Aktivis HMI MPO Lebak Mancing Ikan di Jalan Rusak

HMINEWS.COM, BANTEN — Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Lebak menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan rusak di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang, tepatnya di bunderan Mandala, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Senin (11/3/2019).

Dalam aksi tersebut, selain melakukan aksi memancing ikan, mereka juga mandi air kubangan di jalan yang rusak sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan.

Ketua HMI-MPO Cabang Lebak, Apendi mengatakan, mahasiswa akan terus menggelar aksi serupa jika jalan di bunderan Mandala, Rangkasbitung ini tidak segera diperbaiki.

“Ini aksi permulaan, jika tidak segera diperbaiki kami akan menggelar aksi dengan masa yang lebih banyak,” katanya mengutip Bantenday.co.id.

Koordinator aksi, Aceng Hakiki mengatakan, aksi spontanitas sejumlah aktivis HMI-MPO tersebut sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.

“Kami minta pemerintah tidak tutup mata dengan kondisi jalan yang rusak ini. Apalagi jalan ini berada di tengah kota yang banyak dilintasi pengendara,” kata Aceng.

Menurut Aceng, kerusakan jalan bisa menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Terlebih saat hujan mengguyur kawasan tersebut sehingga lubang di jalan tergenang air dengan ketinggian betis orang dewasa.

“Sudah lama jalan ini rusak dan tidak ada perbaikan. Kondisi ini sangat rawan kecelakaan bagi pengendara motor apalagi kalau sedang hujan,” ujarnya.

Sementara itu, Yayan, salah seorang pengendara roda empat, sangat mengapresiasi terhadap aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa tersebut. Pasalnya, jalan yang berada di bundaran Mandala Rangkasbitung itu sudah lama rusak dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah.

Ia berharap, agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar lalu lintas kembali normal.

“Kami berharap pemerintah segera membangun jalan ini karena kondisinya rusak parah dan mengganggu lalu lintas,” katanya.

Marak Aksi Teror, PB HMI Ingatkan Bahaya Laten Transnasional Crimes

HMINEWS.COM-Dalam beberapa hari ini aksi-aksi teror bom yang dihadapi oleh bangsa kita semakin mengkhawatirkan. Teror bom yang terjadi di beberapa daerah Jawa Timur menimbulkan banyak sekali korban jiwa baik dari sipil maupun dari anggota kepolisian.

Statement dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa aksi teror yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan kelompok ISIS yang berada di Suriah. Letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, menjadikan Indonesia target-target dari kejahatan Transnasional Crimes seperti Terorisme.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI (MPO), Henky Fernando, Senin (14/5/2018).

Henky menuturkan, Transnasional Crimes adalah istilah kejahatan yang terorganisasi terjadi lintas negara yang melibatkan kelompok-kelompok kejahatan. Selain aksi-aksi terorisme, Indonesia juga menjadi target dari peredaran Narkoba lintas negara yang sangat besar.

“Untuk itu, pemerintah harus memiliki formula khusus dalam mencegah terjadinya Transnasional Crimes sedini mungkin di Indonesia, agar kejahatan ini tidak berkembang dan menimbulkan korban jiwa lagi,” ucapnya.

PB HMI, lanjut Henky menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa teror bom yang ada di Jawa Timur. Henky juga mengingatkan kepada pemerintah akan bahaya laten dari kejahatan Transnasional Crimes selain Terorisme seperti, peredaran Narkoba, Human Trafficking dan lain sebagainya.

“Kejahatan ini juga sama bahayanya dengan aksi teror yang terjadi dibeberapa hari ini dengan menimbulkan banyak korban jiwa dan juga mengganggu kestabilitasan negara,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Henky PB HMI melalui komisi Hubungan Internasional berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam memerangi dan mencegah kejahatan lintas negara.

”Seperti terorisme, narkoba dan human trafficking yang menyebabakan korban dalam skala besar serta mengganggu kestabilitasan bangsa Indonesia,” tutupnya.

