cabang Barru Periode 2018-2019 menggantikan ketua sebelumnya Samsuryadi.

Samsuryadi berpesan agar pengurus cabang amanah dalam menjalankan organisasi.

“Semoga amanah pengurus selanjutnya, dan ucapan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat senior yang telah terus menerus membimbing kami selama dua periode, dan sesama pengurus telah bekerja sama, kami telah membangun kembali HMI di Barru, kita ada dan menjadi salah satu ujung tombak dakwah Islam yang melahirkan kader-kader ulil albab yang siap bertanggung jawab dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT” Ujar Samuryadi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Muhamamd Reski selaku ketua terpilih mengungkapkan kesiapannya menjalan kepengurusan selama periodenya.

“Terima kasih telah dipercayakan untuk melanjutkan roda organisasi dan kami akan memberikan yang terbaik untuk HMII Kabupaten Barru,” Harapnya.

Ucapan selamat pun membanjiri ketua terpilih salah satunya dari Ketua Umum pertama HMI MPO Cabang Barru , Ahmad Rauf, dari Jakarta dirinya menyampaikan pesan “Selamat dinda hari ini amanah, besok adalah kebanggaan dalam catatn hidupmu, anda adalah orang pilihan yang sedang diutus Tuhan untuk mengawal amanah itu” Tidak hanya itu, Ketua Badko Indonesia Bagian Timur 2000-2002 Jamal Passalowongi juga memberikan ucapan yang sama

Ketua Umum HMI MPO Cabang Barru 2004-2005 Zainuddin Karim memberikan pesan “tetap jaga koordinasi dan jaga ritme gerakan, junjung tinggi etos islam dan semoga tetap eksis memberikan ide dan gagasan” Hal yang sama juga disampaikan oleh Borahim el Mandary Bendahara Umum HMI MPO Cabang Barru 2000-2001 “Semoga solid, maju dan santun dalam organisasi, tawaduh dalam keilmuan, reformis dalam agenda kerja, inovator dalam kondisi kekinian, dan kokoh dalam aqidah yang Qur’ani dan sunnah, maju tak gentar sukseski semua, insya Allah, Allahu Akbar”.(SM)[]

Pentingnya Islam Progresif Moderat Dalam Ruang Kebangsaan

Islam sebagai agama memiliki muatan ajaran yang utuh, dimensi ajaran islam tidak hanya mengatur ibadah dalam arti sempit, lebih dari itu ajaran islam juga menyentuh dimensi yang jauh lebih luas, ajaran islam memberikan gambaran yang rinci tentang tata kehidupan di tengah masyarakat, nilai Islam tersebut juga sangat relevan diterapkan dalam ruang kebangsaan kita. Jika mengamati situasi terkini ruang kebangsaan, maka kita akan menjumpai polarisasi di tengah masyarakat, secara samar masyarakat terbelah ke dalam dua kutub, satu kutub memberikan perhatian intens teradap keberagaman, kutub ini menganggap nuansa keberagaman di Indonesia sungguh terancam, dalam sudut pandang mereka ancaman keberagaman tersebut salah satunya muncul dari kelompok radikal yang melakukan pemaksaan keendak atas nama agama.

Kelemahan mendasar kelompok ini karena keberagaman yang mereka gaungkan dalam banyak kasus seringkali tidak proporsional, prilaku yang merugikan nilai yang telah menjadi identitas bangsa masih diamini dengan dalih keberagaman, sementara di sisi lain muncul kelompok yang memiliki semangat yang kuat untuk memperjuangkan nilai agamanya, kelompok ini berjuang melalui kerang demokrasi yang pas menurut pandangan mereka, kelemahan kelompok ini karena mereka dalam sisi tertentu cenderung tidak bisa menerima perbedaan.

Secara sederhana polarisasi kelompok sebagaimana yang dijelaskan di atas, merupakan pertentangan antara nilai moderat dan nilai progresif. Dalam Islam nilai progresif dan nilai moderat sama-sama diakui keberadaannya, banyak ajaran islam yang mendorong penerapan sikap moderat, namun tidak sedikit pula ajaran islam yang berbicara pentingnya penerapan nilai progresif. Masalah kemudian muncul karena pada tataran realitas, nilai moderat dan nilai progresif sering dipertentangkan, muncul anggapan seolah keduanya tidak bisa dijalankan secara bersamaaan, masyarakat islam dipaksa untuk memilih salah satu dari keduanya.

