Perwujudan Gerakan Intelektual Kolektif, HMI Mercu Buana Cabang Jakbar Gelar LK I

HMINEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Mercu Buana Cabang Jakarta Barat sukses mengadakan kegiatan Basic Training (LK I). Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 27-29 April 2018 bertempat di Pendopo Karang Tumaritis Tangerang.

Kegiatan yang mengangkat tema “Gerakan Intelektual Kolektif dalam Mewujudkan Eksistensi Mahasiswa,” ini diikuti oleh peserta dari beberapa kampus di lingkungan wilayah HMI Cabang Jakarta Barat di antaranya Kampus Mercu Buana Jakarta (UMB) dan Universitas STIE Cileduk

Ketua Umum HMI Komisariat Mercu Ayatullah EL Muhamad mengatakan, tema tersebut diangkat dengan harapan lulusan LK I kelak mereka memiliki karakter dan kepribadian Gerakan Intelektual Kolektif sesuai dengan ekspetasi dan harapan HMI kedepannya.

DCA62E84-EEE1-4DB3-ABAE-29238957B7BASenada dengan hal tesebut, Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Barat, Ferizal Mukhtar berharap dan menyampaikan bahwa untuk menjaga eksistensi HMI, maka harus tetap menjaga proses perkaderan itu sendiri.

“Untuk menjaga hal itu, kami yang berada di kepengurusan tingkat Cabang pun harus selalu bersinergi dengan para kepengurusan di tingkat Komisariat-komisariat HMI Cabang Jakbar, untuk berkomitmen mewujudkan program-program yang ada di HMI itu sendiri”. Ujar Ferizal Mukhtar

1F7B6D94-6D5F-41DD-885B-6FCCD57C8802Basic Training tersebut adalah Batra keempat Komisariat Mercu Buana setelah ditetapkannya HMI Cabang Jakarta Barat  sebagai Cabang baru.

Hadir membawa materi dalam Training tersebut Muhammad Hatta Ketua Komisi Pendidikan PB HMI, Laode Arpai, Wasekjen PB HMI yang mendobrak semangat kader – kader kedepannya.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi pembacaan Ikrar pelantikan anggota HMI, Proses yang sangat sakral sebagai langkah awal anggota baru untuk mempelajari dan merasakan kedinamikaan organisasi HMI. | rilis

Menuju Konferensi XIII HMI Cabang Pekanbaru

Oleh : Fadlil Aulia Rahman Raja Guk-Guk

Insya Allah pada tanggal 29 – 30 April 2018 Himpunan Mahasiswa Islam MPO (Majelis Penyelamat Organisasi ) Cabang Pekanbaru akan mengadakan Konferensi XIII. Sesuai  dengan Pasal 11 (AD HMI) “Kekuasaan dipegang oleh Kongres ditingkat pusat, Konferensi di tingkat cabang dan Rapat Anggota Komisariat ditingkat komisariat;” dan diperjelas dalam Pasal 17 ( ART – Status ) Konferensi merupakan musyawarah utusan komisariat-komisariat ditingkatan cabang.

Ihwal konferensi XIII HMI Cabang Pekanbaru, bukanlah sekedar tempat kumpul – kumpul saja, namun dalam Pasal 18 (ART) : Kekuasaan/Wewenang

  1. Menetapkan Garis Besar Program Kerja sebagai pengejawantahan Ketetapan-ketetapan Kongres;
  2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang HMI;
  3. Memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formatur dan kemudian memilih 4 (empat) Mide Formatur;
  4. Mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas MSO Cabang
  5. Menunjuk anggota MSO Cabang.

Cukup jelas pesan dalam anggaran rumah tangga ini pada pasal 18, bahwasanya Konferensi bukan ihwal kongkow – kongkow, juga bukan hanya bicara dialektika dan retorika. Tapi konferensi bicara “ apa yang di kerjakan pengurus cabang dan kader ”. Gagasan yang di bawa dari kader – kader HMI di tingkat komisariat (Utusan Komisariat dan Peninjau), gagasan, ide baru yang lahir ini akan menjadi corak yang berbeda jika memang pada dasarnya komisariat telah melakukan kajian diskursus perihal ihwal konferensi kali ini.

