PB HMI: Orasi Robertus Robet Sejalan dengan Pemikiran HMI

HMINEWS.COM, JAKARTA —Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ikut menanggapi penangkapan yang dilakukan polisi terhadap dosen Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet beberapa waktu lalu.

PB HMI pun meminta agar membebaskan yang bersangkutan dari segala tuduhan pidana. Bahkan PB HMI menilai, materi orasi yang disampaikan Robet pada acara Kamisan pada 28 Februari itu sejalan dengan pemikiran HMI.

“Jika kita perhatikan orasi Robertus Robet lebih utuh (melalui rekaman video yang tersebar luas di dunia maya) sesungguhnya lagu itu bukanlah isi utama materi orasi. Lagu itu hanyalah bagian dari penjelasan atas kekhawatiran dan ketidaksetujuan kembalinya militerisme melalui konsep dwifungsi TNI. Itu pesan utama yg disampaikan dalam orasi tersebut. Ini sejalan dengan pemikiran HMI yang menolak kehadiran militerisme dalam kehidupan sipil dan politik dalam negara kesatuan republik Indonesia,” terang Ketua PB HMI, Zuhad Aji, Ahad (10/3/2019).

Robet sebelumnya ditangkap oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dia saat ini berstatus tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Robet diduga melanggar pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE dan atau pasal 14 ayat (2) jo pasal 15 UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 207 KUHP.

Adapun lagu yang dinyanyikan Robet, menurut Zuhad Aji adalah lagu yang sangat populer untuk mengkritik ABRI zaman itu dan tidak relevan lagi digunakan saat ini mengingat proses reformasi di internal tubuh ABRI, sekarang TNI sudah berjalan dgn baik.

Zuhad melanjutkan, Robet tidak berniat menghina institusi TNI. Dalam refleksinya, ia menyebut Robet justru mengatakan mencintai TNI dalam artian mendorong TNI yang profesional.

“PB HMI menilai kasus ini tdk semata-mata kasus pidana penghinaan, melainkan menyangkut hak kebebasan berekspresi dan berpendapat,” katanya.

Abe

MA Tolak PK Soal ‘Anak PKI’, PB HMI: Ruhut Sitompul harus Minta Maaf

HMINEWS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO), Zuhad Aji Firmantoro meminta kepada Ruhut Sitompul untuk menaati hasil keputusan Mahkamah Agung yang menolak upaya hukum yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul yang telah berpolemik dengan PB HMI  akibat pernyataan yang disampaikan beberapa tahun lalu.

Insiden pernyataan politisi Ruhut Sitompul tentang Anak PKI pada Tahun 2011 lalu menimbulkan persoalan hukum.

Aji Firmantoro menceritakan, pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2010, PB HMI yang pada saat itu di Komandoi oleh M. Chozin Amrullah, menjadi salah satu pioneer yang menolak pengusulan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

“Tentu ini menjadi hal yang lumrah bahkan diperlukan di alam Demokrasi, bahwa setiap Warga Negara memiliki hak yang sama dihadapan Hukum dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat, ditambah lagi PB HMI pada saat itu mendasarkan Pada Argumentasi Ilmiah dalam menyatakan sikap penolakan tersebut,” katanya dalam keterangannya, Selasa (20/11/2018).

Terhadap sikap penolakan dari PB HMI, politisi senior Ruhut Sitompul memberikan tanggapan yang menohok, dengan menyatakan “yang tidak setuju Soeharto jadi Pahlawan cuma anak PKI”.

Pernyataan dari Ruhut Sitompul tersebut telah jelas-jelas merendahkan martabat kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengan Ruhut Sitompul bahkan menjurus kepada Hate Speec yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan atas tuduhan “anak PKI”.

“Bahwa atas pernyataan dan sikap tidak terpuji tersebut PB HMI telah menempuh jalur hukum yakni melalui Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jak-Pus) pada Tahun 2011 lalu,” tutur Aji.

Pada tanggal 17 November 2011 Majelis Hakim pemeriksa perkara (PN Jak-Pus) menolak Gugatan Penggugat. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, PB HMI melalui Chozin dkk telah mengajukan upaya hukum Banding yang putusannya menyatakan Ruhut Sitompul terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas ucapannya, dan dihukum sebesar Rp 131.300 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan Meminta maaf di dua Media Nasional

Terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Ruhut Sitompul telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi maupun Upaya Hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, yang dimana semua upaya hukum tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Hal ini semakin menguatkan bahwa Ruhut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah seharusnya melaksanakan Hukuman atas perbuatan yang dilakukan.

“Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak PK dari Ruhut Sitompul, maka dengan ini kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam meminta kepada Ruhut Sitompul untuk melaksanakan putusan  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memiliki kekuatan hukum,” tegas Zuhad Aji.

Aji juga berharap, semoga kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi siapapun untuk lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan.

“agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapapun khususnya yang figurnya cukup dikenal oleh publik untuk lebih hati-hati dalam berbicara, khususnya di ranah publik.,” pungkasnya.

PB HMI Minta Polisi Tangkap Pembakar Bendera Tauhid

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) turut mengecam pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh sekelompok anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) di Garut Jawa Barat.

Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI Abubakar mengatakan aksi tersebut telah melukai hati umat Islam di seluruh dunia. Sebab, kalimat tauhid adalah kalimat sakral dan simbol keislaman.

“Tentu kita menyesalkan aksi itu. Ini sangat melukai hati umat Islam karena itu adalah kalimat sakral yang sangat diagungkan,” kata Abubakar di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Maka wajar ketika kalimat yang sangat diagungkan itu dibakar mengundang kecaman dan menyulut emosi umat.

Oleh karena itu, dia meminta aparat Kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan mengadili pelakunya sesuai prosedur hukum.

“Meminta aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili pelaku yang merobek bendera yang berlambang tauhid itu,” pintanya.

Dia pun menghimbau kepada umat Islam agar dapat menahan diri dan tidak main sendiri serta mempercayakan kasus ini pada aparat yang berwenang.

Perayaan Hari Santri Nasional (HSN) ke-3 di Garut, Jawa Barat tercoreng aksi oknum anggota ormas tertentu yang membakar bendera milik bertuliskan kalimat tauhid Alun-alun Limbangan Kabupaten Garut.

Akibatnya video berdurasi 2,04 menit yang mulai beredar pada Senin, 22 Oktober 2018 siang sekitar pukul 11.00 itu, menjadi sorotan umat.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menegaskan bendera yang dibakar saat peringatan hari santri nasional di alun-alun Limbangan Kabupaten Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Hasil pemeriksaan bendera yang diambil dan dibakar itu adalah bendera HTI,” tegas Agung di Bandung. Agung menambahkan, status tiga orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan dan berstatus terperiksa.[]

Kerusuhan Mako Brimob, PB HMI : Saatnya Polri Evaluasi dan Perbaiki Diri

HMINEWS.COM-Kerusuhan di Mako Brimob mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Politik, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO .

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Politik Pertahanan dan Keamanan PB HMI., Satria A Perdana saat ditemui di sekretariat PB HMI, Jalan Kenanga, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2018).

“Pertama,  kami pengurus PB HMI  turut prihatin atas kejadian kerusuhan di Mako Brimob serta kami mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya aparat dalam kejadian tersebut, gugur dalam keadaan syuhada” kata Satria.
Namun, kata Satria, PB HMI juga menyoroti kejadian brutal tersebut  yang terjadi di Mako Brimob yang memiliki sistem keamanan yang sangat lengkap.

“Kami sangat menyayangkan adanya penyanderaan bahkan terjadi pembunuhan terhadap sandera pada kejadian tersebut,” tegas Satria.

Apalagi, ini terjadi pada salah satu  markas pusat keamanan di Republik ini. Tahun ini ada pilkada serentak, tahun depan ada pilpres pileg yang merupakan pemilu terbesar dalam sejarah bangsa kita.

”Nah bagaimana kita mau percaya Polri dapat mengamankan sementara markasnya sendiri tidak bisa dikendalikan” Lanjut mahasiswa asal Sumsel ini.

“Kita tentu tidak mentoleril segala bentuk kekerasan apalagi berujung pembunuhan, Kami juga mendukung Polri agar terus melakukan  evaluasi dan perbaikan setelah kejadian ini, agar kedepan lebih siap lagi terutama dalam menyambut Pemilu mendatang”, tutup Satria.

Kader Dianiaya, PB HMI Desak Kepolisian Tempuh Langkah Hukum

HMINEWS.COM- Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) mendesak pihak berwajib atau kepolisian di Ternate, Maluku Utara segera mengambil langkah hukum terhadap kasus tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum kader dan pengurus HMI Diponegoro di daerah tersebut terhadap Ketua Formatur dan kader HMI MPO Cabang Ternate, Sabtu (19/8) lalu.

Ketua PB HMI MPO Muhammad Fauzie mengatakan, jajarannya akan segera mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Seperti mengirim tim investigasi khusus yang akan menyelidiki dan mengawal kasus tidak terpuji tersebut.

