OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan

Oleh: Zunnur Roin *

OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh direktur Penjara seluruh Indonesia. Konperensi tersebut terpantik mencetus Menteri kehakim era soekarno; Sahardjo, P ada tahun 1963 diberikan gelar Doktor Honoris Causa dibidang Hukum oleh Universitas Indonesia . “Pohon Beringin Pengayoman” dikenal sebagai tajuk pidato Sahardjo kala itu yang menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga Pemasyarakatan (LP), tajuk itu adalah pemasyarakatan sebagai sebutan hulu pe nghukuman .

“Pohon Beringin” mengandung filosofis dengan tugas Hukum adalah memberi pengayoman agar cita – cita luhur bangsa terwujud dan terawat. Kemasan Pemikiran yang memanusiakan manusia tersebut sebagai Sahardjo sebagai tokoh transformasi di bidang pemenjaraan di Indonesia . Alhasil, 27 April kemudian di semat sebagai Hari Lembaga Pemsayarakatan.

Konsep Penjara yang lebih mendalam dari pengganggahan Jeraan dengan menggunakan Penjara sebagai instrumen balas dendam terhadap terpidana di nilai tidak efektif. Pemasyarakatan menjadi alternatif sebagai model penghukum yang digunakan. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Menyebutkan: Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan atau Disingkat LP adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai cara negara memperlakukan warga dengan tetap menjunjung harkat dan martabatnya, Kendatipun sudah melakukan pencurian hukum.

Oleh akurat, Pemasyarakatan lahir sebagai konsep pribadi yang mendorong pribadi menjadi taat hukum . Jika sudah selesai maka proses pembinaan, pribadi bisa diterima sebagai makhluk sosial yang diharapakan dapat diterima oleh lingkungannya bukan sebagai orang jahat. Pembaruan itu juga bisa dibuktikan dengan penyebutan terpidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan . Pembinaa n tersebut dilakukan DENGAN Pola Yang Bervariasi, Yaitu DENGAN mengacu ditunjukan kepada Pembinaan Kepribadian Dan Pembinaan Kemandirian. Konsep ini membuat warga binaan adalah subjek penghukuman, bukan semata-mata sebagai Objek penghukuman.

Perlu penjelasan atas sejatinya dapat meningkatkan optimis kami terhadap penanggulangan tindakan kejahatan di negeri ini. Namun ada masalah klasik yang menghambat cita-cita pemasyarakatan. Yaitu praktik permisif , kini Beroperasi masif Telah Menjadi tindakan Yang kontradiktif Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Yang Efektif di LP. Praktik Permisif ayat-ayat tersebut , yaitu pelanggaraan-pelanggaran di LP telah menjadi Rahasia Umum.

Tentang bagaimana praktik itu bisa menjamur barangkali dapat mengeluarkan dengan kelemahan sistemik Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Seperti lebih Kapasitas, rasio PERBANDINGAN p etugas LP DENGAN Jangka Waktu Warga binaan , Lemahnya Integritas SDM LP, Pemenuhan h ak-hak Dasar Warga binaan, Serta Pengawasan internal yang Kemenkumham Yang buruk.

Berita terbaru yang menghuni headline pemberitaan media-media nasional yaitu tentang OTT KPK terhadap Kepala LP Sukamiskin Bandung , Wahid Husein . Seperti pemberitaan di Kompas.com – 23/07/2018, 06:33 WIB Menerangkan bahwa d alam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK mengamankan beberapa barang bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi , yaitu dua unit mobil terdiri dari satu unit Mitsubishi Triton Melebihi warna hitam dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam. Kemudian, uang total Rp 279.920.000 dan 1.410 dolar AS, uang pembayaran, dan pembelian. Pemberian suaplepas dilakukan oleh napi korup Fahmi Darmawansyah. KPK Riset Fahmi dibantu oleh Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Wahid. Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah kasus-kasus umum yang berstatus hambatan pendamping.

KPK mengungkapkan biaya untuk mendapatkan fasilitas tambahan di Lapas Sukamiskin, berkisar Rp 200-500 juta. “Rp 200-500 juta bukan per bulan. KPK menemukan ada beberapa hal di Lapas Sukamiskin yang menyediakan fasilitas untuk melakukan tangkap tangan dan penggeledahan di sana. Ini, KPK tidak tahu secara pasti. Ada banyak hal dengan fasilitas mewah di Sukamiskin, KPK sedang mendalami lebih lanjut atas hal itu Penemuan KPK ini, seperti yang terjadi yang terjadi selama ini di mana-mana. (Sumber: Kompas.com – 23 / 07/2018, 06:33 WIB)

Seperti yang diketahui, sukamiskin adalah LP yang menerjemahkan suatu kasus yang terpidana kasus k orupsi. Idealnya jika berbicara pemasyarakatan, maka prasyarat pembinaan di LP suka miskin adalah mental anti korupsi yang harus dioleh oleh-oleh-Nt. Namun, cita-cita pemasyarakatan di LP sukamiskin menjadi menjadi ternodai. Karena pelakunya adalah Pimpinan LP yang notabene sudah memiliki komponen dari atas hingga ke-tidak ada yang dibawahnya.

