Kampung Melayu Diguncang Bom, BEM STIE Jayakarta Tegaskan Polisi Wajib Tindak Tegas Pelaku

HMINEWS.COM, Peledakan bom yang terjadi pada hari Rabu, 24 Mei 2017 pukul 21.30 di Kampung Melayu, Jakarta Selatan menuai tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya ledakan tersebut mendekati hari Paskah bagi Kaum Kristiani dan Bulan Puasa Ramadhan bagi Kaum Muslimin.

Presiden Mahasiswa BEM STIE Jayakarta, M. Rafi Kurniawan, mengatakan bahwa kami turut berduka sedalam-dalamnya bagi para korban masyarakat sipil, maupun pihak kepolisian.  Terlebih, sambungnya, terdapat mahasiswi yang turut menjadi korban di lokasi kejadian.

“Kami kira Polisi harus menindak tegas para pelaku peledakan bom dan orang-orang yang dibalik itu semua karena kredibilitas Polrilah yang menjadi taruhannya. Dan kami berharap agar tidak ada lagi kejadian seperti ini kedepannya  menerpa NKRI kita, karena kinerja intelejen Polri dan BIN dipertanyakan mengapa bisa kecolongan seperti ini,” kata Rafi di Jakarta, (25/5).

Rafi yang juga kader HMI Cabang Jakarta ini menambahkan, kejadian ini dapat menjadi opini liar di tengah masyarakat. Terlebih Indonesia sedang diguncang isu-isu anti NKRI dan lain-lain.

“Semoga kejadian ini tidak terulang kembali serta para pihak keamanan dapat meningkatkan kesigapan untuk mencegah potensi teror belakangan ini,” tandasnya.[]

Pernyataan Sikap PB HMI Terkait Penyerangan Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan

HMINEWS.COM, Selasa 11 April 2017 salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengalami serangan teror dari dua orang yang tidak dikenal dengan menyiramkan air keras ke wajahnya. Kejadian ini dialami ketika Novel Baswedan sedang terlibat dalam tim membongkar kasus mega korpusi E-KTP.

Kejadian teror,ancaman, dan kriminalisasi kepada personil KPK ini bukan hal yang pertama terjadi, setidaknya hal ini selalu terjadi ketika KPK sedang melakukan upaya membongkar kasus korupsi yang melibatkan oknum penguasa baik eksekutif maupun legislatif.

Rentetan peristiwa ini menyadarkan kita semua, bahwa para pelaku korupsi tidak segan-segan melakukan serangan balik (corruptor fight back) untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

KPK sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi untuk perbaikan sistem bernegara dari Perilaku KKN, tentu keberadaanya banyak tidak disukai oleh oknum-oknum yang selama ini menjadikan perilaku korupsi sebagai aktifitasnya.

Dalam konsep negara hukum, tidak dibenarkan segala upaya yang dilakukan di luar koridor hukum seperti teror dan ancaman.

Oleh karena itu, sebagai bentuk konsistensi dalam melakukan pengawalan terhadap kasus E-KTP dan demi mewujudkan negara yang berkeadilan, PB HMI MPO menyatakan sikap sebagai berikut:

1.Mengutuk keras peristiwa penyerangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Dalam konsep negara hukum cara- cara barbar seperti ini tidak dibenarkan.

2. Mendesak Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bersikap tegas dalam rangka menjamin keamanan penyidik dan keluarga penyidik KPK.

3. Meminta Kapolri untuk mengusut kasus ini dalam tempo secepatnya. Hal ini agar kasus teror terhadap penyidik dan keluarga KPK bisa diungkap ke publik. Tidak menguap seperti yang pernah ada.

4. Menginstruksikan kepada pengurus Cabang HMI seluruh Indonesia agar melakukan aksi simpatik, serta tetap konsisten melawan upaya pelemahan dan kriminalisasi KPK.

Demikian sikap ini untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 11 April 2017

Pengurus Besar HMI

Muhammad Fauzi

Ketua Umum

Endri Soemantri

Sekretaris Jenderal

Kontak 082233997403

Pelantikan Ketua DPD RI Menabrak Norma Hukum dan Etika

HMINEWS.COM, Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI yang baru seolah menjadi lonceng penanda bahwa “Indonesia Sebagai Negara Hukum ” belum sepenuhnya dijalankan. Proses dilantiknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua DPD yang baru oleh Mahkamah Agung, menurut Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO menabrak norma hukum dan etika.

