Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik

HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah.

Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara dilantik langsung oleh Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro. Sebelumnya, HMI Cabang Jepara mengalami kevakuman sejak tahun 2011 lalu.

Ketua Umum HMI Cabang Jepara, Ahmad Rouf dalam sambutannya mengungkapkan bahwa aktifnya kembali HMI Cabang Jepara tidak lepas dari peran berbagai pihak seperti alumni-alumni HMI di Jepara.

“Fokus kami kedepan adalah perkaderan. Pengurus yang ada akan kami ikutkan latihan kader secara berjenjang. selain itu tentu melakukan perekrutan kader bagi mahasiswa di Jepara untuk bergabung di HMI,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro menambahkan, dengan kehadiran HMI di Jepara diharapkan akan memberi warna baru bagi kehidupan warga Jepara, terutama dalam pembangunan Sumber Daya Manusianya (SDM).

“Aktifitas intelektual harus lebih hidup dengan orientasi utamanya membangun bumi kartini. Selamat kepada pengurus HMI yang baru saja dilantik, semoga Allah meridhoi. Amin,” pungkasnya.

Dalam pelantikan ini turut hadir Pemda Jepara, KAHMI Jepara, Alumni HMI, dan Ketua Komisi Pengembangan Aparatur Organisasi PB HMI, M Muhtar Nasir.

 

HMI Cabang Bireuen Pecat Pengurus yang Terlibat Politik Praktis

 

BIREUEN, HMINEWS.COM-Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen memecat Saudara Arifandi, Ramadhan, Apri Yurandi, M Raja Sultan, Andi Juanda dari Anggota HMI Cabang Bireuen. 

Pemecatan tersebut dilakukan karena anggota tersebut melanggar AD/ART HMI yang berkaitan Konstitusi HMI, Pedoman Perkaderan dan Khittah perjuangan bab lV Independensi. Surat pemecatan dikeluarkan oleh Pengurus Cabang pada 27 Juli 2018.

Dalam keterangannya, Sabtu (28/7/2018) Syibran Malasi Idris Ketua Umum HMI Cabang Bireuen mengatakan, berdasarkan Surat Keputasan Pengurus HMI Cabang Bireuen Nomor: 023/A/KPTS/010/1439 H bahwasannya beberapa anggota HMI juga Pengurus Cabang dan Komisariat dipecat dari anggota HMI Cabang Bireuen. 

Menurutnya, anggota tersebut melakukan tindakan yang melanggar aturan organisasi berdasarkan Konstitusi HMI, Pedoman Perkaderan dan Khittah perjuangan BAB lV.

“Teman-teman tersebut kader HMI Cabang Bireuen masuk ke salah satu Parpol. Dampak dari tindakannya telah mempermalukan HMI secara umum, Badko HMI Sumatera Raya, HMI Cabang Bireuen, dan Komisariat,” ungkapnya. 

OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan

Oleh: Zunnur Roin *

OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh direktur Penjara seluruh Indonesia. Konperensi tersebut terpantik mencetus Menteri kehakim era soekarno; Sahardjo, P ada tahun 1963 diberikan gelar Doktor Honoris Causa dibidang Hukum oleh Universitas Indonesia . “Pohon Beringin Pengayoman” dikenal sebagai tajuk pidato Sahardjo kala itu yang menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga Pemasyarakatan (LP), tajuk itu adalah pemasyarakatan sebagai sebutan hulu pe nghukuman .

“Pohon Beringin” mengandung filosofis dengan tugas Hukum adalah memberi pengayoman agar cita – cita luhur bangsa terwujud dan terawat. Kemasan Pemikiran yang memanusiakan manusia tersebut sebagai Sahardjo sebagai tokoh transformasi di bidang pemenjaraan di Indonesia . Alhasil, 27 April kemudian di semat sebagai Hari Lembaga Pemsayarakatan.