Bahkan tak tanggung – tanggung tema Konferensi XIII HMI Cabang Pekanbaru “ Revitalisasi Gerakan Intelektual ; HMI Cabang Pekanbaru Sebagai Pusat Peradaban Sumatera”. Jika saya terjemahkan tema ini ada sebuah vision yang dibawa HMI Cabang Pekanbaru untuk Sumatera, maka salah satu tindakan pertama yaitu konsep jama’ah (bersama).

Saya tidak akan meragukan konsep jama’ah HMI, bayangkan saja untuk mengadakan LK1, komisariat secara mandiri akan menggalang dana agar terealisasi agenda tersebut. Tapi ini juga harus menjadi bahan koreksi, LK 1 (Basic Training) adalah sebuah pintu ingin masuk ke rumah yang bernama HMI. Pintu itu diawali dengan serangkaian proses. Selesai menjalani proses ini dan dinyatakan lulus, ia juga belum berhak memasuki rumah HMI, karena dia harus mengucapkan salam  terlebih dahulu (ikrar).  Setelah ia mengucapkan barulah ia berhak memasuki rumah yang bernama HMI. Memasuki rumah HMI ini juga ia di beri cap sebagai kader HMI. Cap ini terpampang jelas di pundaknya, ini yang selalu ia pikul dan di bawa kemana – kemana.

Bahan koreksi saya perihal konsep berjama’ah HMI mengenai sejauh mana ia merangkul civil society untuk melaksanakan konseptualitas, wacana kebangsaan, ide perekonomian yang sampai saat ini belum banyak menyentuh masyarakat. Civil society ini menjadi subjek dan objek utama agar tujuan HMI tercapai. Saya tidak membayangkan jika HMI Cabang Pekanbaru sebagai Pusat Peradaban Sumatera. Tentu bukan hal mudah mewujudkan ini, ini visi yang harus membutuh minimal 20 tahun dari saat ini, dengan di persiapkan kader yang paripurna. Kader yang paripurna sesuai Tujuan HMI dalam frasa pertama “terbinanya mahasiswa islam menjadi Insan Ulul Albab”, insan ulul albab (orang yang berfikir dan berdzikir), dengan dibekali ilmu dan juga Iman dan Taqwa. Bukan tidak mungkin di tahun 2038 HMI Cabang Pekanbaru sebagai rule of model human civilization.

Memang mudah menulis sebuah wacana, tapi kita harus merangkainya pelan – pelan agar berbentuk sebuah lukisan dengan pemandangan yang indah dan menawan. HMI Cabang Pekanbaru memang masih tergolong muda, dan banyak harus di benahi. Baik itu perkaderan dan perjuangan. Perkaderan saat ini masing tergolong konservatif, harus ada perubahan dengan inovasi (bersinggungan dengan teknologi), pemakaian bahasa billingual (antara bahasa arab atau bahasa inggris) di setiap perkaderan. Di sisi lain HMI juga harus mandiri secara ekonomi di samping menggunakan iuran dari kader HMI, juga harus memiliki usaha – usaha kecil menengah (UKM), yang meningkatkan produktifitas kader HMI Cabang Pekanbaru.

Disini juga saya sampaikan selamat berdialektika dengan menggunakan etika dan estetika, junjung tinggi marwah himpunan, hindari pertikaian, perpecahan, selalu junjung tinggi nilai – nilai keisalaman dan persaudaraan. Insyaallah HMI Cabang Pekanbaru Sebagai Pusat Peraban. Mari kita Sukseskan dan Hadiri Konferensi XIII HMI Cabang Pekanbaru

 

Fadlil Aulia Rahman Raja Guk-Guk, Sekretaris Umum HMI Cabang Pekanbaru Periode 2017-2018

 

Bertemu dengan Mahasiswa Thailand, Komisi HI PB HMI Bahas Isu Kemanusiaan

 

HMINEWS.COM-Ketua Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Henky Fernando menjalin silahturahmi dengan Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) Indonesia di Riau.

