Laksanakan UU PA, Jangan Cuma Retorika “Reformasi Agraria”

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan menggelar kajian aktual tentang reformasi agraria Sekretariat HMI Cabang Jakarta Selatan, Minggu (3/3) kemarin.

Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan, Dede Kholidin mengatakan, pihaknya  menganggap kajian ini penting terkait ramainya masalah reformasi agraria di kalangan masyarakat, baik akademisi hingga golongan awam.

“Masalah ini makin ramai lagi setelah masyarakat menyaksikan debat capres kedua. Dimana paslon 01 menegur paslon 02 untuk meyerahkan tanah yang dimiliknya,” kata Dede melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/3/2019).

Kajian aktual tentang reformasi agraria ini diisi oleh Dr Muchtar Lutfi. Menurutnya,  pembaharuan atau reformasi agraria yang disampaikan oleh pemerintah atau sering dikenal dengan bagi-bagi sertifikat dinilai terlalu berlebihan.

“Sejatinya jalankan saja UU Pokok Agraria 1960 yang sudah dibuat dengan tekad yang kuat dari pemerintah. Jangan karena menjelang Pilpres, lantas retorika yang disampaikan jadi ngawur,” kata Muchtar.

“Mungkin saja banyak yang nggak mengerti tentang hukum agraria, makanya keluarlah pernyataan reformasi agraria itu,” imbuhnya.

Muchtar mengungkapkan, semestinya yang harus  dijalankan pemerintah berpatokan pada kerangka UU PA  1960.

Adapun lima prinsip  dasar terbentuknya UU PA 1960 yaitu, pembaharuan hukum agraria, artinya agraria kolonial menuju hukum agraria nasional.

Selain itu, menjamin kepastian hukum penghapusan hak asing dan konsensi kolonial atas hak-hak tanah di Indonesia.

Berikutnya, perombakan struktur penguasaan tanah Sebagai wujud implementasi atas Pasal 33 UU 1945, Salah satunya di ayat 3 (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat).

Itulah lima prinsip dasar atas terbentuknya susunan UU PA 1960. Jadi itu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan keberanian yang kuat.  Kalau nggak berani nggak usah banyak bicara kesana-sini,” tegas Muchtar.

Dengan demikian Dede Kholidin berkesimpulan bahwa prasyarat utama reformasi agararia adalah kemauan dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah. Diantaranya data agraria yang akurat dan terbuka.

“Karenanya kami mengimbau pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan UU PA 1960, bukan cuma retorika atau janji kampanye  reformasi agraria,” pungkas Dede.[]

Silaturahmi ke MUI Jabar, HMI: Zakat Solusi Turunkan Kemiskinan

BANDUNG, HMINEWS.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Bandung Raya mengadakan kunjungan silaturahmi ke Pengurus Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Jumat (15/2/2019).

Ketua HMI MPO Cabang Bandung Raya, Fathul Nur Rahman didampingi beberapa Pengurus HMI MPO Cabang Bandung Raya diterima langsung oleh Ketua Umum MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafe’i dan Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, KH Rafani Achyar.

Dalam pertemuan itu, HMI MPO dan MUI mengenai problematika sosial khususnya pada masalah kemiskinan di Bandung dan di Jawa Barat secara umum.

Di hadapan Pengurus MUI, Fathul menjelaskan bahwa berdasarkan kajian HMI MPO Cabang Bandung, salah satu langkah yang bisa diambil untuk menurunkan angka kemiskinan yakni melalui menguatkan peran zakat dan infak.

“Ketika pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan sosial seperti kemiskinan, maka di sinilah Islam harus berperan karena Islam datang dengan membawa misi keadilan,” jelas Fathul.

Pengelolaan zakat dan infak umat Islam membantu tugas negara untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. Zakat dan infak merupakan sumber dana non-APBN yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Fathul juga membeberkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Jawa Barat bahwa jumlah total Kepala Keluarga (KK) warga Bandung mencapai 747.923 KK sedangkan total keseluruhan warga bandung berjumlah 2.452.179 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk data warga pendatang seperti mahasiswa yang belum tercatat dalam Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.

“Artinya, jika kita menarik zakat dan atau infak 2,5 persen dari penghasilan total penduduk maka sudah bisa mengatasi masalah seperti kemiskinan. Misalnya Rp. 10.000 dikali dengan 747.923 KK maka akan menghasilkan jumlah Rp. 7.479.230.000 dan jika Rp. 10.000 dikalikan dengan jumlah total penduduk Bandung yaitu 2.452.179 akan menghasilkan Rp. 24.521.790.000. Jumlah tersebut sudah bisa digunakan untuk umroh bagi beberapa warga miskin apa lagi hanya untuk mengatasi masalah kelaparan,” kata Fathul.

