APBN Selalu Defisit, Beban Utang Membengkak

Terlepas dari efektivitas stimulus fiskal terhadap kinerja perekonomian, pada era pemeritntahan SBY-JK, APBN selama ini selalu direncanakan defisit. Defisit dibiayai dengan penjualan aset negara (privatisasi) dan penarikan utang baru.

Pada tanggal 24 Februari 2009 pemerintah mengajukan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara kepada Panitia Anggaran DPR RI. Wacana yang berkembang sebelumnya, pemerintah akan mengajukan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2009 (APBNP 2009). Namun kemudian dengan menggunakan pasal darurat, yaitu pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009, akhirnya pemerintah hanya mengajukan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara.

Akan dilakukannya perubahan APBN 2009 oleh pemerintah sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak. Hal itu terkait dengan perubahan-perubahan ekonomi yang begitu cepat mulai kuartal III 2008. Ditengah gejolak ekonomi global yang dipicu oleh krisis keuangan Amerika Serikat, besaran asumsi makroekonomi yang dibuat oleh pemerintah dinilai oleh banyak pihak terlalu optimistik. Pembacaan pemerintah terhadap trend perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2009 tidak akurat. Melambatnya laju perekonomian Indonesia sebagai dampak melambatnya laju perekoniman global tidak terprediksi dengan baik. Penurunan harga BBM sebagai akibat melambatnya perekonomian global juga kurang diperhitungkan dan diantisipasi oleh pemerintah.

Pada akhir tahun 2008 pemerintah mulai menyadari bahwa asumsi makroekonomi yang telah dibuatnya tidak lagi realistis sebagai dasar penyusun APBN 2009. Bahkan pemeritah telah menganggap perekonomian Indonesia dalam keadan krisis, sehingga pasal 23 UU No.41 Tahun 2009 dipergunakan. Adapun asumsi makroekonomi yang berubah secara sigifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan harga minyak nasional. Ketiga asumsi makroekonomi tersebut berpegaruh besar terhadap besaran penerimaan, belanja, dan defisit APBN (postur APBN).

Dalam waktu 1 kali 24 jam, akhirnya Panitia Anggaran DPR RI mengesahkan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara yang dajukan pemerintah. Asumsi makroekonomi yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi: 4,5 %, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 11.000,-, harga minyak ICP sebesar US$ 45 per barel, lifting minyak sebesar 960 ribu barel per hari, inflasi sebesar 6 %, dan SBI 3 bulan: tetap 7,5%. Bila dibandingkan dengan sumsi makroekonomi dalam APBN 2009, perubahannya adalah pada pertumbuhan ekonomi (minus1,5 %), inflasi (plus 0,2 %), nilai tukar rupiah (terdepresiasi Rp.1.600,-), dan harga minyak (minus US$ 35 / barel).

Sementara itu besaran pedapatan dan belanja negara adalah sebagai berukut: pendapatan negara sebesar Rp.847,7 trilyun, dengan rincian pendapatan pajak sebesar Rp.660,9 trilyun, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.185,9 trilyun, dan Hibah sebesar 0,9 trilyun. Sedangkan belanja negara sebesar Rp.987,2 trilyun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebasar Rp.683,5 trilyun, dan belanja pemerintah daerah sebesar Rp.303,1 trilyun. Dengan demikian besarnya defisit adalah sebesar Rp.139,5 trilyun. Bila dibandingkan dengan postur APBN 2009, perbedaanya adalah pendapatan negara (minus Rp.138 trilyun), belanja negara (minus Rp.49,9 trilyun), dan defisit ( plus 88,2 trilyun).

Defisit Anggaran dan Beban Utang

Dalam kondisi perekonomian yang sedang krisis, stimulus fiskal adalah tindakan yang lazim dilakukan pemerintah manapun untuk memacu perekonomian. Maka wajar jika Panitia Angaran DPRI RI menyepakati stimulus fiskal yang diajukan pemerintah. Besarnya stimulus fiskal tersebut adalah Rp.73,3 trilyun, yang berakibat pada meningkatnya defisit APBN menjadi 139,5 trilyun. Namun kemudian perlu dicermati mengenai alokasi stimulus fiskal tersebut, diamana Rp.56,3 trilyun untuk stimulus perpajakan dan kepabeanan, dan Rp.17 trilyun untuk stimulus belanja negara (12,2 trilyun didalamnya terdapat belanja infrastruktur). Dengan alokasi seperti ini, pihak yang mengharapkan porsi belanja infrastruktur yang besar dan berharap akan adanya penyerapan tenaga kerja secara massal akan kecewa. Bagaiaman tidak, misalnya belanja infrastruktur pertanian hanya Rp.300 milyar, dan infrastruktur perumahan rakyat Rp.400 milyar. Tidak akan banyak tenaga kerja yang terserap dan infrastruktur yang terbangaun.

Terlepas dari efektivitas stimulus fiskal terhadap kinerja perekonomian, pada era pemeritntahan SBY-JK, APBN selama ini selalu direncanakan defisit. Pada tahun 2005, defisit direncanakan Rp.24,94 trilyun dengan realisasi Rp.14,41 trilyun. Semenatara itu pada tahun 2006, defisit direncanakan Rp.39,98 trilyun dengan realisasi Rp.29,14 trilyun. Sedangkan pada tahun 2007, defisit direncanakan 58,29 trilyun dengan realisasi Rp.49,84 trilyun. Pada tahun 2008, defisit direncanakan Rp.73,1 trilyun dengan realisasi Rp.4,3 trilyun.

Secara teoritis, anggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan defisit, pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya. Hal ini ditempuh untuk merangasang pertumbuhan ekonomi, dengan cara meningkatkan permintaan agregat. Diharapkan, kemudian nantinya tambahan pendapatan akan lebih besar dari defisit pengeluaran yang direncanakan. Anggaran defisit juga diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dicermati pos-pos pengeluarannya, apakah akan berdampak ekspansif atau tidak?. Biarpun defisit, namun jika digunakan untuk membayar bunga utang dan cicilan utang (pos pembiayaan), maka dampak ekspansifnya tidak akan didapat. Dan hal inilah yang terjadi selama ini, defisit anggaran lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Defisit APBN selama ini dibiayai dengan penjualan aset negara (privatisasi) dan penarikan utang baru. Dengan semakin menipisnya aset yang bisa diprivatisasi, maka penarikan utang baru yang akan diandalkan. Terkait dengan anggaran yang selalu defisit, maka jumlah utang dan beban utang pemerintah juga semakin meningkat. Pada tahun 2005 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.200 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.140 trilyun. Pada tahun 2006 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.300 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.189 trilyun. Pada tahun 2007 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.380 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.198 trilyun. Pada tahun 2008 stock utang (UDN dan ULN) sekitar Rp.1.400 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sekitar Rp.200 trilyun.

