Kutuk Terorisme di Selandia Baru, PB HMI Minta Ajak Kader Doakan Korban

HMINEWS.COM, JAKARTA — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan belasungkawa kepada korban penembakan di Masjid Al Noor dan Linwood di Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3/2019).

PB HMI pun mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kader HMI mendoakan korban penembakan.

“Keluarga besar HMI mari kita berdoa dan Sholat ghaib untuk para korban. Kita percayakan kasus ini untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku,” kata Ketua Umum PB HMI-MPO Juhad Aji Firmantoro di Jakarta, Sabtu (15/3/2019).

PB HMI menilai bahwa penembakan di rumah ibadah tersebut merupakan tindakan biadab yang tidak boleh didiamkan.

“Dunia berduka atas dibunuhnya jamaah masjid di Selandia Baru saat sedang menjalankan ibadah Sholat jumat. PB HMI mengucapkan bela sungkawa yang mendalam untuk semua korban, baik yang meninggal maupun yang luka,” katanya.

“Secara kasat mata terorisme kembali menunjukan dirinya. Ini adalah tindakan terorisme. Ini tidak boleh didiamkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Alumni Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengajak masyarakat internasional untuk bekerja sama, bahu membahu memberantas tindakan terorisme tersebut dalam bentuk apapun.

“HMI mengajak dunia internasional untuk terus bergandengan tangan, bahu membahu memberantas terorisme dalam bentuk apapun. termasuk dalam kasus ini,” lanjutnya.

Selain itu, Ketua Cabang HMI Yogyakarta 2012-2013 ini meminta pemerintah Selandia Baru untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas terorisme dan menangkap pelaku penembakan sadis itu.

“HMI meminta supaya pemerintah selandia baru dpt menunjukan komitmennya terhadap pemberantasan terorisme dengan menindak tegas pelaku.

Seperti diketahui, ada 6 WNI yang diketahui berada di Masjid Al-Noor pada saat kejadian penembakan hari ini, 5 (lima) orang telah melaporkan ke KBRI Wellington dalam keadaan sehat dan selamat. Sementara 1 (satu) orang atas nama Muhammad Abdul Hamid masih belum diketahui keberadaannya.

Sementara dari Masjid Linwood, KBRI Wellington menerima bahwa terdapat 2 (dua) WNI (seorang ayah dan anaknya) yang tertembak. Kondisi sang ayah atas nama Zulfirmansyah masih kritis dan dirawat di ICU RS Christchurch Public Hospital. Sementara anaknya dalam keadaan yang lebih stabil.

Pihak Kepolisian Selandia Baru telah mengeluarkan informasi terdapat 49 korban meninggal dunia. 41 orang meninggal di Masjid Al-Noor, 7 orang meninggal di Masjid Linwood, dan seorang meninggal di RS Christchurch Public Hospital.

Keluarga Alumni UMY Kutuk Pembantaian Muslim Selandia Baru

HMINEWS.COM, YOGJAKARTA — Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) mengutuk aksi biadab penembakan jamaah Salat Jumat di Masjid Al Noor, Kota Christchurch, New Zealand, Jumat (15/3/2019).

Sebagaimana diketahui Muslim jamaah Masjid An-Nur dibantai secara sadis dengan serangkaian panjang tembakan oleh seorang pria yang menayangkan aksi kejinya secara live di social media.

Puluhan korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Penembakan ini disebut KAUMY sebagai tindakan terorisme biadab.

“Tindakan itu biadab dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Kami mengutuk kekejaman tersebut dan berdo’a semoga Allah SWT melaknat pelaku”, tegas Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PP KAUMY) Yogie Maharesi, Jumat (15/3/2019).

Kepada para korban yang meninggal dan keluarganya, PP KAUMY menyampaikan simpati dan duka cita mendalam. “Tragedi ini harusnya membuka mata dunia, bahwa selama ini muslim di banyak penjuru adalah korban”, ungkap Yogie.

PP KAUMY menuntut Pemerintah Selandia Baru menjatuhkan hukuman berat pada pelaku.

“Kami juga mendorong Pemerintah RI untuk menyerukan solidaritas dunia Islam bagi muslim Selandia Baru dan di negara-negara lain dimana umat mengalami diskriminasi, tekanan, teror hingga pembantaian,” pungkas Yogie.