Di akhir pertemuan, Ketua Umum MUI Jawa Barat KH. Rahmat Syafe’i menyatakan sangat mendukung dan mengapresiasi sumbangan pemikiran dari HMI dalam merespon masalah sosial.

Silaturahmi ini merupakan kali pertama dilakukan Pengurus HMI Cabang Bandung Raya sejak dibentuk pada 2018 lalu. Fathul berharap, melalui silaturahmi ini akan terjalin sinergitas antara HMI dan MUI.

Abe

PB HMI : Utang, Potensi Kanker yang Menggerogoti Perekonomian Nasional

HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO merilis hasil kajian terkait kondisi utang yang saat ini ramai diperbincangkan oleh publik.

Ketua Komisi Ekonomi PB HMI, Muhibudin Ahmad Al Muqorobin mengungkapkan, saat ini pemerintah terus berusaha meyakinkan publik bahwa utang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hal ini pun seringkali diperkuat dengan penjelasan bahwa utang yang dimiliki Negara akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Apalagi selama ini Pemerintah beralasan bahwa utang Pemerintah masih tergolong aman karena masih berada dikisaran 29,4% terhadap PDB pada tahun 2017. Angka tersebut jauh dibawah standar yang dipersyaratkan UU Keuangan Negara Tahun 2003 yakni 60%. Hal tersebut dipandang masih aman, meski persentase tersebut konsisten terus naik sejak tiga tahun terakhir.

“Tetapi yang mesti diingat bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, Pemerintah telah menambah utang tidak kurang dari Rp777 triliun. Bahkan dalam rencana APBN 2018, Pemerintah berniat untuk menambah utang kembali sebanyak Rp427 triliun. Hal ini berarti, utang Pemerintah akan bertambah sebanyak Rp1.204 triliun dalam empat tahun terkahir,” papar Muhib dalam Keterangannya, Kamis (12/4/2018).

Jika diakumulasikan dengan jumlah utang sebelumnya, total utang Pemerintah di akhir 2018 diproyeksikan mencapai Rp4.341 triliun dari angka saat ini Rp4.034,8 triliun. Angka tersebut akan terus bertambah di tahun yang akan datang mengingat Pemerintah sangat agresif terhadap pencarian sumber pendanaan APBN yang berasal dari utang.

Namun demikian, lanjut Muhib, apologi Pemerintah mengenai produktivtias utang perlu diuji. Setidaknya ada beberapa hal dapat dikaji yakni, Pertama, dalam APBN 2018, Pemerintah menambah jumlah pengeluaran belanja pegawai sebesar Rp35 tiliun dimana pada tahun sebelumnya, nilai belanja pegawai mencapai Rp331 triliun.

“Besarnya kenaikan anggaran belanja pegawai tersebut ternyata tidak sebanding dengan besaran kenaikan belanja di sektor infrastruktur yang hanya naik sebanyak Rp20,2 triliun pada tahun 2018 sehingga nilai belanja Pemerintah disektor infrastruktur menjadi Rp410,4 triliun,” tutur Muhib.

Kedua, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga tahun terakhir ternyata tidak pernah jauh dari angka 5%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan utang. Fakta tersebut menegaskan bahwa multiplier effect yang ditimbulkan dari utang Pemerintah tidak optimal.

Ketiga, naiknya pembayaran bunga utang sebanyak Rp30 triliun yang menyebabkan pembayaran bunga utang pada tahun 2018 sebanyak Rp236,6 triliun (16,2% dari APBN 2018). Kenaikan tersebut memberikan gambaran bahwa tingginya pembayaran bunga utang menjadi beban berat bagi negara untuk mengelola anggaran dengan baik. Selain itu, neraca pendapatan primer yang masih bernilai negatif menunjukan bahwa Pemerintah harus berutang kembali untuk dapat membayar utang yang dimiliki. Pada tahun yang akan dating, lubang utang yang diharus digali Pemerintah dimungkinkan akan lebih dalam.

“Beberapa catatan terkait dengan pengelolaan utang Pemerintah tersebut menunjukan bahwa utang yang selama ini digadang-gadang digunakan dalam sektor produktif ternyata tidak selamanya benar,” kata Muhib.

Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Muhib, pemerintah berdalih bahwa negara dalam kondisi yang aman dengan memiliki rasio utang yang rendah dibandingkan dengan PDB. Simplifkasi yang dilakukan Pemerintah tersebut juga dipandang keliru karena ternyata indikator tunggal tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan. Negara-negara Eropa seperti halnya Irlandia dan Spanyol yang memiliki rasio utang dibawah 60% dari GDP ternyata mengalami krisis hebat pada tahun 2008. Tidak demikian, misalnya, dengan Jepang yang memiliki rasio utang terhadap PDB diatas 252% namun memiliki stabilitas yang baik. Stabilitas ekonomi di Jepang tidak lepas dari struktur utang Jepang yang mayoritas dimiliki oleh investor dalam negeri dan dalam mata uang Yen

“ Berbeda halnya dengan Indonesia, dimana porsi kepemilikan surat utang yang dimiliki investor lokal terus turun. Justru sebaliknya, jumlah surat utang yang dimiliki asing terus naik hingga mencapai prosentase 38,7%. Hal ini tentunya dapat menciptakan ketidakstabilan ketika investor asing lebih tertarik berinvestasi di negara lain dan berupaya untuk menjual surat utang ke pasar dalam jumlah besar,” ungkap Muhib.

Selain itu, depresiasi nilai mata uang rupiah terhadap dollar hingga kisaran Rp13.700 per dollar dapat menguras pengeluaran APBN jika utang yang dibayarkan dalam bentuk dollar. Apalagi, penerimaan pajak negara dibanding PDB (tax ratio) yang hanya mencapai 11% juga menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN. Tax ratio Thailand 15,7% dan Malaysia sebesar 14,2%.

“Fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa seharusnya Pemerintah dapat mengkaji ulang penambahan dan penggunaan utang agar tidak terjadi diskonektivitas antara utang dan perbaikan kondisi ekonomi Negara,” pungkas Muhib.

Selanjutnya, Pemerintah juga harus merasionalisasikan kembali agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan dengan seimbang sesuai dengan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan yang selalu meleset dari target dalam 3 tahun terakhir.

“Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan Pemerintah, besarnya pokok utang dan pembayaran bunga utang hanya akan menjadi “kanker” yang sedikit demi sedikit menggerogoti pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Muhib.

 

Sorot Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia, Komisi Ekonomi PB HMI Gelar Diskusi Ekonomi

HMINEWS.COM, Komisi Ekonomi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menggelar diskusi ekonomi, tema yang diangkat adalah “Ekonomi Indonesia Dalam Pusaran Kepentingan Asing”. Salah satu topik ekonomi yang sedang hangat diperbincangkan.

Kegiatan berlangsung pada Rabu 26 Juli di Kantor PB HMI. Ada dua narasumber yang dihadirkan, yakni Bima Yudhistira dari INDEP dan Edy Suryanto sebagai Ketua Komisi Ekonomi PB HMI MPO.

Dalam pemaparannya, Bima banyak menyinggung efek negatif utang terhadap kepentingan nasional Indonesia, menurutnya lingkaran elit di Indonesia mulai resah terhadap trend pemerintah yang terus menambah utang ke China.

“China mengadopsi strategi AS dalam mengintervensi negara lain melalui utang, pemerintah harus disadarkan, eleman pemuda dan mahasiswa harus bergerak memberikan warning kepada pemrintah” Terangnya.

Sementara Edy Suryanto dalam penyampainnya banyak menyinggu realitas ekonomi skala mikro, Edy juga mengatakan bahwa diskusi ini akan didorong oleh Komisi Ekonomi PB HMI MPO agar melahirkan output kebijakan.

“Hasil dari diskusi akan kita elaborasi sehingga melahirkan kebijakan dalam merespon situasi ekonomi terkini, dalam beberapa waktu kedepan draft kebijakannya akan segera disusun” Jelasnya.[]

Peneliti AEPI: Dana Infrastruktur APBN Menguap ke Kantong Penguasa?

HMINEWS.COM, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng mengatakan, bahwa sungguh luar bisa besarnya dana yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun mega proyek infrastruktur. Tapi, ungkapnya, semuanya telah menghasilkan infrastruktur katanya, yang hanya ada di televisi dan koran-koran pendukung pemerintah.

Salamuddin mengatakan untuk Dana APBN, tahun 2014 pemerintah mengalokasikan Rp 139 triliun, tahun 2015 senilai Rp 209 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 227 triliun, dan tahun 2107 sebesar Rp. 346 triliun (Sumber: PWC). Jumlah dana pajak rakyat  yang telah diberikan pemerintahan Jokowi untuk mega proyek infrastruktur secara keseluruhan mencapai Rp.  921 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk penyertaan modal negara melalui BUMN.