Saya lihat Dari besaran Suap Dan Temuan-Temuan KPK, Penulis DAPAT mengasumsikan bahwa keterlibatan beberapa Unsur Sangat Berpotensi hearts perkara inisial. Dicari ulang serupa di LP Sukamiskin bukan lah hal baru yang terjadi, Pada Tahun 2013 Wamenkumham Deny Indrayana Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 melakukan pemeriksaan mendadak dan berhasil menemukan fakta-fakta di LP ini.

Fenomena di atas semakin kuat dugaan penulis tentang aktifnya praktek permisif di Lembaga Pemasyarakatan seluruh indoenesia. Bagaimana tidak, Kalaulah lingkaran Kemenkumham berfikir dan tanpa ada pembiaran terhadap pelanggaran di LP dan Rutan . M aka tidak akan menemukan akun facebook aktif seorang warga binaan di salah satu Rumah Tahanan yang penulis rahasia. (Identitas Rutan Di Rahasiakan). Kemudian tidaklah seburuk ITU Pengawasan Kanwil Kemenkumham Terhadap LP Sukamiskin, Sehingga telah dipakai DENGAN desain interior Yang Membutuhkan Pengerjaan kontruski Yang serius Dan Arus Logistik Keluar MASUK Yang TIDAK can DENGAN Mudah can Keluar MASUK LP . Lebih banyak lagi rasionalisasi yang bisa penulis kemukakanDengan beberapa contoh kasus, karena akal sehat penulis dapat melakukan pekerjaan dengan lebih intensif, yang mungkin dilakukan dengan prinsip-prinsip SDM di lingkaran Kemenkumham.

Reaksi masyarakat terhadap lembaga ini memang sudah tepat namun tidak akan sesuai, yaitu dengan memer Presiden RI mencopot Menkumham. Optimistis Penulis Hal tersebut can Saja Terjadi, JIKA hearts Proses hukum Wahid Husein DENGAN Berani mengemukakan Pernyataan di hadapan hakim bahwa Modus Operasi Struktural Yang dilakukannya melibatkan Menkumham, Yasonna Laoli Dan / ATAU Unsur-unsur lainnya . Namun kehawatiran Penulis Kembali negatif , b ahwa per misivitas Wahid Husein beranak pinak Hingga Ke Meja Pengadilan.

Revitalisasi LP yang sudah digantikan Kemenkumham eloknya akan menjadi angin segar terhadap pelaksanaan Pemasyarakatan di LP. Hingga pada akhirnya, Profesional Masif dapat membantah judul tulisan ini.

ZUNNUR ROIN. Komisi Politik, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar HMI 

‘Mahalnya’ Demokrasi Kita

 

Oleh: Laode Yayan *

HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya. 

Demokrasi tidak sebatas pemilu yang bebas dan adil. Lebih dari itu, demokrasi harus melibatkan manusia secara khusus. Di dalam proses itu ada kegiatan bersama berbagai kelompok masyarakat. Tanpa partisipasi rakyat, maka demokrasi hanya akan menjadi santapan segelintir elit.

Namun, dengan biaya kampanye yang begitu mahal, masih mungkinkah sifat kebiasaan sederajat hak secara politik yang sama? Juga, setiap kali dihamilan untuk mengirim kampanye untuk kampanye, masih bisa setiap negara yang memiliki hak yang sama untuk memilih dan memilih?

Inilah demokrasi saat ini: semua perhelatan politikolusi uang. 

Ajang pemilihan di tingkat mana pun sudah diwarnai uang. Bahkan, pemilihan pengurus di luar komunitas massa kadang juga dilumasi oleh uang. Berlakulah apa-apa yang sering dilontarkan orang-orang: ‘segala-galanya butuh uang dan uang pertanggungan-galanya.’

Warna macam ini sangat tidak sehat. 

Pertama, demokrasi ini menciptakan ketidaksetaraan: pasangan yang mendapat uang dan uang. Orang tidak lagi terlihat sederajat dalam politik. Terakhir, status orang dalam politik seksual berdasarkan

kemampuan dan keahliannya berpolitik. Akan tetapi, kebanyakan politisi dari segi kemampuan dananya.