Akibatnya kelompok dalam dunia islam yang konsen mendorong penerapan nilai moderat kehilangan aspek progresifnya, mereka sangat konsen mendorong pentingnya penerapan nilai keberagaman namun mereka cenderung diam saat Islam dipojokkan, termasuk bila pemojokan itu terjadi tepat di depan mata mereka, sedangkan kelompok dalam dunia islam yang kukuh mengusung nilai progresif memiliki semangat juang tinggi dalam menegakkan nilai ajaran islam namun rawan terjatu ke dalam klaim kebenaran, mereka terlalu mudah menuduh kelompok lain sebagai piak yang salah hanya karena berbeda pandangan, penghargaan teradap keberagaman sangat minim dalam kelompok ini.

Dalam konteks ruang kebangsaan terkini model islam progresif moderat seharusnya didorong secara bersama, model berislam progresif moderat adalah sebuah model berislam yang memiliki semangat juang yang kukuh dalam memperjuangkan ajaran islam namun tetap terbuka terhadap keberagaman secara proporsional, bila model berislam ini diterapkan maka ini bisa menjadi jawaban atas polarisasi samar-samar yang terjadi di tengah masyarakat, model berislam ini mampu mengurai ketegangan antara dua kutub yang berseberangan, dalam ruang kebangsaan kita keberagaman memang tidak bisa ditolak, kita harus menyikapinya, keberagaman merupakan fakta berbangsa yang hadir di depan mata, sikap yang paling tepat terhadap keberagaman adalah sikap pengakuan dan penghargaan teradap keberagaman itu, mengakui bahwa keberagaman merupakan fakta sejarah yang harus diterima, serta menghargai keberagaman tersebut dalam batas yang proporsional, penghargaan terhadap keberagaman menunjukkan kebijaksanaan sikap dalam berbangsa, di sisi lain, sebagai seorang muslim, kita tetap harus memiliki ghiroh dalam memperjuangkan nilai Islam yang diyakini kebenarannya, perjuangan ini tentu harus melalui saluran pas, sebagai orang yang hidup di Indonesia, maka kita bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perjuangan yang dilakukan juga berkontribusi pada penguatan tata kelola kebangsaan kita, dengan perjuangan tersebut maka Indonesia sebagai rumah bersama semakin kokoh, kiranya model perjuangan ini yang paling pas dalam konteks kebangsaan kita.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

 

HMI MPO Baubau Jadikan Mesjid Sebagai Basis Perkaderan Organisasi

HMINEWS.COM, HMI MPO Cabang Baubau melaksanakan kegiatan Latihan Kader I, kegiatan ini dilaksanakan pada 5-7 Januari 2018, bertempat di Mesjid Hamdu Al Majaly Kota Baubau, dipilihnya mesjid sebagai lokasi kegiatan LK I dengan maksud mengenalkan semangat perjuangan islam kepada kader baru, mesjid merupakan tempat awal dalam merancang perubahan dalam dunia islam.

LK I yang juga biasa disebut Basic Training diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Baubau, sepanjang kegiatan peserta terlihat antusias menerima materi, dalam beberapa kesempatan peserta juga terlibat proses tanya jawab dengan pemateri dan pemandu. 

Ketua Umum HMI MPO Cabang Baubau, La Sini, berharap peserta Basic Training konsisten berjuang bersama HMI MPO, dirinya juga menyampaikan bahwa pengurus cabang akan lebih menggenjot aktifitas perkaderan.

“Saya harap peserta Basic Training selalu istiqamah berjuang untuk umat melalui wadah HMI MPO, kedepannya LK I akan diadakan minimal satu kali dalam tiga bulan” Tegasnya.

Sementara itu salah satu kader HMI MPO Cabang Baubau, Syarief, mengatakan dirinya berharap lulusan LK I kali ini mampu mengawal dan semakin menguatkan eksistensi HMI MPO di Kota Baubau.