“Kemana uang-uang tersebut mengalir. Faktanya tidak ada infrastruktur bernilai ribuan triliun yang dibangun pemerintah? Sementara infrastruktur dikerjakan dengan cara swastanisasi,” ujar Salamuddin Daeng kepada wartawan, Jakarta, Minggu (2/4).

Sebagai contoh, Salamuddin membeberkan, infrastruktur semua dibangun swasta, di Jakarta MRT dibangun  swasta Jepang, LRT dibangun dana swasta pinjaman, Monorel kontrak dengan China tapi gagal, kereta cepat kontrak dengam china juga gagal.

“Jadi kemana dana infrastruktur dari APBN ribuan triliun yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi. Menguap ke kantong kantong penguasa? Atau menjadi keuntungan para taipan yang menguasai proyek ini? Atau ditabung untuk persiapan pemilu 2019,” tanyanya.

Padahal, jelasnya, penggunaan APBN untuk memenuhi ambisi Pemerintah Jokowi telah membawa dampak dicabutnya subsidi untuk rakyat. Akibatnya, terangnya, kemiskinan meningkat dan ketimpangan ekonomi kian parah. (JAY)

Perdagangan Global Harus Tekan Angka Kemiskinan

HMINEWS.COM, Jenewa – Acara 37th Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO di Jenewa, 28 September 2016 lalu diikuti oleh 10 perwakilan parlemen anggota steering commitee serta dihadiri pula oleh Parlemen Eropa, Inter-Parliamentary Union (IPU), dan World Trade Organization (WTO).

Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar IPU tersebut, ada empat agenda utama yang dibahas, yaitu pemaparan hasil kerja WTO, perkembangan terkait negara anggota baru WTO, perkiraan perdagangan dunia kedepan, serta pembahasan pernyataan bersama.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menjadi perwakilan Indonesia dalam acara tersebut menyampaikan, bahwa perdagangan global dapat mengurangi tingkat kemisikinan serta mencipatakan lapangan kerja baru.

“Parlemen Indonesia memandang bantuan perdagangan atau aid for trade dapat mendorong terciptanya perdagangan yang inklusif melalui pembangunan kapasitas terutama bagi masyarakat dari negara berkembang dan negara miskin,” paparnya.

Nurhayati mengingatkan, bahwa negara yang ingin bergabung dengan WTO perlu melihat kapasitas negaranya. Dalam beberapa kasus, negara yang yang ingin bergabung diharuskan melakukan perubahan kebijakan dan membuka akses pasar yang di luar kemampuannya.

“Negara anggota WTO perlu memfasilitasi proses integrasi negara baru sesuai dengan kemampuan pembangunan negara tersebut,” saran Nurhayati.

Nurhayati melanjutkan, Indonesia senantiasa mendukung program-program untuk membantu negara-negera berkembang, serta membantu kelompok masyarakat  yang kurang mampu sehingga mereka mendapat manfaat dari perdagangan global. Selain itu Ia juga menyampaikan rekomendasi kepada forum agar perdagangan global tidak melupakan pentingnya peran perempuan.

“Perempuan tidak hanya sebagai tenagakerja dan ikut serta dalam aktivitas perekonomian, namun harus turut serta dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Dimitar Bratanov selaku perwakilan WTO di bidang hubungan ekonomi memaparkan, semenjak tahun 1995, negara anggota WTO bertambah sebanyak 36 negara, dengan 10 diantaranya merupakan least developed country. Tercatat, negara anggota WTO saat ini beranggotakan 164 negara.

Komisi VII : Hilir Migas Harus Ditegakkan!

HMINEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan dalam Revisi Undang-Undang Minerba yang menjadi poin penting adalah hilirisasi sumber daya alam seperti mineral, migas dan batu bara, sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.

Poin penting tersebut dia sampaikan saat menerima kunjungan  Mr. Tsujimoto, Mr. Iwata beserta tim dari delegasi Ministry of Economic, Trade and Industry (METI) Jepang. “Kita konsisten, hilirisasi harus ditegakan, dan kita menghargai perhatian dari stakeholder industri,” papar Yudha di Gedung DPR, Nusantara I, Jakarta, Selasa (13/9/2016) sore.

Dia mengungkapkan, diskusi kedua belah pihak dalam rangka memberi pemahaman, sehingga jika terjadi kerja sama akan ada win-win antara dua pemangku kepentingan. “Poin-poin yang kita sampaikan kepada mereka, dalam kerangka diskusi, supaya METI atau Kementerian lain yang ada di Jepang mengerti kira-kira undang-undang ini akan membuat baik hubungan kedua negara atau tidak,” jelas Yudha.