 

Kedua, semacam ini. Tidak ada orang yang punya peluang untuk maju dalam pemilihan. Yang maju dalam memilih orang-orang yang punya sandaran dana. Adapun masalah massa-orang sebagai hiburan sebagai layanan suara. Dengan demikian, acara tidak lebih dari sekadar ‘persaingan di kalangan elit’.

 

Ketiga, demokrasi semacam ini sangat rentan dengan plutokrasi, yaitu kekuasaan di tangan kaum kaya raya. Sebab, demokrasi yang serba-mahal ini hanya membuka pintu kontestasi untuk kaum kaya.

Bagi kaum plutokrat, hak untuk mencari atau mempertahankan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan penderitaan rakyat banyak.

Demokrasi ini telah beralih konsep “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi “dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan”. Akhirnya, demokrasi hanya menjadi sarana pencarian ‘pencarian keuntungan’.

 

Keempat, demokrasi semacam ini termasuk dana besar. Hal ini, pada babak, akan membuat calon dan partai-politik menggunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan uang pemilu. Juga, mencampur si candid sudah berkuasa, maka pekerjaan pertama adalah meningkatkan saat kampanye.

 

Kelima, demokrasi seperti ini sulit mendatangkan orang-orang. Sebab, hukum ini hanya merepresentasikan si pemilik uang. Disitulah massa massa tidak lebih sebagai mesin pengumpul suara – tidak jauh berbeda dengan penghabisan para pengirim SMS pada ajang pencarian bakat di Televisi.

 

Keenam, hukum semacam ini mewarisi dengan politik uang. Pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologi, sekaligus sebagai ‘adu-uang’. Orang yang menyimpan uang paling besar, maka dia juga yang untuk memenangkan pukulan. Suara rakyat tidak lagi ‘bunyi tuhan’ – aspirasi tentang hukum dan kemakmuran rakyat, namun sudah menjadi ‘komoditi politik’.

Konsep demokrasi saat ini jelas bertentangan dengan ide demokrasi para pendiri bangsa (founding father). Bung Karno, misalnya, menempatkan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Demikian pula dengan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lainnya.

Dengan demikian, hukum semacam ini juga bertolak-belakang dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu masyarakat adil-makmur. Demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita menempatkan rakyat sebagai ‘pemegang tahta’, baik di permukaan politik maupun di lapangan ekonomi.

Dan tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi semoga saja praktek politik uang tidak terlalu merajalela di mana-mana khususnya di binongko

 Bangun Persatuan Nasional, Hentikan Imperialisme wujudkan kesejahteraan sosial.

            

Laode Yayan, kader HMI cabang Kendari

Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik

HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu.

Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Terpilih Kongres ke XXXI PB HMI di Sorong pada awal Februari lalu, Zuhad Aji Firmantoro.

Dalam sambutannya, Zuhad Aji memaparkan secara mendalam tentang tema kepengurusan PB HMI 2018-2020 yang mengambil tema ” Gerakan Intelektual Koletktif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan.

Alumni Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) ini pun mengajak kepada seluruh kader HMI untuk ikut berperan aktif mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal dan berkeadilan, baik segi ekonomi, hukum, politik maupun, lingkungan.

“Sebab akses kepada keadilan adalah hak setiap makhluk di muka bumi. Kami berharap kepengurusan ini dapat memanifestasikan nilai-nilai perjuangan yang telah dirumuskan serta mampu menerjemahkan konsep gerakan intelektual kolektif dengan lebih efektif agar dapat membantu terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” katanya.

Mantan Ketua HMI Cabang Yogyakarta ini pun menyinggung tentang gerakan pembebasan. Menurutnya, dalam gerakan tersebut Pengurus Besar HMI mengadopsi konsep intelektual kolektif sebagai basis gerakan dalam kepengurusan.

“Sebab, manakala di tengah pergerakan zaman yang semakin dinamis, langkah pembebasan memerlukan gerakan yang lebih substansial tanpa terpaku pada struktur-struktur yang berpotensi menghambat,” paparnya.
Sementara Gerakan kolektif yang dimaksud adalah sebuah gerakan dalam menyelesaikan masalah tidak bisa hanya menggunakan satu sisi saja.

“Gerakan intelektual kolektif adalah gerakan yang lintas-budaya, bangsa, negara dan lintas-disipliner. Gerakan ini memiliki jaringan informal, tidak terkonsentrasi di satu pusat, dan memiliki struktur yang bebas dan cair namun tetap berpedoman pada prinsip pemikiran pembebasan,” pungkasnya.

Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31

HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi umat, menjaga keutuhan bangsa”.

Acara kongres dibuka oleh pimpinan komisi V DPR RI, Tamsil Linrung. Dalam sambutannya, Tamsil menyampaikan pentingnya HMI mengambil peranan dalam membangun bangsa dan negara.