Indonesia Dipercayakan sebagai Anggota tidak Tetap DK PBB, ini Harapan PB HMI

 

HMINEWS.COM-Pemerintah Indonesia melalui kementrian luar negerinya dan didukung dengan para diplomatnya, berhasil menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. DK PBB adalah badan utama PBB yang memiliki peran dan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Adapun isu-isu apa yang akan diusung oleh Indonesia seperti isu terorisme, radikalisme,  eksterimisme dan Global partnership yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030 dalam pertemuan-pertemuan DK PBB mendatang.

“ Namun disisi lain, apakah Indonesia akan mampu menjalankan fungsinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB dengan sebagai mana mustinya? Yang tentunya akan mendapatkan banyak intervensi hebat dari negara-negara besar seperti Amerika, Tiongkok dan Rusia dalam setiap mengambil kebijakan,” kata Ketua Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Henky Fernando, Ahad (10/6/2018).

Karena selama ini, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh PBB melalui badan-badannya tidak jarang mendapatkan banyak intervensi dari negara adidaya. 

“Tentunya, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan ada pada tahapan implementasi kebijakan melainkan pengaruh dari negara super powerlah yang akan menjadi tantangan besar dalam setiap mengambil kebijakan,” kata Henky.

Ia berharap momentum ini harus digunakan oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya dan setiap konsekuensinya. 

“Selain itu, sebagai negara manyoritas muslim, Indonesia diharapkan mampu menjadi mediator dalam setiap konflik yang dihadapi oleh Rohingya Myanmar, Patani Thailand dan yang terjadi di Timur Tengah nantinya,” pungkas Henky.

 

Konflik Suriah, Berikut Rekomendasi PB HMI

JAKARTA, HMINews.com – Rudal Amerika ke Suriah beberapa waktu lalu membuat konfilk di Timur Tengah telah memasuki babak baru, dimana sebelumnya Bashar Al Assad, presiden Suriah diduga menggunakan senjata kimia dalam serangannya ke kota yang dikuasai oleh pemberontak di Douma menyebabkan puluhan orang tewas.

Respon Amerika, memunculkan banyak polemik dan kecaman salah satunya dari negara Rusia yang menjadi sekutu Suriah. Rusia menganggap serangan ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah yang bertentangan dengan hukum internasional dan juga akan membahayakan masyarakat sipil.

Seperti diketahui, konflik di Suriah dahulunya diawali oleh permasalahan internal yang ada di negara Suriah. Pihak oposisi menilai Bashar Al Assad selaku presiden sudah tidak bisa lagi memberikan kesejahteraan pada rakyat Suriah, karena banyaknya praktek Korupsi, Nepotisme dan lain sebagainya.

Namun, Bashar Al Assad merespon sikap oposisi dengan berbagai macam kekerasan  menggunakan fasilitas militernya terhadap pihak oposisi yang dianggap sebagai pemberontak dan harus diperangi.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO mengungkapkan, permasalahan itu menjadi sumber pecahnya konflik di Suriah, yang sekarang banyak melibatkan elit-elit global seperti Amerika dan Rusia serta isu-isu ideologis yang juga dihadirkan dalam konflik ini seperti, isu Sunni dan Syi’ah membuat permasalahan yang terjadi begitu sangat kompleks untuk diselesaikan.

“Keterlibatan elit global di konflik Suriah, membuat negara-negara lain tidak bisa berbuat banyak dalam merespon konflik ini. Namun bukan tidak ada harapan bagi negara lain untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah,” papar Henky Fernando, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Sabtu (21/4/2018).

Komisi Hubungan Internasional PB HMI lanjut Henky, telah melakukan kajian dengan mengundang narasumber  Dr. Muhammad Syahroni Rafi MA selaku Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta alumni Marmara University of Turkey, pada Jumat (20/4/2018) merekomendasi beberapa upaya-upaya dalam konteks resolusi konflik yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya

Pertama, Indonesia bisa menjadi mediator konflik di Suriah antara pihak oposisi dan pihak pemerintah, posisi Indonesia sebagai negara non-blok dianggap netral dan tidak mempunyai kepentingan lain selain kepentingan kemanusian.

“Kedua, Indonesia juga bisa menginisiasi di PBB dengan beberapa negara untuk kemudian mengambil alih sementara pusat kendali pemerintahan yang ada di Suriah dengan konsep Peace Keeping, Peace Making and Peace Building,” tutur Henky.