“Secara hukum Proses pemilihan ini setidaknya menabrak atau melanggar amanat Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 dan Nomor 38 P/HUM/2016 mengenai periode kepemimpinan DPD.  Secara etika tidak pantas lembaga perwakilan daerah dipimpin oleh ketua umum partai politik” tegas Ahmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI, Kamis (6/4).

DPD sebagai lembaga tinggi negara yang proses lahirnya sebagai bagian amanat reformasi, seharunya tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung, jangan justru membuat akrobat politik dan hukum.

Disisi lain, tambah Bangun, Mahkamah Agung Sebagai penjaga keadilan di republik ini, seharunya tidak datang untuk mengambil sumpah Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD. Kedatangan dan keterlibatan MA ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum di republik ini “Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menegakan hukum ,justru menjadi bagian dari proses pelanggaran hukum itu sendiri, kepada siapa lagi rakyat ini harus menitipkan keadilan untuk ditegakkan jika lembaga tinggi negara pun tidak patuh dan tunduk pada hukum itu sendiri” jelasnya.

Oleh karenanya Komisi Hukum dan HAM PB HMI,  mendesak agar Mahkamah Agung Segera menjelaskan persoalan ini secara terbuka dan transparan ke rakyat.

Sementara itu Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi, mengatakan pelantikan Oesman Sapta Odang menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum dalam ruang politik “ada kesan bahwa aturan hukum dikompromikan dengan kepentingan politik dalam masalah ini” ujarnya, Kamis (6/4).

Walaupun telah dilantik, pro kontra terpilihnya Oesman Sapta Odang terus berlanjut, termasuk dalam internal DPD, hal ini berpeluang mengganggu stabilitas kerja DPD RI.[]

KPK Minta PB HMI Terus Kawal Kasus e-KTP

HMINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi sangat mengapresiasi langkah PB HMI MPO dalam mengawal kasus e-KTP, apresiasi tersebut disampaikan dalam surat resmi yang dikirim ke Sekretariat PB HMI, Jl Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis (23/3). Surat tersebut merupakan respon terhadap pernyataan sikap PB HMI, yang didalamnya menegaskan agar KPK menuntaskan kasus e-KTP.

Dalam surat tersebut, Pimpinan KPK menyampaikan terima kasih atas dukungan PB HMI dalam pemberantasan korupsi, KPK meminta HMI untuk terus mengawal dan mengawasi perkembangan kasus e-KTP yang sementara ditangani KPK.

KPK juga menyampaikan komitmen untuk tetap menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, termasuk menuntaskan kasus e-KTP. Penanganan kasus ini diperkirakan akan memakan waktu, juga menghabiskan energi yang cukup banyak.

Menanggapi hal tersebut, PB HMI melalui Komisi Hukum dan HAM, mengapresiasi KPK atas respon yang diberikan, PB HMI tetap berkomitmen mengawal kasus e-KTP.

“PB HMI mengapresiasi Pimpinan KPK yang telah menjawab surat kami, kami percaya komitmen KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, karena itu HMI akan terus mengawal dan mengawasi kasus e-KTP, selanjutnya dalam waktu dekat HMI berencana menjalin kerjasama dengan KPK” jelas Andi Tantowi, Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI, Kamis (23/3).[]

 

Datangi KPK, PB HMI Tegaskan Kasus e-KTP Wajib Dibongkar Hingga Tuntas

HMINEWS.COM, Pengurus Besar HMI menyambangi kantor KPK, kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan sikap resmi PB HMI terkait skandal korupsi e-KTP, Kamis, (16/3). sebagaimana diketahui kasus e-KTP menjadi perbincangan hangat belakangan ini, banyak nama besar yang ikut terseret.

Beberapa fungsionaris PB HMI turut hadir dalam rombongan, diantaranya Sekjend PB HMI, Endri Soemantri, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban, Zaenal Abidin Riam, Komisi Pemuda dan Mahasiswa, Ibrahim Bram Lido dll. Mereka tiba sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat diwawancarai oleh awak media, PB HMI MPO Menegaskan kasus e-KTP wajib dibongkar hingga tuntas “kami mendukung penuh KPK agar menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya, tidak boleh ada tebang pilih” tegas Sekjend PB HMI, Endri Soemantri.

Pemerintah diharapkan mendukung KPK dalam mengungkap kasus ini secara utuh “pemerintah wajib memberikan dukungan terhadap KPK dalam penuntasan kasus e-KTP” tambah Endri.