Konsep Penjara yang lebih mendalam dari pengganggahan Jeraan dengan menggunakan Penjara sebagai instrumen balas dendam terhadap terpidana di nilai tidak efektif. Pemasyarakatan menjadi alternatif sebagai model penghukum yang digunakan. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Menyebutkan: Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan atau Disingkat LP adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai cara negara memperlakukan warga dengan tetap menjunjung harkat dan martabatnya, Kendatipun sudah melakukan pencurian hukum.

Oleh akurat, Pemasyarakatan lahir sebagai konsep pribadi yang mendorong pribadi menjadi taat hukum . Jika sudah selesai maka proses pembinaan, pribadi bisa diterima sebagai makhluk sosial yang diharapakan dapat diterima oleh lingkungannya bukan sebagai orang jahat. Pembaruan itu juga bisa dibuktikan dengan penyebutan terpidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan . Pembinaa n tersebut dilakukan DENGAN Pola Yang Bervariasi, Yaitu DENGAN mengacu ditunjukan kepada Pembinaan Kepribadian Dan Pembinaan Kemandirian. Konsep ini membuat warga binaan adalah subjek penghukuman, bukan semata-mata sebagai Objek penghukuman.

Perlu penjelasan atas sejatinya dapat meningkatkan optimis kami terhadap penanggulangan tindakan kejahatan di negeri ini. Namun ada masalah klasik yang menghambat cita-cita pemasyarakatan. Yaitu praktik permisif , kini Beroperasi masif Telah Menjadi tindakan Yang kontradiktif Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Yang Efektif di LP. Praktik Permisif ayat-ayat tersebut , yaitu pelanggaraan-pelanggaran di LP telah menjadi Rahasia Umum.

Tentang bagaimana praktik itu bisa menjamur barangkali dapat mengeluarkan dengan kelemahan sistemik Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Seperti lebih Kapasitas, rasio PERBANDINGAN p etugas LP DENGAN Jangka Waktu Warga binaan , Lemahnya Integritas SDM LP, Pemenuhan h ak-hak Dasar Warga binaan, Serta Pengawasan internal yang Kemenkumham Yang buruk.

Berita terbaru yang menghuni headline pemberitaan media-media nasional yaitu tentang OTT KPK terhadap Kepala LP Sukamiskin Bandung , Wahid Husein . Seperti pemberitaan di Kompas.com – 23/07/2018, 06:33 WIB Menerangkan bahwa d alam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK mengamankan beberapa barang bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi , yaitu dua unit mobil terdiri dari satu unit Mitsubishi Triton Melebihi warna hitam dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam. Kemudian, uang total Rp 279.920.000 dan 1.410 dolar AS, uang pembayaran, dan pembelian. Pemberian suaplepas dilakukan oleh napi korup Fahmi Darmawansyah. KPK Riset Fahmi dibantu oleh Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Wahid. Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah kasus-kasus umum yang berstatus hambatan pendamping.

KPK mengungkapkan biaya untuk mendapatkan fasilitas tambahan di Lapas Sukamiskin, berkisar Rp 200-500 juta. “Rp 200-500 juta bukan per bulan. KPK menemukan ada beberapa hal di Lapas Sukamiskin yang menyediakan fasilitas untuk melakukan tangkap tangan dan penggeledahan di sana. Ini, KPK tidak tahu secara pasti. Ada banyak hal dengan fasilitas mewah di Sukamiskin, KPK sedang mendalami lebih lanjut atas hal itu Penemuan KPK ini, seperti yang terjadi yang terjadi selama ini di mana-mana. (Sumber: Kompas.com – 23 / 07/2018, 06:33 WIB)

Seperti yang diketahui, sukamiskin adalah LP yang menerjemahkan suatu kasus yang terpidana kasus k orupsi. Idealnya jika berbicara pemasyarakatan, maka prasyarat pembinaan di LP suka miskin adalah mental anti korupsi yang harus dioleh oleh-oleh-Nt. Namun, cita-cita pemasyarakatan di LP sukamiskin menjadi menjadi ternodai. Karena pelakunya adalah Pimpinan LP yang notabene sudah memiliki komponen dari atas hingga ke-tidak ada yang dibawahnya.