Ketiga, meminta semua elit global menahan diri dan tidak menambah permasalahan dalam merespon konflik kali ini, karena permasalahan yang terjadi di Suriah hanya bisa diselaikan dengan cara-cara kemanusiaan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

“Ketiga rekomendasi ini, dianggap bisa menjadi solusi alternatif bagi pemerintah Indonesia dalam merespon konflik yang terjadi di Suriah saat ini,” ujar Henky.

Henky menambahkan, PB HMI telah berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kemanusian dan mendukung pemerintah Indonesia dalam mersepon setiap konflik yang ada, dengan memberikan tawaran ide dan gagas untuk menemukan solusi yang berkeadilan.

PB HMI: Sudah Masanya Pemimpin Negara-Negara Islam Membuktikan Komitmennya Terhadap Al-Quds

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menolak dengan tegas deklarasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Al-Quds sebagai ibukota negara Zionis Israel.

“HMI mengutuk pengumuman oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Al-Quds sebagai ibukota Israel. Pernyataan Donald Trump mendukung solusi dua negara ‘jika Palestina dan Israel turut mendukung’. Pernyataan ini tidak berdasar karena Israel tidak akan pernah setuju dengan solusi tersebut.  HMI berpandangan pengakuan ini melanggar hukum Internasional dan juga resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)” Ujar Ruslan, Ketua Komisi HI PB HMI, Sabtu (9/12).

Menurut Ruslan, wilayah Al-Quds pasca perang 1948, adalah wilayah timur dan barat masing-masing dibawah otoritas Israel dan Jordan. Namun, pada Juni 1967, Israel menduduki blok timur dan hal tersebut tidak pernah diakui oleh masyarakat Internasional.

HMI juga menambahkan, bahwa pernyataan Trump dinilai merupakan upaya kontra produktif terhadap peta jalan damai di Palestina.

“Kebijakan HMI selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan. Pernyataan Trump tersebut hanya merusak peta jalan damai di Palestina, memberikan legitimasi terhadap penjajahan sekaligus pembuka tabir, siapa sajakah yang benar-benar mendukung kemerdekaan Palestina. Sudah masanya pemimpin negara-negara Islam untuk membuktikan komitmennya terhadap Al-Quds”.[]

Galang Dana Buat Rohingya, HMI MPO Cabang Manado Lakukan Longmarch dan Teatrikal

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyalamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Manado gelar aksi penggalangan dana buat duka muslim Rohingnya.

Penggalangan dana yang digelar selasa siang (12/09) ini, juga melakukan longmars dari Patung Wolter Monginsidi Jl Boulevard sampai titik finis di Zero Point.

 

Ketua Umum HMI-MPO Cabang Manado, Sahlan Abarang mengatakan aksi ini merupakan bentuk respon HMI terhadap konflik yang terjadi di negara Myanmar.

 

“Konflik itu harus segera teratasi, kalau tidak gerakan genosida bakal menghilangkan suku Rohingnya,” ujarnya, saat aksi, kepada media ini.

 

Sahlan juga menjelaskan konflik yang terjadi disana bukanlah karena agama tapi adanya kepentingan asing.

 

“Sehingga itu kami juga berharap Pemerintahan Indonesia mendesak PBB selesaikan konflik tersebut,” tambahnya lagi.

 

Karena menurut mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat ini, suara HAM selalu terdengar di semua negara tetapi kenapa di Myanmar sontak HAM tak kunjung dinikmati suku Rohingya.

 

“Ini juga bukan permasalahan suku asli atau tidak serta harus tinggal atau pergi tapi ini soal HAM, jika pembantaian terjadi lalu dimana HAM. Untuk itu, HMI MPO Cabang Manado mengutuk keras aksi genosida terhadap etnis Rohingya,” tegasnya.[] (ARM)

PB HMI: Hentikan Genosida Terhadap Muslim Rohingya di Myanmar

HMINEWS.COM – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) serukan hentikan Genosida terhadap muslim Rohingya di Arakan, Myanmar.

PB HMI mengingatkan krisis kemanusiaan dan upaya Genosida yang terjadi terhadap muslim Rohingya di Myanmar adalah Tragedi kemanusiaan yg luar biasa yg membutuhkan perhatian internasional dan khususnya bangsa-bangsa serantau Asia Tenggara.