Pertemuan antara dua organisasi pemuda muslim Asia Tenggara ini, membahas isu-isu sentral yang ada disetiap negara tersebut.

“Isu-isu kemanusiaan, menjadi isu yang sangat menarik untuk diperhatikan mulai dari diskriminasi disektor pendidikan, politik, hukum dan kebebasan dalam beragama menjadi sangat penting untuk dibahas di Patani Selatan Thailand,” kata Abdurahman selaku ketua Persatuan Mahasiswa Islam Patani Thailand Selatan, Jumat (27/4/2018).

Abdurahman juga menambahkan, kurangnya perhatian dunia terutama negara Asia Tenggara dalam merespon isu kemanusian di Patani Thailand selatan, membuat fenomena ini tidak terlihat bias di tatanan masyarakat dunia.

“Untuk itu, kerja sama dari negara lain sangat diperlukan dalam menyuarakan isu-isu kemanusian di Patani Thailand, yang sampai saat ini masyarakat Patani diawasi langsung oleh militer dan dibatasi hak-haknya,” katanya.

Ketua Komisi HI PB HMI, Henky Fernando mengungkapkan, Himpunan Mahasiswa Islam melalui komisi Hubungan Internasionalnya, akan mengeksploitasi lebih dalam lagi tentang fenomena ini dan merespon serius permasalahan kemanusian yang sedang terjadi di Thailand selatan ini.

“Permasalahan yang ada di Patani Thailand selatan harus mendapatkan perhatian serius karena ada hak-hak dasar kelompok masyarakat tertentu yang diskriminasikan oleh negara, untuk HMI akan menyuarakan isu ini ketatanan masyarakat Asia tenggara untuk bisa mengatasi masalah tersebut, karena HMI cabang Pekanbaru mempunyai beberapa Kader yang ada di mahasiswa Muslim patan Thailand,” ujar Henky.

Selain membahas masalah kemanusian, ketua komisi HI PB HMI dan ketua  Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) Indonesia di Riau telah bersepakat untuk meningkatkan dan menjalin Hubungan kerja sama antara kedua organisasi pemuda muslim lintas negara ini disektor, kepemimpinan, pendidikan, budaya dan Agama nantinya.

PB HMI melalui komisi HI akan terus berupaya membangun hubungan organisasi pemuda muslim yang ada di asia tenggara disemua sektor, untuk dapat berkolaborasi dalam mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berkeadilan.

Peringati Hari Kartini, HMI Cabang Manado Gelar Dialog Publik

HMINEWS.COM-Dalam rangka memperingi Hari Kartini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado menggelar dialog publik dengan tema “Membumikan Spirit Kartini untuk Perempuan Masa Kini dan Masa Depan“.

Acara ini diselenggarakan di Aula Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado, Rabu (25/4/2018).

Acara dialog publik yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini dihadiri oleh puluhan Mahasiswa Organ Intra, Ekstra, Paguyuban dan DPD KNPI kota Manado dan juga beberapa Pegawai Dinas P3A Kota Manado.

Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Cabang Manado, Sahlan Abarang

Dalam sambutannya, Sahlan berharap semoga dengan adanya dialog publik hari ini dapat menumbuhkan jiwa kartini dalam meningkatkan kualitas perempuan masa kini dan masa depan untuk dapat memposisikan strategi khusus di berbagai bidang pekerjaan

“sebagai contoh para narasumber kita pada hari ini adalah wanita-wanita hebat. Yaitu Ibu Sekretaris LPPM Universitas Sam Ratulangi Unsrat Manado dan juga Ibu kepala Dinas P3A Kota Manado yang dalam hal ini Diwakili oleh Sekretaris Dinas P3A kota Manado. Itulah contoh perempuan-perempuan masa kini,” katanya.

Ketua Panitia Pelaksana dialog publik, Sofiyana Mandjurungi menyampaikan terima kasih kepada rekan- rekan panitia yang sudah bekerjasama dengan baik sehingga acara dialog publik pada hari ini dapat terlaksana.