Acara dihadiri juga oleh anggota komisi VIII DPR RI Erwin Muslimin Singajuru, Wakil Bupati Sorong, pimpinan-pimpinan daerah, beberapa mantan ketua PB HMI, serta OKP-OKP dilingkungan Sorong dan Papua Barat.

Ketua panitia Kongres, Afidin Muhammad, dalam sambutannya berkomintemen akan memberikan yang terbaik demi kelancaran acara kongres sampai selesai.

Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal

Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam. Pada tanggal 8, Wiranto selaku Menkopolhukam mengumumkan melalui konferensi pers bahwa “setelah melakukan pengkajian, dipelajari secara komprehensif, kami menyimpulkan memburkan HTI.” Adapun alasan pembubaran yang baru akan diajukan ke pengadilan itu antara lain: bertindak di luar koridor hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia dengan mempropagandakan penggantian sistem pemerintahan yang berdasarakan Pancasila menjadi khilafah.

Sebelumnya di UIN Ar-Raniry Aceh, 55 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia bersepakat menolak segala bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan keutuhan NKRI. Kesepakatan itu dituangkan dalam bektuk deklarasi dan dibacakan oleh Ketua Forum Pimpinan PTKIN se-Indonesia, Dede Rosyada di hadapan Menteri Agama RI, ribuan mahasiswa dan masyarakat yang menghadiri Pekan Ilmiah Olahraga dan Sains (PIONIR) VII 2017 di UIN Ar-Raniri Aceh, pada tanggal 26 April 2017.

Deklarasi itu sebagaimana dikutip dari www.kemenag.go.id adalah sebagai berikut:

Kami forum pimpinan PTKIN dengan ini menyataka: 1). Bertekad bulat menjadikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD RI 1945, Bhinnika Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. 2). Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan NKRI. 3). Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan dan realitas budaya dan bangsa. 4). Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentagnan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN. 5). Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Pada tanggal 6 Mei, deklarasi serupa dikeluarkan oleh PTN /PTS se-Jawa Tegah – DIY bersama dengan Menristekdikti dan kepala BNPT. Poin-poin dalam deklarasi itu antara lain: Menjunjung tinggi NKRI berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945, Menjaga semboyan Bhineka Tunggal Ika, anti-radikalisme/terorisme, anti-narkoba/obat terlarang, dan cinta tanah air/bela negara.

Munculnya wacana pembubaran organisasi anti-Pancasila berikut Deklarasi PT ini memiliki kesamaan latar belakang, yaitu muncul dan berkembangnya gerakan keagamaan (khusunya Islam) di Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru yang ditengarai membawa dan mengkampanyekan paham anti-Pancasila dan anti-NKRI. Jika dibiarkan maka – dalam kaca mata pemerintah – organisasi tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarakan kalkulasi pemerintah adalah organisasi keagamaan yang  memenuhi kriteria tersebut, sehingga menjadi organisasi Islam pertama yang (akan) dibubarkan.

Langkah antisipasi pemerintah dalam mencegah berkembangnya kelompok radikal yang mengancam keutuhan NKRI patut diaprisiasi dan didukung penuh oleh selurh rakyat, tetapi langkah yang ditempuh harus hati-hati, apalagi berupa pembubaran kelompok/organisasi yang secara yuridis keberadaannya sah dan diakui oleh negara. Penggunaan istilah ‘anti-Pancasila’ sebagai alasan jangan sampai menjadikan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tidak pancasilais sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Belajar dari (kesalahan) Orde Baru

Tumbangnya Soekarno yang kemudian digantikan Soeharto dengan kebijkan pertama membubarkan dan melarang PKI pada awalnya disambut meriah dan penuh harapan oleh mayoritas umat Islam. Tetapi dalam perkembangannya, kebijakan-kebijakan Orde Baru menyadarkan umat Islam bahwa dalam proses peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru umat Islam hanyalah dijadikan alat dan dimanfaatkan oleh kalangan militer (Soeharto, dkk) untuk memuluskan ambisi kuasanya. Kekecewaan pertama kalangan Islam pada Orde Baru adalah ditolaknya rehabilitasi Masyumi, juga pelarangan bagi para tokoh-tokoh eks-Masyumi untuk berpartisipasi dalam partai politik dan pemilu.

Selain itu, terdapat beberapa sumbatan ketat Orde Baru terhadap aspirasi umat Islam, yaitu: Pertama, ditundanya pemilu 1968 sampai dengan 1971. Kedua, dikeluarkannya peraturan Mendagri (Permendagri) No. 12/1969 dan PP No. 6/1970, yang melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik.  Ketiga, pemaksaan fusi partai politik di Indonesia tahun 1973 yang kemudian dituangkan dalam UU No. 3/1973. Keempat, Undang-Undang Perkawinan Islam sebagai upaya de-islamisasi kaidah-kaidah kemasyarakatan.