“Wajib bagi lulusan LK I kali ini untuk terus menguatkan keberadaan HMI MPO di Kota Baubau serta memastikan lahirnya generasi selanjutnya” Ungkapnya.[]

 

Memposisikan Pluralisme Secara Proporsional

Demokrasi modern menempatkan pluralisme sebagai bagian penting dalam sebuah bangsa, demokrasi meniscayakan bahwa demokrasi yang sehat hanya akan terbangun dengan kehadiran pluralisme di dalamnya. Secara diskursus memang masih terdapat perbedaan pandangan dalam memahami pluralisme, perbedaan itu terkait dengan batas pluralisme itu sendiri, bagi kelompok tertentu pluralisme dianggap sebuah istilah yang sarat kepentingan kuasa, bagi kelompok ini istilah yang lebih tepat seharusnya bukan pluralisme tapi pluralitas, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan pandangan ini, dalam konteks diskursus wacana, pengetahuan hampir tidak pernah lepas dari intervensi “kuasa” khususnya saat kita memahami kuasa dalam arti luas, bukan sekadar kuasa yang bergerak dalam struktur formal.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, pluralisme dalam kaitannya dengan upaya penghargaan terhadap keberagaman adalah penting. Untuk kasus Indonesia yang tingkat keberagamannya sangat tinggi, khususnya dari segi budaya dan tradisi, maka perlu lahir sebuah sikap yang mampu menjamin keberagaman tersebut, hal ini dibutuhkan agar tidak ada kelompok tertentu yang dikorbankan di bumi nusantara, nusantara merupakan rumah besar bagi semua suku bangsa dan golongan yang menghuni Indonesia, pada bagian ini sebenarnya tidak tepat lagi mengangkat isu mayoritas dan minoritas, justru isu yang lebih tepat diangkat adalah menyatu dalam keberagaman.

Ketika pluralisme murni dikaitkan dengan upaya pengharagaan hak semua suku bangsa dan golongan, maka hal itu sama sekali tidak menimbulkan masalah, masalah kemudian terjadi karena belakangan ini pluralisme ditafsirkan dengan sangat liar, muncul kelompok tertentu di Indonesia yang berupaya menggiring pluralisme kepada ruang kebebasan tanpa batas, pada posisi ini pluralisme dijadikan sebagai bahan pembenaran dari berbagai aksi yang justru melanggar nilai kehidupan di negeri ini, baik itu nila hukum, agama, termasuk budaya. Mereka yang konsisten memperjuangakan sebuah nilai melalui jalur hukum dituduh anti pluralisme, mereka yang bersuara karena memperjuangkan nilai agamanya langsung dhakimi anti pluralisme, pluralisme dengan model seperti ini sesungguhnya telah keluar jalur, pluralisme dengan bentuk seperti ini merupakan pertanda bahwa pluralisme telah dibajak oleh kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya. Yang lebih parah karena kelompok ini biasanya merasa diri paling pluralis, padahal secara sikap tindakan mereka justru membunuh pluralisme itu sendiri.

Dalam konteks budaya dan tradisi, nilai budaya dan tradisi kita yang telah menjadi identitas bangsa, sedang terancam oleh sepak terjang kelompok di atas, betapa tidak, hal-hal yang digaungkan oleh kelompok ini, dalam banyak kasus justru bertentangan dengan nilai dan tradisi yang sudah menjadi identitas kebangsaan kita, hal-hal yang mereka gaungkan kemudian berupaya dipaksakan hidup dalam alam kebangsaan kita, hal itu sama saja dengan mengorbankan nilai budaya dan tradisi yang jauh waktu sudah menjadi identitas kebangsaan kita, sungguh miris, pluralisme yang awalnya dimaksudkan untuk menjamin keberagaman budaya dan tradisi, justru digunakan untuk membunuh nilai budaya dan tradisi tersebut. Masyarakat Indonesia tidak boleh latah dalam memperlakukan pluralisme dalam tataran praktis, perlu ada kesepahaman bahwa pluralisme dalam konteks Indonesia benar-benar konsisten berdiri di atas prinsip penghargaan terhadap keberagaman, bukan menyuarakan suatu nilai keberagaman sambil menginjak nilai keberagaman yang lain.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

 

Pengurus KOHATI HMI MPO Cabang Kendari Resmi Dilantik

HMINEWS.COM, Pengurus KOHATI Cabang Kendari Menggelar Pelantikan, Kendari, Minggu 7 Januari 2018. Acara Pelantikan Pengurus KOHATI Cabang Kendari dirangkaikan dengan Rapat Kerja Pengurus .

