HMI MPO Mataram Aksi Tuntut Ahok

HMINEWS.COM, Mataram- Aksi menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalar ke sejumlah daerah, tak terkecuali di Lombok, NTB. Puluhan massa aksi dari HMI-MPO Cabang Mataram turun ke jalan menyuarakan tuntutannya agar Ahok segera dipenjara terkait dugaan penistaan agama Islam.

Koordinator Lapangan Aksi Abor mengajak seluruh mahasiswa untuk tidak takut turun ke jalan menentang Ahok yang dianggap telah melecehkan Alquran, Umat Islam, dan Para Ulama.

Yel-yel Tangkap Ahok terus berkumandang sepanjang orasi. “Mahasiswa berhak menyampaikan aspirasinya. Tidak perlu takut,” ungkap Abor ketika berorasi di depan Mapolda Nusa Tenggara Barat, Jalan Langko, Mataram, Jumat (4/11).

Massa aksi mempermasalahkan lambannya sikap pemerintah dan kepolisian dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Ia meminta, kepolisian segera menindak dan memenjarakan Ahok yang telah menistakan agama Islam serta mengganggu persatuan NKRI.

Aksi sempat memanas tatkala mahasiswa ingin Polda NTB memberi jaminan agar Ahok segera ditangkap dalam waktu dekat. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, massa aksi berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Dirsabhara Polda NTB Kombes Pol Harries Budiharto yang menerima demonstran mencoba menenangkan aksi massa dengan mengajak berdialog. “Kita dukung sampai permasalahannya selesai, jangan kita selesaikan masalah dengan masalah yang ada,” katanya.

Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi kepada pemimpin yang lebih tinggi. Terkait permintaan massa aksi agar Ahok segera diadili, lanjutnya, sedang dilakukan oleh Bareskrim Polri. secara keseluruhan aksi berjalan kondusif. Massa aksi pun membubarkan diri secara tertib begitu azan Ashar berkumandang. (Republika)

Klarifikasi Ketua Umum PB HMI MPO Terkait Aksi Depan Istana Negara

HMINEWS.COM, Jakarta- Aksi 04 November Depan Istana Negara atas kasus penistaan Agama oleh Ahok berakhir ricuh. Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dituduh sebagai pemicu dalam aksi tersebut. Hal tersebut mengundang ketua Umum PB HMI (MPO) Muhammad Fauzi angkat bicara.

Dalam keterangan persnya Muhammad Fauzi menyampaikan beberapa hal diantaranya, Pertama ia menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada para Ulama, Habaib, Ormas-ormas Islam, dan jutaan umat Islam yang terlibat dalam aksi damai penistaan agama oleh Ahok tanggal 04 November kemarin. Keterengan Pers Muhammad Fauzi, (05/11/2016)

Ia juga mengklarifkasi bahwa massa HMI yang start di kantor Kementrian Dalam Negeri, Jalan Merdeka, Silang Monas Jakarta Pusat menuju Istana Negara dan tertahan di depan Kantor  Mahkamah Konstitusi bersama Ormas Islam lainnya hingga adzan maghrib.

Fauzi memastikan bahwa massa HMI ditarik oleh Koordinator Lapangan (Korlap) untuk di pulangkan ke cabang masing-masing pada pukul 19.00 WIB, sehingga massa HMI tidak terlibat dalam chaos karena sudah tidak berada di lokasi aksi.

“Ada upaya sistematis mendiskreditkan HMI, sehingga HMI memiliki citra buruk dimata umat” Kata Fauzi

Oleh karenannya Fauzi berharap provokator yang mencederai aksi umat Islam yang berakhir rusuh diusut tuntas.

Selain itu Fauzi menghimbau kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh akibat provokasi dari media dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam upaya mengadu domba dan memecah belah umat Islam.

Di akhir penyampaiannya, Fauzi berharap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dikawal dengan serius dan diharapkan kepada umat Islam tetap tenang untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Dua Tokoh Maluku-Papua, Bantu Study Banding Guru

HMINEWS.COM, Jakarta- Dua tokoh Maluku-Papua Jakarta Bung Umar Key dan Komaruddin Watubun mendapat kunjungan dari peserta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Kabupaten Maluku Tenggara, di Jakarta.

