PB HMI Akan Laksanakan Workshop Nasional

HMINEWS.COM- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, akan melaksanakan Workshop Entrepreneurship Nasional.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari ahad, 26 Juni 2016 di Gedung Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki Jakarta, dengan tema “Yang Muda Yang Berkarya”.

Ketua panitia pelaksana Apri Hardiyanti mengatakan bahwa Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk paradigma berpikir kaum muda untuk menjadi wirausaha muda.

ia juga memaparkan bahwa tingkat pengangguran terdidik di Indonesia saat ini sangat tinggi. menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain:

Pertama jumlah pencari kerja lebih besar dari pada jumlah lapangan kerja yang tersedia (kesenjangan supplay and demand), Kedua kesenjangan kompetensi pencari kerja dan kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, ketiga banyaknya anak yang terputus sekolah sehingga mreka tidak memiliki skill. Keempat, terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat krisis global.

“Kegiatan ini sebagai solusi dari membaknya angka pengangguran tersebut, dengan cara meningkatkan minat berwirausaha bagi usia produktif” paparnya.

Kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri beberapa pembicara, dinataranya adalah Bapak Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM) sebagai keynote speaker, Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA, ACSI (Ketua Dewan Pembina CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development), Tamsil Linrung (Anggota Banggar DPR RI), Erwin Aksa Mahmud (Pengusaha Muda Nasional), dan Jaya Setiabudi (Pengusaha Muda),” dan lainnya.

Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh peserta dari perwakilan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan Se-Indonesia.

Untuk Informasi pendaftaran bisa menghubungi 0852 0580 0665 (Ibrahim Bram Lido), 085338122418 (Sahril).

Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia Perlu Percepatan

HMINEWS.Com – Saat ini ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dalam wacana akademis di Indonesia. Akan tetapi urgensinya sangat diperlukan untuk menunjang percepatan pengembangan ekonomi syariah yang sudah diimplementasikan di Indonesia.

Sapto Waluyo, Direktur Center for Indonesian Reform (CIR) sebagai salah satu pembicara dalam seminar Ekonomi Politik Islam di Perbanas, Rabu (11/11/2015), menyatakan diperlukan pendekatan yang lebih luas dan signifikan agar perkembangan perbankan syariah yang stagnan dapat ditingkatkan.

“Perbankan syariah yang merupakan bagian penting dari ekonomi syariah tersendat karena kurang ditopang oleh sentuhan politik di tingkat kekuasaan,” kata Sapto Waluyo.

Sementara Farouk Abdullah Alwyni, Chairman CISFED, dapat memahami mengapa perkembangan ekonomi syariah melambat, hal itu akibat perbankan syariah memang muncul secara bottom up dari masyarakat sendiri. Perkembangan perbankan syariah tidak tepat diperbandingkan dengan perkembangan perbankan syariah di Negara seperti Malaysia, karena Negara tersebut tumbuh secara top down. Untuk hal itu, ia setuju bila saat ini tidak ada salahnya jika pemerintah lebih mendorong lagi agar pertumbuhan perbankan syariah terjadi secara optimal.

“Di sinilah diperlukan sentuhan ekonomi politik Islam dalam menyusun kebijakan agar perkembangan ekonomi lebih maksimal lagi,” kata Alwyni.

Dia juga memaparkan alasan pentingnya ekonomi politik Islam. Menurut dia, di suatu negara yang penduduknya menganut keyakinan Islam adalah wajar jika keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut itu dapat terartikulasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perekonomian.

Sementara Jurhum Lantong, aktivis politik dan juga seorang pengusaha meyakini bahwa ekonomi politik Islam memang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah yang kompleks melingkupi Indonesia sekarang. Ekonomi politik Islam menurutnya bukanlah berpretensi politis, tetapi lebih karena keperluan adanya suatu ekonomi politik yang etis.