Kelima, usaha pemerintah menciptakan mentalitas konformis serta mengontrol kehidupan sosial umat Islam melalui penciptaan korporatisme keumatan, yang disebut MUI, yang diberlakuan secara nasional mulai tahun 1975. Keenam, dilegalisasinya aliran kepercayaan dan P4 melalui Tap MPR No. II/1978 yang merupakan usaha pemerintah untuk memperlemah potensi umat Islam. Ketujuh, rekayasa pemerintah dalam bidang komunikasi dan sosialisasi umat Islam melalui SK Menag No. 44/1978, No. 7-/1978 serta surat edaran Menag No. 77/1979 yang secara tidak langung merupakan usaha untuk meregangkan umat Islam dari cita-cita politik keislaman. Berbagai kebijakan tersebut selanjutnya dipungkasi dengan jatuhnya ‘palu godam’ berupa Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk seluruh kekuatan sosial politik di  Indonesia – melalui Tap. MPR No. II/1983, diperkuat dengan UU No. 3 dan No. 8 /1985.(Yudi Latif, 1993).

Paruh pertama kekuasaan Orde Baru berbarengan dengan awal abad ke-15 H yang oleh kalangan Islam dianggap sebagai masa kebangkitan Islam, dalam tataran global hal itu ditandai dengan bergulirnya Revolusi Islam Iran 1979  berikut populernya wacana islamisasi pengetahuan. Di Indonesia, sejak akhir tahun 1970-an kebangkitan islam ditandai dengan lahirnya gerakan islam non-politik yang terdiri dari gerakan dakwah yang dimotori oleh Muhammad Natsir dkk, Gerakan Pembaruan pemikiran oleh Nurcholis Madjid dkk, dan Gerakan transformasi sosial, ekonomi dan kemasyarkatan oleh M. Dawam Rahardjo dkk. Ketiga jenis gerakan ini muncul selain karena jalur politik telah ditutup oleh kebijakan Orde Baru juga sebagai evaluasi kalangan Islam dari sebelumnya yang dalam memperjuangkan aspirasi umat cenderung menggunakan jalur politik. Melalui ketiga gerakan non-politik inilah umat Islam menuangkan aspirasi dan ikut andil mengisi pos-pos penting dalam rezim Orde Baru, diantara yang populer adalah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalat di awal tahun 90-an.

Rezim Soeharto yang ditopang kekuatan militer memang mampu ‘mengakhiri’ riwayat hidup para lawan politiknya, termasuk Islam politik. Keadaan yang demikian, memaksa gerakan Islam berkompromi dengan kehendak pemerintah, ormas-ormas Islam menerima asas tunggal Pancasila (kecuali HMI-MPO dan PII), penerimaan itu bukan murni karena kesadaran dan pemahaman bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan lebih didorong karena ke-khawatiran apabila kehendak pemerintah itu ditolak maka riwayat organisasinya akan berakhir. Dalam obrolan, diskusi dan forum terbatas ormas-ormas Islam itu menyadari bahwa Orde Baru melalui kebijakan Asas Tunggal telah bertindak tidak Pancasila-is atas nama Pancasila. maka ketika rezim itu tumbang pada tahun 1998, dan kembijakan Asas Tunggal dicabut, banyak organisasi Islam itu yang kembali mencantumkan Islam sebagai asas organisinya.

Kita berharap, pemerintah saat ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Orde Baru. Terhadap kelompok, gerakan atau siapapun yang mengancam keutuhan NKRI pemerintah harus tegas menindaknya, tetapi tetap harus melalui mekanisme hukum yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru akan membuat keutuhan NKRI semakin terancam.

PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok

HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO.

Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI, Aria Bima Sakti mengatakan keputusan Majelis Hakim yang menvonis Ahok lebih berat dari tuntutan Jaksa merupakan sikap yang sangat berani.

Menurutnya, Vonis Majelis Hakim yang didasari Pasal 156a tersebut disambut baik, demi mencerminkan keadilan untuk semua.

“Kasus penodaan agama ini kental dengan nuansa politis, namun sekali lagi patut diapresiasi bahwa Hakim Dwiarso menunjukan bahwa hukum harus ditegakan seadil-adilnya, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum seperti yang dijamin oleh konstitusi,” jelasnya, Selasa (9/5).

Lebih lanjut Bima menegaskan bagaimanapun pro dan kontra yang terjadi atas kasus penodaan agama ini jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terpidana juga masih dapat melakukan upaya hukum lanjutan, seperti mengajukan Banding.