Hadiri Doa Bersama PGK, PB HMI : Semua Elemen harus Bersatu Lawan Terorisme

HMINEWS.COM-Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) melakukan doa bersama untuk korban Kerusuhan Mako Brimob dan juga Aksi Terorisme Surabaya.

Dalam sambutannya Satria A Perdana, Ketua Komisi Pertahanan dan Keamanan PBHMI berharap masyarakat bersatu untuk melawan terorisme.

“Kami  HMI dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan dan tidak ada tempat bagi terorisme di Republik Ini,” kata Satria, Senin (14/5/2018).

Pihaknya juga menghimbau agar seluruh elemen masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang belum dipastikan kebenarannya karena dapat mengadu domba antar elemen di bangsa ini.

Sementarau itu, Ketua DPP PGK, Burzah Zarnubih menyampaikan beberapa poin terkait dengan kejadian tersebut.

”Pertama, Kami semua yang berkumpil disini mengucapkan belasungkawa atas korban lima anggota polri yg dibunuh di mako brimob serta korban surabaya,” katanya.

Kedua, mengutuk keras aksi semua bentuk aksi terorisme. Ketiga, Mendukung upaya pemerintah dalam hal ini Polri untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.

”Serta kami mendukung Revisi UU terorisme agar penegak hukum mengambil langkah hukum untuk mengusut tuntas aksi sampai keakar-akarnya,” ungkap Burzah.

“Kami juga Mendoakan agar polri, bapak kapolri terus semangat untuk menuntaskan kasus ini” tambahnya.

Doa bersama ini dihadiri oleh pimpinan organisasi Cipayung plus (HMI, GMKI, IMM, PMKRI, HIMA PERSIS, SEMMI, GPII, PII) serta BEM se Jakarta diselenggarakan di Sekretariat DPP PGK, Pancoran Jakarta Selatan.

Aksi Terorisme, Kepala BIN Dituntut Bertanggung jawab

 

HMINEWS.COM- Beberapa rentetan perisiwa pemboman di beberapa titik pekan ini sangat mengkhawatirkan bagi keamanan dan kedaulatan negara.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI (MPO), Abubakar dalam keterangannya, Senin (14/5/2018).

Abubakar menyebut, jika askis pemboman yang dilakukan oleh terorisme tersebut menjadi indikasi jika Badan Intelijen Negara (BIN) telah kecolongan.

“Aksi pemboman yang dilakukan oleh terorisme itu merupakan kecolongan dari badan intelijen negara (BIN), sebab BIN adalah lini pertahanan pertama dalam sistem keamanan negara”.

Padahal, kata Abubakar, Negara harus menjamin dan memastikan keamanan setiap warga negara dalam segala ancaman apapun, terutama ancaman terorisme.

Olehnya itu, PB HMI menuntut pertanggung jawaban dan evaluaso di tubuh BIn.

“kepala badan intelijen negara harus dievaluasi karena kecolongan dan gagal mendeteksi segala ancaman terorisme di negara ini”, pungkas Abu.

HMI Cabang Serang Bersama Aliansi Mahasiswa Kecam Penangkapan Aktifis Saat Demo Merespon Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

HMINEWS.COM, Lebih dari 100 Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Pemuda-Mahasiswa-(ANPM) Serang (KP-EK LMND Serang, UMC, NDP, KMS30, KUMALA UIN, KUMANDANG UIN, HMI-MPO menggelar aksi damai di depan Kampus UIN-SMH-Banten dalam merespon 3 Tahun Pemerintahan jokowi-JK dengan tema 3 Tahun Jokowi-JK Rakyat Semakin Menderita, Jumat (20/10)

Aksi damai yang di mulai dengan longmarch dari Kampus Untirta sampai Kampus UIN SMH-Banten yang di mulai pukul 15.30. sesampainya massa aksi, langsung di isi dengan beberapa orasi-orasi politik serta aksi teaterikal. Kemudian tepat pada pukul 17.15 WIB saat massa aksi segera mengakhiri aksi massa dengan membaca pernyataan sikap membuat massa aksi yang semula duduk menjadi berdiri dan memajukan barisan beberapa langkah, tetapi pihak kepolisian langsung menanggapi hal tersebut secara arogan dengan langsung melakukan tindakan yang bar – bar membabi buta bahkan bukan hanya untuk membubarkan massa aksi akan tetapi juga secara sengaja melakukan tindakan represif kepada massa aksi.