“Kami mendesak pihak berwajib untuk segera memproses secara hukum tindakan perusakan dan pemukulan yang dilakukan sejumlah oknum HMI Dipo atas formatur terpilih HMI MPO Cabang Ternate Mukhalis,” serunya, Rabu (23/8) kemarin.

Selain itu, mantan Ketua HMI MPO Cabang Makassar ini juga menuntut pertanggungjawaban Ketua Umum PB HMI Dipo Mulyadi P Tamsir atas kasus yang dilakukan oknum kader organisasi yang dia pimpin.

“Sebagai langkah hukum, kami akan membentuk tim investigasi. Tim ini nantinya akan mendorong penyelesaian persoalan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oknum HMI Dipo Cabang Ternate,” sebutnya.

Dia menjelaskan, adapun tugas tim investigasi tersebut yakni mengawal proses hukum, dan melakukan investigasi atas tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh oknum kader HMI Dipo Cabang Ternate dalam acara pelantikan HMI MPO Cabang Ternate.

“Yang tidak kalah pentingnya, tim investigasi ini akan mendalami aktor intelektual di balik penyerangan tersebut. Tim ini terdiri dari lima orang, Abd Rahim H Jangi sebagai ketua dengan anggota Mubdhy Ohoiwer, Ilham Usman, Bambang Renaldi, dan Fahrur Rizal,” terangnya.

Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan kader dan pengurus HMI Dipo Cabang Ternate melakukan aksi premanisme terhadap pengurus HMI MPO yang hendak melakukan acara pelantikan di National Building Centre Library (NBCL), tepatnya di depan Kampus B UMMU Kelurahan Sasa, Kota Ternate, Sabtu (19/8) pukul 09.00 Wita.

Akibat aksi koboy dari sejumlah oknum tidak bertanggung jawab tersebut, Ketua Formatur HMI MPO Cabang Ternate Mukhalis menjadi korban pemukulan hingga bersimbah darah. Tidak hanya di situ, oknum kader dan pengurus HMI Dipo juga melakukan intimidasi terhadap sejumlah kader HMI MPO, serta melakukan aksi pengerusakan di lokasi kegiatan dan membakar spanduk. (din)

PB HMI Tolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

HMINEWS.COM, Hak angket merupakan hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan (controling). Secara historis, hak angket sebagai penguatan posisi DPR ketika berhadapan dengan Pemerintah dalam hal ini presiden. Namun, Hak Angket tersebut tidak tepat digunakan DPR karna melebihi batas untuk menyelidiki KPK. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik, karena angket tersebut “dipaksakan” muncul ketika KPK berupaya menuntaskan mega skandal korupsi e-KTP.

HMI sebagai organisasi kemahasiswaan melihat, bahwa penggunaan angket tersebut telah melebihibatas kewenangan sebagimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), maka PB HMI menilai;

Kesatu, hak angket DPR terhadap KPK tidak jelas substansi dan tujuan yang hendak dicapai, faktanya materi angket dapat mengganggu kinerja KPK yang sedang menyelesaikan penyidikan korupsi e-KTP. Sehingga tidak tepat DPR sebagai lembaga politik justru menyelidiki secara politik materi yang sedang diselidiki secara hukum (pro justicia) oleh KPK.

Kedua;hak angket DPR sarat kepentingan politik, hal ini dapat dijelaskan dengan adanya nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat korupsi e-KTP, namun berada di keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR bahkan menjadi Ketua Pansus.

Ketiga,Pansus angket DPR cacat Prosedural dan cacat substansi, karena dipaksakandisahkan ketika sejumlah anggota DPR melakukan interupsi hingga walk out. Kemudian, tidak tepat justru yang menjadi subyek angket adalah KPK selaku state independent agencies,padahal seharusnya yang harus diselidiki adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian DalamNegeri yang melaksanakan program e-KTP.

Keempat,Pansus DPR telah berlebihandengan dalih klausul “pelaksanaan UU” dalam UU MD3 maka dapat mengangketkan KPK. Sebaliknya, Pansus DPR tidak mengaitkan dengan klausul  kedua, yaitu kebijakan pemerintah penting, strategis, dan berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal rumusan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah kumulatif –alternatif, sehingga harus dibuktikan unsur penting,strategis dan berdampak luas.Maka Dapat disimpulkan, Pansus angket KPK tidak memahami nilai historis dan yuridis (original intent)hak angket masuk dalam Perubahan Kedua UUD RI Tahun 1945 (pasal 20A ayat 2).