Dengan melihat APBN yang selalu defisit, dan jumlah utang, serta beban utang yang semakin meningkat, pantas bagi kita untuk khawatir dengan keberlangsungan fiskal Indonesia. Apalagi penerimaan negara dari SDA bisa dipastikan trendnya akan turun, karena semakin terkuras. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan kebijakan fiskal yang mendasar, jika tidak maka kebangkrutan fiskal Indonesia bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Semoga tidak terjadi. (Ayib Rudi,  peneliti Bright Institut, Jakarta)

Berlindung di Balik Krisis

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru-baru ini mengeluarkan statement tentang tidak tercapainya target-target ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Krisis Keuangan global adalah penyebab tidak tercapainya target tersebut. JK mengatakan bahwa karena krisis, beberapa target pencapaian meleset, terutama penurunan jumlah utang, jumlah pengangguran, dan jumlah rakyat miskin. Sementara itu, SBY menyatakan bahwa tahun 2009 adalah bukan tahun yang normal. Kebijakan, langkah, dan tindakan harus menganut pada manajemen krisis agar dampak resesi tercegah dan perekonomian terselamatkan. Statemen SBY dan JK langsung saja ditanggapi oleh Pramono Anung. Menururt Pramono Anung, pemerintah tidak bisa menjadikan krisis keuangan global sebagai pembenar tidak tercapainya target ekonomi pemerintah.

Statemen SBY-JK dan kontra statemen Pramono Anung tersebut bisa dibaca sebagai sebuah manuver politik untuk membangun citra dimata publik, yang ujung-ujungnya adalah kepentingan pemilu 2009. Pesan SBY-JK kira-kira berbunyi bahwa agar rakyat memaafkan mereka karena tidak tercapainya target ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Tidak tercapainya target tersebut bukan disebabkan oleh tidak mampu dan tidak sungguh-sungguhnya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, tetapi karena krisis keuangan global, ulah Amerika. Oleh karena itu pilihlah kembali SBY-JK dalam pemilu 2009. Sementara itu pesan Pramono Anung kira-kira berbunyi bahwa pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyat, krisis keuangan global tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Oleh karena itu jangan pilih kembali SBY-JK dalam pemilu 2009.

Tanpa terjebak oleh statemen SBY-JK dan kontra statement Pramono Anung, publik perlu mendudukkan persoalan kinerja perekonomian pemerintah dan target ekonomi yang meleset tersebut secara proporsional. “Benarkah krisis keuangan global adalah faktor utama tidak tercapainya target ekonomi tersebut?”. “Jika diandaikan tidak terjadi krisis keuangan global (keadaan ekonomi normal), apakah target ekonomi pemerintah memungkinkan akan tercapai?”. Caranya adalah dengan melihat kinerja perkonomian pemerintah dari awal pemerintahan SBY-JK sampai dengan pertengahan 2008 (sebelum adanyak krisis), dan dengan mengandaikan jika tidak terjadi krisis keuangan global. Dengan demikian, publik akan lebih jernih dalam menilai kinerja perekonomian pemerintahan SBY-JK. Jika publik tidak bisa menilai berhasil atau gagal, setidaknya publik bisa menilai kinerja perekonomian pemerintah tersebut dengan penilian baik atau buruk.

Publik bisa saja menguliti semua indikator kinerja perekonomian selama pemerintahan SBY-JK, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, jumlah utang, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Namun, dengan melihat dua indikator penting, yaitu angka kemiskinan dan angka pengangguran, publik sebenarnya sudah dapat menilai kenerja suatu perekonomian. Tujuan pembangunan ekonomi tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, dan kesejahteraan rakyat bisa dilihat dari kecilnya angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Pada awal pemerintahannya, SBY-JK diwarisi angka pengangguran oleh pemerintah sebelumnya sebanyak 10,3 juta orang atau sebesar 9,86 % (Agustus 2004). Dalam RPJM nya, pemerintah menargetkan angka pengangguran pada tahun 2009 berada pada level 5,1 %. Setelah sekitar 3,5 tahun pemerintahan SBY-JK, angka pengangguran menjadi sebesar 9,43 juta orang atau sebesar 8,46 % (Februari 2008). Dengan demikian, selama 3,5 tahun pemerintahan SBY-JK mampu menurukan angka pengangguran sebanyak 870 ribu orang atau sebesar 1,4 %.

Namun, hal lain yang perlu dicatat terkait angka pengangguran ini adalah selalu adanya angkatan kerja baru setiap tahunnya. Selama periode Agustus 2004 – Februari 2008, jumlah angkatan kerja baru sebanyak 10,48 juta atau dengan kata lain, setiap tahun rata-rata tumbuh angkatan kerja baru sebesar 2,99 juta orang. Dengan demikian, lapangan kerja baru yang tercipta setiap tahunnya adalah sebesar 3,25 juta.

Terciptanya lapangan kerja baru sebesar 3,25 juta setiap tahunnya inilah yang kemudian diklaim oleh pemerintah sebagai prestasi. Padahal, jika diteliti lebih jauh, lapangan kerja baru yang tercipta tersebut sekitar 70 % nya adalah lapangan kerja sektor informal. Lapangan kerja sektor informal merupakan lapangan kerja yang tidak cukup terkait dengan upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja. Sehingga sebenarnya yang seharusnya diklaim oleh pemerintah sebagai prestasi adalah lapangan pekerjaan yang diciptakan pada sektor formal, yang jumlahnya sekitar 30 % dari lapangan kerja yang tumbuh.

Jika diandaikan tidak terjadi krisis keuangan global, maka angka pengangguran pada tahun 2009 bisa diperkirakan. Dengan mengasumsikan pertumbuhan angkatan kerja baru sebesar 2,99 juta dan lapangan kerja baru yang tercipta sebesar 3,25 juta setiap tahunnya, maka pada periode Agustus 2009 akan terdapat sekitar 9 juta orang menganggur atau sekitar 7,5 %.

Sementara itu, angka kemiskinan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan SBY-JK adalah sebanyak 36,15 juta orang atau sebesar 16,66 % (Maret 2008). Dalam RPJM nya, pemerintahan SBY-JK menargetkan menurunkan angka kemiskinan pada level 8,2 %. Pada peride Maret 2008, angka kemiskinan menjadi sebanyak 34,96 juta orang atau sebesar 15,42 %. Jadi, selama hampir 4 tahun pemerintahan SBY-JK, terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,2 juta orang atau sebesar 1,24 %.