“Kiranya spirit Kartini dapat menginspirasi kita semua,” tambahnya.

Narasumber pada Acara Dialog publik diantaranya: Prof. Dr. Feti Fatimah M,Si selaku sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)  Manado dan Juga Tetty Kasenda Taramen,M.Si selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kota Manado yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas P3A kota Manado. Acara ini di moderatori langsung oleh Formatur Korps HMI Wati (KOHATI)  Manado Wahyuni J. Drakel.

Dalam pemaparan Prof. Dr Feti Fatima M.Si selaku Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengatakan bahwa Inspirasi Kartini untuk membangun jiwa-jiwa perempuan awalnya ia memandang dari negara barat bahwa perempuan bisa dan mampu memposisikan setara dengan kaum Laki laki.

“Jadi kiranya kita dapat berterima kasih kepada Kartini sebagai pejuang Kaum Perempuan,” ujarnya.

Kartini juga tidak sepenuhnya memposisikan kaum perempuan pada dirinya tetapi juga pada posisi kita semua Laki-laki maupun perempuan.

Disambung oleh Sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Manado. Ibu Pingkan F. F Matindas S.Spi dalam paparanya dia mengatakan, bahwa kini kita hidup di jaman milenial jadi kita juga harus pintar-pintar memposisikan diri kita sebagai seorang perempuan.

“Pada khusunya membangun negara terkhusus daerah kita Kota Manado yang ikut juga mempromosikan budaya-budaya daerah kita sendiri”, katanya.

“Keterwakilan perempuan pada dinas-dinas Provinsi Sulawesi Utara maupun dinas Kota Manado sudah hampir di isi oleh kaum-kaum perempuan,” pungkasnya.

Konfercab HMI Serang, ini Pesan Ketua Umum PB HMI

HMINEWS.com- Konferensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Serang Ke-X dengan tema “HMI Untuk Umat dan Bangsa: Semangat Gerakan Dalam Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan di Aula DPRD Kota Serang resmi dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI, Zuhad Aji Firmantoro.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro menjelaskan bahwa esensi dari Konferensi Cabang (Konfercab) adalah untuk merumuskan agenda-agenda organisasi, baik internal maupun eksternal.

“Konfercab bukan sebatas pemilihan ketua semata, tetapi konfercab adalah ruang untuk merumuskan agenda organisasi”, jelas Zuhad Aji Firmantoro dalam sambutannya, Sabtu (21/04/2018).
Ia juga berharap, semoga perdebatan yang muncul dalam forum konfercab adalah perdebatan ide dan gagasan yang mengedepankan etika untuk kemajuan HMI di Serang.

“Kita berharap semoga Forum konfercab ini dijadikan sebagai ruang untuk mengakselerasi ide, gagasan, dan etika yang mengarah pada kemajuan organisasi”, harap Ketua Umum PB HMI.

Lebih lanjut mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta itu berharap semoga semangat gerakan dalam pembangunan daerah yang diangkat pada tema dapat dirumuskan dalam forum Konfercab kali ini.
“Semangat gerakan dalam pembangunan daerah harus terus dihidupkan. Membangun daerah adalah membangun Indonesia, mari rumuskan dalam forum ini” pungkasnya.

 

Penulis : Hasruddin Jaya

Zuhad Aji : Kohati Mesti Ambil Bagian Lahirkan Wanita Mandiri dan Visioner

TANGERANG, HMINEWS.com-Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Zuhad Aji Firmantoro didaulat menjadi salah satu narasumber diskusi publik pada pembukaan penataran Kohati HMI Cabang Tangerang Raya, bertempat di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (21/4/2018).

Dalam diskusi yang mengangkat tema menumbuhkan generasi wanita yang mandiri dan visioner, Zuhad Aji menyampaikan pandangan tentang peran yang mesti diambil oleh wanita masa kini, terkhusus Kohati sebagai organisasi yang menaungi perempuan dalam organisasi HMI.