Pengurus KOHATI Cabang Kendari ini dilantik oleh Ketua Umum HMI Cabang Kendari Sharlin . Kegiatan ini bertema “Satukan Perbedaan Untuk Merajut Nilai Kebersamaan Demi Terbinanya Kader HMI Wati Menjadi Sosok Mar’atussolehah”. Pelantikan ini berlangsung di Aula Faperta UHO.

“Kegiatan pelantikan pengurus dan raker KOHATI ini berlangsung selama sehari.Saya berharap KOHATI Cabang Kendari dapat berjalan sebagaimana mestinya” Ujar Ketua Panitia Wa Ode Dwi Arta, Minggu (7/1).

Wa Ode Intan selaku Ketua KOHATI Cabang Kendari mengatakan ini merupakan kepengurusan perdana.

“Maka harapan saya untuk KOHATI yaitu mampu menjaga citra diri sebagai kader HMI Wati guna mewujudkan Mar’atusholehah” Jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Kendari Sharlin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pengurus KOHATI Cabang Kendari.

“Selamat atas pelantikan Pengurus KOHATI Cabang Kendari” Ungkapnya.[]

Mahasiswa di Era Zaman Now

Terjadi sebuah perkembangan yang luar biasa di abab ke-21 ini. Perkembangan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, hingga ketika melalui instrumen interaksi sosial baik langsung maupun tidak langsung suatu masyarakat dapat melakukan hubungan dengan masyarakat-masyarakat lainnya tanpa batas. Dalam arti sempit terjadi transaksi kebudayaan, sedangkan dalam arti luas terjadi hubungan ekonomi dan politik yang lebih bersifat pragmatis. Masyarakat melakukan transaksi kebudayaan ketika terdapat ketidaksamaan kebudayaan atau kemajemukan di lingkungan eksternalnya sehingga kebudayaan  masyarakat demikian bisa saja syarat akan nilai atau sebaliknya bebas akan nilai tergantung dari ideologi yang digunakan oleh setiap masyarakat tersebut.

“Zaman Now “ zaman dimana kita hidup tanpa batas, ruang, dan waktu, yang dikuasai oleh teknologi informasi. Zaman ini adalah zaman kekinian, semua orang bisa terhubung dari satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat berdampak positif ataupun negatif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kegiatan bermedia sosial merupakan salah satu ciri dari Zaman Now, dan saat ini kegiatan tersebut lebih di dominasi oleh siswa dan mahasiswa, tetapi dengan kebebasan demikian semua orang dapat menyebar informasi, berpendapat dengan sekehendak hatinya, sehingga dapat menimbulkan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Untuk itu, perlunya filternisasi informasi, maupun upaya untuk menyebarluaskan informasi agar tidak berdampak sosial yang menimbulkan kekacauan atau perselisihan, sehingga diperlukannya komunikasi yang bijak, beretika, dan berkualitas secara inteklektual. Semua itu dikembalikan kepada “Pancasila” yang memuat norma-norma sosial bagaimana cara bermasyarakat yang baik.

Terjadinya kekacauan sosial atau perselisihan sosial yang disebarluaskan di media sosial, oleh karena tidak adanya sebuah fundamental untuk membatasi ketidakpantasan informasi tersebut. Jika, semuanya kehidupan bermasyarakat dikembalikan pada Pancasila, maka tidak ada kekacauan-kekacauan sosial yang terjadi, semua akan berjalan dengan baik di era apapun itu.