Namun perlu dicatat bahwa terjadi pertambahan jumlah penduduk selama 4 tahun sekitar 10 juta orang, atau rata-rata per tahunnya sebanyak 2,5 juta orang. Dengan demikian, setiap tahun pemerintah rata-rata mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,8 juta orang. Angka inilah yang diklaim pemerintah sebagai keberhasilan menurukan angka kemiskinan.

Sama halnya dengan masalah pengangguran, bisa diperkirakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009, jika diandaikan tidak terjadi krisis keungan global. Dengan mengasumsikan pertambahan penduduk sebanyak 2,5 juta per tahun dan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,8 juta per tahun, maka pada tahun 2009 akan terdapat penduduk miskin sekitar 34 juta orang atau sekitar 14,7 %.

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sangat sederhana, publik dapat menilai kinerja perekonomian pada masa pemerintahan SBY-JK. Jika tidak terjadi krisis keuangan global pun, target menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebesar 8,2 % dan 5,1 % pada tahun 2009 tidak akan tercapai. Oleh karena itu, sebaiknya SBY-JK berbuat jujur kepada rakyat, bahwa mereka tidak mampu memenuhi target perekonomian yang telah dicanangkan, tanpa harus menyalahkan krisis keuangan global sebagai biang keladi melesetnya target perekonomian tersebut. Adapun krisis keuangan global bersifat memperburuk keadaan dan membuat target capaian perekonomian meleset lebih jauh lagi. (Ayib Rudi, Penulis adalah Peneliti BRIGHT Indonesia)

Aulia Pintu Masuk BLBI

Setelah Aulia Pohan menjejakkan kakinya di ruangan 4 x 2 meter persegi di Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Kamis, 27 November 2008, pukul 18:10 WIB, ada nuansa baru dalam penegakkan hukum yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Paling tidak nuansa tebang pilih mulai luntur satu per satu, mengingat Aulia adalah mantan Deputi Gubernur BI yang juga sekaligus besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Perkawainan Agus Harimurti dengan Anisa Pohan. Walaupun masih ada yang menganalisa bahwa Aulia dikorbankan untuk kepentingan politik 2009, bahkan yang lebih keji menilai pemerintahan SBY cuma ingin menjual proses hukum karena pada akhirnya Aulia bisa bebas, atau paling tidak dihukum lebih ringan dari seharusnya.

Lepas dari spekulasi yang berkembang, yang sekarang tengah deg-degan menanti giliran untuk masuk Hotel Prodeo tinggal empat nama besar: yakni Anwar Nasution dan Miranda Swaray Goeltom, keduanya mantan dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Disamping juga dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yakni Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menhut MS Kaban, yang sama-sama pernah di Komisi IX DPR RI, komisi paling basah ketika itu.

Dalam berbagai persidangan, beberapa saksi menunjukkan bahwa Anwar dan Miranda sama statusnya dengan tujuh pejabat BI yang lebih dulu ditangkap KPK dalam kasus aliran dana Yayasan Pendidikan Perbankan Indonesia (YPPI) ke 52 anggota dewan dan para penasihat hukum. Mengingat proses itu diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur, dimana sifat keputusan itu tanggung renteng atau kolegial.

Sementara itu posisi Paskah dalam sidang terkuak, paling tidak dari pengakuan Hamka Yandhu, sebagai ‘mamang’ atau bandar yang mengatur kemana dana YPPI tersebut mengalir. Juga termasuk MS Kaban yang ditengarai terlibat dalam  52 nama anggota dewan dimaksud.

Sejauh ini sudah tujuh pejabat BI terdahulu yang telah masuk adalah: Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan pimpinan BI Surabaya Rusli Simanjuntak, mantan Direktur Direktorat Bidang Hukum BI Oey Hoey Tiong, empat mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, Aslim Tadjudin, Maman Soemantri dan Bun Bunan Hutapea.

Cara cerdas

Kalau mau jujur, sebenarnya apa yang dilakukan KPK sungguh sangat cerdas, kecerdasan itu dapat dilihat dari berbagai sudut. Pertama, KPK berhasil membangun perasaan  bahwa pejabat itu bisa ditangkap lho, tanpa kecuali anggota dewan, pejabat BI, dan mungkin sebentar lagi pejabat BPK dan menteri. KPK sebelumnya juga telah menahan sejumlah anggota dewan, gubernur, bupati dan walikota di sejumlah daerah.

Kedua, kasus ini dimulai dari angka yang kecil-kecil, yakni aliran dana Rp100 miliar, namun melibatkan sejumlah besar anggota dewan dan pejabat BI. Strategi pengungkapan dengan menyisir dari orang-orang yang sudah pasti terindikasi kemungkinan kesalahannya.

Ketiga, proses pengungkapan kasus aliran dana Rp100 miliar dimulai dari orang yang  resistensi politiknya kecil, lalu setelah terbukti merambat ke yang memiliki resistensi lebih besar, bahkan yang besar seperti besan presiden.

Keempat, dengan keberanian KPK menahan Aulia dan tiga mantan Deputi Gubernur lainnya, maka ke depan KPK enteng saja untuk menahan Miranda, Anwar, Paskah dan Kaban.

Kelima, cara-cara bertahap itu sangat mujarab guna menghindari ‘gempa politik’ dan obat paling tokcer guna menghilangkan kesan bahwa KPK melakukan proses hukum yang tebang pilih. Penahanan Aulia adalah salah satu buktinya.

Setelah kasus aliran dana YPPI ke DPR dan sejumlah firma hukum, maka dengan enteng saja KPK nantinya bisa mengungkap kasus 400 lembar travel cheque dari Miranda ke sejumah anggota dewan, sebagaimana diungkap mantan politisi PDIP Agus Condro.

Pintu masuk

Oleh karena itu, pengungkapan demi pengungkapan, penahanan demi penahanan yang terjadi, amat sangat mungkin bagi KPK untuk mengarahkan pedang penegakkan hukumnya pada kasus aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai angka Rp144,54 triliun.

Dalam laporan hasil audit investigasi BPK terungkap, paling tidak 100 pejabat Bank Indonesia dan 208 pejabat bank penerima BLBI, disebut-sebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Uniknya, dari ratusan nama tersebut, nama-nama tersangka kasus aliran dana YPPI ke DPR juga tercantum dalam laporan BPK. Tentu kesemua pejabat itu harus diproses hukum, dan tentu saja dalam proses hukum nanti akan terbukti siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah.
Bagi yang terbukti bersalah, tidak ada kata lain, mereka harus ditahan. Tapi bagi yang tak bersalah, maka proses hukum itu adalah media untuk membuktikan bahwa dirinya kredibel atau tidak. Itu sebabnya jika ada pejabat yang berteriak lewat media ketika namanya mulai disebut-sebut, menunjukkan bahwa dirinya bakal jadi sasaran tembak penegakkan hukum KPK. Tapi bukan berarti mereka yang diam saja tidak jadi sasaran tembak.