“Mari kita hormati proses hukum dengan sebaik-baiknya, selain itu LKBHMI merasa bahwa kesatuan dan persatuan bangsa adalah hal yang utama, dinamika yang terjadi tentunya akan mendewasakan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Sementara itu Sekjend PB HMI, Endri Soemantri, mengatakan dirinya turut mengapresiasi putusan majelis hakim, dan berharap agar hukum tetap bertindak sebagai panglima.

“Saya sangat mengapresiasi putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, mari kita jadikan hukum sebagai panglima” tegas Endri, Selasa (9/5).

Pihaknya juga berharap agar vonis ini tidak menyebabkan perpecahan di antara masyarakat, sebab bangsa Indonesia sudah dewasa menghadapi ragam masalah.

“Saya kira bangsa Indonesia sudah dewasa dalam menghadapi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan” tutupnya.

Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia

Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat orang anak kecil yang merupakan siswa dari sebuah Sekolah Dasar di sana. Pada rekaman tampak bagaimana keempat siswa tersebut memakai baju dan celana yang kumal, tidak bersepatu, dan tas yang tidak layak. Hasil rekaman yang mengharukan tersebut coba disampaikan oleh guru tersebut dengan melalui salah satu media sosial hingga viral dan sampai ke Presiden Jokowi. Segera saja Presiden mengirimkan bantuan yang diperlukan serta memerintahkan staf khususnya untuk mengawal dan menyambangi siswa-siswa tersebut.

Kondisi hampir serupa juga terjadi di pedalaman bumi Nu Waar (Papua). Beberapa dekade terakhir hal seperti ini berlangsung, guru yang ditugaskan mengajar di sana mengalami kesulitan akibat mahalnya transportasi yang ada dan akses yang perlu ditempuh. Bayangkan saja, untuk mencapai sekolah yang ada di pedalaman dalam waktu cepat, hanya dapat digapai dengan menumpang pesawat terbang atau helikopter, tentulah sewanya berkalilipat lebih mahal dibandingkan gaji yang akan didapatkan sebagai pengajar. Bila tidak maka pilihan menempuh jalur darat yang jauh dan berhari-hari menjadi tidak terelakkan.

Pada daerah perkotaan pendidikan sangat gampang untuk diraih, tetapi ironisnya juga merupakan barang mahal yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berduit. Bayangkan saja seorang anak untuk dapat diterima menjadi siswa sekolah negeri, terlebih sekolah swasta yang favorit, maka orang tua siswa diharuskan membayarkan kewajiban berjuta-juta rupiah hanya untuk sekedar membeli “bangku”. Keadaan tersebut hampir merata terjadi pada beberapa kota besar di Indonesia. Kondisi demikian praktis menciptakan stigma bahwa hanya orang yang ber-uang sajalah yang dapat mengakses pendidikan berkualitas. Adapun warga yang memiliki ekonomi lemah, akan tetap bodoh dan meringkuk dalam status sosial yang tidak dapat diubahnya melalui lift social [pendidikan].

Dari sisi kebijakan pendidikan juga mengundang kontraversi. Hampir setiap menteri pendidikan yang berkuasa membawa kurikulum versinyasendiri-sendiri. Siswa-siswa di sekolah yang seharusnya mempelajari ilmu pengetahuan secara runut, utuh, berkesinambungan, selaras dalam satu pandangan yang tetap lalu menjadi terganggu oleh adanya susupan kepentingan politis berbalut “kebijakan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sehingga perumpamaan siswa yang belajar di sekolah mulai dari kelas 1 sampai kelas 12 sebagai pesawat dengan roda sepeda motor, sayap herkules, mesin helikopter, bahan bakar pertalite, pilot pesawat tempur, dan senjata bambu runcing adalah hampir mendekati kebenaran. Kualitas sekolah setiap tingkatan yang berbeda ditambah kurikulum yang selalu berubah, menjadikan siswa menjadi sosok manusia berpendidikan aneh yang tidak jelas bentuknya.

Fenomena kesetaraan fasilitas pendidikan, sulitnya akses pengajaran, mahalnya biaya pendidikan, dan perubahan kebijakan pendidikan adalah empat dari sekian banyak wujud permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum terentaskan hingga saat ini. Sejak tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional, sejak saat itu pula selalu diperingati bagaimana Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal tersebut berupaya mencerdaskan kehidupan rakyat dengan Taman Siswanya. Kini 128 tahun sejak Ki Hajar Dewantara lahir, cita-citanya terus diperjuangkan melalui ujung tombak para guru di sekolah-sekolah. Selama itu pula harapan agar manusia Indonesia yang tidak berpengetahun berkurang dan berganti dengan adanya insan-insan yang bijaksana lagi santun terus dipelihara.