Saya lihat Dari besaran Suap Dan Temuan-Temuan KPK, Penulis DAPAT mengasumsikan bahwa keterlibatan beberapa Unsur Sangat Berpotensi hearts perkara inisial. Dicari ulang serupa di LP Sukamiskin bukan lah hal baru yang terjadi, Pada Tahun 2013 Wamenkumham Deny Indrayana Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 melakukan pemeriksaan mendadak dan berhasil menemukan fakta-fakta di LP ini.

Fenomena di atas semakin kuat dugaan penulis tentang aktifnya praktek permisif di Lembaga Pemasyarakatan seluruh indoenesia. Bagaimana tidak, Kalaulah lingkaran Kemenkumham berfikir dan tanpa ada pembiaran terhadap pelanggaran di LP dan Rutan . M aka tidak akan menemukan akun facebook aktif seorang warga binaan di salah satu Rumah Tahanan yang penulis rahasia. (Identitas Rutan Di Rahasiakan). Kemudian tidaklah seburuk ITU Pengawasan Kanwil Kemenkumham Terhadap LP Sukamiskin, Sehingga telah dipakai DENGAN desain interior Yang Membutuhkan Pengerjaan kontruski Yang serius Dan Arus Logistik Keluar MASUK Yang TIDAK can DENGAN Mudah can Keluar MASUK LP . Lebih banyak lagi rasionalisasi yang bisa penulis kemukakanDengan beberapa contoh kasus, karena akal sehat penulis dapat melakukan pekerjaan dengan lebih intensif, yang mungkin dilakukan dengan prinsip-prinsip SDM di lingkaran Kemenkumham.

Reaksi masyarakat terhadap lembaga ini memang sudah tepat namun tidak akan sesuai, yaitu dengan memer Presiden RI mencopot Menkumham. Optimistis Penulis Hal tersebut can Saja Terjadi, JIKA hearts Proses hukum Wahid Husein DENGAN Berani mengemukakan Pernyataan di hadapan hakim bahwa Modus Operasi Struktural Yang dilakukannya melibatkan Menkumham, Yasonna Laoli Dan / ATAU Unsur-unsur lainnya . Namun kehawatiran Penulis Kembali negatif , b ahwa per misivitas Wahid Husein beranak pinak Hingga Ke Meja Pengadilan.

Revitalisasi LP yang sudah digantikan Kemenkumham eloknya akan menjadi angin segar terhadap pelaksanaan Pemasyarakatan di LP. Hingga pada akhirnya, Profesional Masif dapat membantah judul tulisan ini.

ZUNNUR ROIN. Komisi Politik, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar HMI 

Baju timbal Double Radiologi

Jual apron double / single timbal

Apron double / single timbal proteksi tubuh yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi  Xray Dengan Ketebalan 0,5 mm lempengan Pb. Dengan appron double / single dengan desain yang lebih ringan tetapi memenuhi persyaratan proteksi, dan dapat mengurangi rasa sakit pada pinggang karena beratnya lebih ringan dibandingkan dengan produk sebelumnya.

Manfaat :

  • Mencegah efek sinar resiko kanker
  • Mencegah mutasi sel2 tubuh
  • Mencegah kematian Sel tubuh
  • Melindungi tubuh dari sinar X

Spesifikasi :

  • Apron ketebalan 1 lapis (single) dan 2 lapis (double)
  • Ketebalan lapisan timbal 0,5 mm
  • Dibungkus kain yg tidak mudah kusut

Jual Apron double/single

Jual apron double/single timbal murah terbaik bisa anda dapatkan dengan harga terbaik di AGM medica Yogyakarta. Kami adalah distributor alat kesehatan terlengkap dan termurah. Menjual berbagai macam produk alat – alat medis untuk kebutuhan rumah sakit dan klinik dengan kualitas terjamin. Tersedia Jual appron double/single timbal dan Appron Thyroid murah berkualitas bisa anda dapatkan di agm medica. Segera hubungi kontak kami untuk informasi produk lebih lengkap, harga terbaru dan untuk pemesanan. Kami siap melayani anda kapan saja dibutuhkan.