“Kohati harus ambil bagian memastikan lahirnya wanita-wanita mandiri dan visioner demi terwujudnya masa depan umat yang dicita-citakan HMI,” jelas Zuhad Aji, Jumat (20/4/2018).

Selain itu, alumnus pascasarjana FH UII ini juga menyampaikan beberapa poin diantaranya, jika emansipasi wanita itu adalah merupakan diskusi dalam perspektif sosiologis.

“Karena dalam perspektif habluminallah posisi perempuan dan laki-laki sudah terang. imam solat, saling menghormati suami istri, dan lainnya,” paparnya.

Zuhad melanjutkan, tentu kita sepakat jika dalam ruang publik wanita diberi ksempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan sesuai dengan kompetensinya.

“afirmatif action untuk peran wanita di ruang publik harus dihentikan saat wanita sudah memiliki akses yg equal dengan kaum laki-laki,” lanjut Zuhad Aji.

Menurutnya, pembagian peran antara wanita dan pria tetap penting, terutama dalam hal rumah tangga.

“umat yang hebat itu dibentuk oleh rumah tangga yang kuat, karena itulah pembagian peran pria dan wanita menjadi keharusan,” pungkasnya.

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai narasumber lainnya koordinator presidium KAHMI Kabupaten Tangerang. Selain itu, juga dihadiri oleh ratusan peserta dari lingkup Tangerang.

Konflik Suriah, Berikut Rekomendasi PB HMI

JAKARTA, HMINews.com – Rudal Amerika ke Suriah beberapa waktu lalu membuat konfilk di Timur Tengah telah memasuki babak baru, dimana sebelumnya Bashar Al Assad, presiden Suriah diduga menggunakan senjata kimia dalam serangannya ke kota yang dikuasai oleh pemberontak di Douma menyebabkan puluhan orang tewas.

Respon Amerika, memunculkan banyak polemik dan kecaman salah satunya dari negara Rusia yang menjadi sekutu Suriah. Rusia menganggap serangan ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah yang bertentangan dengan hukum internasional dan juga akan membahayakan masyarakat sipil.

Seperti diketahui, konflik di Suriah dahulunya diawali oleh permasalahan internal yang ada di negara Suriah. Pihak oposisi menilai Bashar Al Assad selaku presiden sudah tidak bisa lagi memberikan kesejahteraan pada rakyat Suriah, karena banyaknya praktek Korupsi, Nepotisme dan lain sebagainya.

Namun, Bashar Al Assad merespon sikap oposisi dengan berbagai macam kekerasan  menggunakan fasilitas militernya terhadap pihak oposisi yang dianggap sebagai pemberontak dan harus diperangi.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO mengungkapkan, permasalahan itu menjadi sumber pecahnya konflik di Suriah, yang sekarang banyak melibatkan elit-elit global seperti Amerika dan Rusia serta isu-isu ideologis yang juga dihadirkan dalam konflik ini seperti, isu Sunni dan Syi’ah membuat permasalahan yang terjadi begitu sangat kompleks untuk diselesaikan.

“Keterlibatan elit global di konflik Suriah, membuat negara-negara lain tidak bisa berbuat banyak dalam merespon konflik ini. Namun bukan tidak ada harapan bagi negara lain untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah,” papar Henky Fernando, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Sabtu (21/4/2018).

Komisi Hubungan Internasional PB HMI lanjut Henky, telah melakukan kajian dengan mengundang narasumber  Dr. Muhammad Syahroni Rafi MA selaku Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta alumni Marmara University of Turkey, pada Jumat (20/4/2018) merekomendasi beberapa upaya-upaya dalam konteks resolusi konflik yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya

Pertama, Indonesia bisa menjadi mediator konflik di Suriah antara pihak oposisi dan pihak pemerintah, posisi Indonesia sebagai negara non-blok dianggap netral dan tidak mempunyai kepentingan lain selain kepentingan kemanusian.

“Kedua, Indonesia juga bisa menginisiasi di PBB dengan beberapa negara untuk kemudian mengambil alih sementara pusat kendali pemerintahan yang ada di Suriah dengan konsep Peace Keeping, Peace Making and Peace Building,” tutur Henky.