Dibutuhkan data angka-angka statistik sebagai pembentuk kepercayaan sebesar apa masalah dunia pendidikan di Indonesia. Namun melihat beberapa fenomena sebagaimana ilustrasi di atas, rasanya cukup menggambarkan bagaimana permasalahan tersebut belum juga berubah, bahkan sejak Indonesia belum diproklamasikan. Pihak utama yang dianggap paling bertanggungjawab untuk mengurusi semua ini tentulah pemerintah. Evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini perlu diadakan, karena nyatanya masih belum memenuhi tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

“Anggaran terbatas” menjadi kalimat klise yang selalu digunakan oleh pemerintah, khususnya ketika tidak semua hal dapat dipenuhi oleh anggaran belanja negara. Tetapi bila permasalahan tersebut tidak teratasi bahkan selama 72 sejak Indonesia merdeka, rasanya ada yang salah dengan negeri ini. Bila melihat banyaknya orang yang ditetapkan sebagai koruptor oleh institusi penegak hukum, dengan jumlah kerugian negara yang fantastis, ditambah pengelolaan sumberdaya alam dulunya yang cenderung memperkaya golongan pemilik modal, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa dana pembangunan sebenarnya tersedia, namun tersalurkan dengan jalan tidak semestinya.

Ide pengelolaan negara dengan melakukan reformasi, berupa mengganti orang per orang telah berjalan hampir dua dasawarsa lamanya. Selama itu pula terlihat belum menjadi solusi yang tepat, sistem yang ada masih mengakomodasi tindakan-tindakan yang salah. Hal ini setidaknya terbukti bila melihat indeks korupsi negara-negara di dunia, yang bertahun-tahun masih menempatkan Indonesia pada posisi negara terkorup, dengan predikat yang sangat mengkhawatirkan, serta semakin meningkatnya jumlah dan tingginya jabatan orang-orang yang ditangkap oleh lembaga anti rasuah di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia berjalan di tempat, masih bergerak memberantas warganya dari ketidaktahuan, tetapi berputar pada wilayah yang itu-itu saja. Sementara pada daerah yang padanya kedaulatan bangsa dipertaruhkan malah hampir tidak terlihat jelas jejaknya. Anehnya gembar-gembor niat bangsa, yang hendak menyaingi tingkat pendidikan negara-negara lain di kawasan ASEAN, sering disampaikan melalui media. Sebuah perbedaan yang mencolok antara janji dengan realita.

Setelah mengetahui semua itu, lantas apa yang dapat kita lakukan, apakah hanya berdiam diri saja seraya merenungi nasib sedih yang disajikan atau melakukan sesuatu ?. Tindakan yang efektif sebenarnya dapat dilakukan oleh orang yang tergabung dalam organisasi, dengan kepemilikan dampak kebijakan yang besar. Namun demikian hal tersebut jangan menghalangi seseorang yang tidak memiliki daya apa-apa untuk menyuarakan hal yang dianggapnya perlu diperhatikan. Karena itu upaya ajakan dan penyadaran akan kesalahan sistem yang ada sudah seharusnya tetap dilakukan.

Solusi ideal mutlak diperlukan, seperti penegakan supremasi hukum yang konsisten, sehingga memberi efek jera bagi yang ingin melintasinya, aplikasi kerja yang benar dan lurus dengan menjadikan Pacasila sebagai jiwa pelaksanaannya, serta penciptaan ulang sistem yang tidak menyediakan ruang sekecil apapun bagi kesalahan untuk dimunculkan. Pengalaman menjalankan negara bertahun-tahun, dan dukungan pembelajaran sudah seharusnya dimanfaatkan, demi terciptanya sistem ideal yang diharapkan. Sehingga ke depan dunia pendidikan di Indonesia beralih, melangkah, hingga berlari melaju membawa Indonesia pada posisi kehidupan yang diinginkan. Semoga.

Penulis: La Ode Rauda Manarfa, Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI MPO / Mahasiswa Doktoral Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Hoax Semakin Meresahkan

HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu persebaran berita hoax.

Co-Founder Provetic, Shafiq Pontoh mengatakan, jenis hoax yang paling sering diterima adalah masalah sosial politik, yaitu sekitar 91,8 persen, masalah SARA sebanyak 88,6 persen, kesehatan 41,2 persen, makanan dan minuman 32,6 persen, penipuan keuangan 24,5 persen, iptek 23 ,7 persen, berita duka 18,8 persen, candaan 17,6 persen, bencana alam 10,3 persen dan lalu lintas 4 persen.

Konten hoax biasanya bersifat negatif, mayoritas bernada hasut dan fitnah, hoax berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, penyebabnya karena hoax menyasar emosi masyarakat, sehingga rawan menimbulkan benturan di tengah masyarakat.