Rombongan study banding guru yang dipimpin oleh Domitilla Teniwut, S.Pd Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Langgur, akan berada di Jakarta selama seminggu, dari tanggal 08 – 16 Oktober 2016.

Rombongan yang terdiri dari Kepala Sekolah berkunjung dan silaturahim dengan tokoh masyarakat Maluku-Papua di Jakarta diantaranya adalah Ketua Front Pemuda Muslim Maluku, Bung Umar Key dan Komaruddin Watubun Anggota DPR RI PDIP.

Peserta MMKS berkunjung ke tempat Bung Umar Key Kompleks Binalindung Perumahan Nirvana, Pondok Gede, Bekasi dan disambut dengan acara khusus. sementara Komaruddin Ubun menyambut rombongan di rumah makan Pelangi, Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat.

Kedua tokoh Maluku-Papua tersebut mengapresiasi atas dedikasi para pendidik khususnya kepala sekolah yang hadir dan akan membantu menanggung seluruh biaya akomodasi, transportasi dan penginapan rombongan MMKS selama di Jakarta.

Umar Key maupun Komaruddin, menyampaikan harapan besarnya untuk kemajuan pendidikan di Maluku. Menurut keduanya kepala sekolah adalah ujung tombak dari keberhasilan pendidikan di Maluku. selain itu mereka juga mendiskusikan pendidikan masyarakat Maluku di Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Mohamad Rabu Raharusun, S.Pd, Kepala Sekolah SMA Al-Hilaal Tual yang juga sahabat dari Bung Umar Key dan Pak Komarudin menyampaikan rasa terimaksih yang dalam. beliau mengatakan, sebagai tokoh keluarga besar Maluku-Papua di Jakarta sikap kekeluargaan Bung Umar dan Pak Komarudin perlu mendapatkan apresiasi yang baik dan patut menjadi contoh bagi masyarakat Maluku-Papua di rantau.

PP KAUMY: Ahok Hembuskan Isu SARA

HMINEWS.COM, Jakarta- Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengatakan Al-quran surat Al Maidah ayat 51 hanya untuk membohongi umat Islam, terus menuai kecaman dari masyarakat dan organisasi Islam. salah satunya datang dari Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PP KAUMY).

Ketua umum PP KAUMY, Yogie Maharesi,  menilai bahwa pernyataan Ahok menyimpang dan tendensius. “Ahok menabuh isu SARA dengan tendensi yang membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dia tidak lagi mengindahkan kehormatan ajaran Islam. Ini tidak bisa diterima,” Kata Yogie, Juma’t (07/10/2016)

Yogie juga menambahkan bahwa ia harus memberikan contoh attitude kepemimpinan yang dapat diteladani, dalam mengayomi seluruh unsur masyarakat.

“Bangsa ber-Bhinneka sebesar Indonesia berada dalam bahaya ketika pemimpin ibu kotanya tidak sensitif terhadap isu SARA dan malah justru menghembuskannya, Perilaku Ahok menyimpang dan sangat disesalkan”, Tegas Yogie.

Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa PP KAUMY mendorong agar etika publik dapat dijaga oleh semua pihak, terlebih di DKI Jakarta yang tengah menyongsong pilgub.

“Kita ingin semua pejabat dan tokoh berperan dalam mendidik dan membangun adab yang baik bagi masyarakat. Jangan malah memberi contoh buruk dan memecah belah kehidupan berbangsa”, Sesalnya.

Walhi Aceh Ajukan Replik dalam Sidang Gugatan SK Bupati Aceh Tamiang

HMINEWS.COM, Aceh- Walhi Aceh menggugat Bupati Aceh Tamiang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh terkait penerbitan izin lingkungan untuk PT. Tripa Semen Aceh (TSA).

Izin tersebut diterbitkan melalui SK Bupati Aceh Tamiang No. 541 Tahun 2016 Tentang Izin lingkungan rencana kegiatan industri semen kapasitas produksi 10.000 ton/hari klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luas areal pabrik dan penambangan 2.549,2 hektar kepada PT. Tripa Semen Aceh.