“Saat ini Indonesia kekurangan sentuhan politik dan ekonomi yang etis. Berbeda dengan masa lalu saat tokoh-tokoh terkemuka masih memegang kuat alasan etis dalam tindakan politiknya,” kata Jurhum.

Jurhum mencontohkan betapa tokoh seperti Muhammad Natsir, Perdana Menteri di era Soekarno, jika ia mau memiliki rumah di kawasan Menteng Jakarta Pusat, hal itu bisa saja ia peroleh. Tetapi hal ini tidak dilakukan  karena alasan etis Islam.

Seminar yang digelar atas kerjasama CISFED, Perbanas Institute dan Penerbit Raja Grafindo mendapatkan sambutan yang antusias dari para peserta. Penerbit Raja Grafindo sendiri memberikan buku gratis kepada para peserta sebagai sumbangsih terlaksananya acara seminar yang baru pertama kali digelar di Indonesia dengan tema Ekonomi Politik Islam.

Ekonomi Islam Makin Dibutuhkan di Indonesia

HMINEWS.Com – Bagi kalangan media Indonesia, ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dan belum banyak
dibicarakan. Padahal sebetulnya, ekonomi politik Islam merupakan bagian integral dari berbagai aspek yang melingkupi pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Ekonomi syariah telah berkembang dengan pesat, namun ekonomi politik Islam masih harus melalui proses sosialisasi yang lebih luas ke berbagai kalangan. Demikian rilis Center for Islamic Studies in Finance, Economis and Development, Rabu (11/11/2015).

“Dalam suatu negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, sebagaimana ekonomi syariah merupakan hal yang tak bisa dielakkan lagi dalam perkembangan masyarakat, demikian pun sebenarnya dengan ekonomi politik Islam. Lambat laun, ekonomi politik Islam akan diperlukan secara alamiah untuk menangani proses ekonomi politik dalam suatu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sebab, hal itu merupakan hal yang wajar sebagian bagian dari tuntutan dari dalam masyarakat itu sendiri,” ungkap Muhammad Syarifuddin, Sekretaris Eksekutif CISFED yang meluncurkan jurnal Ekonomika Volume 3 di PERBANAS Institute, Jakarta.

Jika dalam praktik ekonomi dan bisnis, ekonomi syariah telah diterapkan dan dikembangkan secara memadai, demikian pun seharusnya dalam politik ekonomi dan penentuan kebijaksanaan pengaturan ekonomi negara, tentu tidak ada salahnya dikembangkan pendekatan ekonomi politik Islam. Sebab ekonomi politik Islam bukanlah dimaksudkan untuk melayani hak dan pandangan warga negara Muslim semata, tapi sebenarnya di dalam rangka memastikan diterapkannya kejujuran, keadilan, transparansi dan pemerataan dalam kebijaksanaan ekonomi.

Pendekatan Ekonomi Politik Islam dalam pembangunan bukan sekedar kajian ekonomi semata, tetapi juga kajian yang bersifat sosial dan politik. Pendekatan ini akan menyentuh kajian terhadap persoalan kemiskinan dan keterbelakangan suatu masyarakat dikaitkan dengan ketidakadilan, ketimpangan sosial, efektifitas pemerintahan, dan persoalan korupsi. Pendekatan ekonomi politik Islam dalam kerangka pembangunan ekonomi, di antaranya adalah upaya untuk mengatasi persoalan non-economy , tetapi sangat berpengaruh bagi ekonomi. Ekonomi Politik Islam tidak akan memisahkan persoalan kemajuan ekonomi dan penguatan institusi-institusi Negara dan kehidupan berpolitik yang lebih baik.