Ketiga, meminta semua elit global menahan diri dan tidak menambah permasalahan dalam merespon konflik kali ini, karena permasalahan yang terjadi di Suriah hanya bisa diselaikan dengan cara-cara kemanusiaan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

“Ketiga rekomendasi ini, dianggap bisa menjadi solusi alternatif bagi pemerintah Indonesia dalam merespon konflik yang terjadi di Suriah saat ini,” ujar Henky.

Henky menambahkan, PB HMI telah berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kemanusian dan mendukung pemerintah Indonesia dalam mersepon setiap konflik yang ada, dengan memberikan tawaran ide dan gagas untuk menemukan solusi yang berkeadilan.

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Oleh : Henky Fernando*

Hampir setiap tahun konflik diberbagai sektor tatanan dunia internasional, selalu menjadi konsumsi masyarakat internasional seperti, konflik antar negara maupun negara dengan kelompok-kelompok separatis yang ada di Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor mulai dari politik ekonomi sampai permasalahan ideologi yang mengarah kepada Genosida. Tidak jarang konflik yang terjadi menyebabkan banyak kerugian moril dan materil. Konflik yang secara terus menerus terjadi seakan menjadi imunitas bagi masyarakat internasional dalam membenarkan sikap apatisme dalam konteks resolusi konflik.

Perlunya intervensi dari negara-negara lain umumnya dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya untuk menanggulangi setiap konflik yang terjadi, sangatlah essential dengan tidak mengkesampingkan nilai-nilai kemanusian. salah satu negara yang masuk dalam keanggotaan PBB adalah Indonesia, yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap konflik tersebut yang diamanatkan dalam filosofi dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia pertama secara tegas menjelaskan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan di dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Eksistensi serta partisipasi bangsa Indonesia dalam kebijakan luar negeri sangatlah diperlukan dalam memanifestasikan amanah  undang-undang dasar. Namun sampai saat ini belum ada upaya konkrit dari pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi selain hanya sebatas kecaman semata. Dahulu politik luar negeri Indonesia sangatlah disegani ditatanan Internasional karena diisi oleh orang-orang yang mempunyai ide dan gagasan rasional dalam mengambil setiap kebijakan luar negerinya, seperti yang dilakukan oleh Sutan Syahrir, Agus Salim dan kawan-kawannya yang mampu berdiplomasi dengan baik bahkan membuat Indonesia diakui status kemardekaannya di tatanan dunia Internasional dimasa itu.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya mempunyai sikap tegas dalam memberikan resolusi atas konflik yang terjadi di tatanan dunia seperti diamanahkan dalam Undang-undang dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 dan Perpres No.7 tahun 2005 yang  menjadi dasar kebijakannya. Intimidasi dan diskriminasi di berbagai sektor pendidikan, politik, hukum, ekonomi, bahkan Genosida, menjadi problem yang sangat serius saat ini dalam perspektif konflik. Secara teoritis, konflik yang terjadi tidak hanya berasal dari satu penyebab, setiap konflik selalu terkait dengan banyaknya persoalan lain. Oleh karenanya, kebijakan yang lebih konkrit dan terukur dari negara Indonesia sangatlah penting dalam merespon isu-isu konflik. Sehingga eksistensi dari pemerintah Indonesia bisa berdampak langsung pada pokok permasalahan yang ada dalam perspektif resolusi konflik.

Melalui Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-MPO berkomitmen untuk berkolaborasi dan mendorong pemerintah untuk dapat lebih serius berpartisipasi dalam merespon konflik yang terjadi di tatanan dunia internasional, Jika negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap resolusi konflik saat ini, maka pemerintah hari ini adalah inkonstitusional.

 

Henky Fernando, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI

 

Rencana ‘Impor’ Dosen, Begini Saran PB HMI untuk Pemerintah

JAKARTA, HMINews.com Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO Moh Hatta Sahib Budang mengatakan, kebijakan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir yang akan mengimpor 200 dosen asing harus ditinjau kembali.