Itu sebabnya penahanan Aulia menjadi sangat penting dan strategis bagi KPK untuk pengungkapan kasus BLBI yang telah 10 tahun belakangan terkatung-katung. Kasus penahanan Arthalita Suryani (Ayin) dan Jaksa Urip Tri Gunawan, adalah pintu masuk lain yang terlalu mahal untuk diabaikan.

Pendek kata, kasus penahanan sejumlah tersangka pada aliran dana YPPI ke DPR serta kasus Ayin-Urip, adalah ekor dari persoalan BLBI. Prosesnya saja sudah membuat gegap gempita panggung politik nasional, apatah lagi dengan induk persoalannya, yakni BLBI? Bisa dibayangkan magnitude dan guncangan yang bakal ditimbulkannya.
Persoalannya, siapkah stake holder bangsa ini menyaksikan sebuah pengungkapan kolosal megakorupsi paling parah di negeri ini? Kita tunggu langkah-langkah cerdas KPK selanjutnya…! (Djony Edward (djonyedward@yahoo.com) Penulis adalah Wartawan Bisnis Indonesia)

Penyimpangan Penerimaan Subsidi BBM

Penyimpangan terjadi pada penerimaan subsidi BBM yang mengakibatkan Negara kehilangan potensi pendapatan hingga triliunan rupiah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK untuk tahun 2006 dan 2007, Penerimaan Negara (MAP 423431) hanya tercatat sebesar Rp. 107.248.237.896. Padahal seharusnya total penerimaan Negara dari Laba Bersih Minyak (LBM) ini senilai Rp. 21,427 triliun. Maka telah terjadi kekurangan penerimaan Negara senilai Rp. 21,321 triliun untuk tahun 2006 dan 2007.

Data tersebut ditemukan Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan penelitian dan perhitungan subsidi BBM yang mengacu pada hasil pemeriksaan BPK dan LKPP 2006-2007 yang disesuaikan dengan UU APBN 2008. Adapun hal tersebut disampaikan pada Konferensi Pers di markas ICW Jl. Kalibata Timur IVD No.6, (20/11) oleh Firdaus Ilyas, Koordinator Pusat Data dan Informasi ICW. Ia menyampaikan bahwa Negara kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak/belum disetorkan oleh PT. Pertamina.

PNBP yang belum disetorkan itu berasal dari pajak Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM untuk Tahun 2006-2007 sebesar RP.21,321 triliun. Sedangkan  pada Tahun 2008 negara kehilangan potensi Pendapatan dari Laba Bersih hasil penjualan BBM sebesar Rp.24,320 triliun. Jadi total penerimaan negara yang hilang mencapai Rp.45,641 triliun.

Dari temuan penyimpangan  itu ICW menekankan bahwa pemerintah sudah seharusnya menurunkan harga BBM khususnya harga premium dan masih bisa menghemat anggaran subsidi BBM untuk tahun 2008 yang berdasarkan pada harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) dan harga Mean Oil Platts Singapore (harga patokan BBM).

Untuk itu ICW merekomendasikan: (1) Meminta BPK untuk melakukan Audit terhadap Penerimaan Negara (PNBP) dari Laba Hasil Penjualan BBM. (2) Mengembalikan Tata Cara dan Perhitungan Subsidi BBM,  dari MOPS +alfa kebentuk Cost plus Fee. Agar lebih menguntungkan keuangan Negara dan juga PT Pertamina sebagai perusahaan. (Nofri Ryantie)

KTT G-20 Sepakati Reformasi Pasar Keuangan

Lebih banyak peraturan dan pengetatan pengawasan. Sabtu (15/11) di Washington negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakati peraturan baru bagi pasar keuangan global. Reformasi itu diharapkan rampung Maret 2009.

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang paling buruk dalam sejarah, dalam sebuah aksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya,  negara industri terkemuka dan negara ambang industri mengambil langkah untuk menutupi semua lubang-lubang pengawasan pada pasar keuangan global. Langkah-langkah nyata dari reformasi yang meluas diharapkan sudah dirumuskan akhir Maret mendatang. Para pemimpin negara dan pemerintah G-20 menyetujui deklarasi akhir pertemuan puncak atau KTT Keuangan Dunia.

Ke depan, “semua pelaku pasar keuangan, semua produk dan semua pasar keuangan akan diawasi dan diatur”, kata Kanselir Jerman Angela Merkel hari Sabtu di Washington. Sejumlah negara menuntut dilaksanakannya program konjungtur global untuk mengatasi memburuknya situasi ekonomi. Selanjutnya dikatakan bahwa KTT berikutnya kemungkinan akan digelar di London. Presiden terpilih Barack Obama yang kali ini tidak hadir diharapkan akan mengikuti KTT lanjutan tahun depan. 50 langkah nyata diharapkan sudah rampung bila KTT di London dimulai.

Peningkatan pengawasan terhadap pasar keuangan dan pelakunya

Para peserta KTT G-20 memang telah menyepakati pronsip dasar untuk perbaikan regulisasi pasar keuangan. Namun, justru negara-negara seperti misalnya Amerika Serikat yang berulang kali menekankan arti dari pasar bebas. Presiden AS George W. Bush mengatakan, pasar bebas adalah jalan terbaik menuju kemakmuran di seluruh dunia. Sementara negara-negara ambang industri seperti Brasil, menuntut peningkatan jumlah suara. Peserta KTT tersebut mewakili sekitar 85 persen perekonomian dunia.

Mengacu pada tuntutan beberapa negara untuk melaksanakan program konjungtur internasional, Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero mengatakan: ” Kita harus mengatasi keadaan ini. Tapi kita perlu aksi bersama.” Dari kubu Amerika terdengar bahwa Bush ingin agar penggantinya Obama yang mengambil keputusan. Menurut informasi kantor berita Jerman, dalam deklarasi akhir KTT G-20 tercantum bahwa “semua pasar keuangan, produk finansial dan pelaku pasar finasial diwajibkan menaati peraturan dan pengawasan terkait.” Prinsip pengawasan yang ketat dikatakan juga berlaku bagi negara-negara.