Menurut Shafiq, dari sisi rekayasa, hoax dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yang mudah diklarifikasi dan yang sulit diklarifikasi, yang mudah diklarifikasi biasanya kontennya berupa fiksi yang gampang dicari bantahannya, sedangkan yang sulit diklarifikasi biasanya merupakan perpaduan antara berita dan fiksi, persentasinya 80 % berita dan 20 % fiksi, hoax jenis ini direkayasa oleh tim tertentu dengan kemampuan tingkat tinggi.[]

Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4).

Rombongan PB HMI tersebut dipimpin oleh ketua umum PB HMI, Muahammad Fauzi dan beberapa fungsionaris PB HMI lainnya.

Tujuan kunjungan PB HMI tersebut untuk memberikan dukungan moril terhadap Novel atas insiden penyiraman air keras oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kemarin (selasa/11/4).

Muhammad Fauzi menceritakan pengakuan Novel bahwa beberapa minggu terakhir ia sudah diingatkan oleh pihak kepolisian untuk berhati-hati atas ancaman yang mengarah pada keselamatan dirinya.

Fauzi menduga, serangan terhadap Novel itu dilakukan oleh koruptor sebagai salah satu cara untuk melakukan serangan balik (Corruptor Fight Back) dalam melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

“Bisa jadi karena ada kasus Mega Korupsi yang sedang dia tangani di KPK. Saat ini, NB terlibat dalam tim yang membongkar kasus korupsi e-KTP yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif,” kata Fauzi usai menjenguk Novel.

Menurutnya, Teror, ancaman dan kriminalisasi personil KPK seperti yang dialami oleh Novel dilakukan dengan cara Gerpol elit, baik secara langsung atau tidak langsung.

Oleh karena demikian, Ia katakan, sebagai bagian dari elemen civil society, HMI hadir memberikan dukungan penuh kepada KPK.

“HMI melawan segala upaya pelemahan KPK, kita berharap Presiden bersikap tegas dan menjamin keamanan Penyidik dan keluarganya. Pihak kepolisian juga harus dapat melindungi penyidik dan pimpinan KPK dari segala bentuk teror dan ancaman koruptor,” tukasnya.

Ia berharap, kedepannya, agar perkuat lagi konsolidasi sipil, dengan penguatan elemen sipil untuk bahu membahu bersama KPK dalam menuntaskan agenda pemberantasan korupsi di indonesia.

“ Kami berharap, HMI dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegasnya.

Terakhir, Ia doakan kesembuhan untuk Novel Baswedan sehingga dapat melaksanakan tugas dalam melawan para koruptor. “Semoga beliau cepat sembuh,” tutupnya.[]

 

Hina Alqur’an, HMI Akan Laporkan Ahok ke Mabes Polri

HMINEWS.COM- Jakarta- Pengurus Besar HMI (MPO) Komisi Hukum dan HAM akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Mabes Polri karena dianggap telah menghina agama Islam terkait videonya yang diunggah ke Youtube (27/09/2016).

Dalam video tersebut Ahok mengatakan bahwa Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 51 sebagai kitab yang membodohi Umat Islam, “Kalau Bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pake surat Al Maidah 51, macem macem itu. Kalo bapak ibu merasa ga milih neh karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya gapapa” ujar Ahok seperti tersiar di Youtube senin (27/9/2016).

Pernyataan Ahok tersebut langsung menuai kecaman keras dari Pengurus Besar HMI Komisi Hukum dan HAM, Mubdi Ohoiwer. ia menganggap bahwa Ahok terlalu mencampuri keyakinan umat Islam dan melontarkan pernyataan yang sangat tidak pantas sebagai seorang pejabat publik.

Menurut Mubdi, sebagai Gubernur Ahok tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang melukai hati masyarakat yang dipimpinnya, Ahok dinilai telah memberikan contoh yang tidak baik.

“Dengan menyatakan bahwasannya surat Al-Maidah ayat 51 itu bohong, ia telah menyakiti hati umat Islam dan melecehkan Al-Quran kitab sucinya umat Islam” Ujar Mubdi

Mubdi juga menjelaskan bahwa pernyataan Ahok tersebut telah melanggar Pasal 156 KUHP, tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan rakyat Indonesia dimuka umum.

oleh karenanya, ia mengatakan pihaknya akan melaporkan Gubernur DKI Jakrta tersebut ke Mabes Polri, karena dinilai telah banyak melanggar Undang-Undang.

“Kami akan melapokan Gubernur DKI ke Mabes Polri, ia telah banyak melanggar Undang-Undang dan menghina kitab suci serta melukai hati umat Islam.” Tegasnya