“Sikap PB HMI sangat jelas terkait hal ini, hentikan Genosida terhadap muslim Rohingya. Pemerintah Myanmar harus membebaskan muslim Rohingya dari ancaman Genosida etnis baik melalui tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental; mengkondisikan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran; maupun memindahkan secara paksa anak-anak; ataupun melalui penghilangan jejak budaya Rohingya dengan melarang penggunaan bahasa, mengubah atau menghancurkan sejarah serta menghancurkan simbol-simbol kebudayaan dan identitasnya,”ujar Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi, Sabtu (02/09).

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Ruslan Arief BM juga mendorong kebijakan luar negeri pemerintah NKRI yang positif terhadap kehidupan muslim Rohingya.

“Tindakan anti-kemanusiaan terhadap komunitas muslim Rohingya oleh pemerintah Myanmar mengakibatkan hak kewargaan 1,3 juta muslim Rohingnya tidak diakui meskipun mereka telah menetap berabad-abad di Myanmar. PB HMI mendorong kebijakan Pemerintah RI, yang bebas aktif dalam menyelesaikan genosida etnis ini. Selain itu Indonesia sebagai anggota OKI bisa turut serta memainkan perananya bersama negara – negara OKI lainya seperti Turki,Iran dan Arab Saudi,” tukasnya.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga berharap publik mengkaji dan menyebarkan pemahaman serta opini yang benar seputar genosida etnis muslim Rohingnya.

“HMI harap dilakukan penggalangan dan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran publik akan krisis Rohingnya. Dengan mengkaji dan memperluas pengertian dan opini yang benar seputar genosida etnis muslim Rohingnya, kita bisa mengajak peran serta masyarakat luas dalam mendorongnya menyediakan solusi dan kebijakan yang jelas, jangan sampai tahun depan dan seterusnya kita bisai lagi berita rutin genosida seperti sekarang. ” kata Ruslan. []

Peringati Milad, PUSKAPINA Bahas Situasi Terkini di Palestina

HMINEWS.COM, Pusat Kajian Israel dan Palestina (PUSKAPINA) memperingati miladnya yang pertama, lembaga ini dibentuk oleh PB HMI MPO, dalam milad ini dilaksankan dialog dan doa bersama, dialog membahas perkembangan situasi terkini di Palestina, Jumat (21/7).

Dialog berlangsung dinamis, para peserta diberi kesempatan yang sama mengutarakan pandangannya, walaupun berbeda pandangan dalam sisi tertentu, namun para peserta dialog meyakini bahwa mendorong kemerdekaan Palestina adalah hal mutlak.

Direktur PUSKAPINA, Ruslan Arief BM mengatakan masalah di Palestina terbilang kompleks, walaupun demikian kita perlu menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk mendorong kemerdekaan Palestina.

“Dinamika di Palestina memang terbilang kompleks, banyak aktor yang turut bermain, terlepas dari hal itu segala upaya tetap perlu dikerahkan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan berdaulat” Jelasnya, Jumat (21/7).

Pada kesempatan yang sama, Zaenal Abidin Riam, yang juga merupakan Wakil Direktur PUSKAPINA memandang situasi terkini di Palestina merupakan buntut dari rangkaian yang panjang.

“Situasi terkini di Palestina, khususnya tindakan pendudukan langsung Israel terhadap Al Aqsa, tidak bisa dipandang terpisah dari rangkaian panjang sepak terjang Israel di Palestina selama ini, zionis israel sangat berhasrat menguasai seluruh wilayah Palestina dengan cara yang kejam” Tegasnya.[]

Komitmen Terhadap Pembebasan Palestina, PUSKAPINA Turut Peringati Hari Al Quds

HMINEWS.COM, Pusat Kajian Israel dan Palestina (PUSKAPINA) turut memperingati hari Al Quds, kegiatan yang berpusat di monas ini diinisiasi oleh Voice of Palestine Garda Suci Merah Putih Solidaritas Muslimin untuk Al Aquds, Jumat (23/6).

Peringatan Al Quds digelar setiap jumat terakhir ramadhan, momen ini untuk mengingatkan dunia bahwa perjuangan pembebasan Palestina belum selesai. Sejak diinvasi Israel, Palestina hingga kini menjadi negeri terjajah. Jutaan nyawa rakyat Palestina telah melayang.