Menurut CISFED, Ekonomi Politik Islam akan menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata dan tidak dinikmati oleh
segelintir masyarakat di perkotaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi perlu di-drive oleh investasi dan tidak sekedar konsumsi. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut diantarkan kepada terciptanya jaringan pengaman sosial bagi masyarakat, sistem penyediaan kesehatan yang baik, sistem pendidikan universal bagi setiap warga Negara, sistem peradilan yang baik dan bersih, birokrasi yang melayani, dan tereduksinya aturan-aturan yang menyulitkan masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan bisnis dan investasi. Pada akhirnya hal ini semua akan berpengaruh untuk menciptakan sebuah pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi politik Islam dimaksudkan bukan hanya bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan bagi dunia Muslim semata, tetapi juga dapat berkontribusi bagi kemanusiaan secara umum, termasuk di negara-negara maju di Barat sekarang ini, di mana ekonomi politik Islam diharapkan dapat menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih etis (ketimbang materialis), lebih peduli terhadap sesama, lebih manusiawi, lebih ramah lingkungan, lebih merata, mempunyai visi pemikiran jangka panjang (bukan jangka pendek), dan peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terpenting peranan moralitas dalam masyarakat.

Berbagai Kendala Wujudkan Kedaulatan Pangan

HMINEWS.Com – Pada saat ini komoditas pangan yang dikelola Perum Bulog baru sebatas beras, sedangkan bahan lain masih dikuasai swasta (swasta dalam negeri dan asing). Tidak mudah untuk mewujudkan swasembada apalagi kedaulatan pangan di Indonesia karena masalah tersebut.

Menurut Wahyu, Direktur Pengadaan BULOG, saat ini subsidi pertanian kita cukup besar, tidak kurang dari Rp 30 triliun per tahun, menignkat sepuluh kali lipat sejak tahun 2003, namun produktivitas  pertanian kita selama 3 tahun belakangan tidak meningkat.

“Kalau bicara komoditi lain, selain beras; seperti daging, kita impor tak kurang dari 700 ribu ekor sapi potong (per tahun). 100 ribu ton daging sapi, setara 500 ribu ekor sapi. Masalah ketersediaan daging sapi kita masih sangat tergantung luar negeri,” kata Wahyu pada diskusi ‘Kedaulatan Pangan’ di KAHMI Center, Jalan Turi Senopati Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015).

Ia menyampaikan, pihak pemerintah Indonesia pernah berusaha mencari sumber daging ke Selandia Baru dan Australia. Namun didapati kenyataan bahwa kartel bisnis daging di negara tersebut menutup informasi untuk menjaga agar mereka tetap bisa memainkan harga tinggi.

“Pada kenyataannya kita dipermainkan. Ketika kami datang ke Australia, mencari sapi, dikatakan sapinya tidak ada. Kalau ada harganya tinggi. Ke New Zealand juga, cari daging, langsung dipatok harganya mahal,” lanjutnya.

Itulah yang membuat pemerintah kesulitan mengendalikan harga. Bahan lain, kedelai dan jagung, contohnya, hanya dikendalikan dua-tiga perusahaan swasta.

Wahyu menyatakan, Presiden Jokowi menginginkan persediaan 11 komoditi meliputi jagung, kedelai, gula pasir, daging ayam, sapi, terigu, cabe, bawang merah dan beberapa bahan lainnya, harus bisa dikelola negara sebagaimana beras. Dikelola negara melalui BUMN, dan Perum Bulog termasuk BUMN yang diprioritaskan.

Presiden Jokowi pun, lanjut Wahyu, telah beberapa bulan minta dibuatkan draft Perpres untuk memperkuat fungsi Bulog, namun hingga kini belum ada yang bergerak. Ia mencurigai ada pihak yang tidak senang dengan perubahan seperti itu.

“Maka semangat Pak Presiden kami sambut. Namun ketika merumuskan kebijakan itu tidak mudah. Baru masuk tingkat gubernur, deputi, mentah lagi, mentah lagi,” ujarnya.

Arif Budimanta Ketua Departemen Ekonomi KAHMI menyatakan, sejak 97-98 harga-harga bahan pangan di Indonesia sudah diserahkan ke mekanisme pasar. Hal ini membuat usaha pemerintah untuk mengendalikan harga atau mewujudkan kedaulatan pangan mengalami kesulitan.