Atas represifitas yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Serang, tidak sedikit massa aksi mendapat luka ringan, baik dari memar-memar sampai pada luka lecet akibat cakaran dari pihak kepolisian, dan juga selain itu didapatkan satu luka berat berupa bocornya kepala pada satu massa aksi yaitu Sekretaris Jendral KMS30, dan juga terdapat satu wartawan yang dikerumuni sampai diinjak-injak oleh kepolisian pada saat itu yaitu wartawan dari Banten Pos, yaitu Panji.

Di saat itu juga, ditangkap satu massa aksi yaitu Ketua Komisariat HMI-MPO Untirta pakupatan; Jabied. Kemudian massa aksi akhirnya tetap bertahan dengan sedikit memundurkan massa aksi didalam kampus tepat dibelakang gerbang kampus UIN SMH Banten sampai pada pukul 19.00 WIB dan kemudian membubarkan diri.

Pasca aksi massa yang dibubarkan sampai pada malam ini, tiap perwakilan/pimpinan dari organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa-Serang masih mengawal kondisi satu kawan yang tertangkap di Polres Kota Serang.

Di tengah situasi yang demikian, semakin memperpanjang catatan anti demokrasi di bawah Rezim Jokowi-JK dan tindakan represif serta penangkapan dari pihak kepolisian. Begitupula semakin menerangkan kepada kita bahwa rezim Jokowi-JK adalah rezim anti rakyat dan anti demokrasi.

Atas hal-hal yang demikian, Kami mengecam tindak kekerasan aparat kepolisian terhadap massa aksi. Tindakan tersebut menjadi catatan kian buruk nya iklim demokrasi di Indonesia. Pemerintah tidak lagi memiliki itikad untuk mendengar tuntutan dan aspirasi dari rakyat, namun serta merta langsung melakukan tindak represif.

Atas dasar itu, kami menyatakan sikap kecaman keras terhadap tindakan represif, kekerasan, penganiayaan, dan penangkapan yang dilakukan oleh Polres Kota Serang, Kami juga menuntut:

  1. Kepada Kapolres Kota Serang untuk membebaskan tanpa syarat apapun terhadap 1 aktivis Aliansi Nasional Pemuda-Mahasiswa yang ditangkap.
  1. Kepada Kapolres Kota Serang untuk bertanggung jawab penuh atas dampak tindak kekerasan yang dilakukan terhadap massa aksi yang luka-luka.
  1. Kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan segala tindakan anti demokrasi.

Hormat Kami,

Nama Organisasi:
HMI MPO Cabang Serang, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), KOPETA – Lampung, Untirta Movement Community (UMC), Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI-Jaksel, GMNI – Tegal, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), GMNI-Jakbar, KMS30, , YLBHI-LBH Jakarta, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Kelompok Belajar Mahasiswa Progresif (KBMP)-Bali.

Perkuat Konsolidasi Nasional, PB HMI Gelar Pleno III di Mataram

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) akan menggelar Pleno III, kegiatan ini dilaksanakan di Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat. HMI Cabang Mataram bertindak sebagai tuan rumah pelaksana. Berdasarkan informasi yang diterima tim redaksi, Pleno III akan dilaksanakan pada 19 – 22 Agustus 2017.

Pleno III dirangkaikan dengan beberapa agenda, diantaranya Bakti Sosial dan Donor Darah, Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB), Dialog Kebangsaan, Silaturahmi Nasional, Saresehan dan Temu Tokoh, Temu Pengader Seindonesia, Dialog PDK dan Temu Kohati Seindonesia.