Pasalnya, menurut Hatta, mengimpor ratusan dosen asing ke Indonesia kurang berpengaruh terhadap kampus-kampus yang ada di Indonesia. Apalagi, masih banyak tenaga pengajar dosen S2, S3 yang sangat berpotensi dan memiliki militansi yang berkualitas di Indonesia.

” Ini mau dikemanakan dosen-dosen tersebut,” papar Hatta, Sabtu (14/4/2018).

Hatta menjelaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah membuka ruang bagi dosen asing untuk bekerja di Indonesia. Namun hal tersebut kontradiksi dengan UU Nomor 20 Tahun 2003

“Maka perlu ditinjau kembali kebijakan tersebut. Mengapa? Karena Perpres ini akan menghilangkan ruang bagi profesi dosen di Indonesia,” katanya.

Ia menilai, kedepan kondisi tersebut akan terjadi Karena pemerintah akan membuat standarisasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sektor pendidikan di Indonesia.

“Banyak potensi tenaga dosen di Indonesia, selain berlimpah juga kualitasnya tidak diragukan lagi,” beber Hatta.

Olehnya itu, pemerintah khususnya menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, dalam mengeluarkan kebijakan perlu mempertimbangkan aspek aspek terutama aspek keadilan seperti yang tercantum dalam Pancasila sila Ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Mestinya, pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, tidak perlu mendatangkan ratusan dosen dari luar negeri. Cukup dengan menggunakan dosen dalam negeri serta melakukan peningkatan kapasitas SDM ribuan dosen Indonesia,” harapnya.

” Selain itu, kultur dosen luar negeri akan kesulitan memahami karakteristik pendidikan di Indonesia yang terutama budaya dan adat-istiadat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi ancaman bagi kebudayaan yang ada saat ini,” kata Hatta.

“Saya sebagai Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, Pengurus Besar (PB) HMI menolak dengan tegas mendatangkan dosen dari luar negeri. Karena kebijakan tersebut bisa menghambat pengembangan sumber daya manusia khususnya dosen dalam negeri itu sendiri,” pungkasnya.

PB HMI : Utang, Potensi Kanker yang Menggerogoti Perekonomian Nasional

HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO merilis hasil kajian terkait kondisi utang yang saat ini ramai diperbincangkan oleh publik.

Ketua Komisi Ekonomi PB HMI, Muhibudin Ahmad Al Muqorobin mengungkapkan, saat ini pemerintah terus berusaha meyakinkan publik bahwa utang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hal ini pun seringkali diperkuat dengan penjelasan bahwa utang yang dimiliki Negara akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Apalagi selama ini Pemerintah beralasan bahwa utang Pemerintah masih tergolong aman karena masih berada dikisaran 29,4% terhadap PDB pada tahun 2017. Angka tersebut jauh dibawah standar yang dipersyaratkan UU Keuangan Negara Tahun 2003 yakni 60%. Hal tersebut dipandang masih aman, meski persentase tersebut konsisten terus naik sejak tiga tahun terakhir.

“Tetapi yang mesti diingat bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, Pemerintah telah menambah utang tidak kurang dari Rp777 triliun. Bahkan dalam rencana APBN 2018, Pemerintah berniat untuk menambah utang kembali sebanyak Rp427 triliun. Hal ini berarti, utang Pemerintah akan bertambah sebanyak Rp1.204 triliun dalam empat tahun terkahir,” papar Muhib dalam Keterangannya, Kamis (12/4/2018).

Jika diakumulasikan dengan jumlah utang sebelumnya, total utang Pemerintah di akhir 2018 diproyeksikan mencapai Rp4.341 triliun dari angka saat ini Rp4.034,8 triliun. Angka tersebut akan terus bertambah di tahun yang akan datang mengingat Pemerintah sangat agresif terhadap pencarian sumber pendanaan APBN yang berasal dari utang.