Dilantik Langsung Ketum PB HMI, Berikut Struktur Pengurus Badko HMI Sulselbar

 

HMINEWS.COM-Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sulawesi Selatan dan Barat (HMI MPO Badko Sulselbar) resmi dilantik pada Ahad (8/7/2018) malam bertempat di hotel JL Star, Boulevard.

Hadir Ketua Umum PB HMI (MPO) Zuhad Aji melantik langsung pengurus HMI Badko Sulselbar.

Zuhad Aji dalam sambutannya mengungkapkan, pelantikan pengurus Badko Sulselbar menjadi momentum untuk kembali merefresh perjuangan dan perkaderan di HMI khususnya di Sulawesi Selatan dan Barat.

Aji juga menyampaikan, jika PB HMI periode ini mengangkat tema gerakan intelektual kolektif mwujudkan Indoneaia berkeadilan.

Menurut Aji, secara sederhana tema ini adalah ikhtiar PB HMI untuk mempertahankan dan memperhebat aktifitas intelektual HMI di tengah tahun politik 2019 yang sangat menyita energi sebagian besar bangsa indonesia.

“Saya titipkan ini ke pengurus badko HMI sulselbar utk dijaga dan dilaksanakan,” tutupnya.

fotoSementara itu, Ketua HMI Badko Sulselbar, Samsuryadi dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada seluruh cabang yang ada dibawah koordinasi Badko Sulselbar untuk semakin bersinergis dalam mengawal perkaderan di HMI Sulselbar.

“Terkhusus kepada cabang-cabang yang mengalami kevakuman, menjadi PR kita bersama untuk kita kawal dan bangkitkan kembali,” katanya.

Selain dilaksanakan pelantikan pengurus Badko Sulselbar, pada kesempatan tersebut juga berlangsung dialog yang dinarasumberi oleh Mantan Ketum HMI Cabang Makassar, Sulhan Yusuf dan Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro dan dihadiri oleh kader serta alumni HMI.

Berikut Struktur Pengurus HMI Badko Sulselbar periode 1439-1441 H / 2018-2020 M

STRUKTUR PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BADAN KOORDINASI SULAWESI SELATAN DAN BARAT ( SULSELBAR)
PERIODE 1439-1441 H/ 2018-2020 M

KETUA : SAMSURYADI

SEKRETARIS : SAIFUL DAUD

BENDAHARA : MUHAMMAD FAISAL ASRI
Wakil Bendahara : SUPARDI

KETUA BIDANG KADER : SAHRUL RAMADHAN
Staf : CANDRA SUSILO

KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN
APARAT ORGANISASI (PAO) : ENGKI KURNIAWAN
Staf : KASMAN MARANDANG
SYAMSUL RIJAL

KETUA BIDANG JARINGAN : ASRUL AL FATIH
Staf : BAHRUM

KETUA BIDANG KEMUSLIMAHAN : HASRAWATI
Staf : SRI NUR SYAMSI

Koordinator Wilayah Sulsel 1 : RISWAN
Koordinator Wilayah Sulsel 2 : ABDUL MUJIB
Koordinator Wilayah Sulsel 3 : IRSYAM SURAHIM
Koordinator Wilayah Sulbar : TAUHID TAKDIR

Ke Makassar, Zuhad Aji Lantik Pengurus HMI Badko Sulselbar

 

HMINEWS.COM- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sulawesi Selatan dan Barat (Badko Sulselbar) resmi dilantik pada Ahad (8/7/2018) malam bertempat di hotel JL Star, Boulevard, kota Makassar.