Peraturan yang lebih ketat bagi Hedge Funds dan Rating Agency

Menurut informasi selanjutnya, yang termasuk dalam langkah-langkah nyata yang direncanakan adalah panduan pembuatan neraca bagi produk-produk finansial yang amat rumit dan yang merupakan salah satu pemicu krisis perkreditan. Juga peraturan ketat bagi rating agency termasuk dalam daftar tema. Selain itu juga tercantum peraturan likuiditas yang lebih ketat bagi bank-bank yang menawarkan produk berisiko. Juga Hedge Funds dengan bisnis finansialnya yang sangat spekulatif harus diatur kembali. Di sela-sela KTT G-20, para penasehat Obama bertemu dengan wakil dari sejumlah negara, termasuk Jerman. (Sumber: Deutsche Welle)

Laporan Keuangan Daerah Kian Parah

Laporan keuangan pemerintah daerah periode 2004-2009 sangat mengecewakan. Persentase laporan yang dinilai baik hanya satu persen. Dari hasil pemeriksaaan, BPK menyimpulkan kondisi laporan keuangan di pusat dan daerah mengalami penurunan kualitas.

Bahkan, Ketua BPK Anwar Nasution, mengatakan hasil laporan keuangan daerah ini mengecewakan. Pasalnya, persentase laporan yang dinilai baik atau wajar tanpa pengecualian, hanya satu persen. “Ini merupakan kemerosotan serius yang berlangsung secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Anwar saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun anggaran 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Sidang Paripurna, Kamis (13/11).

Menurut dia, buruk laporan keuangan ini disebabkan terbatasnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun program dan laporan keuangannya. Selain itu sistem pembukuan laporan pemerintah masih amburadul. “Sistem pembukuan kita sama dengan sistem pembukuan warung, yakni single entry, sehingga uang negara boleh di simpan di mana saja termasuk pada pejabat yang sudah meninggal,” kata Anwar.

Selain kemampuan penyusunan laporan yang kurang, instansi di pemerintahan pusat belum menyerahkan kewenangannya secara utuh kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, timbul ketidakpercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara penuh.

Ketua Panitia Ad Hoc IV DPD, Anthony Charles Sunarjo mengatakan, penurunan laporan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, pemerintah daerah kurang patuh terhadap peraturan yang ada, dan tidak ada ahli pembukuan yang mengurus sistem pembukuan di pemerintah daerah. “Bukan hanya di daerah saja, bahkan di pusat pun juga tidak ada,” katanya.

Peraturan yang dimaksud Anthony adalah peraturan yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Keuangan (Depkeu). Kedua instansi ini, menurutnya, kerap mengganti aturan tentang pembukuan, sehingga memicu timbulnya sistem pembukuan yang kurang maksimal hasilnya. “Menurut saya ketentuan ini dijalankan sampai tuntas dulu deh. Istilahnya jangan terlalu sering-sering diganti. Ini membuat bingung orang lapangan dan mempengaruhi dalam pemeriksaan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anwar berjanji akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara. Salah satu tindakan yang akan dilakukan adalah mewajibkan semua terperiksa menyerahkan Management Representation Letter kepada BPK.

Akuntabilitas publik

BPK, kata Anwar, akan mendorong perombakan struktural  Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, BUMD, dan yayasan. Dan yang paling penting, lanjut Anwar adalah menyarankan kepada DPR, DPD, DPRD untuk membentuk panitia akuntabilitas publik. “BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan mendapat tanggapan positif untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Anwar menyarankan agar pemerintah segera merubah tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara. Ketiga wet itu adalah UU No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara), UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara), dan UU No. 15 Tahun 2004 (Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara). Perubahan ini meliputi, adanya pergantian sistem akuntasi berpasangan atau double entry, yang sebelumnya memakai sistem single entry.

Selanjutnya, ia juga menyarankan agar mengganti sistem anggaran dan pembukuan dari sistem basis kas menjadi basis aktual.

Terakhir, Anwar menyarankan agar Presiden bisa langsung memimpin dan mengawasi pelaksanaan perubahan sistem pembukuan dan manajemen serta pertanggungjawaban negara. “Hal ini dilakukan agar setiap saat pemerintah dapat mengetahui posisi keuangan dan likuiditasnya,” katanya. (Busthomi Rifa’i, Wartawan Majalah Medium)

Anatomi Krisis Bank Indover

Setelah melewati proses tarik ulur yang panjang dan melelahkan, Bank Indonesia (BI) sebagai induk semang Bank Indover akhirnya menyerahkan nasib bank  yang berkedudukan di Eropa itu kepada pengadilan Belanda untuk dilakukan proses lebih lanjut. Itu artinya RI tak bisa menyelamatkan Bank Indover.

Apakah dengan dilikuidasinya Bank Indover akan menimbulkan dampak lanjutan yang luas? Lalu mengapa bank yang pernah di bail out ini minta bail out lagi Rp7 triliun walau akhirnya tetap dilikuidasi? Adakah moral hazard yang menyertai operasional bank yang tak jelas benar core businessnya ini?

Sudah optimal
Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom mengungkapkan bahwa BI telah melakukan berbagai upaya yang optimal Continue reading “Anatomi Krisis Bank Indover”

Krisis Keuangan Global dan Masa Depan Demokrasi Liberal

Perekonomian global sedang terguncang. Kondisi ke arah resesi sudah mulai terasa bahkan depresi ekonomi pun menjadi sesuatu yang mungkin saja terjadi. Repetisi sejarah krisis dan depresi ekonomi tampaknya akan terjadi, dimana ini sudah menjadi tradisi dari sistem kapitalisme global yang telah menghegemoni selama ini.

Gejala yang tengah berlangsung mengingatkan kita kembali pada teori-teori siklus kapitalisme, seperti teori longwaves dari Ernest Mandel dan David Gordon. Periodesasi pertumbuhan  yang tinggi (boom) selalu diakhiri dengan krisis (burst) dan terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.

Di mulai dari periode depresi dunia tahun 1929-1933, serangkaian periode pertumbuhan dan kemunduran silih berganti memang mewarnai perjalanan sistem kapitalisme. Dan terakhir, krisis ekonomi 1998 lalu disusul krisis keuangan global saat ini telah menggenapi fakta sejarah tersebut. Roy Davies dan Glyn Davies, 1996 dalam buku The History of Money From Ancient time oi Present Day, bahkan telah mencatat sekitar 20 kali krisis ekonomi akut yang melanda beberapa negara kapitalis dalam kisaran abad ke 20 lalu.

Akan tetapi, lebih dari satu dasawarsa yang lalu, tepatnya di tahun 1989, masyarakat politik dunia digemparkan dengan hadirnya satu artikel kontroversial bertajuk The End of History yang dikarang oleh Francis Fukuyama. Dalam artikel tersebut, dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, Ia mengungkapkan bahwa keruntuhan sosialisme awal 1990-an, baik secara doktrin ekonomi maupun politik, bagi Fukuyama merupakan kemenangan telak liberalisme politik dan ekonomi. Kemenangan itu sekaligus mengukuhkan sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal sebagai bentuk final dari pemerintahan umat manusia” (Steger, 2005). Dan akhirnya mengantarkannya pada tujuan akhir sejarah yaitu; masyarakat kapitalis dengan sistem politik demokrasi liberal (Fukuyama, 2004).