PB HMI berkomitmen mengawal kasus e-KTP secara serius, bila dalam beberapa waktu ke depan belum ada perkembangan konkrit terkait kasus ini, maka PB HMI akan mengambil langkah yang lebih tegas.[]

PB HMI MPO Minta KPK Tuntaskan Kasus E-KTP

HMINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 28 Februari 2017 lalu telah menyelesaikan dakwaan terhadap dua orang pelaku korupsi proyek e-KTP yang sebelumnya pejabat di lingkungan Kemendagri yakni Saudara Irman dan Sugiarto.

Kemudian kedua terdakwah itu menyebut sejumlah nama Anggota DPR dan beberapa pejabat eksekutif yang seharusnya bersih dari tindak kejahatan korupsi.

Seperti yang disampaikan Ketua KPK, Agus Raharjo, bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu akan ada tersangka baru dalam waktu dekat ini.

Menanggapi hal itu, Dalam keterangan persnya, Senin (13/3), Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO), Muhammad Fauzi mengatakan, bahwa kasus korupsi e-KTP itu mengingatkan bangsa Indonesia bahwa korupsi merupakan “white collar crime” sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terstruktur.

“Kasus besar seperti Bulog gate, BLBI, Century, pengadaan Al Qur’an, Hambalang, Cek Pelawat, impor daging sapi dan lain-lain selalu melibatkan oknum legislatif dan eksekutif. Deretan kasus di atas menunjukan adanya praktik korupsi berjamaah antara legislatif dan eksekutif yang tidak bisa lagi kita diamkan dan harus kita lawan bersama,” kata Fauzi.

Oleh karena itu, dalam perkara kasus  e-KTP,  PB HMI meminta KPK untuk menuntaskan persoalan itu hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh selesai pada kedua aktor yang sudah ditangkap. KPK harus mengembangkan kasus, memeriksa nama-nama penerima penyalahguna dana e-KTP dan tidak gentar menetapkan tersangka baru.

“Upaya KPK dalam membuka kasus ini harus didukung oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan cara membantu dan tidak menghalangi KPK untuk memeriksa Menteri dan Kepala Daerah saat ini yang diduga menerima dana e-KTP tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, PB HMI MPO menyatakan sikap:

  1. Mendukung upaya KPK dalam membongkar kasus korupsi e-KTP secara menyeluruh dan memeriksa nama-nama penerima dana korupsi e-KTP secara terbuka tanpa tebang pilih.
  2. Mendesak Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bersikap tegas, dan membantu KPK dalam  memeriksa Menteri dan Kepala Daerah yang diduga terlibat dalam korupsi e-KTP.
  1. Menghimbau kepada kader HMI seluruh Indonesia dan segenap elemen masyarakat untuk memantau dan mengawasi perkembangan kasus e-KTP secara bersama.
  2. Menghimbau kepada seluruh elemen organisasi masyarakat dan keagamaan yang ada di Indonesia untuk menjadikan anti korupsi sebagai ideologi jihad yang perlu disebarluaskan demi terwujudnya indonesia yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.
  3. Menginstruksikan kepada pengurus Cabang HMI seluruh Indonesia untuk siaga 1 melawan segala upaya pelemahan KPK dalam pemberantasan  korupsi.[]

KAHMI Jaya: Kriminalisasi Ulama untuk Memperlemah Kekuatan Politik Islam

HMINEWS.COM, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, Mohamad Taufik, mengatakan bahwa kelompok pro terdakwa penista agama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan penasihat hukumnya telah mengkriminalisasi pemimpin politik dan tokoh masyarakat.

“Termasuk pemimpin Islam kontra Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017,” katanya, di Jakarta, Rabu (1/2/2017)

Hal ini tercermin dari rencana Ahok dan tim hukumnya dalam melaporkan Ketum MUI yang juga Rais Aam PBNU, Maruf Amin, ke polisi dengan dalih memberikan keterangan palsu.

Menurut Taufik, hal tersebut dilakukan dalam upaya memperlemah kekuatan politik Islam dan kelompok-kelompok politik yg menggerus atau mengurangi elektabilitas Ahok dalam pilkada DKI.

Lebih lanjut, ia mengatakan, upaya kriminalisasi tersebut mempunyai dua sasaran utama.

Pertama, membangun opini publik, khususnya majelis hakim, bahwa Fatwa MUI yang menyebut Ahok menistakan Al Quran adalah bohong, sehingga gugur demi hukum.

“Jika para hakim percaya, mereka berharap para hakim membebaskan terdakwa Ahok dari sanksi hukum,” beber Taufik.