Pada prosesi sakral ini, hadir Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro beserta Sekjen PB HMI Najamuddin Arfah melantik langsung pengurus HMI Badko Sulselbar.

Zuhad Aji dalam sambutannya mengungkapkan, pelantikan pengurus Badko Sulselbar menjadi momentum untuk kembali merefresh perjuangan dan perkaderan di HMI khususnya di Sulawesi Selatan dan Barat 

“Pelantikan pengurus badko sulselbar kali ini mnandakan hadirnya harapan baru bagi perkaderan dan perjuangan HMI. Sebagai bagian dari PB HMI, badko wajib mengamankan setiap kebijakan PB HMI,” kata Aji.

Aji juga menyampaikan, jik PB HMI periode ini mengangkat tema gerakan intelektual kolektif mwujudkan Indoneaia berkeadilan. 

Menurut Aji, secara sederhana tema ini adalah  ikhtiar PB HMI untuk mempertahankan dan memperhebat aktifitas intelektual HMI di tengah tahun politik 2019 yang sangat menyita energi sebagian besar bangsa indonesia. 

“Saya titipkan ini ke pengurus badko HMI sulselbar utk dijaga dan dilaksanakan,” tutupnya. 

Selain dilaksanakan pelantikan pengurus Badko Sulselbar, pada kesempatan tersebut juga berlangsung dialog yang dinarasumberi oleh Mantan Ketum HMI Cabang Makassar, Sulhan Yusuf dan Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro dan dihadiri oleh kader serta alumni HMI. 

‘Mahalnya’ Demokrasi Kita

 

Oleh: Laode Yayan *

HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya. 

Demokrasi tidak sebatas pemilu yang bebas dan adil. Lebih dari itu, demokrasi harus melibatkan manusia secara khusus. Di dalam proses itu ada kegiatan bersama berbagai kelompok masyarakat. Tanpa partisipasi rakyat, maka demokrasi hanya akan menjadi santapan segelintir elit.

Namun, dengan biaya kampanye yang begitu mahal, masih mungkinkah sifat kebiasaan sederajat hak secara politik yang sama? Juga, setiap kali dihamilan untuk mengirim kampanye untuk kampanye, masih bisa setiap negara yang memiliki hak yang sama untuk memilih dan memilih?

Inilah demokrasi saat ini: semua perhelatan politikolusi uang. 

Ajang pemilihan di tingkat mana pun sudah diwarnai uang. Bahkan, pemilihan pengurus di luar komunitas massa kadang juga dilumasi oleh uang. Berlakulah apa-apa yang sering dilontarkan orang-orang: ‘segala-galanya butuh uang dan uang pertanggungan-galanya.’

Warna macam ini sangat tidak sehat. 

Pertama, demokrasi ini menciptakan ketidaksetaraan: pasangan yang mendapat uang dan uang. Orang tidak lagi terlihat sederajat dalam politik. Terakhir, status orang dalam politik seksual berdasarkan

kemampuan dan keahliannya berpolitik. Akan tetapi, kebanyakan politisi dari segi kemampuan dananya.

 

Kedua, semacam ini. Tidak ada orang yang punya peluang untuk maju dalam pemilihan. Yang maju dalam memilih orang-orang yang punya sandaran dana. Adapun masalah massa-orang sebagai hiburan sebagai layanan suara. Dengan demikian, acara tidak lebih dari sekadar ‘persaingan di kalangan elit’.

 

Ketiga, demokrasi semacam ini sangat rentan dengan plutokrasi, yaitu kekuasaan di tangan kaum kaya raya. Sebab, demokrasi yang serba-mahal ini hanya membuka pintu kontestasi untuk kaum kaya.

Bagi kaum plutokrat, hak untuk mencari atau mempertahankan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan penderitaan rakyat banyak.

Demokrasi ini telah beralih konsep “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi “dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan”. Akhirnya, demokrasi hanya menjadi sarana pencarian ‘pencarian keuntungan’.

