Peran Pemuda Mengawal Visi Misi Calon Kepala Daerah

 

Oleh : Abubakar H. Muhtar*

HMINEWS.COM-Pemuda memiliki posisi strategis dalam menjaga, merawat, dan mengawal proses demokrasi di negeri ini, keran maju mundur-nya negeri ini ada ditangan anak negeri, oleh karena itu pemuda sebagai kelompok pengontrolan roda kekuasaan perlu terlibat aktif dalam mengontrol segala kebijakan pemerintah, baik ditingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun ditingkat pemerintah pusat.

Dalam percaturan politik lokal atau yang dinamakan sebagai Pilkada serentak. Calon-calon kepala daerah yang bertarung baik yang bertarung di tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi, tentu memiliki janji politik. Mengintepretasi teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes, adalah janji politik calon kepala daerah terhadap masyarakat yang dipimpin-nya. Maka kontrak sosial atau janji politik ini lah yang dimaksud untuk dikawal oleh anak-anak muda untuk mengawal proses kebijakan kepala daerah yang sudah menang dalam percaturan politik karena kemenangan itu merupakan kesepakatan masyarakat secara demokrasi. 

Teori Thomas Hobbes, tentang kontrak sosial adalah membincangkan soal pembentukan negara, karena negara sudah terbentuk maka kekacauan dalam sebuah negara masih berkelanjutan antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat, sebab terbentuk-nya negara karena meminimalisir kekacauan Maka, untuk menghasilkan situasi aman yang terjamin, masyarakat menyerahkan kepercayaan lewat Pilkada serentak kepada sebuah individu yang dianggap bisa memimpin sebuah daerah dengan janji-janji politik yang dapat menjamin keamanan, kestabilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sebuah kesepakatan. Kesepekatan inilah yag disebut kontrak sosial. Dalam hal ini seorang pemimpin yang memegang kedaulatan tersebut menjamin hak-hak masyarakat, tanpa harus ada akuntabilitas kepada masyarakat, dengan anggapan bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada pemimpin yang dianggap layak memimpin suatu daerah tersebut melalui kontrak sosial dengan janji-janji politik yang dipaparkan sebagai Visi dan Misi untuk membangun suatu daerah dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

Dalam situasi seperti ini, maka pemuda sebagai kelompok Civil Society punya tanggung jawab moral dalam mengontrol roda kekuasaan di daerah-daerah dengan mengawal janji-janji politik yang paparkan oleh calon kepala daerah waktu kampanye dan ketika sudah menang maka itu hasil kesepakatan masyarakat lewat demokrasi. Maka pemuda tidak hanya dituntut untuk mengawal proses politik, money politik, kejahatan politik, tapi tugas berat pemuda yaitu pasca terjadi proses politik yang menetapkan satu orang yang memimpin suatu Daerah, disitu ujian berat anak negeri diperhadapkan oleh dua opsi yaitu antara idealisme dan pragmatisme. 

 

Abubakar H. Muhtar, Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI

Indonesia Dipercayakan sebagai Anggota tidak Tetap DK PBB, ini Harapan PB HMI

 

HMINEWS.COM-Pemerintah Indonesia melalui kementrian luar negerinya dan didukung dengan para diplomatnya, berhasil menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. DK PBB adalah badan utama PBB yang memiliki peran dan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Adapun isu-isu apa yang akan diusung oleh Indonesia seperti isu terorisme, radikalisme,  eksterimisme dan Global partnership yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030 dalam pertemuan-pertemuan DK PBB mendatang.

“ Namun disisi lain, apakah Indonesia akan mampu menjalankan fungsinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB dengan sebagai mana mustinya? Yang tentunya akan mendapatkan banyak intervensi hebat dari negara-negara besar seperti Amerika, Tiongkok dan Rusia dalam setiap mengambil kebijakan,” kata Ketua Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Henky Fernando, Ahad (10/6/2018).

Karena selama ini, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh PBB melalui badan-badannya tidak jarang mendapatkan banyak intervensi dari negara adidaya. 

“Tentunya, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan ada pada tahapan implementasi kebijakan melainkan pengaruh dari negara super powerlah yang akan menjadi tantangan besar dalam setiap mengambil kebijakan,” kata Henky.

Ia berharap momentum ini harus digunakan oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya dan setiap konsekuensinya. 

“Selain itu, sebagai negara manyoritas muslim, Indonesia diharapkan mampu menjadi mediator dalam setiap konflik yang dihadapi oleh Rohingya Myanmar, Patani Thailand dan yang terjadi di Timur Tengah nantinya,” pungkas Henky.

 

HMI Cabang Persiapan Bandung Gelar LK 1

HMINEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang persiapan Bandung mengadakan Latihan Kader 1 (LK 1) di yayasan Al-Ukhuwah, Bandung (31/05/2018). Ketua panitia LK 1, Muhammad Ridwan, menjelaskna bahwa LK 1 ini adalah upaya untuk melanjutkan perkaderan dan perjuangan HMI, khususnya di kampus UNINUS.

Ia menjelaskan dalam sambutannya bahwa latihan ini perlu untuk membangun kesadaran pola pikir mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan lewat nilai-nilai spiritualitas dan profetik yang sesuai dengan tujuan dan khittah perjuangan HMI.

LK I ini mengangkat tema “Membangun kesadaran profetik dengan spiritualitas dan intelektualitas mahasiswa menuju masyarakat rabani, LK I ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesadaran mahasiswa khususnya mahasiswa Islam,” kata Ridwan.

Senada dengan Ridwan, Ketua komisi PB HMI MPO, M Muhtar Nasir, berharap kesadaran pola pikir mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan lewat nilai-nilai spiritualitas dan profetik perlu dimaksimalkan. “Tantangan terbesar kita adalah melawan individualitas, radikalisme, apatis, hedonis, dan tindakan lain yang mengarah pada kehancuran sistem sosial, karena hali itu bukanlah muatan nilai dalam islam.