Saat ini yang diperlukan adalah insentif bagi petani, melalui subsidi pupuk dan kredit berbunga rendah. Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian yang mencapai Rp 10 triliun juga diberikan dalam sektor ini, sedangkan yang dialokasikan untuk UMKM mencapai kisaran 100-120 triliun untuk menggenjot produksi pertanian.

Polirik anggaran mulai 2016 nanti, anggaran ke daerah sudah lebih besar daripada untuk pusat. Dana alokasi khusus bidang irigasi untuk tingkatkan produktivitas. Subsidi pupuk 9,5 juta ton, subsidi benih 16juta kg terdiri dari berbagai jenis benih tananam, padi hibrida, kedelai, dan lainnya.

Viva Yoga Mauladi, Komisi 4 DPR, mencurigai ada upaya sistematis pihak tertentu yang hendak menggagalkan Indonesia berdaulat dalam bidang pangan, agar Indonesia ketergantungan impor.  Untuk itu, negara perlu memperkuat campur-tangannya dalam penataan pangan. Hal ini sesuai UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Kedaulatan Pangan. Negara harus menjaga, melindungi dan mengendalikan pasar.

Ia mengutip perkataan Soekarno, bahwasanya jika suatu negara tidak berdaulat dalam bidang pangan, maka tunggulah saatnya negara tersebut tidak berdaulat dalam bidang politik.

Mantan Ketua STII, Nur Sutrisno, mengatakan, mengendalikan pertumbuhan ekonomi lebih mudah daripada mengendalikan beras. Sebab beras itu khas sesuai iklim yang kadang tak menentu. Sepanjang sejarah, ia mencatat,ada dua kali impor beras karena keadaan darurat, yaitu tahun 60-an an tahun 98, untuk menutupi krisis.

Saat ini politik kedaulatan beras kita, dari Presiden SBY ke Jokowi, sederhana. Targetnya surplus 10-15 juta ton sudah cukup. Petani juga harus lebih diperhatikan, lahan-lahan pertanian dilindungi, agar cita-cita swasembada atau kedaulatan pangan, atau apapun namanya, bisa tercapai dan tidak terus bergantung kepada luar.

Dr. M Noer: Pemerintah Harus Prioritaskan Pembangunan Desa

HMINEWS.Com – 70 tahun setelah proklamasi, kemerdekaan penuh belum dirasakan oleh rakyat Indonesia. Di saat pembangunan belum merata, sebagian besar sumberdaya alam telah dikuasai asing, bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara. Pemerintah juga masih terlalu memprioritaskan pembangunan kota dan mengabaikan pedesaan.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pengawas Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Dr Mohammad Noer, kepada hminews.com usai peluncuran buku Judilherry Justam, ‘Anak Tentara Melawan Orba’ di Kebayoran Baru-Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Oleh karena itu, lanjut dosen Pascasarjana UNAS tersebut, pemerintah saat ini berkewajiban memprioritaskan pembangunan di daerah, di desa-desa. Menurutnya, dari 80-an ribu desa dan kelurahan yang ada, sebagiannya tidak punya akses jalan yang layak, sehingga menghambat perekonomian warganya. Tidak hanya itu, lanjut mantan aktivis HMI Cabang Jakarta tahun70-an ini, sarana kebutuhan dasar lain seperti sekolahan pun masih banyak yang kondisinya memprihatinkan.

“Menurut saya proyek-proyek ‘mercusuar’ tidak tepat, seperti pengadaan ‘Kereta Peluru Jakarta-Bandung’, padahal kan sudah ada jalan tol. Lebih baik diprioritaskan untuk pembangunan desa-desa,” jelasnya.

Di sisi lain ia menyatakan setuju dengan pembangunan yang Tol Laut, karena hal itu berguna untuk mempercepat pembangunan di kawasan Timur.