Kelima; Korupsi adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinari Crime). Pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama seluruh elemen bangsa. Maka merupakan kesalahan fatal dan melawan hukum bagi siapapun yang berusaha menghalangidalam hal inimelakukan kriminalisasi dan pelemahan terhadap agenda perjuangan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan Hal diatas, PB HMI MPO menyatakan:

  1. Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK, karena substansi angket bertentangan dengan upaya penyidikan (pro justicia) kasus e-KTP oleh KPK;
  2. Mendesak agar partai politik menarik perwakilan dari Pansus hak angket, karena keberadaan Pansus Angket Cacat prosedural dan Substansi;
  3. Mendukung Wadah Pegawai KPK untuk melakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU.No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD;
  4. Mendukung agenda pemberantasan korupsi oleh KPK secara akuntabel dan tidak tebang pilih.
  5. Menginstruksikan kepada seluruh cabang HMI Se-Indonesia melakukan aksi simpatik menolak pelemahan dan Kriminalisasi KPK.

Demikian Kami Nyatakan.

Jakarta, 17 Juli 2017

Pengurus Besar Himpunana Mahasiswa Islam

MUHAMMAD FAUZI

Ketua Umum

ENDRI SOEMANTRI

Sekretaris Jenderal

HMI Tuntut Kapolri Mundur

HMINEWS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Fauzi mempertanyakan komitmen dan keseriusan Polri dalam mengungkap secara objektif dan transparan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“Kasus ini terang benderang, keterangan korban dan saksi-saksi sudah cukup kuat untuk mengungkap dan menetapkan tersangka dan pihak-pihak terkait, termasuk oknum Jenderal Kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kalau Polisi serius, pasti terungkap aktor intelektual dibalik kasus ini” Jelas Fauzi, Kamis (29/6).

HMI MPO menilai Polisi tidak serius mengawal kasus ini, terkesan ada pembiaran.

“Ini hampir 3 bulan, tapi belum ada perkembangan kemajuan yang signifikan. Polisi terlalu banyak berjanji, tapi buktinya sampai sekarang begitu-begitu saja. Kasus ini mempertaruhkan institusi Kepolisian, kalau Tito Karnavian tidak secepatnya menuntaskan kasus ini, sebaiknya mundur dari Kapolri. Tegasnya.

Dugaan adanya keterlibatan oknum Jenderal dalam kasus ini adalah pertanda persoalan ini sangat serius, dilakukan secara terencana dan sistematis. HMI memandang kasus ini terjadi karena beberapa hal, Pertama, skenario untuk menghambat agenda pemberantasan korupsi, khususnya kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK saat ini. Kedua, Serangan balik para koruptor, atau pihak-pihak yang selama ini dirugikan oleh keberadaan KPK.

HMI mendesak presiden Joko Widodo untuk serius memperhatikan kasus ini. Presiden jangan diam saja, presiden harus menunjukkan komitmen dan keberpihakannya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi.

“Sebelumnya HMI pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk Membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). TPF akan mengungkap kasus kriminalisasi terhadap penyidik senior KPK ini secara independen dan transparan, sehingga dapat diungkap pihak-pihak yang terlibat dan apa motif dibalik kasus ini” Terangnya, Kamis (29/6).

HMI mengajak masyarakat untuk terus memantau dan mendukung proses penegakan hukum yang adil terhadap kasus ini.[]

HMI Desak Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Hary Tanoesoedibyo

HMINEWS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Fauzi,  mendesak Penegak Hukum untuk  memproses secara transparan dan akuntabel kasus Hary Tanoesoedibyo (HT) atas dugaan sms ancaman terhadap penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom.

Muhammad Fauzi dalam rilisnya mengatakan, bahwa sms yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibyo terhadap Yulianto, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menunjukan arogansi Hary Tanoesoedibyo sebagai seorang politisi dan selaku Ketua Partai, seolah-olah dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi dan persoalan hukum dengan cara-cara di luar hukum.

HMI MPO menilai bahwa sms Hary Tanoesoedibyo terhadap penyidik kejaksaan Agung merupakan bentuk kepanikan Hary Tanoesoedibyo. Sikap seperti itu memperlihatkan kemungkinan keterlibatannya dalam kasus korupsi Restitusi Pajak PT Mobile 8 Telecom 2007-2009.

“ya, cara seperti yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibyo sungguh tidak patut, dan tidak menghargai proses hukum, biasanya politisi menempuh cara-cara seperti itu, karena ingin menunjukan pengaruhnya, karena takut menghadapi proses hukum, ungkapnya, Senin (26/6).