Dia juga mengatakan, selama ini kerja sama antara Jepang dengan perusahaan-perusahaan BUMN, seperti PT Antam sudah cukup baik, dan hubungan ini akan dijaga agar saling menguntungkan.

Yudha juga menjelaskan tentang divestasi, menurutnya dalam Revisi UU Minerba nanti divestasi harus 51 persen. Selain itu juga, divestasi harus memberi kesempatan kepada BUMN dan perusahaan dalam negeri atau perseorangan yang berstatus WNI, serta meminimalisir pihak asing dapat membeli.

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen Perlu Pendalaman

HMINEWS.COM, Jakarta – Badan Anggaran DPR RI belum menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 sebesar 5,1 persen dikarenakan asumsi ini dinilai terlalu pesimistis, sehingga harus dibahas kembali.

Hal tersebut diperoleh dalam kesimpulan Rapat Kerja Banggar DPR dengan Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Deputi Gubernur Bank Indonesia serta perwakilan pejabat dari Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, (13/9/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Terhadap inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan target pembangunan ekonomi apakah bisa disetujui?” tanya Said Abdullah selaku ketua rapat.”Setuju,” dijawab seluruh anggota Banggar yang hadir.

Dalam pembahasan awal panja asumsi, defisit anggaran, dan pembiayaan tersebut, Banggar belum bisa menerima alasan perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3 persen menjadi 5,1 persen.

“Ini harus dikonsolidasikan lagi dan dibahas dalam tahap pendalaman. Kita lanjutkan Rabu, (14/9),” ujar Said.

Sementara asumsi yang sudah disepakati adalah inflasi 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS, ICP $ 45 perbarel, lifting minyak 815.000 barel per hari, lifting gas 1.150.000 barel per hari, target pengangguran 5,6 persen, kemiskinan 10,5 persen, gini rasio 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,1.

Farouk Abdullah: Kader HMI Harus Memiliki Economic Independent

HMINEWS.COM- Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development) menilai bahwa HMI harus memiliki Economic Independent (Kemandirian ekonomi), Itu disampaikan dalam kegiatan Workshop Entrepreneur Nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Jakarta (26/06/2016)

Menurutnya banyak kader HMI yang terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang besar, sementara mereka belum selesai dengan dirinya, termasuk mandiri secara ekonomi.

“Tantangan kader HMI sekarang adalah sibuk dengan urusan yang besar dan luas, tapi melupakan urusan yang berkaitan dengan dirinya, seharusnya Think Globally and act Locality, “Ungkapnya

Direktur Bank Muamalat Indonesia ini juga menjelaskan bahwa untuk membangun ekonomic independent, kader HMI harus berbisnis,  dengan berbisnis yang halal dan dimulai dari bisnis-bisnis kecil yang tidak memerlukan modal yang besar.

ia juga mengungkapkan bahwa kader HMI sebagai intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual jika berpolitik harus sudah kuat secara ekonomi. karena menurutnya jika berpolitik belum kuat secara ekonomi, maka akan dengan mudah dibeli idealismenya.

PB HMI Sukses Gelar Workshop Entrepreneurship Nasional

HMINEWS.COM- Kegiatan Workshop Entrepreneurship Nasional Pengurus Besar HMI sukses digelar, di Taman Ismail Marzuki. Jakarta (26/06/2016).

Kegiatan yang bertema, “Yang Muda Yang Berkrya” ini dimulai pada pukul 10.30 WIB dan dibuka secara resmi oleh Ketua umum PB HMI, Muhammad Fauzi.

Hadir sebagai pembicara Sandiago Uno, Wakil Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif dan Founder Recapital Group, Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI (Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development), Syarifudin Syahrial, SE., M. SE (Direktrur LPMUKP-Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Direktur Inventnomics) serta Muhammad Nasron Azizan (Pengusaha Muda).

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 90-an peserta, utusan dari HMI Cabang Se-Indonesia dan Organisasi kemahasiswaan dan Kepemuadaan.

Kepada HMINEWS.COM, Ketua Panitia Apri Hardiyanti mengatakan bahwa hasil dari kegiatan tersebut akan Follow Up oleh panitia pelaksa dan Pengurus PB HMI.

“Kegiatan ini tidak hanya seremonial belaka, tapi akan ditindak lanjuti dan follow up oleh panitia dan Pengurus PB HMI” Tandasnya

Ia menambahkan bahwa Pengurus PB HMI telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menindak lanjuti proposal usaha peserta yang memenuhi standar dan layak untuk dikembangkan, tentunya dengan proses seleksi oleh panitia dan PB HMI.