Jika dihubungkan dengan sejarah kapitalisme dan demokrasi liberal yang cenderung tidak stabil dan dipenuhi dengan periodesasi krisis itu, tampaknya apa yang dikemukakan Francis Fukuyama tersebut jelas kontroversial. Ditambah lagi dengan fakta ancaman krisis dan depresi akibat krisis keuangan global di awal abad 21 ini. Pertanyaannya apakah akhir sejarah ini harus dilalui dengan berbagai macam krisis? Krisis yang secara langsung maupun tidak langsung membawa penderitaan bagi ummat manusia, utamanya adalah masyarakat dunia ketiga yang hingga kini masih berkelit dengan permasalahan kemiskinan dan kelaparan.  Karena secara empiris, masyarakat menengah kebawah dan miskin adalah yang selalu menjadi korban paling telak dari setiap krisis, terlepas dari apa dan dari mana penyebabnya. Karena merekalah kelompok yang paling sensitif terhadap instabilitas harga-harga.

Tampaknya apa yang dimimpikan Fukuyama sampai saat ini mampu memupuk kepercayaan diri yang kelewat tinggi di antara sebagian besar pemuja sistem kapitalisme dan liberalisme. Hasilnya adalah krisis finansial yang mengarah pada resesi bahkan depresi perekonomian global.

Krisis Keuangan Global
Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah krisis financial global merupakan wujud dari krisis sistem kapitalisme? Fenomena krisis Subprime mortgage di Amerika bisa menjustifikasi hal ini. Jika kita amati, spirit yang melandasi perilaku ekonomi di sektor perumahan Amerika sama persis dengan spirit sistem ekonomi kapitalis. Benang merahnya adalah serahkan semua pada swasta tanpa campur tangan dari pemerintah. Spirit serta keterampilan swasta dalam melakukan akumulasi modal dan ekspansi ekonomi merupakan salah satu esensi kapitalisme. Itu semua didasarkan atas rasionalitas formal, atau sebuah sistem logika yang terpusat pada tujuan maksimalisasi produksi (bagi manajer), dan maksimalisasi keuntungan serta akumulasi modal (bagi pemilik modal).

Akumulasi modal dilakukan secara terus menerus dan tanpa putus demi mengejar keuntungan maksimum (maximum profit). Itu semua dalam sistem kapitalis modern dilakukan juga dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kredit investasi dari lembaga-lembaga keuangan. Maksimalisasi pemanfaatan kredit dilakukan salah satunya dengan jalan deregulasi. Untuk konteks Amerika ditandai dengan adanya kemudahan-kemudahan mendapatkan kredit perumahan melalui deregulasi Undang-undang Mortgage, yang terjadi sekitar awal tahun 1980-an. Ditambah dengan insentif-insentif fiskal lainnya, maka mendorong industri perumahan di Amerika booming, puncaknya sekitar tahun 2000-2005. Bukan hanya dari sisi produksi riil perumahan, dari sisi financial pun semakin ekspansif.

Perkembangan ini mendorong lembaga keuangan baik bank maupun non-bank ramai-ramai merambah sektor ini. Lembaga keuangan non-bank yang seharusnya tidak memiliki core business di sektor ini pun turut ambil bagian, sebut saja Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG dan sebagainya. Persaingan yang begitu ketat mendorong terjadinya inovasi-inovasi di sektor keuangan. Transaksi-transaksi derivatif pun cepat berkembang.

Ketika pangsa pasar sektor prime (dalam bahasa sederhananya adalah nasabah yang memiliki standar kelayakan untuk mendapat kredit) mulai jenuh, maka ekspansi berlanjut ke sector subprime (nasabah kelas menengah ke bawah yang memiliki kelayakan mendapat kredit dibawah standar, sehingga resiko dipasar ini relative tinggi). Bukan hanya itu, pemberi kredit (subprime lenders) lalu menjual lagi kumpulan surat utang dari nasabah tersebut dalam bentuk Mortgage-Backed Securities (MBS) ke beberapa bank, lalu bank menjual lagi ke bank investasi atau hedge funds dalam bentuk collateralized debt obligations (CDOs). Transaksi di pasar sekunder ini semakin menggeliat dan pertumbuhannya pun begitu tinggi.

Akan tetapi, pertumbuhan sektor keuangan yang sedemikian cepat tidak diimbangi dengan pertumbuhan sector riil. Sehingga terjadi kesenjangan yang semakin besar antara sector riil dan sektor finansial. Dampaknya harga asset yang terbentuk tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya (overvalued). Tetapi, kondisi ilusif ini justru semakin menggairahkan pasar finansial dan mendorong ekspektasi. Ekspektasi harga rumah yang terlalu tinggi ditambah dengan suku bunga (rate of return) yang tinggi menambah geliat sektor financial dan terciptalah gelembung financial (financial bubble).

Saat suku bunga semakin tinggi, maka nasabah sektor subprime banyak yang mengalami gagal bayar (default) dan jumlahnya semakin hari semakin banyak hingga batas yang tak bisa diantisipasi. Akhirnya, terjadilah krisis yang memaksa penutupan lembaga-lemgbaga keuangan yang sudah beroperasi puluhan bahkan ratusan tahun semacam Lehman Brother. Tidak sampai disini, terguncangnya ekonomi Amerika pun menyebarkan dampak ke beberapa negara di dunia termasuk Indonesia.

Begitulah mekanisme kerja sistem kapitalime yang terjadi selama ini dan selalu terjadi repetisi historis dalam perjalanan panjangnya. Krisis demi krisis seharusnya mampu mengkoreksi kelemahan bahkan kegagalan sistem ini dalam menciptakan kesejahteraan. Tentu ini sekaligus menolak hipotesis Fukuyama yang berusaha mengukuhkan sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal sebagai bentuk final dari pemerintahan umat manusia.


Ekonomi Kapitalis dan Demokrasi Liberal

Hubungan ekonomi kapitalis (yang berwujud liberalisasi ekonomi) dengan demokrasi liberal sama kompleksnya dengan definisi esensial dari kedua terminologi tersebut. Akan tetapi, teori dan definisi akan mengikuti struktur kekuatan wacana yang menghegemoni saat itu.  Di pentas studi ilmu politik dan ekonommi dewasa ini, demokrasi liberal (elektoral-prosedural) dan ekonomi kapitalis telah memenangi pertarungan pemaknaan tentang konsep demokrasi dan sistem ekonomi.