Di zaman ini pula, semua bisa didapatkan secara instan. Perpustakaan semakin sepi, toko buku semakin sepi, dan tempat-tempat belajar juga demikian. Oleh kerena, zaman ini menekankan efektifitas penggunaan media yang bisa dalam genggaman tangan, dimana semua orang bisa mendapatkan apapun melalui instrument media. Orang dapat mendownload ebook gratis, orang dapat belanja online, dan dapat berkomunikasi melalui media untuk mendapatkan pengetahun baru. Namun, banyak yang menyalahgunakannya dengan kebebasan-kebebasan untuk bereksperesi sedemikian rupa, tanpa memperdulikan nilai etis dan moralitasnya, karena semua orang dapat merepost apapun itu baik di Facebook, Instagram, Path, Twitter dan media sosial lainnya.

Media sosial juga dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya, karena rasa nyaman yang didapatkan, dan ketertarikan untuk mengetahui informasi-informasi baru dari teman, kecanduan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kepedulian seorang mahasiswa kepada kuliahnya, kepedulian kepada lingkungan sosialnya, dan juga berakibat pada finansialnya. Dari tahun ke tahun pengguna media sosial terus bertambah, yang di mulai dari internet melalui komputer, kini bisa melalui gadget handphone.

Mahasiswa sebagai agen perubahan atau sosial engineering, yakni mampu untuk menjadi pelopor perubahan di zaman apapun, kalangan intelegensi mampu terlibat. Di era Zaman Now mahasiswa harus melakukan proses penyadaran atau percontohan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar di media sosial, yang semua itu sekali lagi dikembalikan pada norma-norma yang ada dalam jiwa Pancasila.

Kata “Maha” sendiri mengandung arti “Besar”, jadi bukanlah pelajar yang biasa-biasa saja, karena tercermin dari sikap penggabungan antara kebijaksanaan, kedewasaan, dan keilmuan. Untuk itu, di era Zaman Now, mahasiswa sangat diharapkan dalam penyebaran informasi yang positif, dan berdampak pada segi kehidupan masyarakat, serta mendukung pembangunan sosial. Secara keseluruhan peran ini dilalui dengan proses pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, yang tidak semata-mata hanya sebuah wacana yang nihil semata.[]

Penulis: Muh. Aslan Syah, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjahmada

Dialektika HAM Dalam Ruang Kebangsaan

Dalam konteks pemerintahan modern, Hak Asasi Manusia merupakan produk demokrasi, lebih jauh HAM dianggap sebagai pilar demokrasi, demokrasi yang sehat tidak akan mungkin terbangun tanpa disertai penegakan HAM secara konsisten. Khusus untuk konteks Indonesia wacana penegakan HAM digaungkan dengan sangat keras pasca reformasi, sebagai sebuah wacana HAM sesungguhnya sudah ada sebelum reformasi, namun penegakannya masih sangat setengah hati, bahkan tidak jarang HAM ditafsirkan secara tunggal oleh penguasa, akibatnya HAM menjadi tersandera oleh kekuasaan, hal tersebut terjadi bukan hanya di era orde baru tetapi juga di era orde lama.

Secara formal diskursus HAM dalam konteks modern, pertama kali menguat di dunia barat, hal tersebut sebagai hasil dari zaman pencerahan, seiring perkembangannya, khususnya saat negara-negara di dunia timur mampu memerdekakan diri, maka diskursus tentang HAM juga mulai tumbuh subur di wilayah itu, pergolakan negara terjajah di timur sesungguhnya merupakan respon kesadaran tentang pentingnya semua bangsa di dunia untuk mendapatkan hak asasinya sebagai manusia untuk merdeka, lepas dari belenggu barat. Masa kolonialisme barat terhadap dunia timur merupakan kontradiksi penegakan HAM yang paling nyata, di masa itu masyarakat barat sudah menggaungkan HAM, tetapi negaranya sendiri masih aktif melakukan proses penjajahan terhadap dunia timur, merampas Hak Asasi Manusia masyarakat dunia timur, sebuah episode sejarah yang sungguh kelam.