 

Keempat, demokrasi semacam ini termasuk dana besar. Hal ini, pada babak, akan membuat calon dan partai-politik menggunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan uang pemilu. Juga, mencampur si candid sudah berkuasa, maka pekerjaan pertama adalah meningkatkan saat kampanye.

 

Kelima, demokrasi seperti ini sulit mendatangkan orang-orang. Sebab, hukum ini hanya merepresentasikan si pemilik uang. Disitulah massa massa tidak lebih sebagai mesin pengumpul suara – tidak jauh berbeda dengan penghabisan para pengirim SMS pada ajang pencarian bakat di Televisi.

 

Keenam, hukum semacam ini mewarisi dengan politik uang. Pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologi, sekaligus sebagai ‘adu-uang’. Orang yang menyimpan uang paling besar, maka dia juga yang untuk memenangkan pukulan. Suara rakyat tidak lagi ‘bunyi tuhan’ – aspirasi tentang hukum dan kemakmuran rakyat, namun sudah menjadi ‘komoditi politik’.

Konsep demokrasi saat ini jelas bertentangan dengan ide demokrasi para pendiri bangsa (founding father). Bung Karno, misalnya, menempatkan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Demikian pula dengan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lainnya.

Dengan demikian, hukum semacam ini juga bertolak-belakang dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu masyarakat adil-makmur. Demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita menempatkan rakyat sebagai ‘pemegang tahta’, baik di permukaan politik maupun di lapangan ekonomi.

Dan tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi semoga saja praktek politik uang tidak terlalu merajalela di mana-mana khususnya di binongko

 Bangun Persatuan Nasional, Hentikan Imperialisme wujudkan kesejahteraan sosial.

            

Laode Yayan, kader HMI cabang Kendari

Pembukaan LK II HMI Jayapura Diawali dengan Bedah Buku dan Halal bi Halal

HMINEWS.COM- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura menggelar Latihan Kader II (Intermediate Training) ke VIII dan Halal Bi Halal yang dirangkaikan dengan kegiatan Bedah Buku dengan Judul: 2024 Hijrah Untuk Negeri dengan narasumber  Dr.Aji Dedi Mulawarman SP. SE. M.SA. Di balai diklat kementerian sosial Provinsi Papua-Jayapura. Ahad (01/06/2018).

Acara yang dibuka oleh Bapak Wakil Walikota Jayapura, Ir. H. Rustum  Saru MM, dan di hadiri Oleh Ketua KAHMI Wilayah Papua, Serta Ketua PB HMI-MPO Zuhad Aji Firmantori beserta Jajaran Komisi PB, komisi PAO dan Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, bakal berlangsung dari 01 Juli sampai 08 Juli 2018

Menurut ketua panitia pelaksana Megawati YR Toding, sejauh ini panitia pelaksana telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan kegiatan ini.

“Jumlah peserta setelah melalui penjaringan mencapai 16  orang peserta yang menjadi utusan dari masing-masing Komisariat,” kata Megawati.

Kegiatan akan berlangsung selama Delapan hari Delapan malam di balai diklat kementrian Sosial. 

“Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan LK II HMI Cabang Jayapura. Mudah-mudahan kami bisa menjadi tuan rumah yang baik,” tutur Megawati saat menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Waki Walikota Jayapura  menyebut jika kegiatan itu merupakan momentum penting dalam upaya kaderisasi untuk melahirkan calon-calon pemimpin di masa mendatang.

“Apa yang dilakukan pada hari ini adalah menjadi bagian dalam menginvestasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan melahirkan bibit-bibit terbaik generasi yang akan memimpin di masa mendatang,” tutur Wakil Walikota Jayapura saat memberikan sambutan.

Turut hadir dalam pembukaan LK II ini, Ketua Majelis Daerah Kahmi  Kanda Dr,  H.Ahcmad Idrus SE. MM.