Mengingat betapa pentingnya agenda ini, sehingga dari pihak tuan rumah telah mempersiapkan berbagai hal untuk kesuksesan agenda nasional ini. Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Sadam Syafruddin, mengatakan penunjukan HMI Cabang Mataram sebagai tuan rumah pelaksana merupakan kebanggaan tersendiri “Pleno III PB HMI yang diadakan di Mataram merupakan kebanggaan bagi seluruh kader Cabang Mataram, penunjukan Cabang Mataram sebagai tuan rumah merupakan indikator bahwa SDM HMI di Mataram telah memenuhi standar, kami berharap agenda yang lebih besar bisa dipercayakan kepada kami kedepannya” Jelasnya kepada tim redaksi hminews.com, Senin (14/8).

Selain itu, pria yang biasa disapa Adam ini juga berharap rencana pembentukan Badko di wilayah Bali dan Nusa Tenggara bisa terealisasi, menurutnya hal ini penting demi lebih mengefektifkan konsolidasi HMI di Bali dan Nusa Tenggara. “rasanya penting untuk merealisasikan pembentukan badko di wilayah Bali dan Nusa Tenggara agar ekspansi HMI bisa lebih masif” Tambahnya.

Sementara itu Sekjend PB HMI, Endri Soemantri, saat diwawancarai tim redaksi hminews.com menuturkan pleno tidak boleh hanya menjadi rutinitas tapi juga harus menyentuh aspek substansi “Pleno harus mennyentuh aspek substansi yakni perbaikan internal dan eksternal, perbaikan internal diantaranya meliputi penataan perkaderan dan stabilitas organisasi, sedangkan perbaikan eksternal meliputi keterlibatan HMI secara aktif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan keislaman dan kebangsaan” Ungkapnya, Senin (14/8).

Para delegasi cabang yang hadir di pleno, lanjut Endri, harus membawa gagasan, khususnya terkait dengan islam dan kebangsaan “Delegasi cabang yang akan hadir di pleno harus membawa gagasan agar forum ini bisa melahirkan resolusi untuk islam dan bangsa” Tutupnya.[]

Nilai Islam dan Kebangsaan Bisa Dipadukan

HMINEWS.COM, Akhir-akhir ini ruang publik sangat gaduh, masyarakat seolah terbelah dalam dua kutub, masing-masing kutub membentuk penafsiran sendiri terhadap nilai kebangsaan, setiap kutub saling menegasikan, setiap pihak merasa paling memperhatikan nilai kebangsaan, dan pada saat yang sama menuduh kelompok lain mengabaikan nilai kebangsaan, bahkan bersifat anti. Isu ini menjadi salah satu bahan perbincangan dalam diskusi peradaban yang digelar Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO.

Islam dan kebangsaan harus dilihat sebagai satu bagian, bukan dua bagian yang terpisah, bila keduanya dilihat terpisah, maka yang muncul adalah penajaman perbedaan antara keduanya, akibatnya hal ini memunculkan relasi konflik.

Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI, Zaenal Abidin Riam, di sela diskusi mengatakan Islam dan kebangsaan tak mungkin dipisahkan, nilai yang terkandung dalam keduanya bersifat saling mengisi.

“Pada dasarnya saat isu keislaman dibincang maka berarti kita juga sedang membincang isu kebangsaan, demikian pula sebaliknya. Terdapat nilai kebangsaan dalam perbincangan tentang keislaman, juga terdapat nilai keislaman dalam perbincangan tentang kebangsaan” jelasnya.

“Isu kebangsaan seharusnya dipandang sebagai isu peradaban, hal ini penting agar kita tidak terjebak desain kelompok tertentu yang menjadikan isu kebangsaan sebagai jualan untuk mencapai kepentingan jangka pendek” tambah pria yang biasa disapa Enal ini.

Indonesia memang sedang mengalami krisis multidimensi, namun krisis tersebut tak boleh merontokkan pondasi hubungan Islam dan bangsa yang telah susah payah dirajut para pendiri awal bangsa ini.