Jika mengamati dinamika pandangan terhadap HAM di Indonesia, maka penggiat HAM paling tidak bisa dipetakan ke dalam dua kutub besar, kutub pertama memahami HAM dalam kerangka teori universalisme sedangkan kutub kedua mehami HAM dalam kerangka teori partikularisme. Teori universalisme memandang bahwa varian bentuk HAM di seluruh dunia selalu sama, karena HAM merupakan hak asasi paling dasar yang harus dimiliki oleh semua manusia, sehingga varian bentuknya tidak mengenal batas negara. Konsekuensi pandangan ini dalam bentuk teknis meniscayakan prilaku yang di dunia barat yang dihidupkan atas nama HAM, misalnya LGBT, pergaulan bebas dll juga harus diberikan ruang dalam konteks kebangsaan kita atas nama HAM. Sedangkan teori partikularisme dalam kaitannya dengan HAM memandang bahwa varian bentuk HAM bersifat terbatas, bergantung pada nilai dan budaya yang hidup dalam sebuah negara, teori ini memandang bahwa HAM harus berdialog dan berdamai dengan nilai dan budaya yang telah menjadi identitas sebuah bangsa, dalam bentuk teknis konsekuensi pandangan ini adalah prilaku atas nama HAM di dunia barat, misalnya LGBT dan pergaulan bebas tidak harus diterima dalam konteks Indonesia, bahkan perlu ditolak karena bertentangan dengan nilai dan budaya yang telah menjadi identitas bangsa.

Kegaduhan yang terjadi di ruang publik, khususnya perdebatan terkait boleh tidaknya sebuah prilaku dilegalkan atas nama HAM, sesungguhnya merupakan turunan perdebatan antara kedua teori di atas (universalisme dan partikularisme). Secara spesifik dalam ruang kebangsaan kita, perlu ada penegasan bahwa partikularisme lebih pantas diadopsi sebagai perspektif dalam memandang HAM, sudut pandang yang lahir dari teori ini lebih ramah terhadap nilai dan budaya yang telah menjadi identitas bangsa kita, di sisi lain teori ini juga tidak mengandung kesan pemaksaan terhadap perspektif kebangsaan kita. Bagi sebuah bangsa yang terpenting adalah identitas, identitas bukan sekadar pembeda bagi sebuah bangsa, lebih dari itu, identitas merupakan wadah untuk merawat ingatan akan kebesaran sebuah bangsa, lalu mereproduksinya menjadi kekuatan utama bagi bangsa, ingat setiap bangsa yang hari ini dianggap hebat pasti memiliki identitas kebangsaan yang sangat terawat.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Diterima Ketua MPR RI, Berikut Gagasan HMI Terkait Kebangsaan

HMINEWS.COM, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kunjungan dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) di Komplek Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, kedatangan PB HMI untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya terkait kondisi bangsa saat ini.

“Anak muda datang, HMI kita dengar bagaimana pendapat mereka mengenai keadaan kita sekarang, apa saran-sarannya, anak muda kan perlu didengar,” Ungkap Zulhas.

Dalam pandangannya, PB HMI menilai, kondisi bangsa saat ini ada kesenjangan sosial yang sangat tinggi, ada kesenjangan ekonomi, pengangguran meningkat dan terjadi kegaduhan dimana-dimana.

“Aspirasi mereka bahwa merah putih yang mulai terkoyak ini. Gimana agar bisa satu lagi,” Tukasnya.

Dalam kesempatan ini, PB HMI mengundang Ketua Umum PAN ini untuk hadir di acara Kongres yang akan digelar di Sorong, Papua Barat pada tanggal 28 Januari 2018 nanti.

“Saya diundang untuk hadir di Kongres. Saya nanti akan hadir. Anak muda selalu saya utamakan. Kan mereka masa depan kita,” Ujarnya.

Sementara untuk Kongres, Zulhas berharap selain memilih pimpinan, Kongres nanti bisa menghadirkan gagasan dan pemikiran untuk membangun bangsa.

“Tentu kita berharap betul-betuk bisa menyumbangkan konsep pemikiran dan gagasannya, sehingga mampu meredam, mengurangi kegaduhan. Menjahit kembali merah putih kita agar utuh,” Tutupnya.