Secara teoritis, konsep hubungan kedua ideologi tersebut diikat oleh mata rantai kunci yang disebut dengan masyarakat sipil (civil society). Dalam rumusan demokrasi liberal, masyarakat sipil muncul sebagai mata rantai kunci antara demokrasi dengan liberalisme ekonomi. Cara terbaik untuk memperkuat masyarakat sipil adalah dengan mengurangi peran negara dan memperluas wilayah kekuatan pasar seperti anjuran program penyesuaian struktural (Structural Adjusment Program) yang juga diinisiasi oleh International Monetary Faund (IMF) selama lebih dari satu dasawarsa terakhir ini. Agenda-agenda politik ekonomi tersebut semakin lengkap ditambah dengan usaha deregulasi, privatisasi dan liberaliasi sektor ekonomi tanpa kecuali.

Agenda-agenda tersebutlah yang pada akhirnya menggelincirkan ekonomi dunia ke lubang krisis seperti yang sedang terjadi saat ini. Sehingga Hipotesis Fukuyama yang berusaha mengukuhkan sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal sebagai bentuk final dari pemerintahan umat manusia patut dipertanyakan. Jika benar Ideologi kapitalis dan demokrasi liberal adalah pasangan sejati, maka masih bisa diharapkankah demokrasi liberal di saat sistem kapitalis berada diambang keruntuhan? Pertanyaan ini tentunya akan membuka ruang yang lebih luas tentang rumusan sistem politik dan ekonomi masa depan yang lebih menjanjikan di luar sistem kapitalis dan demokrasi liberal. (Gianto; Pengurus HMI MPO Cabang Depok dan Peneliti Faham Instutute (Center for Islam, Democracy and Development studies))

Post Capitalism

Hampir semua mata kaum kapitalis terbelalak ketika melongok harga saham mereka berguguran di lantai bursa New York Stock Exchange (NYSE). Indeks Dow Jones tersungkur, Nasdaq terjungkal, bahkan Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut-ikutan terkoreksi dari 2.800 menjadi hanya tinggal 1.400-an.

Konon akibat krisis finansial yang melanda AS ini menimbulkan beban finansial mencapai US$19,2 triliun, ekuivalen dengan Rp189,31 ziliun (18 digit). Sedangkan pemerintah AS berkeinginan mem-bail out beban itu hanya sebesar US$700 miliar (0,37%-nya). Sementara di lantai bursa BEI akibat kejatuhan saham mencapai 47% itu paling tidak Rp818 triliun (15 digit) uang pelaku pasar lenyap ditiup angin ‘economic disaster‘.

Mantan Gubernur Federal Reserve Alan Grenspan mengakui kekeliruannya di Kongres AS akhir pekan lalu soal prinsip koreksi otomatis (self correction) di pasar jika terjadi ‘gempa finansial’. Ternyata gempa yang terjadi begitu liar dan tidak terkendali.

Keserakahan rente

Tak bisa dipungkiri sistem ekonomi kapitalis mengandalkan rente sebagai daya tariknya, bunga berbunga, beranak, bahkan bercucu dan bercicit, dianggap sudah bangkrut.

Kesadaran inilah yang mulai terbangun di kalangan regulator kaum kapitalis. Sehingga IMF, Bank Dunia, bank-bank sentral dan Menteri Keuangan utusan 185 negara medio Oktober 2008 lalu, berkumpul di Washington DC. Mereka berkesimpulan, telah terjadi ‘gempa finansial’ terburuk di dunia dengan AS sebagai titik episentrumnya. Mereka sepakat bahwa diperlukan: reformasi keuangan global, tatanan ekonomi global baru, serta rezim ekonomi baru.

Pada pekan yang sama sejumlah lembaga keuangan global berkumpul di Istambul, Turki, untuk mempelajari ekonomi tanpa rente, ekonomi zero rate, dengan kata lain ekonomi syariah. Seolah mereka sadar akan kegagalan sistem kapitalis.

Krisis global dimulai dari KPR berkualitas rendah di AS dan Eropa, subpreme mortgage. Dari subpreme mortgage lalu diterbitkan derivatifnya mortgage back securities (MBS) dan collateralized debt obligation (CDO). Modus dimana nasabah tetap membayar cicilan kepada bank asal kredit, kemudian bank meneruskan pembayaran kepada pihak pembeli surat berharga derivatif itu.

Bahkan pemerintah AS mendirikan Fannie Mae dan Freddie Mac yang khusus untuk memborong MBS dan CDO. Saat pembayaran cicilan rumah mulai batuk-batuk, saham kedua lembaga keuangan yang tercatat di NYSE itu tergelincir tajam, termasuk saham Citigroup dan UBS yang juga ikut-ikutan memborong. Mereka rame-rame melakukan penghapusan buku, modal tergerus, investor melepas sahamnya.

Tanpa kecuali bank-bank investasi ikut-ikutan memiliki MBS dan CDO, kerugian tak bisa ditolak. Celakanya ditemukan instrumen keuangan derivatif baru bernama credit default swap (CDS), semacam asuransi kredit. Dalam perjalanannya bank investasi yang menerbitkan CDS ternyata tak menyisihkan jaminan, bahkan CDS itu diperjualbelikan. Mereka menerima premi yang besar dan bisa memupuk laba kian besar jika kreditnya lancar. Karena kredit subpreme mortgage macet, MBS dan CDO bermasalah, rambatan masalah itu pun menghantam CDS. Sehingga mata rantai kerugian pokok, bunga, dan derivatif, bahkan derivatif dari derivatif itu menciptakan kerugian kolosal yang amat parah.

Keadaan inilah yang menggerus modal Bear Stearns, Merrill Lynch dan AIG, Goldman Sachs dan Morgan Stanley. (Harinowo, 2008)

Saatnya syariah

Jika demikian benarlah nasihat para cerdik cendikia, bahwa ekonomi riba merupakan racun yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Seperti filsuf Plato (427-347 SM) bilang, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Bahkan Aristoteles (384-322 SM) menyindir fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga.

Yang menarik, agama Yahudi sebenarnya melarang ekonomi ribawi, seperti larangan membebankan bunga (Kitab Eksodus (Keluaran) 22: 25), larangan membungakan uang atau bahan makanan (Kitab Deuteronomy (Ulangan) 23: 19), takut kepada Allah jika meminta riba (Kitab Levicitus (Imamat) 35: 7), bahkan terhadap musuh sekalipun dilarang mengutip rente (Lukas 6: 35).