“Saya setuju dengan gagasa tol laut, itu bagus untuk kawasan Indonesia Timur,” kata mantan Ketua STID Mohammad Natsir tersebut sebelum menuju lokasi Kongres ke-26 AIPI.

Tolak Kenaikan Harga BBM, HMI Kendari Tuding Jokowi Salahi Janji

HMINEWS.Com – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam- Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Kendari, menggelar aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang mulai diberlakukan, Sabtu (28/3) pukul 00.00 WIB. Aksi tersebut dilangsungkan pada Sabtu malam.

Ketua Umum HMI-MPO Cabang Kendari, Jufra Udo, menyatakan, pemerintah telah membuat kebijakan yang menimbulkan instabilitas harga yang meresahkan rakyat.

“Presiden Jokowi telah berkhianat. Kenaikan harga BBM adalah bukti Jokowi tidak tunduk pada amanat rakyat seperti janjinya saat pencapresan. Nyatanya, kebijakan yang ia buat malah meresahkan rakyat,” seru Jufra Udo.

Koordinator aksi, Hasruddin Jaya, juga mengajak puluhan kader HMI (MPO) untuk memblokir jalan masuk ke Universitas Halu Oleo (UHO), lewat cara bakar ban. Sontak, aksi blokir jalan ini sempat membuat kemacetan arus lalu-lintas di depan kampus yang merupakan akses jalan utama menghubungkan beberapa area, seperti Andonohu, Kampus Baru, dan Wua-Wua.

Aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Mahasiswa kembali masuk ke dalam kampusnya usai berorasi menolak kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 500/liter. Harga premium naik menjadi Rp 7.300/liter dari harga sebelumnya Rp 6.800 per liter. Sementara harga solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari sebelumnya Rp 6.400 per liter.

Harga BBM Naik Lagi, Blusukan Jokowi Dipertanyakan

HMINEWS.Com – Kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM di saat naiknya harga kebutuhan pokok lainnya, dipertanyakan. Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, Puji Hartoyo, mengkritik kebijakan tersebut, yang dinilai tidak peka terhadap banyaknya permasalahan yang mendera rakyat.

“Kebijakan menaikan harga BBM mencerminkan Pemerintah tidak peka terhadap nasib rakyat, kenaikan harga BBM terjadi di tengah naiknya harga LPG 3Kg dan harga beras yang sudah terjadi dalam beberapa hari belakangan ini,” kata Puji Hartoyo Ketua Umum PB HMI MPO mengkritik kebijakan Pemerintah, Ahad (1/3/2015).

Seperti telah diumumkan melalui siaran pers, per 1 Maret 2015 Pemerintah menaikan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dengan harga Premium naik Rp 200 (jadi Rp 6.800), harga Premium naik Rp 200 (jadi Rp 6.800 per liter) untuk wilayah Jawa-Bali, sedangkan Jawa-Bali naik Rp. 300 (jadi Rp 6.900).

Pada kenaikan harga BBM kali ini Presiden Joko Widodo tidak memberikan pengumuman langsung kepada masyarakat. Berbeda dengan saat kenaikan harga BBM sebelumnya.

Puji Hartoyo menyatakan, kenaikan harga BBM seharusnya tidak perlu terjadi, atau minimal ditunda terlebih dahulu jika Pemerintah peduli dengan kondisi yang sedang dialami rakyat.

Puji menambahkan kritiknya “saya mempertanyakan substansi blusukan Presiden Jokowi terhadap nasib rakyat. Kalau blusukan katanya mendengarkan rakyat harusnya kebijakan ini (kenaikan) tidak perlu,” ujarnya.

Peningkatan Utang LN Menjerumuskan Negara dalam Neokolonialisme

HMINEWS.Com – Langkah pemerintahan Jokowi – JK  meningkatkan Utang Luar Negeri semakin menambah beban rakyat Indonesia. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2014 tercatat sebesar 294,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.586 triliun. Tahun ini pemerintahan  Jokowi – JK  melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan berutang  sebesar Rp 451,8 triliun untuk Pembangunan infrastruktur dinilai sangat tidak tepat.