Padahal, katanya mengingatkan, keputusan MUI tersebut dirapatkan selama 10 hari dan bukan keputusan perorangan.

“Tetapi, kolektif melalui mekanisme pembentukan tim yang terdiri dari Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Humkam, dan Komisi Infokom,” paparnya.

Sasaran kedua, menurutnya adalah agar kekuatan lslam politik dengan kekuatan kontra Ahok mengalami penurunan daya kritis dan kotrol terhadap pelaksanaan pilkada.

“Hal ini, diduga untuk memuluskan rencana dan upaya menggunakan metode politik uang dalam memenangkan Ahok,” ujarnya

Atas pertimbangan tersebut, Sekretaris KAHMI Jaya, Muhammad Amin, menyatakan, pihaknya menolak dan mengecam keras setiap upaya kriminalisasi pemimpin politik ataupun Islam.

“Dan juga aktivis kontra Ahok dalam pilkada dan penista agama Islam,” tegasnya pada kesempatan sama.

KAHMI Jaya pun mengimbau kepada seluruh pengurus dan anggotanya mencermati dan mengkritisi setiap upaya kriminalisasi terhadap pemimpin Islam.[]

KAHMI Nyatakan Diri Sebagai Musuh Komunisme

HMINEWS.COM, KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Provinsi Sumsel menyatakan diri sebagai musuh ideologi komunisme yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI dan siap berada di garis depan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa.

Ketua KAHMI Provinsi Sumsel, H Joncik Muhammad SSi MM mengajak untuk mewaspadai, keberadaan ideologi komunisme mulai muncul dalam berbagai simbol dan gambar.

Bahkan, ada beberapa bendera bangsa asing yang berpaham komunisme berkibar di wilayah Sumsel.

“Ini harus dicermati, padahal aturan negara sudah jelas bahwa bendera lain tidak boleh berkibar kecuali ada event kenegaraan,” tegas Joncik didampingi pengurus harian Rebo Iskandar, Yandes, Abdul Aziz Kamis, Joemarthine, Doni Meilano, Selasa (24/1/2017).

Joncik yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Sumsel menjelaskan, KAHMI Sumsel menyatakan diri sebagai musuh komunisme. Dan tidak boleh satupun ideologi yang hidup dan berkembang di Indonesia selain Pancasila.

“Nilai kebangsaan dan kebhinekaan ini harus dijaga. KAHMI Sumsel akan terus menjaga dan mempertahankan NKRI dari berbagai serangan ideology asing yang dapat merusak keutuhan bangsa,” kata Joncik yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Sumsel.

Salah satu agenda KAHMI Sumsel pasca pelantikan pada Kamis 26 Januari 2016 akan datang, akan menyusun agenda dalam rakerda yakni membangun dan memperkuat ideology Pancasila dari serangan ideology komunisme yang dapat menganggu keutuhan persatuan.

“Insya Allah setelah kami dilantik nanti oleh Ketua Presidium KAHMI Pusat, Prof. Mahfud MD maka salah satu agenda yang penting adalah memperkuat ideologi bangsa,” tegasnya.

Ketua Panitia Pelantikan KAHMI Sumsel, Joemartine SH mengatakan, Ketua Presidium KAHMI Pusat, Prof Mahfud MD dipastikan akan hadir dan melantik pengurus KAHMI, pada 26 Januari 2017 nanti di Hotel Arista Palembang. Dalam susunan kepengurusan harian KAHMI Sumsel yang dilantik, Ketua Joncik Muhammad, Sekretaris Ariyanto Dina, dan Bendahara Yandes.

“Insya Allah beliau akan hadir, dan melantik pengurus KAHMI Sumsel,” jelasnya.

Menurut Joemartine, agenda Mahfudz MD yang paling ditunggu oleh anggota dan pengurus KAHMI yakni arah dan kebijakan KAHMI dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Selain persoalan penistaan agama yang saat ini masih dikawal oleh HMI dan KAHMI, juga akan membicarakan mengenai arahan politik dan kebijakan ekonomi bangsa.

“Ini yang ditunggu oleh warga KAHMI dan HMI. Karena beliau adalah tokoh bangsa, dan KAHMI merupakan organisasi yang besar,” pungkasnya. (Sriwijaya Post)

Ahok Tersangka, PB HMI Apresiasi Langkah Kepolisian

HMINEWS.COM, Jakarta- Penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama oleh Mabes Polri terkait kasus penistaan agama yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal tersebut membuat sejumlah pihak mengapresiasi langkah pihak kepolisian. Salah satunya datang dari Ketua Umum PB HMI-MPO, Muhammad Fauzi.