Kegiatan diskusi peradaban akan rutin digelar setiap bulan, fokusnya membincang isu keumatan dan kebangsaan, khususnya yang dianggap urgen dan layak disikapi.[]

PB HMI MPO Tak Mengakui Keberadaan Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi Yang Melaporkan SBY

HMINEWS.COM, Jakarta- Pengurus Besar HMI (MPO) tidak mengakui keberadaan organisasi yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi yang melaporkan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bareskrim Polri.

PB HMI MPO menyangkan langkah Mustaghfirien yang mengaku Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi dan menduga SBY melakukan tindak pidana penghasutan saat pidato di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa (2/11/2016) serta menyebabkan aksi unjuk rasa “Bela Islam” berujung bentrok pada 4 November 2016 lalu.

Tak terima Mustaghfirien membawa nama HMI, PB HMI mengeluarkan pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap PB HMI MPO yang ditandatangi dan dibacakan oleh Muhammad Fauzi selaku Ketua Umum dan Endri Soemantri selaku Sekjen, Jumat (11/11/2016).

Saat ini banyak media memberitakan tentang Pelaporan terhadap mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh sekelompok orang yang mengatasnamakam alumni HMI. Melalui laporan di Bareskrim Polri (Kamis,10 November 2016), sekelompok tersebut menamakan dirinya sebagai Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi. Poin utama pelaporan adalah tuduhan terhadap mantan Presiden SBY karena dianggap menghasut dan mengajak aktivis HMI untuk melakukan Aksi Damai 4 November 2016.

Menanggapi pemberitaan yang ada, sekaligus untuk meluruskan perjuangan Aksi Damai 4 November 2016. Kami, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan:

  1. Aksi Damai 4 November yang dilakukan oleh HMI adalah aksi yang dilakukan TANPA PROVOKASI pihak manapun. Aksi tersebut adalah aksi nyata perjuangan umat Muslim untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, ini merupakan pilihan HMI dalam bersikap sebagai gerakan independen.
  2. TIDAK ADA HUBUNGAN antara Pidato mantan Presiden SBY dengan sikap aksi HMI, karena Pidato mantan Presiden SBY adalah hak pribadi, dan aksi HMI adalah hak berkelompok yang dijamin oleh konstitusi. Sikap aksi HMI terbebas dari kepentingan politik pragmatis dan provokasi pihak manapun.
  3. HMI menghormati hak seseorang untuk melaporkan dugaan tindak pidana,namun SANGAT DISESALKAN terdapat kelompok yang secara sepihak mebawa nama alumni HMI. Pembawaan nama HMI ini perlu dipertanggungjawabkan karena secara nyata telah MENCARI KEUNTUNGAN atas nama HMI.
  4. Korps Alumni HMI (KAHMI) adalah wadah alumni HMI yg representatif untuk mewakili alumni HMI saat ini. Sedangkam Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi TIDAK DIKENAL dalam struktur organisasi KAHMI.
  5. HMI tetap memperjuangkan agenda Aksi Damai 4 November termasuk mengutuk upaya-upaya penangkapan relawan aksi. HMI juga TIDAK MENTOLERIR pihak manapun yang mencari keuntungan dengan membawa nama baik HMI dan alumni HMI.

Demikian sikap ini untuk diketahui semua pihak.

Muhamma Fauzi (Ketua Umum),   Endri Soemantri (Sekretaris Jenderal)

 

 

PB HMI (MPO) Mengutuk Keras Penangkapan Fungsionaris PB HMI (Dipo)

HMINEWS.COM, Jakarta- Polda Metro Jaya dikabarkan menangkap 5 Fungsionaris Pengurus Besar HMI (DIPO) yang berkantor di Graha Dipo 16 Sultan Agung, Jaksel Senin (7/11) pukul 23.00 WIB. Penangkapan fungsionaris PB HMI tersebut terkait dengan aksi demonstrasi 04 November yang lalu.