Sebelum berpusat ke monas, peringatan Al Quds dimulai dengan melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jl Merdeka Selatan. Sesampainya di Monas peringatan Al Quds dilanjutkan dengan melakukan orasi bergantian dan doa bersama untuk rakyat Palestina.

Wakil Direktur PUSKAPINA, Zaenal Abidin Riam, yang hadir di lokasi peringatan Al Quds, mengatakan Palestina adalah isu kemanusiaan.

“Palestina bukan hanya masalah agama, tapi masalah kemanusiaan, oleh sebab itu semua manusia dengan latar belakang apapun perlu berkontribusi dalam perjuangan pembebasan Palestina” jelasnya, Jumat (23/6).

Menurut Enal, yang dialami Palestina adalah penjajahan dan pembantaian yang dilakukan secara vulgar di era kemerdekaan Negara bangsa.

“Apa yang dilakukan zionis Israel terhadap Palestina adalah pembantaian terhadap manusia merdeka, hal ini sangat kejam, apalagi dilakukan di masa dimana penjajahan telah diharamkan” tegasnya.[]

Muslim Nyanmar Ditekan Dengan Aturan Ketat Selama Ramadhan

HMINEWS.COM, Muslim di Myanmar tengah menghadapi pembatasan ketat untuk beribadah saat Ramadhan dimulai. Hal tersebut sebagaimana dilaporkan Kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW). Tekanan terhadap umat Islam yang saat ini terlihat secara jelas di beberapa wilayah, termasuk Yangon, yang merupakan bekas Ibu Kota negara itu.

Umat Muslim selama ini menjadi salah satu minoritas penduduk di Myanmar dengan mayoritas Budhha. Namun, di saat komunitas agama ini meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun lamanya, banyak orang Islam di sana yang semakin sulit untuk beribadah karena masalah keamanan.

Peneliti dari HRW Richard Weir mengatakan beberapa wilayah di Yangon diantaranya Thaketa adalah salah satu contoh di mana Muslim mendapat perlakukan diskriminatif. Di sana, penutupan dua sekolah Islam atau dikenal sebagai madrasah juga sempat terjadi pada akhir bulan lalu.

Penutupan madrasah di Thaketa terjadi setelah kelompok ultranasionalis Budha menekan pihak berwenang untuk melakukan tindakan tersebut. Pada saat itu, HRW telah meminta Pemerintah Myanmar untuk kembali membuka sekolah Islam tesebut, namun tidak dihiraukan.

Sekretaris Jenderal Dewan urusan Agama Islam di Myanmar, Wunna Shwe mengatakan penutupan sekolah tersebut bukanlah hal baru di negara itu. Ini juga dapat terjadi kepada kelompok agama minoritas lainnya di sana, seperti umat Kristen.

“Menurut pengalaman kami, madrasah yang disegel atau ditutup tidak pernah akan dapat dibuka kembali,” ujar Shwe dilansir Asian Correspondent, Ahad (28/5).

Kelompok ultranasionalis Buddha mengatakan alasan penutupan sekolah Islam dilakukan karena di sana tidak seharusnya ada kegiatan ibadah shalat. Kepala madrasah tersebut menurut mereka juga telah menandatangani dokumen yang menyatakan setuju terhadap hal itu pada Oktober 2015 lalu.

Banyak warga Muslim di Thaketa yang mengatakan mereka mendapat izin untuk melaksanakan ibadah sholat di madrasah tersebut selama Ramadhan. Dengan adanya penutupan itu, tahun ini mereka harus mencari rumah ibadah Masjid lain yang cukup jauh dari wilayah tersebut.

“Masjid terdekat yang ada dari wilayah Thaketa harus ditempuh  30 menit dengan berjalan kaki. Sangat sulit adanya rumah ibadah yang dekat karena untuk membangun Masjid di Myanmar diperlukan izin khusus yang prosesnya cukup lama,” ujar ketua kelompok Muslim Myanmar, Kyaw Khin.

Pemerintah Myanmar selama ini juga diketahui menetapkan pembatasan untuk pembangunan maupun renovasi rumah ibadah. Termasuk juga memperketat adanya praktek agama dari kelompok-kelompok minoritas di negara tersebut.

Hingga saat ini, warga di Thaketa harus menghabiskan waktu untuk mencapai masjid terdekat. Belum lagi, ketika Ramadhan, dengan jumlah rumah ibadah yang minim, mereka harus berdesak-desakan untuk menunaikan ibadah sholat.[]