Komisi kajian dan kebijakan strategis PB HMI MPO menilai langkah tersebut sebagai upaya yang tidak kreatif dan justru menjerumuskan.

“Selain itu, Utang Luar Negeri merupakan bentuk neokolonialisme negara maju terhadap negara berkembang  dengan dalih pembangunan infrastruktur mengakibatkan eksplorasi, ekspansi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia,” kata Suparman dari Komisi Kajian Strategis PB HMI MPO, Kamis (26/2/2015).

Oleh sebab itu, lanjutnya, ia mendesak agar Pemerintahan Jokowi -JK mencari cara lain untuk pembangunan infrastruktur, tidak mesti berutang ke luar negeri yang akan menyengsarakan rakyat.

Menurut Suparman, pembangunan infrastruktur Indonesia dengan menggunakan Utang Luar Negeri sangat mengancam eksistensi Indonesia.

China Tantangan Terberat Asia Tenggara

SED1HMINEWS.Com – Usai pertemuan aktivis dua negara, Indonesia dan Malaysia, yang tergabung dalam CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development) dan ISDEV (Center for Islamic Development Management Studies) Universiti Sains Malaysia. Pegiat CISFED dan pengasuh Jurnal Ekonomika, Syahrul Efendi Dasopang menulis ‘Manifesto Masyarakat Muslim Asia Tenggara.’

Di antara isi manifesto tersebut Syahrul mengungkapkan berbagai faktor pemersatu Kawasan Asia Tenggara, yaitu agama (Islam) dan bahasa (Melayu). Ditulis pula sejumlah rumusan untuk menyatukan kawasan dengan persatuan yang kokoh untuk menyongsong era yang gemilang di tengah percaturan politik-ekonomi yang makin sengit, terutama serbuan pasar China, menyusul Amerika dan benua lainnya.

Saat ini, tulisnya, terdapat ancaman okupasi dan hegemoni yang lebih keras dan massif, yaitu dari China dan jejaringnya. China—kecuali yang menganut Islam—berbeda secara kebudayaan dengan Melayu, karena itu terdapat masalah yang menghadang kedua peradaban ini. Dalam sejarahnya pun, China memandang Asia Tenggara sebagai sasaran ekspansi kekuasaan dan pengaruhnya. Di masa lalu, terjadi peperangan dengan Cina, misalnya antara Kerajaan Kediri (Jawa) dengan China, atau pun Vietnam dengan China. Tetapi dibandingkan dengan bangsa-bangsa Kristen Eropa, pendekatan penjajahan Cina jauh lebih halus ketimbang Eropa.

Bangsa Kristen Eropa dalam praktik penjajahannya benar-benar menempuh jalan kekerasan, eksploitatif dan dominatif. Hal ini bukan berarti ancaman penjajahan China di masa depan dapat diabaikan. Asia Tenggara sudah belajar dari pengalaman dijajah oleh Jepang, sekalipun itu bukan bangsa Kristen Eropa. Sebab karakteristik penjajahan di masa sekarang, tidak lagi dilatari oleh motif subjektif untuk kemegahan imperium dan keangkuhan kekuasaan, tetapi oleh suatu alasan objektif untuk memperluas pasar dan sumber-sumber bahan baku dalam rangka mengamankan industri negara bersangkutan, nasib ekonominya dan kelangsungan negaranya.

China dewasa ini, secara diam-diam sebenarnya sudah bertransformasi menjadi penjajah yang senyap, tidak hingar-bingar. Ketergantungannya pada perluasan pasar akan produk-produknya dan perluasan sumber bahan baku industrinya, telah menempatkan negara itu menjadi sosok yang siap menjadi penjajah yang kejam dan bengis. Hanya karena situasinya yang masih saling menguntungkan saja sehingga penolakan dari negara-negara lain akan produk dan pengaruh Cina belum terjadi dengan kencang. Dan bila itu terjadi, China akan terdorong meningkatkan intervensinya dari soft power kepada hard power-nya. Bila itu terjadi, dimana Asia Tenggara secara tradisonal adalah sasaran tatapan mata Cina, maka Asia Tenggara benar-benar akan menjadi koloni China.