Dalam Konferensi Persnya, Rabu (16/11), Muhammad Fauzi mengatakan bahwa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) mengapresiasi langkah kepolisian dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang telah bekerja sesuai undang-undang dengan mengedepankan transparansi dalam proses penyelidikan.

Selain itu Fauzi juga menyampaikan, PB HMI mendorong Bareskrim untuk melakukan percepatan penyelesaian ke tahap hukum berikutnya, agar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang turut serta dalam aksi 4 11 agar tetap menjaga soliditas dan semangat dalam mengawal kasus ini”. Ujar Fauzi.

Lanjut Fauzi, rasa keadilan akan didapatkan setelah penetapan hasil akhir pengadilan, bukan hanya sebatas penetapan status tersangka.

“Jangan sampai penetapan Ahok sebagai tersangka hanya skenario untuk menyenangkan massa umat Islam sesaat”Tambah Fauzi

Ia juga menghimbau kepada umat Islam agar semangat dan kekompakan membela Agama juga harus diwujudkan dalam bentuk pembelaan terhadap kaum lemah dan terpinggirkan di negeri ini.

PB HMI MPO Tak Mengakui Keberadaan Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi Yang Melaporkan SBY

HMINEWS.COM, Jakarta- Pengurus Besar HMI (MPO) tidak mengakui keberadaan organisasi yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi yang melaporkan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bareskrim Polri.

PB HMI MPO menyangkan langkah Mustaghfirien yang mengaku Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi dan menduga SBY melakukan tindak pidana penghasutan saat pidato di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa (2/11/2016) serta menyebabkan aksi unjuk rasa “Bela Islam” berujung bentrok pada 4 November 2016 lalu.

Tak terima Mustaghfirien membawa nama HMI, PB HMI mengeluarkan pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap PB HMI MPO yang ditandatangi dan dibacakan oleh Muhammad Fauzi selaku Ketua Umum dan Endri Soemantri selaku Sekjen, Jumat (11/11/2016).

Saat ini banyak media memberitakan tentang Pelaporan terhadap mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh sekelompok orang yang mengatasnamakam alumni HMI. Melalui laporan di Bareskrim Polri (Kamis,10 November 2016), sekelompok tersebut menamakan dirinya sebagai Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi. Poin utama pelaporan adalah tuduhan terhadap mantan Presiden SBY karena dianggap menghasut dan mengajak aktivis HMI untuk melakukan Aksi Damai 4 November 2016.

Menanggapi pemberitaan yang ada, sekaligus untuk meluruskan perjuangan Aksi Damai 4 November 2016. Kami, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan:

  1. Aksi Damai 4 November yang dilakukan oleh HMI adalah aksi yang dilakukan TANPA PROVOKASI pihak manapun. Aksi tersebut adalah aksi nyata perjuangan umat Muslim untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, ini merupakan pilihan HMI dalam bersikap sebagai gerakan independen.
  2. TIDAK ADA HUBUNGAN antara Pidato mantan Presiden SBY dengan sikap aksi HMI, karena Pidato mantan Presiden SBY adalah hak pribadi, dan aksi HMI adalah hak berkelompok yang dijamin oleh konstitusi. Sikap aksi HMI terbebas dari kepentingan politik pragmatis dan provokasi pihak manapun.
  3. HMI menghormati hak seseorang untuk melaporkan dugaan tindak pidana,namun SANGAT DISESALKAN terdapat kelompok yang secara sepihak mebawa nama alumni HMI. Pembawaan nama HMI ini perlu dipertanggungjawabkan karena secara nyata telah MENCARI KEUNTUNGAN atas nama HMI.
  4. Korps Alumni HMI (KAHMI) adalah wadah alumni HMI yg representatif untuk mewakili alumni HMI saat ini. Sedangkam Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi TIDAK DIKENAL dalam struktur organisasi KAHMI.
  5. HMI tetap memperjuangkan agenda Aksi Damai 4 November termasuk mengutuk upaya-upaya penangkapan relawan aksi. HMI juga TIDAK MENTOLERIR pihak manapun yang mencari keuntungan dengan membawa nama baik HMI dan alumni HMI.

Demikian sikap ini untuk diketahui semua pihak.

Muhamma Fauzi (Ketua Umum),   Endri Soemantri (Sekretaris Jenderal)