Demikian pula pandangan agama Kristen dengan tegas melarang perburuan rente (Lukas 6:34-35).

Islam sendiri dengan tegas melarang riba dan menghalalkan perdagangan (al-Baqoroh 275), yakni tambahan harta terhadap yang kita pinjamkan kepada kepada orang lain (ar-Ruum 39). Karena berbahaya maka riba diharamkan (an-Nisa 160-161/Ali Imran 130). Itu sebabnya siapa saja yang berhasil meninggalkan riba diidentikkan oleh Allah sebagai orang beriman (al-Baqoroh 278-279).

Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, yang  membayarnya dan yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda: “Mereka semuanya sama” (HR. Muslim).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: “Pada malam perjalananku Mi’raj, aku melihat orang-orang yang perutnya seperti rumah, didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba.”

Bahkan lebih nista lagi Nabi berkata: “Riba itu memiliki tujuh puluh tingkatan dosa, adapun tingkat yang paling rendah sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya sendiri.”

Semakin jelas, pandangan orang bijak dan panduan agama, benar-benar telah mengantisipasi segala keburukan dan dampak dari riba, yang menjadi ciri khas kapitalisme. Kita bersyukur hidup dan bisa menyaksikan rontoknya sistem kapitalis, sebuah agama kaum pemupuk modal, ideologi kaum pemburu rente, isme kaum serakah.

Pertanyaannya, apakah tumbangnya kapitalisme sebagai pertanda bangkitnya syariah (Islam), sebagaimana prediksi Rasulullah Muhammad SAW bahwa Islam bangkit dari Barat? Wallahu a’lam!. (Djony Edward, Penulis adalah wartawan Bisnis Indonesia)

Sikap Keblinger Pemerintah Harus Diakhiri

Krisis ekonomi global yang mencengangkan dan mencengkeram banyak negara sekarang ini harus membuka mata pemerintah Indonesia. Pemerintah semestinya lebih melindungi dan berpihak pada pasar rakyat, daripada harus membela pasar modal dan pasar bebas yang terbukti gagal dalam menciptakan kesejahteraan.

Demikian dikatakan Ketua Pengurus Majelis Nasional Korps Himpunan Mahasiswa Islam (PMN KAHMI) Fuad Bawazier dalam acara halal bihalal dan HUT KAHMI ke 42, di gedung Lemhanas, (18/10).  “Pemerintah harus meninggalkan sikap keblingernya. Jangan lagi mau menjadi murid yang patuh pada Bank Dunia dan IMF yang meminta kita masuk dalam pasar bebas,” ujar Fuad.

Acara halal bihalal dan HUT KAHMI ke 42 ini dihadiri alumni HMI berbagai periode, Pengurus KAHMI berbagai kota, serta kader-kader HMI. Hadir juga ketua Partai Hanura, Wiranto, yang memberikan orasi politik di acara tersebut.

Fuad menyatakan, bangkrutnya berbagai perusahaan internasional tidak hanya membuat bingung berbagai kalangan di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia. Tapi di negara dunia pertama, tempat dimana globalisasi dan pasar bebas diterompetkan. “Krisis global harus dijadikan waktu yang tepat untuk kita menolak neoliberalisme dan kapitalisme global serta kembali ke Pasal 33 UUD 1945 seperti keinginan the founding fathers bangsa ini,” tegas Fuad.

Bagi Fuad, secara prinisip kapitalisme global telah meminta  pasar modal dan pasar bebas lebih dilindungi pemerintah daripada pasar rakyat. Padahal pasar bebas dan pasar modal terdiri dari para pelaku yang sedikit jumlahnya,bersifat elitis dan spekulatif. Mereka juga bekerja secara abstrak dan  tidak menciptakan banyak lapangan kerja dengan hot money (uang panas) yang dimainkan. Meski tidak meningkatkan angka tenaga kerja, tapi para pelaku hot money ini justru dianggap yang mampu meningkatkan devisa oleh pemerintah. “Sementara pasar rakyat jelas.Pelakuanya riil berjuta-juta, lokasinya jelas ada dimana dengan aktifitas 24 jam dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja,” ujar mantan menteri keuangan di era Orde Baru ini.

Selama ini, lanjut Fuad, apa yang terjadi di pasar modal selalu menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian. Padahal itu salah, sebab yang harusnya menjadi ukuran adalah bagaimana membangun pasar rakyat yang sebenarnya. “Pemerintah sekarang harus kembali ke jalan yang lurus dan tunduk pada amanah the founding fathers daripada ke Bank Dunia dan IMF. Ekonomi model Bank Dunia dan IMF sekarang harus dipertanyakan karena terbukti mengalami bencana,” tandasnya.

Fuad menambahkan, kepanikan dan kesibukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis global mencerminkan kedekatan pemerintah dengan rezim kapitalisme internasional dan para pelaku pasar bebas. Indonesia  sejatinya, kata Fuad, tidak perlu mengalami kebingungan dari krisis global yang ada sekarang. “Tapi karena sudah lama keblinger menjadi pengikut setia rezim neoliberal dan pasar bebas akhirnya ikut-ikutan mengalami kebingungan dan kepanikan,” kritiknya.

Bagi Fuad, krisis global di Amerika Serikat ini telah mengingatkan pada absolutism sosialisme yang mengalami kehancuran sebagai musuh bebuyutan absolutisme kapitalisme. Kalau sosialisme absolut melahirkan anak tunggal bernama totalitarianisme, kapitalisme absolut memiliki anak kembar, yakni pelaku pasar bebas sebagai anak pertama dan pemerintah sebagai anak kedua.

Krisis global, katanya, telah menyebabkan kapitalisme memakan anaknya sendiri. Anak kedua seperti di AS dan negara-negara Eropa diminta menanggung kesalahan anak pertama dengan cara pemerintah diminta mengeluarkan uang untuk menangani kesalahan yang dilakukan oleh anak pertama, yakni pelaku pasar bebas. “Ini tentu bertentangan dengan prinsip kapitalisme yang mengandaikan pasar mampu menolong dirinya,” tegas Fuad.

Dalam konteks Indonesia, politisi negeri ini dinilainya kurang mengerti sifat pelaku pasar yang serakah. Politisi di Indonesia hanya sibuk berebut kekuasaan dan membangun citra politiknya. “Indonesia adalah negara dengan rezim devisa yang paling liberal. Pelaku pasar bebas adalah orang-orang kawakan yang itu-itu juga dan tahu sikap pemerintah yang mudah panik dan suka menjaga citra. Dan para pelaku pasar bebas ini mampu dengan mudah mengintervensi poltisi dan pemerintah kita yang sibuk dengan diri mereka sendiri,” kritik Fuad. (Trisno Suhito)