Lebih lanjut Pria yang disapa Fauzi ini, mempersoalkan kenapa Hary Tanoesoedibyo melakukan komunikasi dengan penyidik.

“Sungguh tidak elok, kenapa pula mengirim sms dengan bahasa yang tidak pantas, ini menunjukan bahwa Hary Tanoesoedibyo panik dan kemungkinan terlibat dalam kasus korupsi Restitusi Pajak PT Mobile 8 Telecom 2007-2009” tegasnya.

“Kami berharap Kejaksaan Agung segera memproses kasus dugaan korupsi Restitusi Pajak PT Mobile 8 Telecom 2007-20O9, pihak Kepolisian juga harus segera menuntaskan kasus sms ancaman terhadap penyidik Jampidsus, HMI melawan segala upaya yang menghambat proses pemberantasan korupsi di bumi pertiwi ini” tutupnya, Senin (26/6).[]

Sekjen IKADIN: Advokat Wajib Miliki Integritas

HMINEWS.COM, Sekjen DPP Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), M. Rasyid Ridho, SH, MH, mengatakan bahwa profesi advokat merupakan pekerjaan mulia. Untuk menjaga integritas advokat, kata Rasyid Ridho, Peraturan Organisasi IKADIN menjadi pedoman bagi anggotanya dan yang lain untuk bersikap secara baik di depan publik.

“Kedepan kita mengharapkan teman-teman advokat yang baru, diberikan pengetahuan hukum, skilnya diasah, dan diperbaiki attitudenya,” kata Rasyid Ridho pada acara Buka Puasa DPC IKADIN Jakarta Timur bersama DPP IKADIN, Jakarta, Rabu (7/6).

Rasyid Ridho menambahkan, beberapa advokat senior yang terseret kasus hukum telah menodai profesi pengacara. Untuk itu, sambungnya, mahasiswa yang bergelut di bidang hukum, agar terus belajar dan memperbaiki sikap sebelum terjun di dunia advokat atau pemerintah yang berkaitan dengan hukum.

“Advokat adalah profesi yang mulia. Dan mereka perlu menjaga integritas untuk bisa menjadi contoh yang baik,” jelasnya. (JAY)

GMPBBR: Amin Rais Tak Terlibat Kasus Alkes

HMINEWS.COM, Gerakan Mahasiswa Pemuda Bela Bangsa dan Rakyat (GMPBBR) mengatakan bahwa tokoh reformasi, Amin Rais, tidak terlibat kasus korupsi Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan pada era Menteri Siti Fadila Supari. Pasalnya, dana 600 juta yang disebut mengalir ke rekening Amin Rais merupakan dana pribadi Sutrisno Bachir untuk kegiatan operasionalnya.

“Kami mengutuk keras tuduhan tersebut, karena kami yakin Bapak Amin Rais tidak melakukannya. Dan kami yang tergabung dalam GMPBBR tidak akan diam dan akan selalu mengawal Amin Rais sebagai tokoh nasional dan tokoh reformasi,” kata Irfan Muftuh, Koordinator Nasional GMPBBR, dalam keterangan persnya, Jakarta (5/6).

Irfan Muftuh menambahkan, kami sangatlah tidak terima dengan tuduhan yang dialamatkan kepada Amin Rais. Oleh karena itu, sambungnya, kami meminta kepada pihak KPK untuk tidak asal menyebut nama Amin Rais pada kasus tersebut.

“Kami meminta kepada Bapak Kapolri untuk mengusut orang yang merusak nama baik Bapak Amin Rais,” ujar kader HMI Cabang Jakarta ini.

Sebelumnya, jaksa KPK menilai mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai perbuatan Siti menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 6,1 miliar.

Dalam surat tuntutan jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT Indofarma Global Medika dan Nuki Syahrun, selaku Ketua Soetrisno Bachir Foundation (SBF). Nuki merupakan adik ipar Soetrisno Bachir.

Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap Partai Amanat Nasional (PAN). Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah.

“Terdakwa sendiri menjadi menteri karena diusung oleh Ormas Muhammadiyah yang kadernya banyak menjadi pengurus PAN pada saat itu,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5).

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Nuki Syahrun memerintahkan Sekretaris pada Yayasan SBF, Yurida Adlaini, untuk memindahbukukan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Siti Fadilah. Salah satunya adalah Amien Rais.

Menurut jaksa KPK, rekening Amien Rais enam kali menerima transfer uang. Setiap kali transfer, Amien menerima Rp 100 juta. Rekening Amien Rais tercatat pertama kali menerima pada 15 Januari 2007. Amien Rais terakhir menerima pada 2 November 2007.[]