Hal tersebut mengundang reaksi dari Ketua Umum PB HMI (MPO) yang berkantor di Tanjung Barat, Jagakarsa Jaksel Muhammad Fauzi.

Dalam keterangan Persnya, Fauzi mengatakan bahwa dirinya mengutuk keras upaya paksa yang di lakukan oleh aparat Kepolisian Polda Metro Jaya terhadap Sekjen dan beberapa Fungsionaris PB HMI (Dipo).

“Upaya paksa tersebut bertentangan dengan Standar Penindakan dan Penangkapan sebagaimana di atur dalam Peraturan internal Kepolisian”. Kata Fauzi, Selasa, (8/11).

Menurutnya, Penangkapan yang dilakukan secara paksa tersebut tidak memenuhi standar yang diatur dalam Perkapolri. Karena penangkapan secara paksa hanya dapat dilakukan setelah kepolisian melayangkan dua kali surat pemanggilan.

“Ini kan tidak ada kejelasan status, apakah sebagai saksi atau tersangka?, Adapun seandainya statusnya adalah tersangka, harus berdasarkan surat penangkapan”, Ujar Fauzi

Fauzi menyesali tindakan aparat Polda Metro Jaya yang dinilai sangat tidak berdasar dan sporadis, karena hanya menerangkan tindakan tersebut buntut dari aksi damai 4 November yang lalu.

Ia juga menilai bahwa Aparat Kepolisian terkesan terburu-buru memaksa tanpa menghormati Asas Praduga tak bersalah.

“Seharusnya Polda Metro Jaya terlebih dahulu melakukan gelar perkara untuk memastikan validitas kronologis dan kekuatan alat bukti baru kemudian pemanggilan”, Sesalnya

Fauzi meyakini bahwa penangkapan tersebut adalah bagian dari skenario politik rezim dan upaya sistematis mendiskreditkan HMI.

“Sebaiknya pihak Kepolisian membebaskan para aktivis tersebut, dan Fokus tuntaskan proses hukum Ahok”, Tegas Fauzi

Oleh karenanya, dalam kondisi demikian, sebagai solidaritas perjuangan dengan tegas PB HMI MPO mengutuk keras tindakan aparat kepolisian tersebut, dan akan bersinergi dengan PB HMI Graha Dipo 16 untuk menindaklanjuti persoalan ini.

 

PB PII: HMI Bukan Pemicu Kericuhan

HMINEWS.COM, Jakarta- Komandan Lapangan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Zikrillah, menyayangkan adanya keributan di penghujung aksi damai penjarakan Ahok, di depan Istana Negara, Jumat (4/11). Dia juga membantah berita yang mengatakan peserta aksi dari HMI memicu kericuhan.

“Tidak benar itu. Kami ada di sana, PII bersama-sama HMI dan GPII berdemo sesuai arahan untuk aksi damai,” kata Zikrillah.

Dihubungi melalui handphone-nya, Zikrillah mengatakan, sebenarnya sudah ada saling pengertian antara peserta aksi dengan polisi. Bahwa peserta aksi akan menginap di lokasi, dengan catatan tidak ada keributan.

Tiba-tiba, kata Wakil Sekjen PB PII itu, ada massa tak dikenal yang masuk. Massa itu lalu saling dorong dengan polisi. Zikrillah menyebut massa yang masuk tidak pernah dikenal sebelumnya, dan yang jelas bukan anggota HMI, bukan PII dan bukan dari GPII. “Kami PII dari siang sudah bersama-sama dengan HMI dan GPII, jadi sudah saling mengenal,” katanya.

Selain PII, GPII dan HMI, sejumlah eksponen masyarakat juga ikut berkumpul di Menteng Raya 58, yang menjadi kantor PII dan GPII. Kelompok masyarakat yang bergabung dengan PII, selama ini juga sudah saling mengenal. “Jadi kami sendiri masih bertanya-tanya, kelompok mana yang masuk dan kemudian saling dorong dan saling pukul dengan polisi itu,” kata Zikrillah.