Namun demikian, lanjut Muhib, apologi Pemerintah mengenai produktivtias utang perlu diuji. Setidaknya ada beberapa hal dapat dikaji yakni, Pertama, dalam APBN 2018, Pemerintah menambah jumlah pengeluaran belanja pegawai sebesar Rp35 tiliun dimana pada tahun sebelumnya, nilai belanja pegawai mencapai Rp331 triliun.

“Besarnya kenaikan anggaran belanja pegawai tersebut ternyata tidak sebanding dengan besaran kenaikan belanja di sektor infrastruktur yang hanya naik sebanyak Rp20,2 triliun pada tahun 2018 sehingga nilai belanja Pemerintah disektor infrastruktur menjadi Rp410,4 triliun,” tutur Muhib.

Kedua, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga tahun terakhir ternyata tidak pernah jauh dari angka 5%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan utang. Fakta tersebut menegaskan bahwa multiplier effect yang ditimbulkan dari utang Pemerintah tidak optimal.

Ketiga, naiknya pembayaran bunga utang sebanyak Rp30 triliun yang menyebabkan pembayaran bunga utang pada tahun 2018 sebanyak Rp236,6 triliun (16,2% dari APBN 2018). Kenaikan tersebut memberikan gambaran bahwa tingginya pembayaran bunga utang menjadi beban berat bagi negara untuk mengelola anggaran dengan baik. Selain itu, neraca pendapatan primer yang masih bernilai negatif menunjukan bahwa Pemerintah harus berutang kembali untuk dapat membayar utang yang dimiliki. Pada tahun yang akan dating, lubang utang yang diharus digali Pemerintah dimungkinkan akan lebih dalam.

“Beberapa catatan terkait dengan pengelolaan utang Pemerintah tersebut menunjukan bahwa utang yang selama ini digadang-gadang digunakan dalam sektor produktif ternyata tidak selamanya benar,” kata Muhib.

Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Muhib, pemerintah berdalih bahwa negara dalam kondisi yang aman dengan memiliki rasio utang yang rendah dibandingkan dengan PDB. Simplifkasi yang dilakukan Pemerintah tersebut juga dipandang keliru karena ternyata indikator tunggal tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan. Negara-negara Eropa seperti halnya Irlandia dan Spanyol yang memiliki rasio utang dibawah 60% dari GDP ternyata mengalami krisis hebat pada tahun 2008. Tidak demikian, misalnya, dengan Jepang yang memiliki rasio utang terhadap PDB diatas 252% namun memiliki stabilitas yang baik. Stabilitas ekonomi di Jepang tidak lepas dari struktur utang Jepang yang mayoritas dimiliki oleh investor dalam negeri dan dalam mata uang Yen

“ Berbeda halnya dengan Indonesia, dimana porsi kepemilikan surat utang yang dimiliki investor lokal terus turun. Justru sebaliknya, jumlah surat utang yang dimiliki asing terus naik hingga mencapai prosentase 38,7%. Hal ini tentunya dapat menciptakan ketidakstabilan ketika investor asing lebih tertarik berinvestasi di negara lain dan berupaya untuk menjual surat utang ke pasar dalam jumlah besar,” ungkap Muhib.

Selain itu, depresiasi nilai mata uang rupiah terhadap dollar hingga kisaran Rp13.700 per dollar dapat menguras pengeluaran APBN jika utang yang dibayarkan dalam bentuk dollar. Apalagi, penerimaan pajak negara dibanding PDB (tax ratio) yang hanya mencapai 11% juga menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN. Tax ratio Thailand 15,7% dan Malaysia sebesar 14,2%.

“Fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa seharusnya Pemerintah dapat mengkaji ulang penambahan dan penggunaan utang agar tidak terjadi diskonektivitas antara utang dan perbaikan kondisi ekonomi Negara,” pungkas Muhib.

Selanjutnya, Pemerintah juga harus merasionalisasikan kembali agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan dengan seimbang sesuai dengan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan yang selalu meleset dari target dalam 3 tahun terakhir.

“Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan Pemerintah, besarnya pokok utang dan pembayaran bunga utang hanya akan menjadi “kanker” yang sedikit demi sedikit menggerogoti pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Muhib.