Saat ini, masyarakat Muslim di Asia Tenggara memerlukan resep kemajuan yang tidak melepaskan mereka dari jati diri keislaman mereka yang mengakar, bahkan memperkuat kecintaan dan kemenyatuan mereka dengan ajaran Islam. Karena itu, membudayakan spirit dan ajaran Islam yang luhur haruslah terus dapat dikembangkan dan diamalkan oleh setiap penganutnya. Keadilan, kejujuran, keterbukaan, kemurahhatian, kedermawanan, kegigihan, ketekunan, kesederhanaan dan kezuhudan, hendaknya menyatu dalam sikap dan perangai pemeluk Islam, serta dilengkapi pula sikap dan perilaku hidup yang mereka peroleh sepanjang interaksi mereka dengan peradaban Barat berupa sikap dan tindakan rasional, efisien dan efektif, maka kemajuan yang sempurna akan berjaya dari kawasan ini.

Keterangan: kegiatan antara CISFED dengan ISDEV ini telah dilaksanakan pada 14-15 Februari 2015 di Jakarta.

Kebijakan Jokowi-Kalla Lemahkan Ekonomi Rakyat

HMINEWS.Com – Komisi Kajian PB HMI MPO mencermati sepak terjang Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla semenjak pelantikannya dan menilai kinerjanya tidak tidak pro-rakyat. Mulai dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) hingga berakibat pada naiknya harga-harga bahan pokok, pembagian kartu PSKS yang tidak tepat sasaran. Kinerja pemerintahan baru ini bahkan dikhawatirkan makin menyurung Indonesia pada kondisi sebagai negara gagal.

“Tidak ada perbedaan kebijakan SBY – Boediono dan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sampai saat ini memilih kebijakan yang sama dengan SBY terhadap kebijakan pemerintahannya. Sikap ekonomi politik Jokowi – Jusuf kalla menyebabkan perubahan signifikan pada proses politik dan ekonomi masyarakat, karena merugikan masyarakat kelas ekonomi ke bawah yang berakibat meningkatkan kemiskinan struktural dan kultural dalam masyarakat, yang disebut stagnasi ekonomi masyarakat,” kata Staf Komisi Kajian PB HMI MPO, Suparman Abdul Kadir, Kamis (8/1/2015).

Kebijakan ekonomi politik Jokowi – Jusuf Kalla, kata Suparman, telah membawa dampak negatif terhadap masyarakat kelas bawah. Kebijakan ekonomi politik rezim saat ini menjadi tantangan berat bagi masyarakat ekonomi bawah.

“Masyarakat kelas ekonomi bawah tidak dilibatkan dan terhalang untuk ikut ambil peran strategis dalam rangka mendorong tatanan masyarakat madani yang kuat dan tumbuh dari bawah,” lanjutnya lagi.

PB HMI MPO berharap kebijakan ekonomi politik Joko Widodo – Jusuf Kalla agar tidak meningkatkankan kemiskinan. Suparman juga menyoroti penggunaan ‘blusukan’ pemerintah harusnya tidak hanya menjadi alat pencitraan dan untuk mengelabui rakyat, untuk menutupi perilaku pro-neolib dengan topeng wajah merakyat, tetapi untuk benar-benar berbuat yang nyata manfaat positifnya bagi rakyat.

Suparman berharap Jokowi-Kalla merealisasikan visi pencapresan keduanya, terutama terkait dengan slogan ‘Trisakti’, serta mengontrol harga-harga barang dan transportasi agar tidak melambung tinggi. Terakhir ia juga mendesak DPR agar mengevaluasi Jokowi-Kalla agar tidak menyimpang dari relnya.