SK Bupati Aceh Tamiang tersebut menjadi objek gugatan Walhi Aceh dalam perkara ini. Terkait gugatan itu, PTUN Banda Aceh sudah menggelar enam kali persidangan. Dalam persidangan keenam hari ini, Walhi Aceh sebagai penggugat mengajukan Replik terhadap Eksepsi pihak tergugat yang telah diajukan pada persidangan kelima tanggal 21 September 2016 yang lalu.

Dalam replik yang diajukan Walhi Aceh membantah semua eksepsi tergugat, dan Walhi Aceh meminta majelis hakim untuk menolak seluruhnya eksepsi tergugat dan dikabulkan seluruhnya gugatan Walhi Aceh.

Persidangan keenam ini dihadiri oleh 1 orang hakim anggota, 4 orang kuasa hukum Walhi Aceh, dan 4 orang kuasa hukum dari tergugat. Dari pihak Walhi Aceh yang hadir Muhammad Zuhri Hasibuan, SH, MH., Helman Madewa, SH., Chandra Darusman, SH, MH., dan M. Nasir. Selain itu, hadir juga dari kuasa hukum dari pihak PT. TSA dengan mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk dikabulkan sebagai Pihak Ketiga dalam perkara ini.

M. Nur selaku Direktur Walhi Aceh menyampaikan terkait permohonan tersebut, Walhi Aceh memohon kepada majelis hakim untuk meminta legal standing kepada pihak ketiga.

“Jika pihak ketiga memenuhi legal standing untuk terlibat dalam perkara ini, Walhi Aceh tidak keberatan”, Kata M. Nur

Majelis hakim meminta kepada pihak ketiga untuk membawakan semua dokumen sebagaimana permintaan Walhi Aceh pada persidangan selanjutnya. Pada persidangan selanjutnya majelis hakim akan memutuskan permohonan pihak ketiga dikabulkan atau tidak.

Sidang selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 2016, pukul 10.30 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan sidang terbuka untuk umum.

Hina Alqur’an, HMI Akan Laporkan Ahok ke Mabes Polri

HMINEWS.COM- Jakarta- Pengurus Besar HMI (MPO) Komisi Hukum dan HAM akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Mabes Polri karena dianggap telah menghina agama Islam terkait videonya yang diunggah ke Youtube (27/09/2016).

Dalam video tersebut Ahok mengatakan bahwa Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 51 sebagai kitab yang membodohi Umat Islam, “Kalau Bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pake surat Al Maidah 51, macem macem itu. Kalo bapak ibu merasa ga milih neh karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya gapapa” ujar Ahok seperti tersiar di Youtube senin (27/9/2016).

Pernyataan Ahok tersebut langsung menuai kecaman keras dari Pengurus Besar HMI Komisi Hukum dan HAM, Mubdi Ohoiwer. ia menganggap bahwa Ahok terlalu mencampuri keyakinan umat Islam dan melontarkan pernyataan yang sangat tidak pantas sebagai seorang pejabat publik.

Menurut Mubdi, sebagai Gubernur Ahok tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang melukai hati masyarakat yang dipimpinnya, Ahok dinilai telah memberikan contoh yang tidak baik.

“Dengan menyatakan bahwasannya surat Al-Maidah ayat 51 itu bohong, ia telah menyakiti hati umat Islam dan melecehkan Al-Quran kitab sucinya umat Islam” Ujar Mubdi

Mubdi juga menjelaskan bahwa pernyataan Ahok tersebut telah melanggar Pasal 156 KUHP, tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan rakyat Indonesia dimuka umum.

oleh karenanya, ia mengatakan pihaknya akan melaporkan Gubernur DKI Jakrta tersebut ke Mabes Polri, karena dinilai telah banyak melanggar Undang-Undang.

“Kami akan melapokan Gubernur DKI ke Mabes Polri, ia telah banyak melanggar Undang-Undang dan menghina kitab suci serta melukai hati umat Islam.” Tegasnya

 

Anies Baswedan Raih Tokoh Literasi Indonesia

HMINEWS.COM, Jakarta- Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan terpilih sebagai Tokoh Literasi Indonesia.

Penghargaan ini diberikan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) atas kiprah dan aktivitas Anies selama ini dalam memajukan dunia literasi (baca tulis) di Indonesia. Anies juga berperan menerapkan Budaya membaca minimal 15 menit setiap hari bagi para pelajar di sekolah di seluruh Indonesia.

Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016, Rabu (28/9) di Jakarta Convention Center (JCC). Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum Ikapi Rosidayati Rozlina, disaksikan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Dalam sambutannya, Anies menyatakan terharu Dan berterima kasih atas penghargaan tersebut. “Penghargaan ini untuk seluruh Rakyat Indonesia yang semakin giat membaca Dan menulis Serta kepada siapa saja yang terus memberikan upaya untuk mencerdaskan Anak Bangsa,” ujar Anies

Dalam kesempatan pembukaan IIBF ini, Ikapi juga memberikan penghargaan kepada Tere Liye sebagai Penulis (Writer of the Year) 2016, dan Dee Lestari sebagai Book of the Year atas karya-karyanya yang menginspirasi.

Rosidayati berharap, dengan penghargaan yang diberikan itu makin memacu para Penulis untuk semakin aktif menulis Dan melahirkan karya-Karya yang berkualitas. (Republika)

KAHMI Peringati Milad Ke 50 Tahun

HMINEWS.COM, Jakarta- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) memperingati hari ulang tahunnya yang ke 50, acara tersebut digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu malam (28/9/2016).

Ketua KAHMI Mahfud MD, Dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak dibentuk pada 17 September 1967, organisasi KAHMI berniat melanjutkan idealisme Himpunan Mahasiswa Islam yang sangat indonesiawi, manusiawi dan Islami.

Ia juga menuturkan bahwa tujuan KAHMI bukan mengislamkan Indonesia, tapi mengindonesiakan islam, KAHMI membawa islam ke dalam realitas NKRI yang multikultural dan menjadikan islam sebagai rahmat bagi masyarakat Indonesia.

oleh karenannya ia berharap, di usianya yang ke 50 tahun ini, KAHMI mampu mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam visi dan bersinergi dalam merawat indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika

Kegiatan yang bertema Sinergi Merawat Indonesia ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan-kegiatan KAHMI dari tanggal 2 september 2016, diantaranya Temu Nasional Alumni HMI pemangku Jabatan Publik Daerah, Tadarus Nasional, Jalan Sehat, Diskusi Publik, dan Seminar Diplomasi Dagang 27 September yang lalu.

Hadir sejumlah tokoh nasional yang juga alumni HMI diantaranya adalah Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, Ferry Mursidan Baldan, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya serta ribuan kader HMI.

Juga tidak ketinggalan dua alumni HMI yang akan bersaing di Pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang, Anies Baswedan dan Sylviana Murni.

 

MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Komisi VII : Hilir Migas Harus Ditegakkan!

HMINEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan dalam Revisi Undang-Undang Minerba yang menjadi poin penting adalah hilirisasi sumber daya alam seperti mineral, migas dan batu bara, sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.

Poin penting tersebut dia sampaikan saat menerima kunjungan  Mr. Tsujimoto, Mr. Iwata beserta tim dari delegasi Ministry of Economic, Trade and Industry (METI) Jepang. “Kita konsisten, hilirisasi harus ditegakan, dan kita menghargai perhatian dari stakeholder industri,” papar Yudha di Gedung DPR, Nusantara I, Jakarta, Selasa (13/9/2016) sore.

Dia mengungkapkan, diskusi kedua belah pihak dalam rangka memberi pemahaman, sehingga jika terjadi kerja sama akan ada win-win antara dua pemangku kepentingan. “Poin-poin yang kita sampaikan kepada mereka, dalam kerangka diskusi, supaya METI atau Kementerian lain yang ada di Jepang mengerti kira-kira undang-undang ini akan membuat baik hubungan kedua negara atau tidak,” jelas Yudha.

Dia juga mengatakan, selama ini kerja sama antara Jepang dengan perusahaan-perusahaan BUMN, seperti PT Antam sudah cukup baik, dan hubungan ini akan dijaga agar saling menguntungkan.

Yudha juga menjelaskan tentang divestasi, menurutnya dalam Revisi UU Minerba nanti divestasi harus 51 persen. Selain itu juga, divestasi harus memberi kesempatan kepada BUMN dan perusahaan dalam negeri atau perseorangan yang berstatus WNI, serta meminimalisir pihak asing dapat membeli.